Untuk memperoleh fatwaperencanaan lingkungan dari Kepala Daerah, pemilik tanah harus memenuhiketentuan sebagai berikut: a. Pemilik tanah harus bersedia tanahnya dipetakatas beberapa bagian tertentu sesuai dengan rencana tata kota dan tataguna tanah. b. Pemilik tanah bersedia menyerahkan 30 persen tanahnyakepada Pemerintah Daerah yang akan digunakan bagi kepentingan/Halaman 2 dari 23 hal.Put.

kedua buahSertifikat Hak Milik Nomor 464 GS Nomor 2729 atas nama Syamsuar Syafeidan Sertifiat Hak Milik Nomor 433 GS Nomor 2728 tanggal 1 Oktober 1992atas nama Taher sekarang sudah dibalik nama ke atas atas nama Hj.Mariani adalah merupakan persoalan administrasi berupa keputusan PejabatPemerintahan yang seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara,sehingga bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untukmemeriksa dan memutusnya;Dalam Rekonvensi:ileBahwa dengan dasar Keputusan Walikotamadya Kepala

Daerah Tingkat IIPadang Nomor 188.45.267 a/SKSek/89 tanggal 15 Juli 1989 TentangPenetapan Lokasi Tanah Yang Terkena Proyek Pembagunan Jalan PadangBy Pass Tahap II dan Kebijaksanaan Penyelesaian Masalah tanah,bangunan dan Tanaman Masyarakat Yang Terkena Jalur Jalan Padang ByPass Jo.

Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan TanahNomor: 49037/A/I/14 tanggal 6 Mei 1974, yang dikeluarkan olehE.S.Marpaoeng selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang;4. Menyatakan Surat Pernyataan/ Kuasa tanggal 31 Januari 1994cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum;5.

Marpaoengselaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang pada saat itu yangukuran dan batasnya adalah sebagai berikut : Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah sdra Pangadi 33,5 Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah sdra Dahlan Rasyid33,5 Sebelah Utara berbatasan dengan: tanah sdra. Ir. KernoSinuraya15 Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah sdra. Ginting15 mBahwa surat pemilikan objek sengketa tersebut telah beralih namakepada Alm. Burhanuddin Hasibuan (ic.suami tergugat I!)

(lebih kurang Delapan ribu meterpersegi) yang terletak di Desa Kampung Kenali Asam, KecamatanKotabaru (d/h Jambi Luar Kota), Kota Jambi (d/h KabupatenBatanghari) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 430 yang diterbitkanoleh Kepala Direktorat Agraria Propinsi Jambi pada Februari 1973atas dasar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi JambiNo. Lr. 18 N/30/05/1970 tertanggal 15 Februari 1970 dengan batasbatas tanah sebagai berikut :A.

No. 186 K/Pdt/2012meter persegi) yang terletak di Desa Kampung Kenali Asam,Kecamatan Kotabaru (d/h Jambi Luar Kota), Kota Jambi (d/hKabupaten Batanghari) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.430 yangditerbitkan oleh Kepala Direktorat Propinsi Jambi pada Februari 1973atas dasar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi JambiNo.

Perbuatan tersebutdilakukan Terdakwa dengan caracara sebagai berikut: (1) Bahwa Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sulawesi Selatan nomor:PD.813.2179 tanggal 27 September 1989, kemudian Terdakwa diangkatsebagai Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum KabupatenMajene berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majene Nomor : 820 /BKDD/996 /Xll /2011 tanggal 01 Desember 2011, selanjutnya Terdakwa jugadiangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen

Perbuatan tersebut dilakukanTerdakwa dengan caracara sebagai berikut: Bahwa Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat KeputusanGubernur Kepala Daerah Tingkat Sulawesi Selatan nomor: PD.813.2179tanggal 27 September 1989, kemudian Terdakwa diangkat sebagai KepalaBidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Majene berdasarkanSurat Keputusan Bupati Majene Nomor : 820 /BKDD /996 /XIl /2011 tanggal01 Desember 2011, selanjutnya Terdakwa juga diangkat sebagai PejabatPembuat Komitmen yang

Tergugat seluas + 165 Ha dan modalyang telah dikeluarkan oleh Penggugat Konvensi terhadap penimbunantanah seluas + 165 Ha tersebut adalah sejumlah Rp15.305.665.000, (limabelas miliard tiga ratus lima juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)a quo bukti P.V dan bukti P.VI.Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat Konvensi pada butir 2(dua)sangat jelas lahan pencadangan yang telah dibebaskan oleh TurutTergugat (Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan) dahulunyaberdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala

Daerah Tingkat Sumatera Selatan tanggal 2 Agustus 1990 Nomor 667/SK I/I/1990 perihalpencadangan tanah seluas 1.600 Ha dan tanggal 1 April 1993 Nomor 227/SK/I/1993 seluas + 25 Ha terletak di daerah 5 Ulu, 15 Ulu, 8 Ulu, 16 Uludan Plaju Darat Seberang Ulu Seberang Ulu II Kotamadya Palembang(dengan demikian Surat Keputusan Gubenur tersebut adalah merupakanSurat Keputusan pencadangan lahan bukan merupakan Surat keputusanyang menerangkan tentang hasil dari hasil reklamasi atau hasil kerjasamaantara Penggugat

Tinggi juga Judex Juris telah mengabulkan suatu hal yang tidakdituntut atau lebih dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.Sebagaimana Rekonvensinya, karena sejak awal dalam jawaban TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah memohon kepada MajelisHakim pihak Pemohon Kasasi atau Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi dihukum untuk menyerahkan lahanlahan hasil usaha reklamasiatas lahan di wilayah Kelurahan Seberang Ulu dan Kotamadya Tingkat IIPalembang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala

Daerah Tingkat Sumatera Selatan tanggal 2 Agustus 1990 Nomor 667/SK/I/1990 terletak diKelurahan 5 Ulu, 15 Ulu, 8 Ulu, 16 Ulu dan Plaju Darat Seberang Ulu IlKotamadya Palembang.

setelah Majelis mempelajari dan mengkajisebagaimana peraturan yang berlaku mengenai Siapa saja yang berhak melaporkan jikadiduga adanya pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu;Menimbang, bahwa dari ketentuan Peraturan Bawaslu No. 2 Tahun 2012 tentangTata Cara Penerusan Temuan, Pelaporan dan Penerimaan laporan yang mana Peraturanini mencabut Peraturan Bawaslu No. 20 Tahun 2009, sebagaimana yang ditegaskan padaketentuan Pasal 2 yaitu bahwa adanya dugaan pelanggaran yang ditindaklanjuti olehPengawas Pemilu kepala

daerah (Pemilu kada) berasal dari :a.

ditegaskan dalamketentuan Pasal angka 11 yaitu bahwa laporan pelanggaran yang disampaikan secaralisan dan atau tulisan atas seorang atau lebih anggota masyarakat, pemantau pemilu,maupun pasangan calon dan atau tim kampanye kepada pengawas pemilu tentang dugaanterjadinya pelanggaran pemilu kada;Menimbang, bahwa masih merujuk pada ketentuan Bawaslu tersebut di atasdimana pada ketentuan Pasal angka 13 yaitu menegaskan bahwa pelapor adalah orangyang berhak melaporkan kasus dugaan pelanggaran pemilu kepala

daerah dan atau walikota daerah yang terdiri atas Warga Negara Indonesia (WNI), yang mempunyai hak pilih,pemantau pemilu, dan atau peserta pemilu;Menimbang, bahwa masih merujuk pada Peraturan Bawaslu tersebut dalamketentuan lain yaitu ketentuan Pasal 6 PerBawaslu No. 2 Tahun 2012 yang menegaskanbahwa:1.

Status dan Kedudukan Walikota Solok (sebagai Tergugat V1) adalahkabur dan keliru :Bahwa terhadap Tergugat VI yang merupakan pejabat WalikotaSolok, hal ini menunjukkan kekeliruan gugatan Penggugat, bahwapara Penggugat tidak mengerti tentang tugas dan fungsi Walikota,baik sebagai Kepala Daerah maupun sebagai Kepala Pemerintah.Disamping itu kalau sekiranya Walikota yang dijadikan Tergugat VI,seharusnya para Penggugat mencantumkan nama pejabat Walikotayang digugat, periode tahun berapa serta alamat Walikota

Bandaro Panjang (almarhum) dan kaumnyakepada Dinas Pertanian Rakyat Kabupaten Solok, yang diketahui17oleh Ninik Mamak Wali Nagari Solok dan Kepala WilayahKecamatan Kubung serta Bupati Kepala Daerah Kabupaten Solokpada saat itu, tanoa ada gangguan dari pihak manapun,. Sesuaidengan isi perjanjian pagang gadai tanah tersebut, bahwa tanahyang tidak dipakai lagi oleh Dinas Pertanian kembali dengansendirinya kepada pihak penggadai (M. Nuin Dt. BandaroPanjang),.

sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan ; Bahwa menurut Keputusan Presidium Kabinet No. 12443/U/Kep/443/1966tanggal 27 Desember 1966 tentang Peraturan Ganti Nama Bagi WargaNegara Indonesia Yang Memakai Nama Cina, disebutkan :Pasal 1:Ayat (1) Warga negara Indonesia yang masih memakai namanamaperseorangan dan nama keluarga Cina yang ingin menggantinamanya dengan nama yang sesuai dengan nama yang lazimdipergunakan oleh masyarakat Indonesia, dapat mencatakankeinginannya secara tertulis kepada Kepala

Daerah Tingkat II ataupejabat yang ditunjuknya ;Ayat (2) Namanama yang dipilih tidak boleh melanggar adat sesuatudaerah atau tidak boleh dianggap sebagai sesuatu gelar, dan tidakboleh melanggar tatakesusilaan ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 978 huruf c UU No. 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, antara lain disebutkan :Pada saat Undangundang ini mulai berlaku : Peraturan PencatatanSipiluntuk Golongan Cina (Staatsblad 1917 No.129 jo.

sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan ; Bahwa menurut Keputusan Presidium Kabinet No. 1285/U/Kep/85/1966tanggal 27 Desember 1966 tentang Peraturan Ganti Nama Bagi WargaNegara Indonesia Yang Memakai Nama Cina, disebutkan :Pasal 1:Ayat (1) Warga negara Indonesia yang masih memakai namanamaperseorangan dan nama keluarga Cina yang ingin menggantinamanya dengan nama yang sesuai dengan nama yang lazimdipergunakan oleh masyarakat Indonesia, dapat mencatakankeinginannya secara tertulis kepada Kepala

Daerah Tingkat II ataupejabat yang ditunjuknya ;Ayat (2) Namanama yang dipilih tidak boleh melanggar adat sesuatudaerah atau tidak boleh dianggap sebagai sesuatu gelar, dan tidakboleh melanggar tatakesusilaan ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 978 huruf c UU No. 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, antara lain disebutkan :Pada saat Undangundang ini mulai berlaku : PeraturanPencatatanSipiluntuk Golongan Cina (Staatsblad 1917 No.129 jo.

Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3569/DSP/1999.tanggal 25Maret 1999, yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Malang,telah bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.4);Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Nomor :6205052001140012tanggal 21012014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil, Kabupaten Barito Utara, telah bermeterai cukup telahdicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.5);Bahwa selain suratsurat bukti di

kurang lebih 30 M lebarkurang lebih 16 M berikut 2(dua) unit bangunan rumah kayudiatasnya ,terletak di Jalan Bungaran Ill Kelurahan 8 UluKecamatan Seberang Ulu Kota Palembang ; Dahulu dikenal JalanGotong Royong Kampung 8 Ulu KotaPraja Palembang .tersebutdiperoleh oleh orang tua Penggugat (Seh Bali) dengan carapembelian kavlingan tanah dari Kotapraja Palembang pada tanggal11 juli 1964 seharga Rp.19.200 (sembilan belas ribu dua ratusrupiah) : Bukti surat Permupakatan dibawah tangan antara WaliKota Kepala

Daerah Kotapraja Palembang dengan orang tuaPenggugat ,masing masing diberitanda P.4 dan P.5.5.Bahwatanah berikut bangunan 2(dua) unit rumah kayu diatasnyasebagaimana dimaksud dalam Posita angka 4 diatas , yangmerupakan objek dalam perkara inin ; Pernah ditempati ,di urus dandipelinara oleh Penggugat dari tahun 1970 sampai tahun 2001(selama kurang lebin 30 tahun ) dan pada tahun 1998 tanahdimaksud ,Penggugat lakukan penimbunan tanah karena berbentuksebaguian rawa dengan timbunan tanah sebanyak 56

keterangansaksi saksi ACHMAD FAHRUROZI bin SUNARDO dani saksiADI WIJAYANTO SH bin PULUNGHADI petugas Polres Pekalonganbertempat di di rumah terdakwa Dukuh Podo Jebekan Gang Mawar No 5Rt 12 Desa Podo Kec Kedungwuni Kab Pekalongan berikut denganbarang bukti berupa uang tunai Rp.25.000, , 1(satu) buah HP merk Mitowarna merah keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang buktimaka terungakap faktafakta sebagai berikut: Bahwa dalam permainan judi seharusnya mendapat iin dari penguasayang berwenang dalam hal ini kepala

daerah setempat, namun terdakwadalam melakukan judi togel tidak ada ijin dari penguasa yang berwenangsehingga oleh pihak Polres akhirnya terdakwa ditangkap.Maka dengandemikian unsur ini telah terpenuhiMenimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur unsur dalam DakwaanPenuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa sehingga Majelis11Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitumelanggar pasal 303 ayat ke 2 KUHP

merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa Penggugat berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS)sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 tahun 1983 Jo.Peraturan Pemerintah Nomor : 45 tahun 1990, jika mengajukan gugatan ceraiwajib memperoleh izin cerai dari pejabat yang berwenang ;Menimbang, bahwa karena Penggugat telah memperoleh surat izincerai tersebut dari Bupati Kepala

Daerah Kabupaten Nagan Raya, maka prosespemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai dengan peraturan perundanganyang berlaku;Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwaPenggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai PencatatNikah Wilayah KUA Samalanga, kec.

128/Pdt.P/2017/PA.Mpw.10.dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya lali diberitanda P.3;Fotokopi surat keterangan kematian Nomor 474.3/105/PEM, tanggal 06September 2017 atas nama Sarijah yang dikeluarkan oleh Lurah TerusanKabupaten Mempawah bermaterai cukup dan telah dilegalisasisecukupnya, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuaidengan aslinya lali diberi tanda P.4;Fotokopi Surat Kenal Lahir atas nama Ishak bin Abu Bakar nomor528/SKL/1980 yang dikeluarkan oleh Kepala

Daerah Tingkat Il Pontianakbermaterai cukup dan telah dilegalisasi secukupnya, kemudian dicocokkandengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P.5;Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Ismail Bakar Nomor474.1/753/PEM yang dikeluarkan oleh Lurah Terusan KecamatanMempawah Hilir bermaterai cukup dan telah dilegalisasi secukupnya,kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinyalalu diberi tanda P.6;Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Ibrahim

Hidayat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala BagianPemerintahan atas nama Bupati Kepala Daerah tingkat IIBogor. tertanggal 19 Desember 1982, bermaterai cukupdan telah dinazzegelen Pos. (P.15);16.Foto Copy Surat kenal Lahir Nomor 6557/CS/32/1982,a.n. XXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh KepalaKepala Bagian Pemerintahan atas nama Bupati KepalaDaerah tingkat Il Bogor. tertanggal 19 Desember 1982,bermaterai cukup dan telah dinazzegelen Pos.

sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan ; Bahwa menurut Keputusan Presidium Kabinet No. 12444/U/Kep/444/1966tanggal 27 Desember 1966 tentang Peraturan Ganti Nama Bagi WargaNegara Indonesia Yang Memakai Nama Cina, disebutkan :Pasal 1:Ayat (1) Warga negara Indonesia yang masih memakai namanamaperseorangan dan nama keluarga Cina yang ingin menggantinamanya dengan nama yang sesuai dengan nama yang lazimdipergunakan oleh masyarakat Indonesia, dapat mencatakankeinginannya secara tertulis kepada Kepala

Daerah Tingkat II ataupejabat yang ditunjuknya ;Ayat (2) Namanama yang dipilih tidak boleh melanggar adat sesuatudaerah atau tidak boleh dianggap sebagai sesuatu gelar, dan tidakboleh melanggar tatakesusilaan ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 978 huruf c UU No. 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, antara lain disebutkan :Pada saat Undangundang ini mulai berlaku : Peraturan PencatatanSipiluntuk Golongan Cina (Staatsblad 1917 No.129 jo.

sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan ;Bahwa menurut Keputusan Presidium Kabinet No. 12727/U/Kep/72 7/1966tanggal 27 Desember 1966 tentang Peraturan Ganti Nama Bagi WargaNegara Indonesia Yang Memakai Nama Cina, disebutkan :Pasal 1:Ayat (1) Warga negara Indonesia yang masih memakai namanamaperseorangan dan nama keluarga Cina yang ingin menggantinamanya dengan nama yang sesuai dengan nama yang lazimdipergunakan oleh masyarakat Indonesia, dapat mencatakankeinginannya secara tertulis kepada Kepala

Daerah Tingkat II ataupejabat yang ditunjuknya ;Ayat (2) Namanama yang dipilin tidak boleh melanggar adat sesuatudaerah atau tidak boleh dianggap sebagai sesuatu gelar, dan tidakboleh melanggar tatakesusilaan ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 978 huruf c UU No. 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, antara lain disebutkan :Pada saat Undangundang ini mulaiberlaku : Peraturan Pencatatan Sipiluntuk Golongan Cina (Staatsblad 1917 No.129 jo.

Sesuai ketentuan PP Nomor 12 Tahun 2017tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan PemerintahanDaerah, Binwas umum dilakukan terhadap 10 (sepuluh) aspek, yaitu:1) pembagian urusan pemerintahan;2) kelembagaan daerah;3) kepegawaian pada perangkat daerah;4) keuangan daerah;5) pembangunan daerah;6) pelayanan publik di daerah;7) kerjasama daerah;8) kebijakan daerah;9) kepala daerah dan DPRD;dan10) bentuk Binwas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Daerah merupakansatu kesatuan.

Maka dari hal tersebut, sudah menjadi wewenangdari dua kementarian dan satu lembaga untuk membuat SKBtersebut;Bahwa dalam kaitannya dengan Pemerintah Daerah kemudian untukKementerian atau Lembaga non Kementerian itu ada Menpan yangdapat menyampaikan rekomendasi kepada Presiden untukmenjatuhkan sanksi apabila tidak mengambil keputusan;Bahwa di tahuntahun sebelumnya ketika UndangUndang Nomor 23tentang Pemerintahan Daerah belum mencantumkan tentang sanksikhususnya kepada Kepala Daerah kemudian yang

Sedangkan yang tidakterekonsiliasi datanya masih banyak;Halaman 158 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUNJKTBahwa ketika saksi menyurati Kepala Daerah dan Kementerianterkait yang memiliki PNS sesuai dengan data saksi, diambilkeputusan diberhentikan dan diluar itu juga, ternyata ada dan lebihbanyak jumlahnya diluar data saksi yang berjumlah 2.357 (dua ributiga ratus lima puluh tujuh) PNS.

Dalam hal ini,merupakan kewenangan Menteri Dalam Negeri untuk mengambilsanksi terhadap Kepala Daerah yang tidak mengambil keputusan.Hal tersebut terkait dengan berhentinya proses pemberian sanksi.Semestinya, jika ada informasi bahwa telah terjadi tindak pidanakorupsi yang sudah diputuskan, maka atasan langsungnya pastilebin mengetahui dan harus melaporkan telah terjadi tindak pidanakorupsi tersebut bahkan pada saat tahap penahanan denganmengeluarkan SK pemberhentian sementara terhadap PNS yangHalaman

(Vide P.190);Surat dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia tanggal 2000 Nomor2.552/SKPMT/I/00 kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah diHalaman 27 dari 44 halaman. Putusan Nomor 04 P/HUM/2013VI.Semarang perihal: Status Pegawai Negeri Sipil Dep.

(Vide P.20);Surat KOMNAS HAM tanggal 26 Juni 2000 Nomor SKPTM/VI/00 tentangstatus Pegawai Negeri Sipil yang diduga terlibat G.30S/PKI anatra lain terbaca:Berkaitan dengan pengaduan tersebut, KOMNAS HAM telah menyurati kepadaGubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 31 Januari 2000Nomor 2552/SKPTM/1/00 dan sudah ditanggapi dengan suratnya tanggal 13April 2000 Nomor 354/55/RHS yang intinya menerangkan masalahpenyelesaian mantan karyawan Depdiknas yang terlibat/ diduga terlibat G.30.S/PKI

Fotocopy Surat Kemen HAM kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I JawaTengah Nomor 2552/SKPMT/I/00 tanggal 31 Januari 2000 (Bukti P.20);21.

Saksi tanah yang menjadi obyek sengketa milik Penggugattermasuk tanah yang diambil oleh pihak bandara, termasuk tanah Saksi ; Bahwa setahu Saksi tanah yang menjadi obyek sengketa milik Penggugattermasuk yang diambil oleh pihak bandara tanpa mendapatkan ganti rugipembebasan tanah ;Terhadap Keterangan Saksi 3 tersebut para pihak akan menanggapinya dalamkesimpulannya ;Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan 10 surat bukti sebagai berikut :1.Salinan Keputusan Gubernur Kepala

Daerah Tingkat!

Tahun 1995,yang diberitanda (T.1 10) ;Bahwa foto copy buktibukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukupdan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok/sesuai dengan aslinya kecualiuntuk bukti surat yang diberi tanda T.1 1 sampai dengan T.1 6 serta T.1 10 adalahberupa foto copy dari foto copy (tanpa asli);Menimbang, bahwa Tergugat Il untuk membuktikan dalil sangkalannyamengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II.1 sampai dengan T.II.10 sebagai berikut :1.Salinan Keputusan Gubernur Kepala

Daerah Tingkat 1 Kalimantan Timur Nomor04/BPN46/UM04/VII1994 Tentang Pengadaan Tanah Untuk KeperluanPembangunan Lokasi Bandar Udara Baru Samarinda, seluas 300 Hektar diKelurahan Sei Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda llir, Kotamadia SamarindaKepada Pemerintah Daerah Tingkat!