Ramli ;Sebelah Barat : Jalan Nusakambangan ;Bangunan milik Haji Muhammad Akil tersebut berdiri di atas tanah ex GemeenteMakassar/Tanah Pengelolaan Pemerintah Kota Makassar, setidaktidaknya sejak tahun1963...1963, sebagaimana Ketetapan Walikota Kepala Daerah Kotapraja Makassar Nomor : 528tanggai 16 Juli 1963 serta Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 593.3192khususnya pada Nomor Urut 298.

eh ParaTergugat sebelumnya) yang seharusnya dijadikan pertimbangan sebelum menerbitkanatau tidak menerbitkan KepTUN obyek perkara, antara lain sebagai berikut: e Ketetapan...e Ketetapan Walikota Kepala Daerah Kotapraja Makassar Nomor: 528 tanggal 16Juli 1963 atas nama H. M. Akil ;e Adanya Surat Izin Tempat Usaha Nomor: 12553/C/V/a/Perek.90 tanggal 25 April1990 atas nama Central Jaya c.q.

Bukti P6 : Foto copy Keputusan Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II UjungPandang Nomor: 596/S.Kep/593/89, tentang Penetapan Harga Dasar Tanahsebagai Pedoman Dalam Menetapkan Besarnya Uang Pemasukan dan BiayaAdministrasi Pada Negara Bagi setiap Pemberian HakHak Atas TanahNegara Untuk tahun 1989/1990, tanggal 18 Oktober 1989 (foto copy darifOtO COPY) 3 $n oon nnn nnn n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn207. Bukti P78. Bukti P89.

Rami ;Sebelah Barat : Jalan Nusakambangan ;Bangunan milik Haji Muhammad Akil tersebut berdiri di atas tanah ex GemeenteMakassar/Tanah Pengelolaan Pemerintah Kota Makassar, setidaktidaknya sejak tahun1963, sebagaimana Ketetapan Walikota Kepala Daerah Kotapraja Makassar Nomor : 528tanggai 16 Juli 1963 serta Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 593.3192khususnya pada Nomor Urut 298 (bukti P8 hlm 6 vide bukti T.9 ) dan menurut dalil paraPenggugat bahwa hingga saat ini bangunan milik Haji Muhammad

Hamzah melalui whatsapp untuk mengklarifikasi SuratPernyataan tersebut dan akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban merasaperbuatan terdakwa adalah merupakan pembunuhan karakter terhadap diri saksiHal 3 dari 48 hal Putusan Nomor 133/PID SUS/2020/PT MKSkorban selaku Kepala Daerah, yang berdampak terhadap diri pribadi saksikorban yang nama baiknya dicemarkan juga berdampak pada Pemerintah KotaParepare;Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Informasi dan Transaksi ElektronikDr.

Hamzah melalui whatsapp untuk mengklarifikasi SuratPernyataan tersebut dan akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban merasaperbuatan terdakwa adalah merupakan pembunuhan karakter terhadap diri saksikorban selaku Kepala Daerah, yang berdampak terhadap diri pribadi saksikorban yang nama baiknya dicemarkan juga berdampak pada Pemerintah KotaParepare;Hal 5 dari 48 hal Putusan Nomor 133/PID SUS/2020/PT MKSBahwa berdasarkan keterangan Ahli Informasi dan Transaksi ElektronikDr.

Hamzah melalui whatsapp untuk mengklarifikasi SuratPernyataan tersebut dan akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban merasaperbuatan terdakwa adalah merupakan pembunuhan karakter terhadap diri saksikorban selaku Kepala Daerah, yang berdampak terhadap diri pribadi saksikorban yang nama baiknya dicemarkan juga berdampak pada Pemerintah KotaParepare ;Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Informasi dan Transaksi ElektronikDr.

Jadi yang berhak melakukanpelaporan/pengaduan untuk jabatan kepala daerah hanya walikota, bupati ataugubernur, bukan PNS lain yang dikuasakan, Begitu pula hal Saksi korbanTaufan Pawe yang berhak melakukan peleporan/pengaduan adalah Taufan Pawesendiri, bukah PNS lain Saksi Suriani dkk yang dikuasakan.Adapun pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Parepare No. 218/PIDSUS/2019/PN.Pre adalah :Setiap pejabat pemerintah atau pejabat Negara yang merasa dihina ataudicemarkan nama baiknya harus melaporkan sendiri

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor : 02/BPN16/UM02/I1991 tanggal 10 Januari 1991 tentang Vin Lokasi dan25 Putusan Perkara Nomor: 29/G.TUN/2014/P.TUN.SMDPembebasan Hak/Pembelian tanah seluas : 14,5 ha untuk Pelabuhan PerikananPantai;6.2.Surat dari Kantor Wilayah BPN Provinsi Kaltim Nomor : 560/347/PBN16/1991tanggal 27 April 1991, perihal permohonan Hak Pengelolaan atas tanah negaradapat ditindak lanjuti dengan menghubungi kantor pertanahan setempat;6.3.Surat Dinas Perikanan

Bambang Irawan, dibuat diTarakan tertanggal 18 Maret 2014;P16Fotocopy sesuai aslinya Surat Mochtar Idris perihal Keberatanatas bangunan Pabrik Es PT Samarinda Cendana Cold Storage CabTarakan yang ditujukan kepada Camat Tarakan Barat, dibuat di Tarakantertanggal 23Februaril 987;P17 Fotocopy sesuai hasil scan Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat IIBulungan di Tanjung Selor Nomor 593.82/818/AGR perihal Keberatanatas bangunan Pabrik Es PT Samarinda Cendana Cold Storage CabTarakan yang ditujukan kepada

T7 Foto Copy sesuai aslinya Salinan Keputusan Gubenur Kepala Daerah Tingkat IKalimantan Timur Nomor: 02/BPN16/UM02/I1991 tentang jin Lokasi danPembebasan Hak/Pembelan Tanah seluas + 14,5 HA di Kelurahan Karang Anyar,Kecamatan Tarakan Barat Kota Administratif Tarakan Kabupaten Bulungan untukPelabuhan Perikanan Pantai kepada Direktorat Jenderal Perikanan8. T8 foto copy gugatan perdata Para Penggugat melalui Pengadilan Negeri Tarakantanggal 13 Mei 2014;9.

Negeri Sipil Yang Ditugaskan atau Dipekerjakan pada PerumPrasarana Perikanan Samudera Cabang Tarakan Kalimantan Timur, dibuat di Jakartatertanggal 1 Juni 1998;T.H9 Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Perum PrasaranaPerikanan Samudera Nomor KEP0006A/PPPS/Di.A/IH/2005 tentang Pemberhentiandengan hormat Jabatan Kepala Perum Prasarana Perikanan Samudera Cabang TarakanKarena Meninggal Dunia, dibuat di Jakarta pada bulan Maret 2005;T.II10 Fotocopy sesuai copynya Salinan Keputusan Gubernur Kepala

Daerah Tingkat IKalimantan Timur Nomor 02/BPN16/UM02/1991 tentang Ijin Lokasi danPembebasan Hak/Pembelian Tanah Seluas + 14,5 Ha Di Kelurahan KaranganyarKecamatan Tarakan Barat Kota Administratip Tarakan Kabupaten Bulungan untukPelabuhan Perikanan Pantai Kepada Direktorat Jenderal Perikanan, dibuat di Samarindatertanggal 10 Januari 1991;57 Putusan Perkara Nomor: 29/G.TUN/2014/P.TUN.SMD11.12.13.14.15.16.T.II11 Fotocopy sesuai copynya Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional

Bahwa PENGGUGAT diangkat sebagai Calon Pegawai NegeriSipil berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sumatera Barat Nomor UP: PD.1815/I/DN1989 tanggal 31 Mei1989, dengan golongan I/b terhitung 1 Maret 1989.c. Bahwa PENGGUGAT pada tahun 1990 diangkat sebagai PegawalNegeri Sipil berdasarkan Keputusan Bupati Kepala DaerahTingkat IIPadang Pariaman Nomor UPPD70/SK/BPP1990tanggal 30 Juli 1990, PENGGUGAT diangkat sebagai PegawaiNegeri Sipil dengan pangkat Juru Muda Tk. Golongan I/b.d.

Hal ini dapat dibuktikan dengan Keputusankeputusan Pejabat yang berwenang antara lain:d.1 Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sumatera Barat Nomor UP: 1815/I/DN1989 tanggal 31 Mel1989 PENGGUGAT diangkat sebagai Calon Pegawai NegeriSipil dengan pangkat Juru Muda Tk.

Golongan I/b.d.2 Berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat IlPadang Pariaman Nomor UP: PD70/SK/BPP1990 tanggal 30Halaman 6 dari 65 halaman, Putusan No. 35/G/2018/PT ~~~ Juli 1990 ....d.3d.4d.5d.6d.7d.8d.9Juli 1990 PENGGUGAT diangkat sebagai Pegawai NegeriSipil dengan pangkat Juru Muda Tk. Golongan I/b.Berdasarkan Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor UP:022/KEP/BPP2011 tanggal 28 Maret 2011 ditempatkansebagai Pj.

) ;Surat Petikan Keputusan Bupati Kepala Daerah TingkatI!

Pengadilan Negeri Gresik dalam Perkara Perdata Nomor 27/Pdt.G/2010/PN.Gs terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PHPU.DVIII/2010 tertanggal 25 Agustus 2010 dalam perkara Perselisihnan HasilPemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KabupatenGresik, yang kemudian diputus oleh Pengadilan Negeri Gresik denganPutusan Nomor 27/Pdt.G/ 2010/PN.Gs, tanggal 8 Desember 2010, yangamar putusannya menyatakan antara lain:1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan Para Tergugat II;2.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam Perkara Nomor 57/G/2010/PTUN.JPR terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor182/PHPU.DVIII/2010 tertanggal 19 Oktober 2010 tentang PerselisinanHasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahKabupaten Supiori, yang kemudian ditetapkan oleh Pengadilan TataUsaha Negara Jayapura dengan Penetapan Nomor57/PEN.DIS/2010/P.TUN.JPR tanggal 10 Maret 2011, yang amarketetapannya antara lain, Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapatditerima;c.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Perdata Nomor41/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST terhadap Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 9192/PHPU.DIX/2011 tertanggal 24 Juli 2011 dalam perkaraPerselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah Kabupaten Buton, yang kemudian diputus oleh PengadilanNegeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor41/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST, tanggal 2 Mei 2013, yang amar putusannyamenyatakan antara lain:1. Menyatakan Eksepsi para Tergugat dapat diterima;2.

Daerah, Kode Rek. 52.2.15.01jumlah dana Rp. 2.020.000,SPM No. 900/061/Pol.PP/VI2009 tanggal 5 Januari 2009, Kegiatan PendidikanFormal dan Pelatihan Formal.

Pasal 11:1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugastugassebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dapat melimpahkan sebagian kewenangan nyakepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasapengguna barang.3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkanoleh kepala daerah atas usul kepala SKPD.(3a) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),meliputi:a.

Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melaluiSekretaris Daerah;16. Memberikan persetujuan terhadap seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan;17. Meneliti dan menelaah Rencana Operasional serta memberikan persetujuanatas pelaksaan kegiatan;18. Membina, mengendalikan, mengawasi dan mempertanggungjawabkanpengelolaan keuangan daerah yang dipimpinnya;19.

Melaksanakan tugastugas Pengguna anggaran / pengguna barang lainnyaberdasarkan kuasa yang dilimpahkan Kepala Daerah.14.

Pasal 11:1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalammelaksanakan tugastugas sebagaimana dimaksud dalam pasal10 dapat melimpahkan sebagian kewenangan nya kepada kepalaunit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasapengguna barang.3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkanoleh kepala daerah atas usul kepala SKPD.1.

Nomor : 593/605/PUOD, Jakarta, 15 Februari 1996, diberi tanda T8; - Fotocopy Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Sekretaris Wilayah/Daerah Kepada Bupati KDH Tk II Asahan di Kisaran.

Telah dinagezelen, diberitanda T8;Photo copy Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sumatera UtaraSekretaris Wilayah/Daerah Kepada Bupati KDH Tk Il Asahan diHalaman 20 dari 49 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN Kis09.10.11.12.13.14.15.Kisaran. Nomor : 593/21943, Medan, 31 Oktober 1995, Sifat : Segera,Perihal : Tanah Masyarakat Dusun/Kp. Silo Hataran, Desa HutaPadang, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan,Sumatera Utara.

Nomor : 593/605/PUOD, Jakarta, 15 Februari 1996,diberi tanda T8;Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN KisFotocopy Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sumatera UtaraSekretaris Wilayah/Daerah Kepada Bupati KDH Tk Il Asahan di Kisaran.Nomor : 593/21943, Medan, 31 Oktober 1995, diberi tanda T9;Fotocopy Surat Surat Sekretariat Bidang VIl Badan Kordinasi BantuanPemantapan Stabilitas Nasional Irtanas DPB Gubernur KDH TKI SumateraUtara, Medan, 08 Agustus 1998, diberi tanda T10;Fotocopy Laporan

Nomor : 593/605/PUOD, Jakarta, 15 Februari1996, diberitanda T8;Fotocopy Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sumatera UtaraSekretaris Wilayah/Daerah Kepada Bupati KDH Tk Il Asahan di Kisaran.Nomor : 593/21943, Medan, 31 Oktober 1995, diberi tanda T9;Fotocopy Surat Surat Sekretariat Bidang VIl Badan Kordinasi BantuanPemantapan Stabilitas Nasional Irtanas DPB Gubernur KDH TKISumatera Utara, Medan, 08 Agustus 1998, diberi tanda T10;Fotocopy Laporan Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten

Tjarwa Sardjadidjajatersebut dibangun kembali secara keseluruhan dengan membangun sebuahbangunan rumah yang baru (rumah sengketa) yang bentuk dan ukuran telahdirombak total dari bentuk semula, yang izin pembangunannya diperolehsebagaimana Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.293/IMBPG/83 tentang Pemberian Izin Untuk Bangunan di Jl. Teuku Cik Ditiro No.6B, Rt.008, Rw.02, Kel. Gondangdia, Kec.

Tjarwa Sardjadidjaja.dari sejak tahun 1956.Keputusan Gubenur Kepala Daerah Khusus Ibu kota Jakarta No.293/IMBPG/83 tertanggal 20 September 1983 tentang Pemberian Izin untukBangunan di Jl. Teuku Cik Ditiro No.68, Rt.008/Rw.02, KelurahanGondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat atas nama W. TjarwaSardjadidjaja ;: Surat dari Kementerian Kesehatan No.PL.03.02.4.1856/09 tertangal 29Desember 2009, hal Pengosongan rumah Negara, padahal sesuai denganIMB rumah tersebut telah dibangun oleh W.

PDS18/Cbn/Sus.Kor/06/2015,dimana terdakwa didakwadengan dakwaan sebagai berikut : PRIMAIR:Bahwa ia terdakwa DEDI SUPRIADI selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS)di Dinas Kebersihan dan Pertamanan kabupaten Bogor berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Barat Nomor821/SK.142B/Peg/1989 tanggal 12 januari 1989,secara bersamasamamaupun sendirisendiri Ssesuai dengan peran masingmasing denganHIDAYAT KARIM (masingmasing dilakukan penuntutan secara terpisah)pada hari Senin tanggal 20 April

,SUBSIDAIR :Bahwa ia terdakwa DEDI SUPRIADI selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS)di Dinas Kebersihan dan Pertamanan kabupaten Bogor berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Barat Nomor821/SK.142B/Peg/1989 tanggal 12 januari 1989,secara bersamasamamaupun sendirisendiri Sesuai dengan peran masingmasing denganHIDAYAT KARIM (masingmasing dilakukan penuntutan secara terpisah)padahari Senin tanggal 20 April 2015 sekira pukul 11.30 Wib atau di suatu waktudalam bulan April tahun 2015 bertempat

No.13/G/2013/PT.TUN.JKTPAGEIl DASAR GUGATAN1 Bahwa, Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II SurabayaNomor : 813.1/46/402.3.03/1994 tanggal 30 Agustus 1994 TMT 131994 denganditempatkan pada Kantor Kelurahan Benowo Kota Surabaya dengan PangkatGolongan Ruang I/b NIP. 010 252 299, selanjutnya berdasarkan KeputusanWalikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 821.11/1/402.3.01/95tanggal 31 Agustus 1995 Penggugat

Parman Nomor 24 B,Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5Januari 2016;BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN KUDUS cq.PEMERINTAHAN KABUPATEN KUDUS, berkedudukandi Jalan Simpang Tujuh Nomor 1 Kudus, dalam hal inimemberi kuasa kepada : Suhastuti, S .H., dan kawankawan, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kudus,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember2015;KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONALREPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KANTORPERTANAHAN WILAYAH BADAN PERTANAHANNASIONAL JAWA TENGAH cq.

Bahwakepemilikan baik bangunan maupun tanah untuk PemerintahanKota/Kabupaten harus ada keputusan untuk itu, bukan hanya bersandarpada perjanjian sewamenyewa;Bahwa menurut Tergugat 1 V/Terbanding IV/ Termohon Kasasi IV, dimana telah ada Akta Pemisahan tanggal 1981991 Nomor56/PED/VII1/91 yang telah disahkan oleh Bupati Kepala daerah TingkatIl Kudus tanggal 791991 Nomor 188.4/1183 di alas tanah HakBangunan Nomor 15/Ploso ini dan telah diterbitkan sebanyak 110Halaman 18 dari 23 hal. Put.

Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor: 813.2/6608/1981 tanggal 28 Desember 1981 Tentang Pengangkatan Sdr. ISKHAK menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil ;65. Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor: 821.1/613/1983 tanggal 30 November 1983 Tentang Pengangkatan Sdr. ISKHAK menjadi Pegawai Negeri Sipil ;66.

Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa TengahNomor: 813.2/6739/1980 tanggal 1 Nopember 1980 Tentang Pengangkatan Sdr.SAHLAN menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil ;65. Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa TengahNomor: 821.1/32/1982 tanggal 30 Januari 1982 Tentang Pengangkatan Sadr.SAHLAN menjadi Pegawai Negeri Sipil ;66.

SAHLAN Bin SAMIARJA, sebagai Pegawai Negeri Sipil yangdiangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor:821.1/32/1982 tanggal 30 Januari 1982 Tentang Pengangkatan Sdr.

Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa TengahNomor: 813.2/6608/1981 tanggal 28 Desember 1981 Tentang Pengangkatan Sdr.ISKHAK menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil ;65. Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa TengahNomor: 821.1/613/1983 tanggal 30 November 1983 Tentang Pengangkatan Sdr.ISKHAK menjadi Pegawai Negeri Sipil ;66.

Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa TengahNomor: 813.2/6608/1981 tanggal 28 Desember 1981 Tentang PengangkatanSdr. ISKHAK menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil ;65. Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa TengahNomor: 821.1/613/1983 tanggal 30 November 1983 Tentang PengangkatanSdr. ISKHAK menjadi Pegawai Negeri Sipil ;66.

Daris selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; LAWANA GUBERNUR Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat, alamat Jl.SudirmanPadang, untuk selanjutnya disebut sebagaiTERGUGATAB KEPALA BANK BNI (PT.

Gubernur Sumatera Barat tidak berhak diposisikan sebagai pihak Tergugat dalam perkaraBahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya identitas dan domisili hukum yang salahterhadap Tergugat A yaitu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat, alamatJalan Sudirman Padang, akan tetapi yang benar adalah Gubernur Sumatera Barat yangberalamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 51 Padang.

Bahwa pada tanggal 1 september 1954 Gubernur Kepala Daerah Provinsi sumateratengah, bertindak untuk atas nama negara RI telah membeli tanah eigendomverponding 1794 tersebut seharga Rp.1.064.475 dari NV.

NOMOR 258/PDT/2019/PT MKSVIII.Xl.Bahwa pada tahun 1981 Pemerintah Kota Makassar (tergugat XXII) secaramelawan hukum menjadikan tanah milik orang tua penggugat sebagaipenampungan korban kebakaran Lette berdasarkan Surat KeputusanWalikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor111/S.Kep/A/VI/1981, tanggal 27 Mei 1981 tanpa sepengetahuan dan atauseizin dari orang tua penggugat ;Bahwa setelah tanah obyek sengketa tersebut dikuasai oleh korban kebakaranLette (para tergugat) berdasarkan Surat

Bahwa secara fakta Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbanganhukumnya telah dengan sengaja pula mengabaikan atau menyampingkanBukti Surat P7 yang diajukan oleh Pihak Penggugat/ Pembanding, yangsecara fakta dalam Persidangan Pihak Tergugat XXII selaku Pihak PemerintahKota Makassar tidak membantah atau tidak menyangkalinya yaitu tentangSurat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung PandangNomor : 111/S.Kep/A/V/81 tanggal 27 Mei 1981..

Sementara alasan Saudara bahwasecara Fakta di persidangan Pihak Tergugat XXII selaku Pihak PemerintahKota Makassar tidak membantah atau menyangkalinya terkait SuratKeputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat I Ujung Pandang Nomor111/S.Kep/A/V/81 tanggal 27 Mei 1981 adalah tidak benar, terkesanmengadangada dan/atau hanya akalakalan dariPenggugat/Pembanding.

Presiden bagi menteri/pimpinan lembaga dan kepala daerah;b. Menteri/pimpinan lembaga bagi pejabat di lingkungannya;c. Kepala daerah bagi pejabat daerah; dand.

Atasan langsung dari Pejabat Pemerintahan;Bahwa merujuk Pasal 42 ayat (3) huruf a UndangUndang No. 30Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan di atas maka atasanpejabat atau kepala daerah merupakan Presiden;Bahwa Pasal 42 ayat (3) huruf a UndangUndang No. 30 Tahun 2014Tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 129 ayat (3) UndangHalaman 5 Putusan Nomor : 151/G/2019/PTUNMDN.13.14.15.16.Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dapatdimaknai atasan pejabat yang berwenang menghukum ialahPresiden

Mengapa Pemerintah Pusat melalui SuratKeputusan Bersama memerintahkan Kepala Daerah untukmelaksanakan halhal yang bertentangan dengan UndangUndangDasar?Jika hal ini bertentangan pastilah SKB ini tidak mungkindikeluarkan oleh 3 Lembaga Negara dimaksud. Bupati selaku PPKHalaman 26 dari 62 Halaman Putusan No. 45/G/2018/PTUNKPGhanya menindaklanjutinya Saja; 2.

Tanda Penduduk ~~ Elektronik, NIK:5319012706640001 atas nama Maximus Rondindan(Fotokopi dari Fotokop)l); Bukti P4 : Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Nusa Tenggara Timur Nomor: 821.13.11/III/15/41ND, tanggal27 Desember 1995, tentang Pengangkatan Calon PegawaiNegeri Sipil atas nama Ir.

Bupati karena Bupatisedangkan mengikuti proses pemilinan Kepala Daerah adalah Wakil Bupati; Bahwa Intra legal merupakan peraturan kebijakan yang masih berada di dalamranah hukum, Kontra legal merupakan peraturan kebijakan yang berada dalamranah hukum, tetapi bertentangan dengan hukum yang ada dan Ekstra legalmerupakan peraturan kebijakan yang berada diluar ranah hukum dan tidakmentaati regulasi yang ada; 22222 2n onan nnn nee Bahwa Hukum administarsi berkaitan dengan perbuatan administrasi yangbertentangan

Daerah yangtertuang dalam APBD Kabupaten Sragen tiap tahunnyatidak sama, akan tetapi biasanya terbagi atas 3jenis kegiatan, yaitu) : anggaran Rumah Tangga/Pemeliharaan, Operasional penunjang kegiatanbupati (Taktis), dan Inbup ; Bahwa sebagai contoh pada tahun 2009 anggaranBupati selaku Kepala Daerah adalah 1.

Pinjaman daerah dilakukan dalam bentukperjanjian pinjaman = antara pemberi danpenerima pinjaman, yang ditandatanganioleh kepala daerah atau pejabat yangditunjuk atas nama pemda.

Uang yang diterimadimasukan kedalam KasDaerah ;369370 Bahwa pinjaman tersebut dilakukan dalambentuk perjanjian yaitu1.Kepala daerah atasnama Pemda dan.

Kepala Daerah sebagaiotorisator, yaitu yangmemberikan SKO sehingamempunyai wewenangotorisasi ;. Kepala Daerah sebagaiordonator artinya tidakada uang yang bolehdikeluarkan Kepala Daerahtanpa ada wewenangotorisasi ;.

Adi Dwijantoro ;Menimbang, bahwa dengan keberadaan UU No. 22 Tahun1999 diundangkan Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000.Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah aquodiatur, Kepala Daerah adalah pemegang Kekuasaan UmumPengelolaan Keuangan Daerah.

KapuasHulu, yaitu berawal dari saudara DANIEL (DPO) pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2010(sehari sebelum Pemilihan Kepala Daerah Kab.

Dengan sengaja memberi ataumenjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hakpilihnya, atau memilih Pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengancara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, perbuatan mana dilakukan olehterdakwa dengan cara sebagai berikut :n0nnnnn nnnwonnnnen Bahwa kejadian seperti pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal darisaudara DANIEL (DPO) yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2010 (sehari sebelumPemilihan Kepala

Daerah Kab.

T2 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Langkat,Nomor : 511.3669 / SK / SKITU / TAHUN 2001, tertanggal 07 Pebruari 2001tentang Pemberian Surat Keterangan Izin Tempat Usaha, yang ditandatangani oleh H. Syamsul Arifin, SE., Bupati Kepala Daerah Tingkat Il Langkat;. T3 : Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil, Nomor : 213 /02.14/ PK/ Ill / 2002, tertanggal 21 Maret 2002, yang ditanda tangani oleh Ir.H.

SoesiloWarsitodhiono atau Soesilo Warsitodhiono sebagaimana ternyata dalamSurat Ketetapan Walikota Kepala Daerah Kotapradja Blitar tertanggal 21101964;Bahwa sebelum objek sengketa didaftarkan oleh Almarhum R. SoesiloWarsitodhiono atau Soesilo Warsitodhiono kepada Kantor PendaftaranTanah Kediri telah terjadi peristiwa G 30 S PKI;Bahwa saat terjadi peristiwa gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI) padatahun 1966 situasi dan kondisi di Blitar juga mencekam dimana AlmarhumR.

Trenggono), bukti P3 (SuratKeterangan dari Kantor Pendaftaran Tanah Kediri tertanggal 20 April 1960).bukti P4 (Surat Perjanjian antara Mas Trenggono selaku Ketua K.P.B.B.M.Blitar dengan Soesilo Warsitodiono tertanggal 30 November 1961). bukti P5 (Surat Kuasa Penuh antara Mas Trenggono selaku Ketua K.P.B.B.M.Blitar dengan Soesilo Warsitodiono tertanggal 30 November 1961). bukti P6 (Kwitansi tertanggal 30 Nopember 1961 dari Tranggono). bukti P7 (SuratKutipan dari Daftar Surat Ketetapan Walikota Kepala

Daerah KotaprajaBlitar tertanggal 21 Oktober 1964). bukti P8 (Surat Perintah dari WalikotaBlitar tertanggal 18 Desember 1964) dan bukti P9 (Surat PemberianHalaman 12 dari 22 hal.