Ditemukan 9338 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 2tahun 23tahun 28tahun 24tahun 27tahun 29tahun 21tahun 20tahun 22tahun
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 06-01-2014 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 54/Pid.SUS/TIPIKOR/2014/PN.Bjm
Tanggal 6 Januari 2014 — Ir. RUSMAN RIYADI BIN NASRUN
74 — 9
  • Saksi SARI ALFIANI NOOR, S.P BINTI MATURIDI, Lahir di Banjarbaru, 26tahun / 14 April 1987, Perempuan, Indonesia, JI.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 26-02-2019 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps
Tanggal 17 Juli 2019 — Penuntut Umum:
I WAYAN SUARDI,SH
Terdakwa:
Drs. I NYOMAN WARTANA
119 — 65
  • Badung, yang Terdakwa jadikan acuan dalammelaksanakan tugas yaitu Peraturan daerah Kabupaten Badung No. 26Tahun 2013 sampai dengan tahun 2033, tanggal 10 Desember 2013.e Bahwa selain MADE SUDANA dan SILVISTER C.APOLO pada SeksiPengaturan dan Penatan Pertanahan BPN Badung ada memiliki staf pegawaitidak tetap atas nama : KADEK MARTINA ARIYANTI sebagai staf pegawaitidak tetap, WAYAN SEMARA sebagai staf pegawai tidak tetap, terhadapkeduannya tersebut semuanya bisa mengetik.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 04-10-2018 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 08-02-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 31 Januari 2019 — Penuntut Umum:
NOVITA, SH.
Terdakwa:
1.SARPONI Bin MAHFI
2.RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO
136 — 95
  • Roda Teknindo Purajaya Tahun2016Rp. 356.284.550,00,;3) Selisin pembayaran dan penerimaan sebagai Kerugian KeuanganNegara Rp. 729.403.675,00,Halaman 156 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.SusTPK/2018/PN Bgl Bahwa ahli menerangkan bahwa kondisi sebagaimana diterangkan padanomor 15 di atas tidak sesual dengan:1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 26Tahun 2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang PenyelenggaraanAngkutan Penyeberangan;Pasal 19Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 21-02-2018 — Putus : 28-03-2018 — Upload : 14-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 20/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 28 Maret 2018 — Pembanding/Terbanding/Tergugat : PT. PRIMA MITRAJAYA MANDIRI Diwakili Oleh : PT. PRIMA MITRAJAYA MANDIRI
Terbanding/Pembanding/Penggugat XXX : AGUS SOLIHIN
Terbanding/Pembanding/Penggugat XIX : AHMAD ANDAP FAUZI
Terbanding/Pembanding/Penggugat VIII : DIAN MAWARDI
Terbanding/Pembanding/Penggugat XXVIII : BOIJAN
Terbanding/Pembanding/Penggugat XVII : AYOM SUSENO
Terbanding/Pembanding/Penggugat VI : SUNARTO
Terbanding/Pembanding/Penggugat XXVI : SARNI
Terbanding/Pembanding/Penggugat XV : RIAMAH
Terbanding/Pembanding/Penggugat IV : GUNAWAN
Terbanding/Pembanding/Penggugat XXIV : KUNCORO ANTOK PRAMONO
Terbanding/Pembanding/Penggugat XIII : KARMIYANTO
Terbanding/Pembanding/Penggugat II : BUDI PRASETYO
Terbanding/Pembanding/Penggugat XXXIII : LUKMAN
Terbanding/Pembanding/Penggugat XXII : TARMIN
Terbanding/Pembanding/Penggugat XI : SUTONO
Terbanding/Pembanding/Penggugat XXXI : SARNO
Terbanding/Pembanding/Penggugat XX : SUGIARNO
Terbanding/Pembanding/Penggugat IX :
41 — 30
  • NURHASAN ISMAIL, yangmenyatakan : Berdasarkan UU No. 18 tahun 2004 dan Permentan 26tahun 2007 dan Permentan 98 tahun 2013 dalam keduaPermentan dan UU tersebut dengan adanya IUP makakegiatankegiatan awal sudah bisa dilakukan dalam hal inimenanam sawit tanpa harus menunggu terbitnya HGU.Obiek Sengketa.Bahwa objek sengketa/tanah perwatasan yang diklaim ParaPenggugat tidak terletak di Wilayah tanah perwatasan milikTergugat, tanah perwatasan Para Penggugat berada padaKoordinat 225.500 s/d. 227.000, (Sesuai
Pengadilan PN Cikarang Pidana Umum Pemalsuan
Register : 12-03-2020 — Putus : 01-04-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan PN Cikarang Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr
Tanggal 1 April 2021 — DANANG YUDHA PRAWIRA, S.H (JPU) Drs. HERMAN SUJITO, M.Si (TERDAKWA)
315 — 99
  • Erni yang berumur 26Tahun dan BAP tersebut dibacakan oleh anak saksi;Bahwa saksi tidak pernah sdr. Jaba Suyatna mengirim surat lewat POSkepada saksi untuk minta dihubungi;Bahwa saksi mengetahui sdr. Jaba Suyatna tidak pernah telepon kepadasaksi, akan tetapi setelah Hj. Melly Siti Fatimah menelepon saksi,kemudian sdr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-11-2011 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1992 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 23 Nopember 2011 — MOCH. CHAIRIL ANWAR A.H, SH
51 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keputusan DPRD kota Malang tanggal 13 Agustus 2004 Nomor 26Tahun 2004 tentang Sikap DPRD Kota Malang Terhadap Hasil EvaluasiGubernur Jawa Timur terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor4 Tahun 2003 tentang APBD kota Malang TA 2004, menetapkan :Pasal1: Sesuai hasil Evaluasi Gubernur Jawa Timur terhadap APBDTA 2004, maka perlu segera diadakan pencabutanpencatuman PP No. 110 Tahun 2000 tentang kedudukanKeuangan DPRD, pada konsideran mengingat Perda KotaMalang Nomor 4 Tahun 2003 tentang APBD TA 2004
Pengadilan PN BUKITTINGGI Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-06-2010 — Putus : 07-09-2011 — Upload : 28-11-2011
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 86_PID_B_2011_PNBT_HUKUM_07092011_Korupsi
Tanggal 7 September 2011 — Jaksa Pada Kejari Bkt ; Terdakwa Unggul, S.Sos.M.Si
142 — 31
  • Permendagri No. 26Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah bukan semata mata melaksanakan ketentuan Pasal61 Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007, karena sejak awal yangdibentuk adalah PPIK bukan Panitia Pengadaan Tanah sehinggajudulnya "Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan PengadaanTanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kota Bukittinggi3Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakimberpendapat bahwa telah terjadi perbedaan pemahaman/ penafsirantentang
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 20-06-2017 — Putus : 02-08-2017 — Upload : 07-09-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 73Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 2 Agustus 2017 — SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Dr. Dodi S. Abdulkadir, BSc., S.E., S.H., M.H., Dr. Adnan Hamid,S.H., M.H., M.M., Jonas M. Sihaloho, S.H., M.H., Muhammad Ridwan, S.H., Hasbullah, S.H., M.H., Dave Advitama, S.H, M.H., Andreas Dony Kurniawan, S.H., Husni Az-zaki, S.H., M.H., Yudianta Medio Natamana, S.H., M.Hum., Rinto Ari Nando, S.H., M.H., Dendy Kadir Amudi, S.H., Arief Budiman, S.H. dkk, selaku Tim Penasihat Hukum Syafruddin Arsyad Temenggung, para advokat yang memilih domisili hukum kantor di MR & Partners Law Office, Grand Wijaya Centre Blok B 8-9, Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 Mei 2017 untuk selanjutnya disebut “PEMOHON”,
616 — 319
  • Sel.19.20.21.22.23.24.25.26.2/.28.29.30.31.32.Bukti P.18Bukti P.19A :Bukti P.19B :Bukti P.20Bukti P.21Bukti P.22Bukti P.23Bukti P.24Bukti P.25Bukti P.26Bukti P.27Bukti P.28Bukti P.29Bukti P.30Fotokopi dari fotokopi Keputusan Presiden RI No. 26Tahun 1998 Tentang Jaminan Terhadap KewajibanPembayaran Bank UmumFotokopi dari fotokopi MSAA dan perubahanperubahannyaFotokopi dari asli Terjemahan MSAA dan perubahanperubahannyaFotokopi dari fotokopi Keputusan KKSK No.Kep.33/M.EKUIN/7/2000 tanggal 6 Juli 2000
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 22-05-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jmb
Tanggal 17 September 2019 — Penuntut Umum:
1.INSYAYADI
2.I Putu Eka Suyantha,SH.MH
Terdakwa:
WADIO ASMORO BIN SARIMUN
142 — 46
  • (Sudah dileges).134. 4 (empat) lembar fotocopi Keputusan Bupati Tebo Nomor : 26tahun 2015 tentang Penunjukkan Pejabat Pengguna Anggaran danBendahara Pengeluaran Pada Setiap SKPD Kab. Tebo TA 2015 tanggal26 Januari 2015 beserta 4 (empat) lembar lampirannya (Sudah di leges).135. 3 (tiga) lIembar fotocopi Keputusan Kepala Dinas PertanianTanaman Pangan Kab. Tebo Nomor : 25 / DPT / / 2015 tentangPembentukan Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan PadaDinas Pertanian Tanaman Pangan Kab.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 04-10-2018 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 08-02-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 31 Januari 2019 — Penuntut Umum:
NOVITA, SH.
Terdakwa:
ASRIL YUSMAR, S.E. Bin M. SYRI
109 — 72
  • Roda Teknindo Purajaya Tahun2016Rp. 356.284.550,00,;3) Selisin pembayaran dan penerimaan sebagai Kerugian KeuanganNegara Rp. 729.403.675,00, Bahwa ahli menerangkan bahwa kondisi sebagaimana diterangkan padanomor 15 di atas tidak sesuail dengan:Halaman 163 dari 226 Putusan Nomor:93/Pid.SusTPK/2018/PN.Bgl1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 26Tahun 2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang PenyelenggaraanAngkutan Penyeberangan;Pasal 19Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus
Register : 19-04-2021 — Putus : 03-05-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan PT AMBON Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB
Tanggal 3 Mei 2021 — Pembanding/Penuntut Umum I : M. RUSLAN MARASABESSY, SH
Terbanding/Terdakwa : Drs.SOBO MAKATITTA
199 — 86
  • tentang Petunjuk PelaksanaanPenggunaan Dana Alokasi Khusus bidang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran2014, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 161 tahun 2014Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan DanaBantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2015, Peraturan Menteri Pendidikandan Kebudayaan RI Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk TeknisPenggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan OperasionalSekolah T.A 2016, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 26Tahun
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 12-11-2020 — Putus : 05-04-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 5 April 2021 — Penuntut Umum:
MELLY DIANA
Terdakwa:
1.MOHAMAD WAHYU, S.Pd
2.SUBADRI, S.Ag., M.M.
3.DEDE M. ILYAS, S.Pd., M.M
240 — 60
  • Permendikobud Nomor 26Tahun 2017* Angka 1 Huruf A BAB V. Penggunaan Dana Lampiran Permendikbud No1 Tahun 2018 Tentang Juknis BOS* Angka 1 Huruf A BAB IV. Penggunaan Dana Lampiran Permendikbud No3 Tahun 2019 Tentang Juknis BOSMengatur tentang Penggunaan Dana BOS di sekolah harus didasarkanpada kesepakatan dan keputusan bersama antara TIM BOS Sekolah,Dewan Guru, Dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan secara tertulis dalambentuk Berita Acara Rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat.
    Permendikbud Nomor 26Tahun 2017Angka 1 Huruf A BAB V. Penggunaan Dana Lampiran Permendikbud No1 Tahun 2018 Tentang Juknis BOSAngka 1 Huruf A BAB IV. Penggunaan Dana Lampiran PermendikbudNo 3 Tahun 2019 Tentang Juknis BOSMengatur tentang Penggunaan Dana BOS di sekolah harus didasarkanpada kesepakatan dan keputusan bersama antara TIM BOS Sekolah,Dewan Guru, Dan Komite Sekolah.
    Permendikoud Nomor 26Tahun 2017Angka 1 Huruf A BAB V. Penggunaan Dana Lampiran Permendikbud No 1Tahun 2018 Tentang Juknis BOS Angka 1 Huruf A BAB IV. Penggunaan Dana Lampiran Permendikbud No 3Tahun 2019 Tentang Juknis BOSMengatur tentang Penggunaan Dana BOS di sekolah harus didasarkan padao,~kesepakatan dan keputusan bersama antara TIM BOS Sekolah, Dewan Guru,Dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan secara tertulis dalam bentuk BeritaAcara Rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-03-2013 — Putus : 30-07-2013 — Upload : 05-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg.
Tanggal 30 Juli 2013 — -Drs. ABDUL KARIM, M.Si Bin Kyai ORI SAMSURI -ADIB PURNAWAN,S.AgBin MUKHID
98 — 18
  • 233,950,000 1,463,350,000 1,697,300,000 1,697,300,0000,768,405,000B PROGRAM 5.21 PCMB 23,500,000 23,500,000 23,500,0002 SPP 451,000,000 451,000,000 402,500,000 48,500,0003 DPP 96,000,000 96,000,000 24,000,000 72,000,0004 BIMBINGAN TESIS 30,000,000 33,000,000 63,000,000 7,500,000 55,500,0005 WISUDA 18,500,000 18,500,000 18,500,000JUMLAH 622,000,000 652,000,000 457,500,000 194,500,000JUMLAH TOTAL 2,017,650,000 4,372,755,000 6,420,405,000 = /2,753,600,000 3,666 ,805,000Tahittt 2008 sisesssesicasessaxanesas 26TAHUN
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
352 — 477
  • menjadikomponen yang dievaluasi berdasarkan masukan dari Dirjen Pajak.110 Bahwa Menurut Ahli Pemasaran PT.Toshida Indoensia pada Tahun 2020 tidak sah menurut hukum dengan faktabahwa pada Tahun 2020 persetujuan RKAB diterbitkan dengan melanggarketentuan tata cara evaluasi.111 Bahwa Apabila Inspektur tambang atautindakan pengawasan tambang dalam laporannya terdapat temuan danmemberikan rekomendasi tindakan yang harus dilaksanakan oleh PemegangIUP maka harus dilaksanakan dan berdasarkan Permen ESDM Nomor 26Tahun
    Selanjutnya Pasal 51 Permen ESDM Nomor 26Tahun 2018 menyebutkan bahwa Peringatan tertulis sebagaimana dimaksuddalam Pasal 50 ayat (8) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali denganjangka waktu peringatan masingmasing paling lama 30 (tiga puluh) harikalender.112 Bahwa Temuan/tindaklanjut/hasilpengawasan/hasil inspeksi diantaranya yang dilakukan Inspektur Tambangwajib dijadikan pertimbangan dalam melaksanakan proses persetujuan RKABHalaman 202/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.SusTPK/2021/PN.kKdikarena
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
470 — 257
  • menjadikomponen yang dievaluasi berdasarkan masukan dari Dirjen Pajak.110 Bahwa Menurut Ahli Pemasaran PT.Toshida Indoensia pada Tahun 2020 tidak sah menurut hukum dengan faktabahwa pada Tahun 2020 persetujuan RKAB diterbitkan dengan melanggarketentuan tata cara evaluasi.111 Bahwa Apabila Inspektur tambang atautindakan pengawasan tambang dalam laporannya terdapat temuan danmemberikan rekomendasi tindakan yang harus dilaksanakan oleh PemegangIUP maka harus dilaksanakan dan berdasarkan Permen ESDM Nomor 26Tahun
    Selanjutnya Pasal 51 Permen ESDM Nomor 26Tahun 2018 menyebutkan bahwa Peringatan tertulis sebagaimana dimaksuddalam Pasal 50 ayat (8) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali denganjangka waktu peringatan masingmasing paling lama 30 (tiga puluh) harikalender.112 Bahwa Temuan/tindaklanjut/hasilpengawasan/hasil inspeksi diantaranya yang dilakukan Inspektur Tambangwajib dijadikan pertimbangan dalam melaksanakan proses persetujuan RKABHalaman 202/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.SusTPK/2021/PN.kKdikarena
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
370 — 229
  • menjadikomponen yang dievaluasi berdasarkan masukan dari Dirjen Pajak.110 Bahwa Menurut Ahli Pemasaran PT.Toshida Indoensia pada Tahun 2020 tidak sah menurut hukum dengan faktabahwa pada Tahun 2020 persetujuan RKAB diterbitkan dengan melanggarketentuan tata cara evaluasi.111 Bahwa Apabila Inspektur tambang atautindakan pengawasan tambang dalam laporannya terdapat temuan danmemberikan rekomendasi tindakan yang harus dilaksanakan oleh PemegangIUP maka harus dilaksanakan dan berdasarkan Permen ESDM Nomor 26Tahun
    Selanjutnya Pasal 51 Permen ESDM Nomor 26Tahun 2018 menyebutkan bahwa Peringatan tertulis sebagaimana dimaksuddalam Pasal 50 ayat (8) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali denganjangka waktu peringatan masingmasing paling lama 30 (tiga puluh) harikalender.112 Bahwa Temuan/tindaklanjut/hasilpengawasan/hasil inspeksi diantaranya yang dilakukan Inspektur Tambangwajib dijadikan pertimbangan dalam melaksanakan proses persetujuan RKABHalaman 202/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.SusTPK/2021/PN.kKdikarena
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Umum Pencurian
Register : 30-12-2014 — Putus : 23-02-2015 — Upload : 08-12-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 2235/PID/B/2014/PN.JKT.BRT.
Tanggal 23 Februari 2015 — REZA PALUPI Als IPOY Bin ASEP HERMAN
77 — 5
  • PUTUSANNOMOR 2235/PID/B/2014/PN.JKT.BRT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara terdakwa:Nama lengkap : REZA PALUPI Als IPOY Bin ASEP HERMAN.Tempat lahir : Jakarta.Umur/Tgl lahir : 26Tahun/ 10 Juli 1988.Jenis kelamin : Lakilaki.Kebangsaan : Indonesia.Tempat tinggal : JlJati Baru No.57 Rt.010 RW.004 Kel.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-02-2012 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 100 PK/Pid.Sus/2009
Tanggal 20 Februari 2012 — DJOKO SOEGIARTO TJANDRA
2439 — 3799 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BDNI sebanyak 8 (delapan) transaksi SWAP dan 2(dua) transaksi money market sebesar Rp. 436.717.230.723,00 dan USD45,000,000.00 dimana sesungguhnya pengajuan klaim tersebut tidakmemenuhi syarat penjamin yang ditentukan dalam Keppres Nomor 26Tahun 1998 jo Surat Keputusan Menteri Keuangan RI.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-10-2014 — Putus : 19-01-2015 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 25/PID.SUS/TPK/2014/PN TPG
Tanggal 19 Januari 2015 — Firmansyah Chomsani, S. Sos
130 — 19
  • benar telah mempunyai jabatan atau kedudukansehingga dimungkinkan Terdakwa juga memiliki kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan,Terdakwa FIRMANSYAH CHOMSANTI, adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yangmemiliki kedudukan atau jabatan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) padaSatuan Kerja Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Pulau Terluar Kepulauan Riau TahunAnggaran 2010 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 26Tahun
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 14-02-2018 — Putus : 18-04-2018 — Upload : 19-04-2018
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT BJM
Tanggal 18 April 2018 — RINA LESTARI ARIMBI, SE
104 — 39
  • menguntungkan diri sendiri, oranglain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,Halaman 171 dari 243 halaman, Putusan Nomor 1/PID.SUSTPK/2018/PT.BJMkesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara dalam pengelolaan lahan parkir di Pasar UlinRaya sejak tahun 2010 s/d 2015 serta merupakan perbuatan yangbertentangan dengan Undangundang RI Nomor 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Daerah Nomor 26Tahun