Jakarta Nomor :26 Tahun 2014Tentang Susunan Pimpinan dan Anggota FraksiFraksiDewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DaerahKhusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan 20142019 danlampiran.3 (tiga) lIembar fotocopy legalisir Keputusan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta Nomor 20 Tahun 2015, tanggal 14Agustus 2015 Tentang Perubahan Kedua AtasKeputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 26Tahun 2014 Tentang Susunan Pimpinan dan AnggotaFraksiFraksi Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi

No. 30/PID.SusTPK/2017/PT.DKIBB. 22:BB. 23:BB. 24:BB. 25:4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta Nomor 37Tahun 2015, tanggal 16November 2015 Tentang Perubahan Ketiga AtasKeputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 26Tahun 2014 Tentang Susunan Pimpinan dan AnggotaFraksiFraksi Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan20142019.5 (lima) lembar fotocopy legalisir Keputusan DewanPerwakilan Rakyat

DPRD Kalimantan Tengah sejumlah Rp. 19.350.000,Kwitansi Perjalanan Dinas Nomor : 572 Tanggal 12 Desember 2007 untukPembayaran SPPD dalam rangka menghadiri Pekan Nasional Pertemuan KontakTaniNelayan Andalan Nasional (PENAS) di Sumatera Selatan sejumlah Rp.59.870.000,4683.84.85.86.87.88.89.90.91.92.Kwitansi Perjalanan Dinas Nomor : 577/BKU Tanggal 13 Desember 2007 untukBiaya mengikuti Bintek ASDEKSI dengan tema Pembuatan Laporan Keuanganssuai dengan PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 dan PERMENDAGRI No. 26Tahun

ProvinsiKalteng No. 5/2003 di DPRD Kalimantan Tengah sejumlah Rp. 19.350.000,Kwitansi Perjalanan Dinas Nomor : 572 Tanggal 12 Desember 2007 untukPembayaran SPPD dalam rangka menghadiri Pekan Nasional Pertemuan KontakTaniNelayan Andalan Nasional (PENAS) di Sumatera Selatan sejumlah Rp.59.870.000,Kwitansi Perjalanan Dinas Nomor : 577/BKU Tanggal 13 Desember 2007 untukBiaya mengikuti Bintek ASDEKSI dengan tema Pembuatan Laporan Keuanganssuai dengan PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 dan PERMENDAGRI No. 26Tahun

diatur dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 26Tahun 2016 Pasal 10 yang menerangkan bahwa kewajiban Petinggi adalah :1)2)3)4)5)6)7)8)9)memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakanUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sertamempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan RepublikIndonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan;melaksanakan

Apabila terlampauinya waktu 30 (tiga puluh) haritidak juga dikeluarkan, maka berlakulah ketentuandalam Pasal 19 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26Tahun 2007 yang pada intinya menyatakan bahwabagaimanapun pejabat tata usaha Negara tetap harusmengeluarkan izin tersebut.Bahwa pengajuan/permohonan yang telah beberapa kali diajukanPT Archipelago Timur Abadi agar Izin Usaha Perkebunan (IUP)Sementara dirubah statusnya menjadi Izin Usaha Perkebunan(IUP) Tetap merupakan suatu proses administrasi yang sedangberjalan

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26Tahun 2007, Izin Usaha Perkebunan (IUP) Sementara dapat dijadikan sebagaidasar hukum sementara/payung hukum bagi PT Archipelago Timur Abadiuntuk melaksanakan kegiatan operasional perkebunannya..

Bahwa menurut ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26Tahun 2007, apabila seorang Bupati/Walikota atau Gubernur dalam jangkawaktu 30 (tiga puluh) hari kerja belum memberikan jawaban atas suatupermohonan izin yang diajukan, maka permohonan tersebut dianggap telahlengkap.

Keputusan DPRD kota Malang tanggal 13 Agustus 2004 Nomor 26Tahun 2004 tentang Sikap DPRD Kota Malang Terhadap Hasil EvaluasiGubernur Jawa Timur terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor4 Tahun 2003 tentang APBD kota Malang TA 2004, menetapkan :Pasal1: Sesuai hasil Evaluasi Gubernur Jawa Timur terhadap APBDTA 2004, maka perlu segera diadakan pencabutanpencatuman PP No. 110 Tahun 2000 tentang kedudukanKeuangan DPRD, pada konsideran mengingat Perda KotaMalang Nomor 4 Tahun 2003 tentang APBD TA 2004

Erni yang berumur 26Tahun dan BAP tersebut dibacakan oleh anak saksi;Bahwa saksi tidak pernah sdr. Jaba Suyatna mengirim surat lewat POSkepada saksi untuk minta dihubungi;Bahwa saksi mengetahui sdr. Jaba Suyatna tidak pernah telepon kepadasaksi, akan tetapi setelah Hj. Melly Siti Fatimah menelepon saksi,kemudian sdr.

Saksi SARI ALFIANI NOOR, S.P BINTI MATURIDI, Lahir di Banjarbaru, 26tahun / 14 April 1987, Perempuan, Indonesia, JI.

Roda Teknindo Purajaya Tahun2016Rp. 356.284.550,00,;3) Selisin pembayaran dan penerimaan sebagai Kerugian KeuanganNegara Rp. 729.403.675,00,Halaman 156 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.SusTPK/2018/PN Bgl Bahwa ahli menerangkan bahwa kondisi sebagaimana diterangkan padanomor 15 di atas tidak sesual dengan:1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 26Tahun 2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang PenyelenggaraanAngkutan Penyeberangan;Pasal 19Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan

Permendikobud Nomor 26Tahun 2017* Angka 1 Huruf A BAB V. Penggunaan Dana Lampiran Permendikbud No1 Tahun 2018 Tentang Juknis BOS* Angka 1 Huruf A BAB IV. Penggunaan Dana Lampiran Permendikbud No3 Tahun 2019 Tentang Juknis BOSMengatur tentang Penggunaan Dana BOS di sekolah harus didasarkanpada kesepakatan dan keputusan bersama antara TIM BOS Sekolah,Dewan Guru, Dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan secara tertulis dalambentuk Berita Acara Rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat.

Permendikbud Nomor 26Tahun 2017Angka 1 Huruf A BAB V. Penggunaan Dana Lampiran Permendikbud No1 Tahun 2018 Tentang Juknis BOSAngka 1 Huruf A BAB IV. Penggunaan Dana Lampiran PermendikbudNo 3 Tahun 2019 Tentang Juknis BOSMengatur tentang Penggunaan Dana BOS di sekolah harus didasarkanpada kesepakatan dan keputusan bersama antara TIM BOS Sekolah,Dewan Guru, Dan Komite Sekolah.

Permendikoud Nomor 26Tahun 2017Angka 1 Huruf A BAB V. Penggunaan Dana Lampiran Permendikbud No 1Tahun 2018 Tentang Juknis BOS Angka 1 Huruf A BAB IV. Penggunaan Dana Lampiran Permendikbud No 3Tahun 2019 Tentang Juknis BOSMengatur tentang Penggunaan Dana BOS di sekolah harus didasarkan padao,~kesepakatan dan keputusan bersama antara TIM BOS Sekolah, Dewan Guru,Dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan secara tertulis dalam bentuk BeritaAcara Rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat.

233,950,000 1,463,350,000 1,697,300,000 1,697,300,0000,768,405,000B PROGRAM 5.21 PCMB 23,500,000 23,500,000 23,500,0002 SPP 451,000,000 451,000,000 402,500,000 48,500,0003 DPP 96,000,000 96,000,000 24,000,000 72,000,0004 BIMBINGAN TESIS 30,000,000 33,000,000 63,000,000 7,500,000 55,500,0005 WISUDA 18,500,000 18,500,000 18,500,000JUMLAH 622,000,000 652,000,000 457,500,000 194,500,000JUMLAH TOTAL 2,017,650,000 4,372,755,000 6,420,405,000 = /2,753,600,000 3,666 ,805,000Tahittt 2008 sisesssesicasessaxanesas 26TAHUN

Sel.19.20.21.22.23.24.25.26.2/.28.29.30.31.32.Bukti P.18Bukti P.19A :Bukti P.19B :Bukti P.20Bukti P.21Bukti P.22Bukti P.23Bukti P.24Bukti P.25Bukti P.26Bukti P.27Bukti P.28Bukti P.29Bukti P.30Fotokopi dari fotokopi Keputusan Presiden RI No. 26Tahun 1998 Tentang Jaminan Terhadap KewajibanPembayaran Bank UmumFotokopi dari fotokopi MSAA dan perubahanperubahannyaFotokopi dari asli Terjemahan MSAA dan perubahanperubahannyaFotokopi dari fotokopi Keputusan KKSK No.Kep.33/M.EKUIN/7/2000 tanggal 6 Juli 2000

NURHASAN ISMAIL, yangmenyatakan : Berdasarkan UU No. 18 tahun 2004 dan Permentan 26tahun 2007 dan Permentan 98 tahun 2013 dalam keduaPermentan dan UU tersebut dengan adanya IUP makakegiatankegiatan awal sudah bisa dilakukan dalam hal inimenanam sawit tanpa harus menunggu terbitnya HGU.Obiek Sengketa.Bahwa objek sengketa/tanah perwatasan yang diklaim ParaPenggugat tidak terletak di Wilayah tanah perwatasan milikTergugat, tanah perwatasan Para Penggugat berada padaKoordinat 225.500 s/d. 227.000, (Sesuai

(Sudah dileges).134. 4 (empat) lembar fotocopi Keputusan Bupati Tebo Nomor : 26tahun 2015 tentang Penunjukkan Pejabat Pengguna Anggaran danBendahara Pengeluaran Pada Setiap SKPD Kab. Tebo TA 2015 tanggal26 Januari 2015 beserta 4 (empat) lembar lampirannya (Sudah di leges).135. 3 (tiga) lIembar fotocopi Keputusan Kepala Dinas PertanianTanaman Pangan Kab. Tebo Nomor : 25 / DPT / / 2015 tentangPembentukan Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan PadaDinas Pertanian Tanaman Pangan Kab.

Permendagri No. 26Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah bukan semata mata melaksanakan ketentuan Pasal61 Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007, karena sejak awal yangdibentuk adalah PPIK bukan Panitia Pengadaan Tanah sehinggajudulnya "Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan PengadaanTanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kota Bukittinggi3Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakimberpendapat bahwa telah terjadi perbedaan pemahaman/ penafsirantentang

Roda Teknindo Purajaya Tahun2016Rp. 356.284.550,00,;3) Selisin pembayaran dan penerimaan sebagai Kerugian KeuanganNegara Rp. 729.403.675,00, Bahwa ahli menerangkan bahwa kondisi sebagaimana diterangkan padanomor 15 di atas tidak sesuail dengan:Halaman 163 dari 226 Putusan Nomor:93/Pid.SusTPK/2018/PN.Bgl1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 26Tahun 2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang PenyelenggaraanAngkutan Penyeberangan;Pasal 19Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan

tentang Petunjuk PelaksanaanPenggunaan Dana Alokasi Khusus bidang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran2014, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 161 tahun 2014Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan DanaBantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2015, Peraturan Menteri Pendidikandan Kebudayaan RI Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk TeknisPenggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan OperasionalSekolah T.A 2016, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 26Tahun

menjadikomponen yang dievaluasi berdasarkan masukan dari Dirjen Pajak.110 Bahwa Menurut Ahli Pemasaran PT.Toshida Indoensia pada Tahun 2020 tidak sah menurut hukum dengan faktabahwa pada Tahun 2020 persetujuan RKAB diterbitkan dengan melanggarketentuan tata cara evaluasi.111 Bahwa Apabila Inspektur tambang atautindakan pengawasan tambang dalam laporannya terdapat temuan danmemberikan rekomendasi tindakan yang harus dilaksanakan oleh PemegangIUP maka harus dilaksanakan dan berdasarkan Permen ESDM Nomor 26Tahun

Selanjutnya Pasal 51 Permen ESDM Nomor 26Tahun 2018 menyebutkan bahwa Peringatan tertulis sebagaimana dimaksuddalam Pasal 50 ayat (8) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali denganjangka waktu peringatan masingmasing paling lama 30 (tiga puluh) harikalender.112 Bahwa Temuan/tindaklanjut/hasilpengawasan/hasil inspeksi diantaranya yang dilakukan Inspektur Tambangwajib dijadikan pertimbangan dalam melaksanakan proses persetujuan RKABHalaman 202/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.SusTPK/2021/PN.kKdikarena

menjadikomponen yang dievaluasi berdasarkan masukan dari Dirjen Pajak.110 Bahwa Menurut Ahli Pemasaran PT.Toshida Indoensia pada Tahun 2020 tidak sah menurut hukum dengan faktabahwa pada Tahun 2020 persetujuan RKAB diterbitkan dengan melanggarketentuan tata cara evaluasi.111 Bahwa Apabila Inspektur tambang atautindakan pengawasan tambang dalam laporannya terdapat temuan danmemberikan rekomendasi tindakan yang harus dilaksanakan oleh PemegangIUP maka harus dilaksanakan dan berdasarkan Permen ESDM Nomor 26Tahun

Selanjutnya Pasal 51 Permen ESDM Nomor 26Tahun 2018 menyebutkan bahwa Peringatan tertulis sebagaimana dimaksuddalam Pasal 50 ayat (8) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali denganjangka waktu peringatan masingmasing paling lama 30 (tiga puluh) harikalender.112 Bahwa Temuan/tindaklanjut/hasilpengawasan/hasil inspeksi diantaranya yang dilakukan Inspektur Tambangwajib dijadikan pertimbangan dalam melaksanakan proses persetujuan RKABHalaman 202/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.SusTPK/2021/PN.kKdikarena

benar telah mempunyai jabatan atau kedudukansehingga dimungkinkan Terdakwa juga memiliki kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan,Terdakwa FIRMANSYAH CHOMSANTI, adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yangmemiliki kedudukan atau jabatan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) padaSatuan Kerja Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Pulau Terluar Kepulauan Riau TahunAnggaran 2010 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 26Tahun

menjadikomponen yang dievaluasi berdasarkan masukan dari Dirjen Pajak.110 Bahwa Menurut Ahli Pemasaran PT.Toshida Indoensia pada Tahun 2020 tidak sah menurut hukum dengan faktabahwa pada Tahun 2020 persetujuan RKAB diterbitkan dengan melanggarketentuan tata cara evaluasi.111 Bahwa Apabila Inspektur tambang atautindakan pengawasan tambang dalam laporannya terdapat temuan danmemberikan rekomendasi tindakan yang harus dilaksanakan oleh PemegangIUP maka harus dilaksanakan dan berdasarkan Permen ESDM Nomor 26Tahun

Selanjutnya Pasal 51 Permen ESDM Nomor 26Tahun 2018 menyebutkan bahwa Peringatan tertulis sebagaimana dimaksuddalam Pasal 50 ayat (8) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali denganjangka waktu peringatan masingmasing paling lama 30 (tiga puluh) harikalender.112 Bahwa Temuan/tindaklanjut/hasilpengawasan/hasil inspeksi diantaranya yang dilakukan Inspektur Tambangwajib dijadikan pertimbangan dalam melaksanakan proses persetujuan RKABHalaman 202/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.SusTPK/2021/PN.kKdikarena