Ditemukan 12594 data
7 — 0
melangsungkan Putusan nomor: 0691/Pdt.G/2017/PA.Pwt.Halaman 7 dari 16perkawinan menurut tata cara agama Islam, sehingga oleh karena itu Ssesualketentuan pasal 49 Undangundang Nomor : 7 tahun 1989 sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009, Gugatan Penggugattermasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya mengaku berdomisilldi wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto Kabupaten Banyumas danpernah tingal bersama sebagai suami isteri di wilayahn
20 — 18
Pengadilan Agama/Mahkamah Syariyah di tempat tinggal Pemohonsecara tertulis yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah.Dalam hal ini Para Pemohon menyatakan domisilinya berada di wilayahhukum Mahkamah Syariyah Simpang Tiga Redelong, maka permohonanPara Pemohon dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatifMahkamah Syariyah Simpang Tiga Redelong;Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara a quo adalahwewenang absolut dan relatif Mahkamah Syariyah dimana Para Pemohonberdomisili di wilayahn
21 — 15
Maka gugatan Penggugat dapatditerima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah SyariyahSimpang Tiga Redelong;Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara a quo adalahwewenang absolut dan relatif Mahkamah Syariyah dimana Penggugatberdomisili di wilayahn Mahkamah Syariyah Simpang Tiga Redelong, makamajelis hakim menilai Mahkamah Syariyah Simpang Tiga Redelongberwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidakhadir, maka perkara
6 — 0
telan melangsungkanperkawinan menurut tata cara agama Islam, sehingga oleh karena itu sesualketentuan pasal 49 Undangundang Nomor : 7 tahun 1989 sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009, Gugatan Penggugattermasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya mengaku berdomisilldi wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto Kabupaten Banyumas dan Putusan nomor : 0597/Pdt.G/2017/PA.Pwt.Halaman 7dari 17pernah tingal bersama sebagai suami isteri di wilayahn
32 — 9
tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang, perkara aquo tentang sengketa Perkawinan maka bahwaberdasarkan Pasal 49 ayat huruf (a) serta penjelasan Pasal 49 huruf (a)UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasukkompetensi absolute Pengadilan Agama;Menimbang, berdasarkan posita gugatan Penggugat, Penggugatbertempat tinggal di wilayahn
8 — 5
mengadiliperkara tertentu. pada Peradilan Tingkat Pertama, dalam sidangpermusyawaratan Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara CeralGugat yang diajukan oleh:PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP,pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten LampungTengah, sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP,pekerjaan Petani, tempat tinggal terakhir di KabupatenLampung Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya denganjelas dan pasti di wilayahn
12 — 8
Bukti mana telah dipertimbangkan sebagaimanapertimbangan diatas;Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 merupakan fotokopi KutipanAkta Kelahiran dan KTP atas nama Idam yang dibuat oleh pejabat yangberwenang untuk itu dan bukti tersebut telah dikualifikasi sebagai aktaautentik, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurnadan mengikat, dengan demikian terbukti Idam bin Baharuddin adalahwarga Indonesia yang berdomisili di wilayahn Kabupaten Bantaeng, yangsaat ini berumur 18 tahun 1 bulan,
Terbanding/Penggugat I : YAP LING LI
Terbanding/Penggugat II : UMAR
Turut Terbanding/Tergugat I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR
Turut Terbanding/Tergugat III : INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
61 — 47
EVI LIZA, S.H.Jabatan : Calon Analis Hukum Pertanahan.Halaman 2 Putusan No. 143/B/2020/PTTUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMSemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan AparaturSipil Negara pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Riau, Beralamat pada Kantor Wilayahn Badan PertanahanNasional Provinsi Riau, Jalan Pepaya No. 55 Pekanbaru,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 692/SKu14.MP.02.02/II/2020, tanggal 24 Februari 2020.Selanjutnya disebut sebagal..........
14 — 2
Pdt.P/2019/PA.PnjMenimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon dan Pemohon II saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan olehkarena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan Pemohon IIyang telah dikuatkan kesaksian dua orang saksi telah ditemukan faktafaktasebagai berikut:Bahwa Pemohon dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 April2016 di wilayahn
21 — 2
perkara a quo dan karenasifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasukperkara permohonan (voluntain);Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula dalam pertimbangan inibahwa diundangkannya UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungandan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiapPeristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh Pendudukyang berada di dalam dan/atau di luar wilayahn
38 — 16
Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon danPemohon Il, perkara ini merupakan permohonan itsbat nikah, makaberdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang PeradilanAgama juncto Pasal 7 ayat (2) Konpilasi Hukum Islam, Pengadilan Agamaberwenang mengadili permohonan a quo;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il telah mendalilkanbertempat tinggal di wilayahn
58 — 16
Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975;Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelasmenunjukan adanya sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada daliltentang domisili Penggugat sebagaimana bukti P.1 dan P.2, Penggugat beradadi wilayahn hukum Mahkamah Syariyah Calang, maka dengan di dasarkankepada ketentuan Pasal Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1)Undang Undang Nomor 7 Tahun dan perubahannya dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun
12 — 7
Formulir Biodata Penduduk, maka Pemohon dan Pemohon IIadalah pasangan yang telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri,sehingga menurut ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, harusHal 8 dari 18 Penetapan Perkara Nomor 67/Pdt.P/2017/PA.Lbjdinyatakan Pemohon dan Pemohon II mempunyai kKedudukan hukum (/egalstanding) untuk mengajukan permohonan Itsbat Nikah;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 berupa Kartu TandaPenduduk yang isinya menyatakan bahwa Pemohon dan Pemohon Ilberdomisili di wilayahn
15 — 6
Keluarga, maka Pemohon dan Pemohon II adalah pasanganyang telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga menurutketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, harus dinyatakan Pemohon dan Pemohon Il mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untukmengajukan permohonan Itsbat Nikah;Hal 8 dari 18 Penetapan Perkara Nomor NomorPerkara/Pdt.P/2017/PA.LbjMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 berupa Kartu TandaPenduduk yang isinya menyatakan bahwa Pemohon dan Pemohon Ilberdomisili di wilayahn
7 — 7
Pada 03 Januari 2010, Pemohon melangsungkan pernikahan denganPemohon II menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II DusunBlado RT. 023 RW. 007 Desa Karangrejo Kecamatan KromenganKabupaten Malang di wilayahn Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang;2.
13 — 6
Putusan No.37/Pdt.G/2021/PA.Mrd1015202530Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, MajelisHakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketaperkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yangtercantum dalam Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentangPerubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugatyang berada di wilayahn hukum Pengadilan Agama Muaradua, makaberdasarkan
10 — 1
Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil, dan isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorangbernama PEMOHON yang bertempat tinggal di wilayahn Kabupaten LampungBarat.
16 — 9
Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasanpasal 49 Ayat (2) butir 3 Undang undang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan UndangUndang Nomor 50tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 7 tahun1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakankewenangan absolut Pengadilan Agama.Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, bahwaPara Pemohon berdomisili di wilayahn
25 — 11
Pasal 49 ayat (2) angka 3 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya serta Pasal 15ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolutPeradilan Agama, maka Pengadilan Agama Lebong berwenang secara Absolutuntuk mengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Pemohon Il bertempatkediaman di wilayahn Kabupaten
10 — 1
Halaman 1 dari 16ternyata dari KTP atas nama Penggugat dengan NIK xxx, tertanggal 2Maret 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten xxx;2.Bahwa pada tanggal 3 April 2015, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan di Wilayahn Hukum KUA Kecamatan xxx,Kabupaten xxx sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yangdikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan xxx, Kabupaten xxx Nomor 81/06/IV/2015 tertanggal 06 April2015;3.