Ditemukan 15357 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perhitungan
Penelusuran terkait : Jonatan Dkk vs menteri perhubungan ri; Soegito Ba Hermansyah roesli Bba Menteri perhubungan republik indonesia Serikat buruh migran indonesia vs menteri perhubungan republik indonesia;; Cv. graha teknik vs kepala dinas perhubungan kabupaten kotawaringin timur; Drs. tiop gomos dongoran M.m. Singgih tomi gumilang S.h. M.h vs i. menteri dalam negeri. Ii. menteri perhubungan ri; Benny hibor elungan Dkk vs kepala kantor pertanahan kota bitung dan kementerian perhubungan republik indonesia;; Tim panel ahli mahkamah pelayaran kementerian perhubungan vs i. yanto dan turut termohon : ii. sui tie;; Siti nurjanah Dkk vs i. kepala kantor pertanahan kota administrasi jakarta pusat. Ii. kementerian perhubungan ri dan 1. bambang budiyono. 2. sigit sunaryo; 18 Pdt G Perdata Gugatan 2018 Tanah Yohanes taolin Lay mau yakobus Mikhael tnano Vincen samara Bupati kepala daerah kabupaten timor tengah utara cq kepala dinas perhubungan kabupaten ttu Kepala kantor badan pertanahan nasional kabupaten ttu
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 16-11-2011 — Putus : 13-02-2012 — Upload : 04-12-2022
Putusan PT JAKARTA Nomor 593/PDT/2011/PT DKI
Tanggal 13 Februari 2012 — Pembanding/Terbanding/Tergugat : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN CQ. BADAN DIKLAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI.
Terbanding/Pembanding/Tergugat : LAPI GANESHATAMA PT.
Terbanding/Penggugat : ARIESSCORP IMPEX PT.
Turut Terbanding/Tergugat : COMSERVE NETWORK INDONESIA PT.
64 — 7
  • Pembanding/Terbanding/Tergugat : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN CQ. BADAN DIKLAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI.
    Terbanding/Pembanding/Tergugat : LAPI GANESHATAMA PT.
    Terbanding/Penggugat : ARIESSCORP IMPEX PT.
    Turut Terbanding/Tergugat : COMSERVE NETWORK INDONESIA PT.
Pengadilan PN SAMPIT Perdata
Register : 21-11-2023 — Putus : 22-05-2024 — Upload : 13-06-2024
Putusan PN SAMPIT Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Spt
Tanggal 22 Mei 2024 — GRAHA TEHNIK
Tergugat:
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
23 — 21
  • GRAHA TEHNIK
    Tergugat:
    KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 29-08-2023 — Putus : 26-09-2023 — Upload : 26-09-2023
Putusan PT MANADO Nomor 152/PDT/2023/PT MND
Tanggal 26 September 2023 — LALANTA WAYA
Terbanding/Tergugat : Kementerian Perhubungan RI cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut cq Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Likupang
42 — 36
  • LALANTA WAYA
    Terbanding/Tergugat : Kementerian Perhubungan RI cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut cq Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Likupang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 26-05-2015 — Putus : 02-12-2015 — Upload : 11-12-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 120/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 2 Desember 2015 — NOFRIALDI, Amd EK, 2.RUSLAN SUGIJANTO, dkk; KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA
70 — 37
  • NOFRIALDI, Amd EK, 2.RUSLAN SUGIJANTO, dkk; KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA
    Bukti T4Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khususlbukota Jakarta Nomor 1085/1.811.1 tanggal 10 Maret 2011,perihal Peringatan. (fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khususlbukota Jakarta Nomor 1619/1.811.1 tanggal 7 April 2011,perihal Peringatan Il. (fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khususlbukota Jakarta Nomor 2392/1.811.1 tanggal 18 Mei 2011,perihal Peringatan Ill.
    (fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khususlbukota Jakarta Nomor 5939/1.811.1 tanggal 18 September2013, perihal Peringatan terakhir. (fotokopi sesuai denganaslinya);Halaman 23 dari 41 halaman Putusan No.120/G/2015/PTUNJKT5. Bukti T56. Bukti T67. Bukti T78. Bukti T89. Bukti T.910. Bukti T.1011. Bukti T.11Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKIJakarta No. 7990/2013 tanggal 8 November 2013 tentangPembekuan lIzin Trayek Bus sedang PT.
    (fotokopisesuai dengan aslinya);Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKIJakarta No. 665/2013 tanggal 30 Desember 2013 tentangPencabutan Izin Trayek Bus sedang PT. Metromini, karenakelalaian admnistrasi Perizinan Angkutan Umum. (fotokopisesuai dengan aslinya);Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan dan TransportasiProvinsi DKI Jakarta No. 159/2015,tanggal 28 Mei 2015tentang Pencabutan Izin Trayek Bus Sedang PT.Metromini.
    Metromini Karena KelalaianAdministrasi Perizinan Angkutan Umum (KIU/KP) tanggal 30 Desember 2013 (VideBukti P2 = T6);Menimbang, bahwa mencermati bukti yang diajukan oleh Tergugat berupaSurat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKIJakarta No. 159/2015 tentang Pencabutan izin Trayek Bus Sedang PT.
    Bahwa isi dari objek sengketa pada pokoknya adalah : Pemberitahuan mengenai batas akhir perpanjangan izinAngkutan Umum Bus Sedang yang masuk dalam Daftar suratkeputusan kepala Dinas perhubungan Provinsi DK!
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-09-2020 — Upload : 04-10-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 644 PK/Pdt/2020
Tanggal 14 September 2020 — MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA c.q. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG c.q. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI LAMPUNG c.q. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN c.q. PT ANGKUTAN SUNGAI DARAT DAN PENYEBERANGAN (ASDP) INDONESIA FERRY (PERSERO) Dan PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (Persero) Tbk, DK
182 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA c.q. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG c.q. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI LAMPUNG c.q. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN c.q. PT ANGKUTAN SUNGAI DARAT DAN PENYEBERANGAN (ASDP) INDONESIA FERRY (PERSERO)DanPT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (Persero) Tbk, DK
    KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSILAMPUNG c.g. KEPALA DINAS PERHUBUNGANKABUPATEN LAMPUNG SELATAN c.g. PT ANGKUTANSUNGAI DARAT DAN PENYEBERANGAN = (ASDP)INDONESIA FERRY (PERSERO), berkedudukan diPelabuhan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, diwakilioleh Hasan Lessy, selaku General Manager PT ASDPIndonesia Ferry (Persero) Cabang Bakauheni LampungSelatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hutamrin,S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan,Halaman 1 dari 13 hal. Put.
    (duapuluh lima ribu meter persegi), dengan batasbatas: Sebelah utara dengan kebon nama: patok batas tanahFerry/Departemen Perhubungan RI/ Penggugat I, Sebelah Timur dengan kebon nama: hutan bakau/kebon kelapaPenggugat , Sebelah Selatan dengan kebon nama: pantai laut/Penggugat ,Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 644 PK/Pdt/2020 Sebelah Barat dengan kebon nama: rawarawa hak milikadat/Penggugat I,adalah harta milik yang diperoleh jual beli Muswalim;4.
    dengan Surat Penghapusan berdasarkanPeraturan Kepala Badan Petanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan KeputusanPemberian Hak Atas Tanah Negara, Pasal 68 huruf a sampai denganhuruf f tanah tersebut karena waktu berakhir Hak Pakai Nomor 2/DesaBakauheni, Surat Peta Situasi Nomor 2/1975 terbit tanggal Januari1975 tersebut telah habis masa waktu berakhir tanah sengketa atas namaDepartemen Perhubungan Republik Indonesia yang mendapat hak dariHalaman 8 dari
    Nomor 644 PK/Pdt/2020Departemen Perhubungan Republik Indonesia atau yang mendapat daripadanya adalah batal demi hukum;. Menyatakan sah menurut hukum sebagai yang berhak atas bidangtanah bekas Hak Pakai Nomor 02/Desa Bakauheni, Surat Peta SituasiNomor 2/1975 terbit tanggal ...
    Menteri Perhubungan RepublikIndonesia c.g. Gubernur Kepala Daerah Tingkat Lampung c.g. KepalaDinas Perhubungan Provinsi Lampung c.g. Kepala Dinas PerhubunganKabupaten Lampung Selatan c.g. PT Angkutan Sungai Darat DanPenyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero), yang berarti dalam halini c.g.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 29-05-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 115/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 25 September 2019 — Akhmad Buldan Nuri
Tergugat:
1.Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Cq, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,
2.Maichiardshein
163 — 403
  • Akhmad Buldan Nuri
    Tergugat:
    1.Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Cq, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,
    2.Maichiardshein
Pengadilan PN SORONG Perdata
Register : 14-09-2023 — Putus : 27-11-2023 — Upload : 04-12-2023
Putusan PN SORONG Nomor 89/Pdt.G/2023/PN Son
Tanggal 27 Nopember 2023 — Menteri Perhubungan Republik Indonesia cq Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Laut Republik Indonesia cq. Kepala Distrik Navigasi Kelas I Sorong
69 — 0
  • Menteri Perhubungan Republik Indonesia cq Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Laut Republik Indonesia cq. Kepala Distrik Navigasi Kelas I Sorong
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 12-04-2023 — Putus : 24-05-2023 — Upload : 24-05-2023
Putusan PT JAKARTA Nomor 243/PDT/2023/PT DKI
Tanggal 24 Mei 2023 — Pembanding/Penggugat I : Lie Lie Mei
Pembanding/Penggugat II : Lucky Reynaldi
Terbanding/Tergugat : DIREKTORAT JENDRAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTRIAN PERHUBUNGAN
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
37 — 17
  • Pembanding/Penggugat I : Lie Lie Mei
    Pembanding/Penggugat II : Lucky Reynaldi
    Terbanding/Tergugat : DIREKTORAT JENDRAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTRIAN PERHUBUNGAN
    Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
Pengadilan PT MANADO Perdata
Putus : 22-05-2017 — Upload : 11-07-2017
Putusan PT MANADO Nomor 55/PDT/2016/PT MND
Tanggal 22 Mei 2017 — Kepulauan Talaud CQ Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dkk
63 — 34
  • Kepulauan Talaud CQ Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dkk
    Hal ini tidak bisa dipandang sematamatahanya sekedar kesalahan pengetikan karena sudah tergambar padagugatan dimaksud PENGGUGAT secara sadar dan ada dalamkonteks maksud menuliskan kata KEPADA bukan KEPALA untukmenunjukkan bahwa alamat gugatan penggugat adalah tertuju keDINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA.Dengan demikian maka yang digugat oleh PENGGUGAT adalahOrgannya bukan orang yang menjalankan organ tersebut.
    Sehingga inimenjadi obscuur libeli dan bersifat error in persona siapakah yangdidudukan sebagai tergugat dalam perkara ini.Juga dalam gugatannya penggugat hanya menyebut ORGAN/BADANyaitu DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKAtidak menyebutkan kalimat KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD untukmenunjukan bahwa DINAS dimaksud adalah DINAS yang berada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. Dengandemikian ini menjadi obscuur libeli dan bersifat error in persona dalammendudukan tergugat.
    KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,KOMUNIKASI, DANINFORMATIKA maka tetap terjadi ERROR IN PERSONA sehinggaHal. 5 dari 14 hal.Putusan No.55/Pdt/2017/PT MND ....gugatan penggugat harus ditolak dan atau tidak dapat di terimaberdasarkan Ketentuan Pasal 43 UndangUndang Nomor 2 Tahun2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum yang selengkapnya dikutip sebagai berikut: Padasaat pelaksanaan pemberian ganti kerugian dan pelepasan haksebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a telahdilaksanakan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 18-10-2021 — Putus : 02-03-2022 — Upload : 30-01-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 633/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 2 Maret 2022 — Direktur Kepelabuhan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
4.4. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
5.5.Menteri Perhubungan Republik Indonesia
29 — 0
  • Direktur Kepelabuhan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
    4.4. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
    5.5.Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 28-03-2022 — Putus : 06-06-2022 — Upload : 06-06-2022
Putusan PT JAKARTA Nomor 243/PDT/2022/PT DKI
Tanggal 6 Juni 2022 — Menteri Perhubungan Republik Indonesia c.q. Direktur Jenderal Perhubungan Udara c.q. Direktur Keamanan Penerbangan
186 — 35
  • Menteri Perhubungan Republik Indonesia c.q. Direktur Jenderal Perhubungan Udara c.q. Direktur Keamanan Penerbangan
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata
Register : 11-01-2021 — Putus : 22-03-2021 — Upload : 24-03-2021
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Plk
Tanggal 22 Maret 2021 — ,
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN (KSOP) PULANG PISAU
2.DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA A.N. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DAN DIREKTUR KEPELABUHANAN
68 — 23
  • ,
    Turut Tergugat:
    1.KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN (KSOP) PULANG PISAU
    2.DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA A.N. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DAN DIREKTUR KEPELABUHANAN
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 21-12-2018 — Putus : 20-02-2019 — Upload : 21-03-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 180/G/2018/PTUN.SMG
Tanggal 20 Februari 2019 — Penggugat:
Tjhin Andreas Kayun
Tergugat:
Kepala Bidang Perpakiran Dinas Perhubungan Pemkot Semarang
137 — 31
  • Penggugat:
    Tjhin Andreas Kayun
    Tergugat:
    Kepala Bidang Perpakiran Dinas Perhubungan Pemkot Semarang
    berikut dibawah ini, dalamsengketa antala: 222222 nnn nnn nnn nnn nn nena nnnTJHIN ANDREAS KAYUN, Pekerjaan Wiraswasta/Ketua Himpunan PengusahaLingkungan Industri Kecil (HIPLIK), alamat Taman Maluku Nomor 3 RT003/RW 004 Semarang, warga negara Indonesia;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertangggal 15 Desember 2018memberikan kuasa kepada : FADJAR TRI NUGROHO, SH,kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat JalanPapandayan 772 Semarang; 202nnenne ne eeen eneKEPALA BIDANG PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN
    telah mengajukan Gugatan dengan suratgugatannya tertanggal 21 Desember 2018, yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 21 Desember 2018dibawah Register Perkara Nomor: 180/G/2018/PTUN.SMG, yang pada pokoknyamohon agar dinyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa, berupa : SuratPembekuan Ijin Penyelenggaraan Parkir Swasta di Kawasan LIK Bugangan BaruSemarang Nomor : 300/10439 tanggal 28 Agustus 2018 yang dikeluarkan olehKepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 23-07-2018 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 12-11-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 5/G/KI/2018/PTUN.SBY
Tanggal 30 Oktober 2018 — Pemohon:
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA
Termohon:
JARINGAN KAWAL JAWA TIMUR
147 — 71
  • berbunyi sebagai berikut :-------------------------------------------------------------------

    • ----------------------------------------------Memutuskan :--------------------------------------

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-------------------------------------------------
    2. Menyatakan Informasi yang dimohonkan Pemohon yaitu :----------------------
    1. Jumlah (orang) Juru Parkir dengan tanda pengenal di Tepi Jalan Umum yang terdaftar/terdata Dinas Perhubungan
      Kota Surabaya;-------
    2. Jumlah Kepala Pelataran (Katar) yang bertugas, apa saja tugas pokok, fungsi dan kewajibannya;---------------
    3. Asal/sumber Pendapatan Retribusi Parkir di bulan Juli 2017 senilai Rp. 1.717.128.450,- (yang dipublikasi secara on line);-----------------------------
    4. Proses dan tahapan penyetoran hasil retribusi Parkir Tepi Jalan Umum dari Juru Parkir kepada konsumen/pengendara dan tanda bukti pungutan yang digunakan oleh Dinas Perhubungan ke Juru Parkir
      ;------
    5. Sistem penerimaan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan dari Juru Parkir, berapa pendapatan juru parkir, berapa yang disetor ke Dinas Perhubungan dan berapa yang diterima oleh Juru Parkir ;------------------
    6. Kapan terakhir Dinas Perhubungan melakukan pendataan terhadap juru parkir Tepi Jalan Umum, sehingga data yang disajikan di web dishub.surabaya.go.id hanya 103 titik parkir, padahal secara kasat mata hampir setiap toko, warung makan, restoran, tempat hiburan dan sudut
      kota selalu ada Juru Parkir ;-------------------------------------------------
    7. Bagaimana eksistensi juru parkir yang belum/tidak terdata oleh Dinas Perhubungan, apakah mereka juga menyetorkan hasil retribusi parkir tepi jalan umum dan bagaimana mekanismenya ;-----------------------------adalah informasi yang terbuka ;--------------------------------------------------

    3.

    Pemohon:
    KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA
    Termohon:
    JARINGAN KAWAL JAWA TIMUR
    Juanda No. 89, Semambung, Gedangan, Sidoarjo,telah menjatuhkan Putusan tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara; DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA, berkedudukan di Jalan DukuhMananggal No. 1 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Ir. IrvanWahyudrajad, M.MT. selaku Kepala Dinas Perhubungan KotaSurabaya yang dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada :1.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 23-02-2021 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 143/Pdt.P/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 3 Maret 2021 — Pemohon:
KEMENTRIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
Termohon:
PT ARTHA PILAR PERKASA
24 — 13
  • Pemohon:
    KEMENTRIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
    Termohon:
    PT ARTHA PILAR PERKASA
    Jkt.Sel.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKami Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ; Membaca Surat Permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriJakarta Selatan pada tanggal : 23 Februari 2021 dibawah Register Nomor143/Pdt.P/2021/PN.Jak.Sel. dalam perkara permohonan atas nama : KEMENTRIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN, yangberkantor di Jalan Jend Gatot Subroto Kav.72, Kel.
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 27-03-2008 — Putus : 16-09-2008 — Upload : 01-11-2013
Putusan PN MAKASSAR Nomor 70/Pdt.G/2008/Pn.Makassar
Tanggal 16 September 2008 — Menteri Perhubungan Republik Indonesia.
87 — 7
  • Menteri Perhubungan Republik Indonesia.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 08-02-2023 — Upload : 29-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 10 K/Pdt/2023
Tanggal 8 Februari 2023 — PEMERINTAH KOTA CILEGON, UPT PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA CILEGON, dk
85 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH KOTA CILEGON, UPT PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA CILEGON, dk
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 21-02-2014 — Putus : 23-05-2014 — Upload : 03-12-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 163/PDT/2014/PT DKI
Tanggal 23 Mei 2014 — Pembanding/Tergugat : TINGGAL Diwakili Oleh : TINGGAL
Pembanding/Tergugat : LATIF Diwakili Oleh : TINGGAL
Pembanding/Tergugat : JENAL ABIDIN Diwakili Oleh : TINGGAL
Terbanding/Penggugat : BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN KEMENTRIAN PERHUBUNGAN RI.
19 — 11
  • Pembanding/Tergugat : TINGGAL Diwakili Oleh : TINGGAL
    Pembanding/Tergugat : LATIF Diwakili Oleh : TINGGAL
    Pembanding/Tergugat : JENAL ABIDIN Diwakili Oleh : TINGGAL
    Terbanding/Penggugat : BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN KEMENTRIAN PERHUBUNGAN RI.
    QE,Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210, berdasarkan suratkuasa khusus tertanggal 26 Agustus 2013, sebagai PARAPEMBANDING semula PARA TERGUGAT.LawanBADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAPERHUBUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIKINDONESIA, berkedudukan di Jalan Merdeka Timur No. 5, JakartaPusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ENDANG PU4JILESTARI, SH.MH., BENY YUDHA KURNIAWAN, SH.MH.
    ., para Pejabat dan/atau Pegawai di Badan PengembanganSumber Daya Manusia Perhubungan Kementrerian Perhubungan,beralamat kantor di Jalan Medan Merdeka Timur No. 5, JakartaPusat 10110, berdasarkan surat kKuasa khusus No.
    Dirjen Perhubungan Laut; Gugatan Terbanding dahulu Penggugat Nebis In Idem, sebabgugatan a quo telah pernah diperiksa dan diputus Hakim (berkekuatanhukum Gugatan Penggugat nyatanyata kurang pihak, sebab tidakmengikutsertakan para pihak dalam perkara putusan No. 282PK/Pdt/2010 jo. No. 1769 K/Pdt/2006 jo. No. 362/Pdt/2005/PT.DKI. jo.No. 185/Pdt/G/2004/PN. Jkt. Ut. ; Gugatan Penggugat tidak jelas tentang objek tanah yangdiperkarakannya, baik tentang luas, letak dan batasbatas tanahnya;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Lelang
Register : 03-09-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 536 K/TUN/2018
Tanggal 18 Oktober 2018 — KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGADAAN BARANG / JASA UNIT PELAYANAN PENGADAAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DISTRIK NAVIGASI KELAS II JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2017., II. PT. DEWA RUCI MULIA;
193 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGADAAN BARANG / JASA UNIT PELAYANAN PENGADAAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DISTRIK NAVIGASI KELAS II JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2017., II. PT. DEWA RUCI MULIA;
    KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGADAANBARANG/JASA UNIT LAYANAN PENGADAANKEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORATJENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DISTRIKNAVIGASI KELAS II JAYAPURA TAHUN ANGGARAN2017, tempat kedudukan di Jalan Sam Ratulangi Nomor10, Kota Jayapura, Provinsi Papua;ll.
    Berita Acara Hasil Pelelangan Kementerian PerhubunganRI Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Distrik Navigasi Kelas IlJayapura Unit Layanan Pengadaan Nomor: 9/POKJAPek.Pemb.Fas PelLaut Sri/eProc/ULP.DNG.Jra2017, tanggal 20 April 2017 tentang PaketPekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Serui (Lelang Ulang)Tahun Anggaran 2017, 2).
    Penetapan pemenang lelang atas nama PT.Dewa Ruci Mulia untuk paket pekerjaan Pembangunan FasilitasPelabuhan Laut Serui (Lelang Ulang) Tahun Anggaran 2017, tanggal 20April 2017, dengan kode lelang: 38806114;Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda berlakunya BeritaAcara Hasil Pelelangan Kementerian Perhubungan RI DirektoratJenderal Perhubungan Laut Distrik Navigasi Kelas Il Jayapura UnitLayanan Pengadaan Nomor: 9/POKJAPek.Pemb.Fas Pel LautSri/eProc/ULP.DNG.Jra2017, tanggal 20 April 2017 tentang
    Berita Acara Hasil PelelanganKementerian Perhubungan RI Direktorat Jenderal Perhubungan LautDistrik Navigasi Kelas Il Jayapura Unit Layanan Pengadaan Nomor:9/POKJAPek.Pemb.Fas Pel Laut Sri/eProc/ULP.DNG.Jra2017,tanggal 20 April 2017 tentang Paket Pekerjaan Pembangunan FasilitasPelabuhan Laut Serui (Lelang Ulang) Tahun Anggaran 2017, 2).Penetapan pemenang lelang atas nama PT.
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 27-03-2018 — Putus : 11-04-2018 — Upload : 17-05-2018
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 10/G/2018/PTUN.PLK
Tanggal 11 April 2018 — Penggugat:
1.YUNARIS
2.SENADI
Tergugat:
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS
137 — 131
  • Penggugat:
    1.YUNARIS
    2.SENADI
    Tergugat:
    KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS
    Berdasarkan surat kuasakhusus tertanggal 21 Maret 2018.Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;Lawan :Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUASBerkedudukan : Jalan Pemuda KM. 3 Kuala Kapuas,Propinsi Kalimantan Tengah;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, telah membaca :1.