., yangberkedudukan di Jakarta Pusat yang permohonannya diajukan secaraelektronik melalui system Administras Badan Hukum (SABH) olehNotaris;Pada tahun 2010 sdr. Iskandar B. Ilahude meninggal dunia karena sakit,setelah sdr.

Masneri, SH., yangberkedudukan di Jakarta Pusat yang permohonannya diajukan secaraHal. 21 Put.No.247/Pid./2019/PT.DKI.elektronik melalui system Administras Badan Hukum (SABH) olehNotaris;Pada tahun 2010 sdr. Iskandar B. Ilahude meninggal dunia karena sakit,setelah sdr. Iskandar B.

Masneri, SH., yangberkedudukan di Jakarta Pusat yang permohonannya diajukan secaraelektronik melalui system Administras Badan Hukum (SABH) olehNotaris;Pada tahun 2010 sdr. Iskandar B. Ilahude meninggal dunia karena sakit,setelah sdr.

HALIL dalam persidanganhanya merupakan alasan pembenar yang tidak dapat dibenarkanapabila dihubungkan dengan system pembayaran proyek pengadaanmobil dinas Eselon Ill Sekretariat Daerah Kab.

Sumenep yangmenggunakan system pembayaran LS (di mana ada barang baruuang bisa dicairkan) serta Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Pasal 9 ayat (5) Pengguna Barang/Jasabertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan danfungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya danhal itu merupakan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan NegeriSumenep yang sangat fatal karena kedua Terdakwa yaitu RB.HAIRUL ANWAR

HALIL tahu bahwa barangberupa 2 (dua) unit mobil merk Toyota Avanza belum ada akan tetapidana pada tanggal 07 April 2008 dicairkan 95% sebesar Rp.237.404.000, padahal proyek ini system pembayaran menggunakansystem pembayaran LS ;. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undangundang yakni dalam hal pembuktian unsurunsur, Majelis Hakimterlalu sumair dalam membuktikannya dari dakwaan.

BV. 5577 TS pada posisi 05 33,43 N 109 32,26 E sesuai GlobalPosision System (GPS) (05 33 26?

BV. 5577 TS pada posisi 05 33,43 N 109 32,26 E sesuai GlobalPosision System (GPS) (05 33 26 LU 109 32 16?

BV. 5577 TS pada posisi 05 33,43 N 109 32,26 E sesuai GlobalPosision System (GPS) (05 33 26 LU 109 32 16 BT setelah dikonversi dandiplot pada peta laut ) di Laut Cina Selatan (ZEEI) sedangkan kapal utama berhasilmelarikan diri ke Vietnam, kemudian saksi RASDIANTO dan saksi EDUARDODACOSTA yang merupakan ABK KP HIU 001 melakukan pemeriksaan terhadapdokumen maupun suratsurat kelengkapan Kapal BV. 5577 TS serta izin sah lainnyayang dikeluarkan oleh Pemerintah RI yang dimiliki oleh terdakwa, dan pada

Alahan Panjangdengan luas 39.208,07 Hektar.Bahwa ada batas alam berupa sungai yang membedakan lahanpenduduk dengan kawasan suaka alam (KSA) Malampah AlahanPanjang Menjadi Suaka Margasatwa (SM) Malampahan Alahan Panjang,yang berjarak kurang lebih lima ratus meter.Bahwa pada kawasan Suaka alam tidak diperbolehkan untukmelakukan penebangan pohon.Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2019/PN LBB Bahwa alat yang ahli pergunakan untuk melakukan pengukuran tunggulkayu adalah berupa Global Position System

Bahwa alat yang ahli pergunakan untuk melakukan pengukuran tunggulkayu adalah berupa Global Position System (GPS) merek Garmin TypeMontana Seri 680.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta

Bahwa alat yang ahli pergunakan untuk melakukan pengukurantunggul kayu adalah berupa Global Position System (GPS) merekGarmin Type Montana Seri 680.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebutdiatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwatermasuk kategori dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasilhutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnyahasil hutan, sehingga dengan demikian unsur kedua dakwaan PenuntutUmum harus dipandang telah cukup terpenuhi

YASIR HASIBUAN sesuai dengan berkas/persyaratan pengajuanpenggantian buku tabungan dan ATM;Bahwa pada saat itu laki laki yang bernama JUNAIDI mengaku bernama MHDYASIR HASIBUAN datang ke Bank BRI Cabang Tebing Tinggi membawa KTPasli atas nama MHD YASIR HASIBUAN dan kemudian surat keterangan darikepolisian dengan laporan kehilangan barang atas nama MHD YASIRHASIBUAN, membawa photocopy kartu keluarga atas nama MHD YASIRHASIBUAN serta mengajukan berkas yang dibawa pada saat itu Sesuai dengandatabase (system

Costumer Service(CS) mengkonfirmasi nama ibu kandung, nomor handpone dan memverifikasiKTP dan sesuai dengan berkas pengajuan yang di ajukan oleh nasabahtersebut dan saat itu saksi juga mempertanyakan / memverifikasi nasabahberapa jumlah saldo terakhir yang berada di dalam nomor rekening tersebut dansaat itu laki laki tersebut menjawab bahwa saldo terakhir yang berada di nomorrekening milik nya sebesar Rp.19.950.000 (sembilan belas juta sembilan ratuslima puluh rupiah) sehingga saksi pun mengecek di system

BRI dan ternyatabenar bahwa sisa saldo terakhir nasabah sesuai dengan system BRI;Bahwa adapun persyaratan yang diajukan oleh nasabah untuk mengganti bukutabungan ataupun ATM yang hilang yakni KTP nasabah yang asli, SuratKeterangan hilang dari pihak Kepolisian.Bahwa prosedur diterbitkan oleh pihak Bank BRI atas permintaan nasabah yangmengaku sebagai MUHAMMAD YASIR HASIBUAN alias YASIR adalah 1 (Satu)buah buku tabungan Britama warna biru dengannomor rekeningHalaman 10 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus

aspekaspekHalaman 20 dari 25 Putusan Nomor 383/Pid.B/2019/PN.Mjktersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagaipertanggungjawaban Majelis Hakim kepada masyarakat, ilmu pengetahuan itusendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, negara dan bangsa, serta keadilanberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Menimbang, bahwa apabila dianalisis dari perspektif Dimensi PerumusanSanksi Pidana (Straafsoort), ketentuan Pasal 354 ayat (1) Kitab UndangundangHukum Pidana (KUHP), mempergunakan system

perumusan sanksi pidana yangbersifat Tunggal yaitu pidana penjara dengan pidana paling lama 8 (delapan)tahun, sehingga apabila ditinjau dari system perumusan sanksi pidana sertalamanya sanksi pidana, maka Majelis Hakim diberi Kebebasan untuk menjatuhkanpidana (strafmaat), yang paling sesuai, selaras dan sepadan yang dapatdijatuhnkan kepada Terdakwa, yang kirakira setimpal dengan perbuatan yangdilakukannya, selama hal tersebut masih dalam batasan yang dirumuskan dalampasal tersebut, sedangkan dari

peristiwayang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepadapenuntut umum.kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) PERKAP Nomor 6 Tahun 2019tentang Penyidikan Tindak Pidana ditentukan bahwa Pemanggilan adalahHalaman 9 dari 26 Putusan Sela Nomor 12/Pid.B/2020/PN MIlmerupakan Upaya Paksa, maka setiap upaya paksa haruslah bertitel Pro Justitiasehingga terhadap tindakan pemanggilan harus pula dalam kerangkabingkaiKoordinasi antar lembaga yang dikenal dengan konsep Criminal Justice System

RISNA SARI DEW/I telah dilakukan terlebihdahulu yaitu pada tanggal 03 November 2019, sehingga konsep dalam sistemperadilan pidana yang dikenal dengan Criminal Justice System terabaikan yangcenderung melahirkan tindakantindakan yang melanggar hak asasi manusia, halmana tampak dalam penanganan perkara a quo dalam tahap penyidikan danpenuntutan yang dilakukan secara tidak profesional;Oleh karenanyaSurat Dakwaan Penuntut Umum a quo, yang dibuat berdasarkan Berita AcaraPemeriksaan (BAP) yang cacat prosedur

Rp. 1.500.000,Pada Tgl 4 Juli 2011 Terggat servise pada penggugat 1 unit printerKTP,system percetakan AQs 3 untuk camatTjakula,seharga.............

Rp. 90.000,Pada Tgl 3 Agustus 2011 tergugat servise pada penggugat berupa1 unit CPU (system rusak), ganti hardishk 250 GB + install,untukHalaman 30 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Padt.G/2016/PN Sgrkecamatan gerokgak,dengan hargaSCIUPUNNYA,... eee eee eee eee e etter eee AP. 690.000,Pada Tgl 4 Agustus 2011 Tergugat servise pada Penggugat untukprogram windows,Seharga,.........

evaluasi, diketahui ada beberapa kolektoryang mengatakan bahwa angsuran dari konsumen mereka (mantan konsumenterdakwa) uangnya di lapping/tidak disetorkan ke Kas Kantor, sehingga saksiLailan Paradiba langsung mengecek lapangan dan mengkroscek perihlpembayaran angsuran yang dititipkan kepada terdakwa dan dicek di systemkantor NSC, ditemukan kejanggalan yakni nomor kwitansi yang dipegang olehkonsumen berbeda dengan nomor kwitansi yang dipegang oleh konsumenberbeda dengan nomor kwitansi yang diinput di system

evaluasi, diketahui ada beberapa kolektoryang mengatakan bahwa angsuran dari konsumen mereka (mantan konsumenterdakwa) uangnya di lapping/tidak disetorkan ke Kas Kantor, sehingga saksiLailan Paradiba langsung mengecek lapangan dan mengkroscek perihlpembayaran angsuran yang dititipokan kepada terdakwa dan dicek di systemkantor NSC, ditemukan kejanggalan yakni nomor kwitansi yang dipegang olehkonsumen berbeda dengan nomor kwitansi yang dipegang oleh konsumenberbeda dengan nomor kwitansi yang diinput di system

menganggarkankegiatan Kejar Paket ABC (kegiatan kesetaraan paketABC) di pos bantuan sebesar Rp. 366.350.000, (tigaratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh riburupiah) dan tahun 2009 sebesar Rp. 635.000.000 , (enamratus tiga puluh lima juta rupiah);e Bahwa manurut bantuan penyelenggaraan Program Kejarpaket B dari pemerintah untuk setiap PKBM mendapatkansebesar Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) padatahun 2008 dan juga sebesar Rp 10.000.000, (sepuluhjuta rupiah) untuk tahun 2009;e Bahwa benar system

Slemanmenganggarkan kegiatan Kejar Paket ABC (kegiatankesetaraan paket ABC) di pos bantuan sebesar Rp.366.350.000, (tiga ratus enem puluh enem jutatiga ratns lima puluh ribu rupiah) dan tahun 2009sebesar Rp. 635.000.000, (enam ratus tiga puluhlima juta rupiah).e Bahwa manurut' bantuan penyelenggaraan ProgramKejar paket B dari pemerintah untuk setiap PKBMmendapatkan sebesar Rp 10.000.000, (sepuluhjuta rupiah) pada tabun 2008 dan juga sebesarRp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) untuktahun 2009;e Bahwa benar system

Slemanmenganggarkan kegiatan Kejar Paket ABC (kegiatankesetaraan paket ABC) di pos bantuan sebesar Rp.366.350.000, (tiga ratus enam puluh enam jutatiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan tahun 2009sebesar Rp. 635.000.000, (enam ratns tiga puluhlima juta rupiah).Bahwa = menurut bantuan penyelenggaraan ProgramKejar paket B dari pemerintah untuk setiap PKBMmendapatkan sebesar Rp 10.000.000, (sepuluh jutarupiah) pada tahun 2008 dan juga sebesar Rp10.000.000, (sepuluh juta rupiah) untuk tahun2009;Bahwa benar system

Bahwa dari Olah Tempat Kejadian Perkara dan mengumpulkanbahan keterangan dapat diketahui bahwa yang menjadi penyebapterjadinya kecelakaan lalulintas tersebut karena adanya kerusakanpada system pengereman pada truk dinas TNI AU Lanud El Tari NoPlat 534002.4.

Bahwa dari hasil olan TKP kecepatan laju dari truk dinas TNI AUtersebut adalah sekitar lebin 40 (empat puluh) KMJam dandilaksanakan pemerikasaan system pengereman tidak berfungsisebagaimana mestinya, jadi dapat disimpulkan bahwa sesaatsebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut pengemudi tuk dinasTNI AU tidak dapat melakukan pengereman.5.

Bahwa kecelakaan lalulintas yang teradi di jalan Frans Sedatepainya di Traffic Light Lippo Plaza Kupang mumi Faktor kelayakankendaraan yaitu tidak berfungsinya system pengereman denganbaik, dan tidak ada unsur kesengajaan dari pengemudi Truk dinasTNI AU.Atas keterangan Saksi4 yang dibacakan tersebut, Terdakwamembenarkan seluruhnya.Bahwa di dalam persidangan pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021Penasihat Hukum Terdakwa memohon untuk mengajukan 2 (dua) orangSaksi Tambahan yaitu.

menyatakan seseorangtersebut bersalah atas tindakannya dan asas Tiada sanksi tanpa kesalahan,dimana seseorang tidak dapat dikenai sanksi sebelum dinyatakan oleh putusanpengadilan bahwa apa yang dilakukan oleh seseorang tersebut sebagai sebuahkesalahan;Menimbang, jika kemudian Penggugat dalam dalil penolakannyaterhadap tuntutan upah selama tidak dipekerjakan didasarkan pada adanyaputusan Mahkamah Agung RI, maka penjelasan yang dapat disampaikan adalahbahwa sistem hukum Indonesia tidaklah menganut system

hukum common lawyang mendasarkan putusan hakim pada kebiasaan yang berlaku dan putusanhakim sebelumnya, namun menganut sistem civil law dimana semua putusan hakimharuslah didasarkan pada undangundang yang berlaku, sehingga untuk itu setiaphakim dalam mengambil sikap untuk memutuskan sebuah perkara dimungkinkanterjadi perbedaan (disparitas) dengan putusan hakim lain termasuk denganMahkamah Agung dan dalam system hukum civil law setiap hakim tidak harusHal 42 dari 44 hal Putusan Nomor 4/Pdt.SusPHI

/2017/PN Gsktunduk pada atau mengikuti putusan Mahkamah Agung, karena kebenaran mutlakdalam system hukum civil law adalah kebenaran yang ada pada aturan undangundang;Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut diatas, makaupah selama tidak dipekerjakan seharusnya tetap diberikan mengingat Pasal 151,Pasal 155, dan asas praduga tak bersalah;Memperhatikan Undangundang No. 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Peraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan;

Anak menerangkan masih mengenali semua barang bukti tersebut diatasdimana 1 (satu) karung berisikan pasir timah tersebut milk saksi GIANTOyang telah kami curi sedangkan kedua sepeda motor tersebut merupakansarana kami untuk sampai dan mengangkut pasir timah yang telah kami curitersebut.Menimbang, bahwa Anak telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitumelanggar Pasal 363 ayat (1) ke4 KUHPidana Jo Undangundang RI No. 11 tahun2012 tentang system peradilan pidana anak, yang unsur unsurnya adalahsebagai

pelaku pencurian 1 (satu) karung berisibiyih timah seberat + 16 (enam belas) Kg, pada hari sabtu tanggal 09 April 2016sekira pukul 08.30 wib di Dusun Sinar Setiong Rt. 18 DesaLilangan KecamatanGantung Kabupaten Belitung Timur, yang bernama Dandi Bin Haryanda lahir diLilangan Kabupaten Belitung Timur tanggal 27 Desember 2000 ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian, pertimbangan tersebut di atas makaternyata seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke4 KUHPidana Jo Undangundang RINo.11 tahun 2012 tentang system

akan mengulangi lagiperbuatannya tersebut ;Hal. 32 dari 34 hal Putusan No.6/Pid.SusAnak/2016/PN.TdnHalhal yang memberatkan : Perbuatan anak tersebut, merugikan orang lain dalam hal ini saksi Sugianto;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atasmaka putusan yang akan dijatuhkan adalah setimpal dengan perbuatan anak agardapat menjadi pelajaran dalam berbuat dimasa yang akan datang ;Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke4 KUHPidana Jo Undangundang RI No.11 tahun 2012 tentang System

bersifat tetap mempunyai unsur yaitu unsur terus menerus, tidak teroutus putus dan tidak dibatas oleh waktu serta merupakanbagian dari proses produksi, oleh karenanya pekerjaan pada Departemenproduksibagian 2ND proses merupakan pekerjaan yang terus menerus, tidakterputus putus dan tidak dibatas oleh waktu serta merupakan bagian dariproses produksi, dengan demikian perjanjian kerja waktu tertentu demi hukumberubah menjadi perjanjian kerja waktu tertentu sejak adanya hubungan kerja ;6.Bahwa penggunaan system

Bahwa hukum sudah menetapkan sebuah resiko yang harusditerima oleh Tergugat. manakala Tergugat melanggar pengunaandan penerapan system Perjanjian Werja Waktu Tertentu (PKWT),sudah sepantasnya dan sepatutnya Majelis Hakim yang muliamewajibkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali parapenggugat sebagai pekerja tetap dan tetap membayar upahsebesar ketentuan Upah Minimum yang berlaku dikabupaten bekasisetiap bulannya selama hubungan kerja belum terputus;15.

ini, ke Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1ABandung;Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadirdalam persidangan dan memutus perkara ini sebagai berikut :PETITUM:1.2.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuatantara Tergugat dengan para Penggugat tidak sah dan batal demihukum ;Menyatakan penggunaan system

Sebagai Kawasan perlindungan system penyanggakehidupan; Bahwa Kawasan Hutan Konservasi Taman Buru Semidang BukitKabu termasuk di dalam kawasan hutan konservasi taman buru yangterletak di Propinsi Bengkulu seluas 15.300 (lima belas ribu tiga ratus)hektar sesuai yang telah ditetapbkan sesuai dengan keputusan MenteriPertanian RI No : 186/kpta/Um/4/1973 tanggal 11 April 1973 tentangPenunjukan areal hutan Semidang Bukit Kabu dan sekitarnya seluas15.300 Ha di Propinsi Bengkulu sebagai Taman Buru; Bahwa

Sebagai Kawasan perlindungan system penyanggakehidupan; Bahwa tujuan Terdakwa menebang pohon di dalam kawasanhutan tersebut yaitu untuk membuka area lahan sehingga Terdakwadapat menanam palawija dimana hasil palawija tersebut akandikonsumsi sendiri dan akan dijual kepada orang lain untukmendapatkan keuntungan ekonomis; Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh Pihak Polres Selumadan Pihak BKSDA, selanjutnya 2 (dua) batang pohon hasil tebanganTerdakwa diamankan untuk dilakukan pengkuran; Bahwa setelah

Sebagai Kawasan perlindungan system penyangga kehidupan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut MajelisHakim berpendapat titiktitik koordinat lokasi penebangan Terdakwa telah masukke dalam Kawasan Hutan Konservasi Taman Buru Semidang Bukit Kabu, AirPeriukan, Kabupaten Seluma;Menimbang, bahwa Kawasan Hutan Konservasi Taman Buru SemidangBukit Kabu, Air Periukan Kabupaten Seluma adalah kawasan hutan yang telahditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Kehutanansebagai

Konsepsi yangmenempatkan kesalahan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana,juga dapat ditemukan dalam common law system, berlaku maksim latin yaituactus non est reus, nisi mens sit rea. Suatu kelakukan tidak dapat dikatakansebagai suatu kejahatan tanpakehendak jahat, pada satu sisi doktrin inimenyebabkan adanya mens rea merupakan suatu keharusan dalam tindakpidana.

Dilihat dari sisi ini, penggunaan doktrinmens rea dalam common law system, pada hakikatnya sejalan denganpenerapan asas tiada pidana tanpa kesalahan dalam civil law system. Bertitiktolak pada asas tiada pidana tanpa kesalahan, Moeljatno mengemukakan suatupandangan yang dalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan ajaran dualistis,pada pokoknya ajaran ini memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawabanpidana.

Mahakam Sarana Sukses dan jugadaripada pihak yang sudah dimintakan keterangannya; Bahwa Perhitungan saldo laporan keuangan dibuat dalamsebuah laporan yang disita oleh Penyidik; Bahwa ada 2 point laporan, pertama adalah internal; Ahlimelakukan pemeriksaan serta merta melakukan substanstif test, tetapimelihat dulu internal kontrol, system pemilihan intern di PT.

MSS,point pertama adalah menyimpulkan sebenarnya systempemilihannya masih lemah, kedua akibat lemahnya system adabeberapa pelaporan yang secara audit tidak bisa diandalkan, abhlliharus sampaikan syarat untuk melakukannya ada 5 (lima), yaitu (1)eksistensi okurensi keberadaan dan kejadian, (2)kompletmen/kelengkapan, (3) right and obligation/nak dan kewajiban,(4) evaluasi dan alokasi, ada penilaianpenilaian yang wajyar, (5)representasi dan disklosure, ada penjelasan yang lengkap, maka jikapersyaratan

Jkt.Sel.empirisnya kita menjadi tahu antara A dan B itu terjadi perikatanantara keduanya;Bahwa Pasal 1793 KUH.Perdata mengatur tentang pemberiankuasa, secara explisit perjanjian pemberian kuasa dapat dilakukansecara tertulis, lisan atau secara diamdiam;Bahwa fungsi asas dalam hukum perjanjian adalah untukmembangun system, asas bukan merupakan peraturan konkrit tetapipikiran dasar yang tersirat. Mengapa perlu ada asas itikad baik,mengapa tidak hanya asas kebebasan berkontrak saja?

Keempat, bertentangan dengan kewajiban hukum, bahwatidak terbukti unsure perbuatan Tergugat bertentangandengan kewajiban hukum karena merupakan kewajibanhukum Tergugat untuk membuat keputusan dan dalamproses pembuatan keputusan Tergugat tersebut danmenjalankan kewajiban hukum Tergugat sesuai system,prosedur dan mekanisme peraturan perundang undangan yang berlaku.2.

Karena itu secara hukum tidaktepat Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat II, karena yang palingberkepentingan dalam perkara ini adalah Dewan Pengurus Cabang PartaiDemokrat Kota Jayapura.Bahwa Penggugat II, adalah calon yang diusulkan oleh Dewan Pengurus CabangPartai Demokrat Kota Jayapura yang kemudian setelah diverifikasi persyaratanadministrasinya memenuhi syarat untuk ditetaokan Penggugat II menjadi calontetap oleh Tergugat Il.Bahwa system pemilihan umum anggota legislative yang dianut

di dalamUndangUndang Nomo : 10 Tahun 2008 adalah system proporsional artinyaPeserta Pemilihan Umum Anggota Legislatif tidak lain adalah Partai Politik danbukan caloncalon yang diusulkan untuk menjadi wakil rakyat.

Sistem interdeminate sentence berupa tidak ditentukannyabatas maksimum pidana; badan pembuat undangundangmenyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan (diskresi) pidanaaparat pelaksana pidana yang berada pada tingkatan yanglebih rendah, misalnya dalam menetapkan ukuran, sifat ataulamanya pidana untuk pelaku kejahatan tertentu.Dengan dianutnya system determinate sentence dalam UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka penjatuhan putusan yangdilakukan oleh hakim haruslah berpatokan pada batas batasyang

Friedman yang terdiri dari 3(tiga) unsur Three elements of legal system yaitu structure,substance, legal culture pada substansi hukum adalah aturan,norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalamsistem itu, Substansi juga berarti produk yang dihasilkan olehorang orang yang berada dalam system itu.

Pencegahan yang dibagi menjadi Tehnis dan nontehnis, yang dimaksud pencegahan tehnis berupa early morning system,early deteksion sistem (manara panatau api) dan pemadaman dini, jikaHalaman 46 dari 130 Putusan Nomor 55/Pid.Sus.LH/2016/PN Snt.tidak dilakukan dapat meluas kebakarannya, 2. Pemadaman, jangansampai meluas, 3.

Pedoman tersebut disusun untuk memperhatikanPermentan Nomor 98 tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan UsahaPerkebunan yang mengatur kesanggupan Perusahaan perkebunanmemiliki sarana, prasarana dan system untuk melakukan pembukaanlahan tanpa pembakaran;Menimbang, bahwa kata pengantar pedoman tersebut menegaskanbahwa pedoman itersebut masih bersifat umum sehingga dalampenerapannya perlu dijabarkan dan disesuaikan dengan situasi dan kondisisekarang di masing masing daerah. masih diharapkan saran dan kritikmembangun

Berdasarkan keterangan ahli Kurnianingsin (ahli BMKG), ahli selalumenginformasikan hasil prakiraan cuaca 2015 kepada intansi terkait, dalamhal ini Tedakwa selaku Head Of Operation (HOO) sudah wajib mengetahuiearly warning system dan early detection system, namun sistem ini tidakberjalan, sehingga Terdakwa tidak ada instruksi Siaga terhadap karywanPT RKk;Halaman 104 dari 130 Putusan Nomor 55/Pid.Sus.LH/2016/PN Snt.Menimbang, bahwa mengenai early warning system telah dimuatdalam pertimbangan poin 1

RKK tidakberjalan mengenai early warning system dan early detection system;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dan didukung denganketerangan Ahli Prof.

., bahwadiperlukannya deteksi dini atau early deteksion dalam pengendalian kebakaranlahan, diperlukannya peta rawan kebakaran dan juga harus ada StandarOperasional Prosedur tentang pencegahan kebakaran;Menimbang, bahwa deteksi dini (early deteksion) dapat berupa deteksihotspot melalui satelit, sistem peringatan bahaya kebakaran, penyebarluasaninformasi early warning system (melalui deteksi hotspot, tingkat kerawanan);Menimbang, bahwa pada tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoiPenasehat Hukum Terdakwa