Ditemukan 2246 data
DESI
Tergugat:
1.HENDRI
2.NOTARIS, PPAT IRVAN HOODRAT PANE
3.MASBENI
4.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PELALAWAN
143 — 112
Pembelian antara Tergugat dan Turut Tergugat Il, tertanggal 25Februari 2017, dan Surat Keterangan Ganti Ruhi yang dikeluarkan olehKepala Desa Pesaguan dengan Nomor Register : 04/SKGR/PSG/2016tertanggal 1 Februari 2016, dan Register Kecamatan Nomor17/SKGR/II/2016, Tertanggal 18 Februari 2016, yang mana didalam SuratKeterangan Ganti Rugi Tersebut disebutkan secara jelas dan Tegas sebagaiPihak Penjual adalah Turut Tergugat II (Masbeni) dan pihak pembeli adalahTergugat (Hendri);e Bahwa tanah objek sengketa sebagaiaman
1.DESI AMBAR WULAN SARI binti R.FRIANA alm
2.DESI AMBAR WULAN SARI Anak Dari R.FRIANA (Alm)
3.H.Kabul
Tergugat:
1.Mangsur bin Moh.Saleh
2.CATU BINTI MOH.SALEH
3.JAMILAH BINTI MOH.SALEH
4.RAWID
5.WARSITI
6.MUDIANA
Turut Tergugat:
1.LANI
2.RASYIM
3.TONO
4.H.MIRAH
5.WAHYUDI atau FATIMAH
6.H.KURI'AH
7.AHMAD RASITA
8.H.KABUL
9.WAWAN
10.RASIDIN
11.PARTO
12.ICHLAS SANUSI
13.AHMAD COSIM
14.ERNAWATI
15.UMI
16.MUNADI
17.NUNUNG
18.IWAN atau ANTON
19.H.RALI atau ANTON
20.ENDANG CIPTO
21.ASORI atau MARYAM
22.MIFTAH atau WARTAM
23.FAUJI
24.WAWAT
25.H.TASWAN atau H.ESA
26.MADRASAH AL FIRDOS
27.H.UDIN atau LANI
28.LISA
29.H.KHOLIL
30.KARSAM
31.H.DODI
32.H.UDIN
33.H.YAYAT
34.MUSLIK
35.SUGENG
36.H.MAMAT
37.SADIAH
38.PA'I
39.BASIROH
40.TARINI
41.SARNITI
42.DIDI
43.RAHAYU
44.LATIFAH
45.KARSAM atau TOPAN
46.RASBAN
47.H.TARYUDI
48.SOLIKIN
49.CASMA
50.HJ.TURIA
51.MAMAT
52.KASIR
53.ERNI
54.WALUJO
55.H.ERI JAKARIA
56.DULKARIH
57.BANG NAPI
58.IIN
59.ATO
60.H.JAJAT
137 — 32
Sebagaiaman telah kami sampaikan pada bagian awal pembukaJawaban a quo bahwa meskipun Telkomsel (in casu. TURUTTERGUGAT LXXIV) tidak memiliki hubungan hukum apapun denganperkara ini, namun karena relaas pangglan ditujukan ke kantorcabang kami yang ada di Indrmayu maka sebagai bentuk itikad baikdan kapatuhan kami terhadap Lembaga Peradilan, maka kami tetapmenghadiri persidangan perkara a quo sampai dengan agendajawab jinawab ini sesuai prosedur dan hukum acara yang berlaku.2.
71 — 8
sahmenurut hukum dan wajib dilaksanakan oleh penggugat dr maupuntergugat dr, karena merupakan undangundang bagi pada pihak;Objek pembiayaan telah dijaminkan dengan jaminan fidusia yang sahmenurut hukum sehingga memiliki kekuatan eksekutorial;Pasal 15 Undangundang No.42 tahun 1999 tentang jaminan fidusiamenyatakan:Ayat 1: dalam sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalampasal 14 ayat (1) dicantumkan katakata Demi keadilanberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa:Ayat 2: Sertifikat jaminan fidusia sebagaiaman
147 — 58
maka telah jelas menurut hukum apabila dihitunghari kerja maka penyampaian Badan Permusyawaratan Desa TenginPutusan : 02/G/2016/PTUNSMD, halaman 36 dari 92 halamanBaru Kecamatan Sepaku kepada Bupati Penajam Paser Utara Cq.Camat Sepaku pada Tanggal 16 Desember 2015 dan penerbitanObjek Sengketa pada Tanggal 21 Januari 2016 adalah 37 HariKalender dikurangi 13 hari kerja, dengan demikian maka jumlah hariyang disandarkan pada penerbitan objek sengketa adalah sejumlah24 hari dan telah mencukupi waktu sebagaiaman
69 — 15
Bahwa setelah Tergugat dan Il mempelajari lebin jauh seluruh isigugatan yang diajukan oleh para Penggugat setebal 11 halaman,walaupun di halaman pertama (halaman muka) dalam Perihal ParaPenggugat menyebutkan GUGATAN WARISAN, namun Para Penggugattelah berasumsi dan berandaiandai terhadap objek waris/Faraid, hal inisangat jelas terlihat dalil Para Penggugat pada posita 9 sub b halaman 7alinia ke 3 menyebutkan :Bahwa sebagaimana Informasi yang penggugat peroleh, disampingmenjual tanah seluas 873 M2 sebagaiaman
59 — 45
Mulyono secara yuridis cacat hukum; dan mohon agarSHM aquo dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukumHalaman 54 dari 99 halaman Putusan Nomor 603/PDT/2020/PT SBY.mengikat; satu dan lainnya peralihan hak atas tanah SHM aquotidak mempunyai dasar hukum yang benar sebagaiaman yangsudah diuraikan diatas.5.
87 — 466
pertama Perkara aquo, hal inijelasjelas telah melanggar Hukum Acara persidangan Pengadilan HubunganIndustrial sebagaimana diatur pada padal 57 Undangundang Republik IndonesiaNomor 2 tahun 2004, sebagai berikut;e Pasal 57: Hukum acara yang berlaku pada pengadilan Hubungan Industrial adalahHukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkunganPeradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undangundang ini.Putusan Nomor 113/ Pdt.SusPHI/2015/PN.Bdg Halaman 62 dari 93 halamanBahwa sebagaiaman
LA A D E Bin LA HAAZA
Tergugat:
1.Ny. M I A
2.Ny. NURLIA
3.Pemerintah Republik Indonesia Cq Pemerintah Kota Baubau Cq Kepala Kelurahan Bukit Wolio Indah Lurah Bukit Wolio Indah
4.Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Baubau
187 — 90
I.T.II2 danbukti T.I.T.I3 berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor camat danKantor lurah Bukit Wolio Indah perihal kepemilikan tanah objek sengketa adalahtanah milik Tergugat yang mana tanah tersebut telah pula dibayarkan pajaknyasejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2020 sebagaiaman bukti bukti T.1.T.I.4,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22, dan berdasarkan bukti bukti T.I.T.II6 tanahtersebut telah pula diajukan surat pernyataan penguasaan fisik yang diketahuldan ditanda tangani oleh kantor
61 — 10
ayat (1) KUHAP; Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yangsetimpal dengan perbuatannnya;Menimbang, Jaksa Penuntu Umum dalam tuntutannya agar Terdakwa dijatuhipidana penjara selama 1 tahun dan denda Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah)subsider 6 (enam) bulan kurungan serta membayar uang pengganti, oleh Terdakwadianggap berat sehingga mohon keringan hukuman;Menimbang, apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum terlalu berat sebagaimanadirasakan oleh Terdakwa ataukah terlalu ringan sebagaiaman
1.ARIS ANTONIUS WELL
2.BERTOMEUS DONY
3.NIKSON LAU BLEGUR
4.YEHESKIAL LAUBURA
5.ADAM DAGANG MAGGI
6.EDUARD WELL
Termohon:
Kapolres Cq.Kasat Reskrim Polres Alor
272 — 183
Berdasarkan keterangan Kepala Desa Bagang bahwa Camat PantarTengah pada saat rapat sebagaiaman poin b diatas juga menyampaikankepada seluruh Kepala Desa yang hadir bahwa terkait pengambilanalokasi beras rastra, masyarakat Desa Tude tidak semua mengumpulkanuang tebus beras, sehingga apabila mereka tidak ambil beras itu makanantinya akan dapat menghilangkan jatah beras rasta mereka ditahundepan, oleh karena itu agar Kepala Desa dapat membantu Desa Tudesupaya jatah mereka jangan hilang..
67 — 23
/PN Gto69/BAPPLS/2.05.1.1/2012 tanggal 28 Desember 2012, yang ditandatangani padabulan Mei 2013, padahal kapal tersebut masih dalam perbaikan oleh KelompokNelayan Sumber Rejeki di Desa Dunu sebagaiaman keterangan saksi ARPANPATAMANI, RlJ LAHABU, RIKO H.
/PN Gtotujuh puluh empat rupiah) setelah dipotong PPN dan PPH dan Denda seluruhnyaberjumlah Rp. 66.535.374,(Enam puluh enam juta lima ratus tiga puluh lima ributiga ratus tujuh puluh empat rupiah);Menimbang, bahwa sebagaiaman fakta hukum diuraikan diatas kerugianyang timbul dalam pengadaan kapal nelayan penangkap ikan 15 GT tersebutadalah sebesar: Rp. 322.978.352, (tiga ratus dua puluh dua juta sembilan ratustujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah), jumlah tersebut diperolehdari
1.HJ. MARIAM HAT H. UMAR
2.Emil
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA
Intervensi:
1.KAMARANI AINIAH
2.FAQIH NUR AHMAD
3.INDAH FITRI ASTUTI
4.ANDI RUSLI
227 — 102
terhomat perlu disampaikan sebelumnya bahwa gugatan inikurang pihak, adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:a.Bahwa pada gugatannya dalam romawi III poin 6, poin 7 dan poin 8halaman 9 dalam surat gugatan Para Penggugat tertanggal 28Desember 2020 pada dasarnya mendalilkan tentang dua hal dalamromawi Ill yakni tentang Tergugat dapat dikualifikasikan sebagaiBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara Pasal 1 butir 8 Undangundang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentan PeradilanTata Usaha Negara sebagaiaman
53 — 6
PHKterhadap pekerjanya, termasuk Penggugat, sesuai denganketentuan yang diatur dalam Pasal 151 ayat (1) UU No. 13 tahun2003 yang berbunyi:Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh danPemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agarjangan terjadi pemutusan hubungan kerja29.Bahwa terhadap Gugatan No. 10, tidak benar ada PHK lisan dariTergugat, melainkan Penggugat sendirilah yang tidak masukkerja lagi sebagaimana biasanya, dan bahkan setelah dipanggilsecara patutpun oleh Tergugat, sebagaiaman
PHKterhadap pekerjanya, termasuk Penggugat, sesuai denganketentuan yang diatur dalam Pasal 151 ayat (1) UU No. 13 tahun2003 yang berbunyi:Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh danPemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agarjangan terjadi pemutusan hubungan kerja86.Bahwa terhadap Gugatan No. 10, tidak benar ada PHK lisan dariTergugat, melainkan Penggugat sendirilah yang tidak masukkerja lagi sebagaimana biasanya, dan bahkan setelah dipanggilsecara patutpun oleh Tergugat, sebagaiaman
33 — 5
Mengenai pembuktian saksisaksi juga berbeda antara gugatanperceraian dan harta bersama, jika dalam gugatan perceraianpembuktian saksi yang didominasi alasan syiqaq memerlukan kesaksiankeluarga atau orangorang dekat dengan kedua belah pihak (Pasal 76ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaiaman diubah dengan UU No. 3Tahun 2006) sementara kesaksian yang demikian untuk pembuktianharta bersama bertentangan dengan pasal 145 HIR/172 Rbg;Bahwa tidak serta merta pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989dijadikan
59 — 33
Bahwa sebagaiaman dengan faktafakta persidangan telah terbukti bahwarumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibinadengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tanggayang sakinah mawaddah warahman sudah tidak dapat dipertahan lagi.
1783 — 730
YANG DIDERITA PENGGUGAT :Bahwa TERGUGAT II menolak permohonan Ganti Rugi Materil dariPENGGUGAT yang menuntut TERGUGAT dan TERGUGAT II untukmasing masing melakukan pembayaran sebesar Rp. 200.000.000.000,(dua ratus milyar rupiah) sebagaimana poin 13.1 dan 13.2 GugatanPENGGUGAT;* TUNTUTAN GANTI RUGI KEPADA TERGUGAT TIDAK ADADASAR PERHITUNGANNYA.Bahwa TERGUGAT II menolak Permohonan Ganti Rugi yang diajukankepada TERGUGAT yang meminta Ganti Rugi sebesar Rp.200.000.000.000, (dua ratus milyar rupiah) sebagaiaman
129 — 25
Sebagaiaman tercantum dalam Undangundang Nomor tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara pasal ayat 22 kerugianNegara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata danpasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hokum baik sengaja maupun lalaisampai dengan audit perhitungan keuangan Negara berakhir pengurus koperasi PurnaBhakti belum mememnuhi kewajibankewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuantersebut berupa pengembalian pokok pinjaman dana simpan pinjam KSP/USP sebesardan
PT. MULIA ALAM RAYA Diwakili Oleh SALEH ALATAS,SE
Tergugat:
WALIKOTA BALIKPAPAN
355 — 163
G/2020/PTUN.SMDSite plan itu fungsinya sebagai penataan;Site plan jangka waktunya tidak ada karena tetap dipergunakan jikaada perubahan maka harus direvisi;Untuk Prasarana sarana dan utilitas diatur didalam Perda Nomor 5tahun 2012 mengenai Prasarana dan sarana umum.Namun tidak knusus membahas izin Site Plan ketentuan tentang SitePlan dan ada perwali tentang PSU;Mengenai Perjanjian Umum Jika ada halhal yang tidak diverifikasioleh pihak saksi diluar pengawasan dinas dalam pelaksanaan sesuaiarahan sebagaiaman
232 — 91
Lebih lanjut, tindakan Tergugat yang membacakan 2(dua) buah keputusan tata usaha negara yang salingbertentangan satu dengan yang lainnya ini (yaitu SKPencabutan atas Pencabutan SK IUP 2012 dan KTUNObyek Sengketa), dalam jangka waktu yang singkat,tentunya telah melanggar prosedur penerbitan naskahdinas daerah sebagaiaman telah diatur dalamPermendagri No. 54/2009 dan Permendagri No.1/2014;4. Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) huruf d jo.
126 — 19
DWIE WARNAKARYA dan secepatnya disepakati tentang pembayarannya serta Pesta PerdamaianAdatnya harus dilaksanakan dalam tempo waktu 10 hari sejak surat ini disampaikan.Oe26.1.2.3.Demikian Berita Acara Hasil Keputusan Rapat Sidang Adat ini dibuat untuk dijadikansebagai pegangan sebagaiaman mestinya :Sei Hanyo, 27 Mei 2009 YANG MEMUTUSKAN MANTIR KERAPATAN ADATKECAMATAN KAPUAS HULUMain Matung (Tanda Tangan )Maung Kenan (Tanda Tangan )Nango Liki (Tanda Tangan )Sekretaris Rapat, tanda tangan Enen Tarung