Ditemukan 2482 data
172 — 68
/PN.JKT.PST /2 Bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat telah mencaripenyelesaian terbaik melalui bipartite dan tripartit hingga dikeluarkannyaAnjuran dari Mediator dari Kantor Disnaker Jakarta Utara, namun tidakmenghasilkan putusan penyelesaian,3.
60 — 9
tersebut Penggugat disuruh menunggu olehTergugat dan setelah Penggugat menunggu namun tetap tidak ada jugapenyelesaiannya, singkat kata perundingan gagal, lalu dibuatlah dalam RisalahPerundingan oleh Penggugat sebagai bukti;Bahwa oleh karena perundingan tersebut belum adanya penyelesaian antaraPenggugat dan Tergugat, lalu Penggugat membuat surat permohonanpencatatan perselisihan tertanggal 18 Juni 2015 pada Dinas Tenaga KerjaKota Palembang untuk di Mediasikan, singat kata terjadilah perundinganMediasi Tripartit
ARIE KURNIATI, AMD
Tergugat:
PT ARIFINDO MANDIRI
293 — 121
Penggugat mengundurkan diri secara sukarelaadalah tidak terbukti;Menimbang, bahwa sesuai bukti P12 dan bukti P13 menunjukkan bahwaguna penyelesaian perkara a guo antara Penggugat dengan Tergugat telahmelakukan perundingan Bipartit, dan sesuai bukti P14, P15, P16 dan P17yang selurunnya merupakan rangkaian proses penyelesaian permasalahan diSuku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan,dari bukti bukti tersebut menunjukkan antara Penggugat dengan Tegugat telahmelalui proses Tripartit
1.SANUDIN
2.SRI ROHNAWATI
3.LATIFAH FATIMAH
Tergugat:
PT. HASANA DAMAI PUTRA
68 — 16
Dalamproses tripartit tersebut, kKedua pihak telah menyampaikan semua fakta.Hingga terbitlan Anjuran dari Mediator pada Dinas Tenaga Kerja KotaBekasi Nomor 567/178Disnaker.Hijamsostek tanggal 03 Februari 2021,dengan isi Anjuran sebagai berikut :MENGANJURKAN1.
115 — 38
Foto copy dari copy Perihal Permohonan TRIPARTIT dan sekaligusPengaduan PHK Herianto Karyawan PT.Cipta Daya Sejati Luhur tanggal24 September 2018, telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tandaP72 ;9. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Jamsostek atas nama HERIANTO,telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda P8 ;Menimbang, bahwa selain mengajukan buktibukti surat untuk menguatkandalildalil gugatannya Kuasa Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi yaitu1. Arfandi dan 2.
Aliman
Tergugat:
PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung
155 — 61
memberikan kepastian untuk PENGGUGATdan seluruh karyawan lainnya yang saat ini masih berkarir di perusahaanTERGUGAT.20.Bahwa karena tidak adanya kesepakatan, akhirnya PENGGUGATmengadukan ini ke Dinas Penanaman Modal, Pelayanan PerizinanTerpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah akibatDemosi yang dilakukan pihak TERGUGAT kepada PENGGUGAT.21.Bahwa pada hari hari Senin Tanggal 13 Juli 2020 telah dilakukanBIPARTIT, namun tidak juga ada kesepakatan dan hingga akhirnyadilanjutkan dengan TRIPARTIT
44 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Managerdan mendapat upah sebesar Rp. 25.000.000, perbulan, danPenggugat menerima upah terakhir pada bulan Juni 2008.Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat PHK SecaraSepihak tanggal 14 Juli 2008 kepada Penggugat dimana haltersebut bertentangan dengan Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.Bahwa Penggugat adalah pihak yang dirugikan denganadanya Surat PHK Secara Sepihak yang dilakukan Tergugat.Bahwa gugatan ini diajukan setelah melewati prosesbipartit dan mediasi tripartit
79 — 13
Bahwa gugatan diajukan setelah melewati proses bipartit dan mediasi tripartit,sebagaimana disyarakatkan oleh UU Nomor 2 tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisinan Hubungan Industrial.
58 — 16
tetap (PKWTT)sungguhpun PENGGUGAT telah memenuhi persyaratan yangditentukan dalam perjanjian bersama tanggal 30 April 2015, namunmalah justru PENGGUGAT di PHK sepihak oleh TERGUGAT tanpadidasarkan alasan hukum yang jelas..Bahwa dengan demikian jelaslah terbukti pelanggaran praktek hubunganindustrial yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut telah melanggar hakhak dasar pekerja dan untuk menyelesaikan permasalahan denganTERGUGAT, PENGGUGAT telah berupaya secara maksimal baik dengancara bipartit maupun tripartit
116 — 21
Penggugat danTergugat adalah disebabkan dari penolakan Penggugat diberikan sanksi SuratPeringatan Ill oleh Tergugat pada tanggal 05 Oktober 2011;Halaman 21 dari 40Putusan Nomor : 53/G/2012/ PHI.Mdn28.Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menempuh penyelesaiansecara Bipartit tetapi tidak dapat menyelesaikan masalah, maka Penggugatmengajukan perkaranya ke instansi yang berwenang dalam bidangketenagakerjaan yang dalam hal ini adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten BatuBara menyelesaikan masalah secara Tripartit
209 — 98
membayar kepada Penggugathakhak kompensasi atas Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang dilakukan olehTergugat sebelum berakhirnya jangka waktu yang diperjanjikan dalam PKWTberdasarkan ketentuan Pasal 62 undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan total sebesar Rp. 1.444.866.667, ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata para pihaktelah mengupayakan penyelesaian perkara a quo secara musyawarah pada tingkatBipartit (Bukti P4, P5, P6) dan kemudian dilanjutkan pada tingkat Tripartit
434 — 612
tertanggal 25 Juni 2020, dimana dalam Exit Permit tersebutdinyatakan Kalau Penggugat telah meninggalkan wilayah NKRI padahalsementara Tergugat juga mengetahui kalau Penggugat masih berada diIndonesia,Bahwa selanjutnya pada mediasi pertama dan kedua pada tanggal 31Agustus 2020 dan 08 september 2020 tidak hadir dan pada tanggal 11september 2020 pihak tergugat hadir namun meminta waktu untuk diadakanpertemuan kembali pada tanggal 24 September 2020 dan pihak penggugatmenyetujul,Bahwa pada pertemuan mediasi tripartit
1.YOHAN
2.ANTONIUS HARDIANTO
3.BARTOLOMBUS SUWANDEY
4.BARTOLOMEUS ARIPRIANTO MARTIN
5.FIPIEN ARFIANDIATMIKO
6.HERONIMUS
7.KADAR Bin KOLING
8.NATALIA TERESA
9.PAULA BELA
10.RENDY IRAWAN
11.SAMSUL AHYAR
12.SOPRIANDI
Tergugat:
PT.AGRAJAYA BAKTITAMA
60 — 15
Bahwa permohonan mediasi Para Penggugat kepada Kepala DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang ditanggapi ataumendapat respon yang baik maka tanggal 13 Maret 2018 untukmenempuh upaya Tripartit melalui Mediasi pertama (Il) dengan SuratNo.560 /167/167 / TKTB / 2018 yang mana isi surat tersebut adalahagar para penggugat menghadiri sidang Mediasi, kemudian Medias!
untuk memproses penyelesaian perselisihan hubungan industrialpada Hari Kamis, tanggal 5 April 2018 Pukul 10 : OO WIBA bertempat diDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang Jin.HosCokroaminoto No.35.Ketapang, namun proses perundingan Mediasikedua itu pun juga tetap tidak ada kesepakatan.Bahwa oleh karena berbagai upaya telah di tempuh para Penggugatsebagai mana yang di sebutkan dalam peraturan UndangUndangKetenagakerjaan yaitu upaya penyelesaian melalui perundingan Bipartitdan juga Tripartit
259 — 164
Selanjutnya, Penggugat mengajukan permohonan perundingan tripartit ke SukuDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara.HALHAL YANG PERLU DILURUSKAN PENGGUGAT SELAMA PROSES MEDIAS!9.
2003 yang diperkuat dengan Surat Edaran Menteri TenagaKerja Dan Transmigrasi Nomor : SE13/MEN/SIHK/I/2005 serta KetentuanUU Nomor: 13 Tahun 2003, tentang KETENAGAKERJAAN: Kecuali atasadanya PENGAKUAN YANG SEMPURNA dari PENGGUGAT melaluiKantor Hukum AKHH, yang menyatakan: bahwa sejak awal kerja sampaiawal tahun 2018, tidak ada masalah serius antara PENGGUGAT danTERGUGAT" dan adanya ANJURAN dari MEDIATOR (PEMERINTAH)yaitu Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota AdministrasiJakarta Utara dalam TRIPARTIT
1.ERDI SUSANTO
2.NILA WULANDARI
3.WINDA MELA SARI LUBIS
Tergugat:
PT. HARVARD COCOPRO
161 — 37
169 ayat (1) hurf (c) : Pekerja/buruh dapatmengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembagaHalaman 6 dari 83Putusan Nomor :186/Pdt.SusPHI/2020/PN Mdnpenyelesaian perselisinan hubungan industrial dalam hal pengusahamelakukan perbuatan sebagai berikut : tidak membayar upah tepat padawaktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturutturut atau lebih;Bahwa oleh karena melalui Perundingan Bipartit kepada Tergugat tidakditemuai penyelesaian sehingga penggugat mengajukan Pengaduan(Tripartit
) ke Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kabupaten Asahan untuksebagai Mediator;Bahwa perundingan secara Tripartit telah diadakan, akan tetapi tidak adapenyelesaian, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Asahan MengeluarkanAnjuran No. 1645/IIIDTK/II/2020, tertanggal 25 Februari 2020;Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 1 UndangUndang No. 2 Tahun 2004yang menyatakan dalam hal Anjuran Tertulis ditolak salah satu Pihak makasalan satu dapat melanjutkan Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri
RAHMAN SALEH
Tergugat:
PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Daya Murni
159 — 22
Tjk10.11.12.13.14.15.16.Bahwa pada tanggal 24 Januari Penggugat melalui Kuasa Hukumnyamengirim surat permohonan kepada Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiTulang Bawang Barat untuk dilakukan Tripartit ;Bahwa pada hari kamis tanggal 13 Februari dilakukan Mediasi antaraPenggugat dan Tergugat yang difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Tulang Bawang Barat namun tidak ada titik temukesepakatan mengenai Pesangon Penggugat , maka dari itu Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi melimpahkan Perselisihan
TIANNA SITANGGANG
Tergugat:
1.PT. Maja Agung Latexindo
2.PT. Sumber Berkat Pelita
3.PT. Eka Mitra Utama
4.PT. Devi Fani
5.PT. Mitra Wira Resources
45 — 6
mengajukan 1(satu) orang saksi dalam persidangan sedangkan Tergugat mengajukan buktisurat T.I.Il1 sampai dengan T.I.Il12 dan tidak mengajukan saksi dalamdipersidangan ;Halaman 28 dari 34Putusan Nomor 273/Pdt.SusPHI/2020/PN MdnMenimbang, bahwa terhadap sekalian alat bukti baik yang diajukanPengugat maupun oleh Tergugat, maka alat bukti yang akan dipertimbangkanadalah buktibukti yang mempunyai relevansi dengan perkara a quo;Menimbang, bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugatsudah dilakukan Tripartit
99 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan bahkan Tergugat selalu menghindar dantidak mau memberikan hakhak Penggugat tersebut;Bahwa berhubung penyelesaian secara kekeluargaan tidak dapatmenyelesaikan masalah maka pada tanggal 27 Juli 2016 Penggugatmelimpahkan permasalahan ke instansi yang berwenang yakni Dinas Sosialdan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Medan untuk menyelesaikan secaraTripartid ( vide Pasal 8 Undang Undang Nomor 2/2004) ;Bahwa dikarenakan juga penyelesaian secara tripartit
60 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dan hal tersebutbukanlah bipartit lagi tetapi sudah dikategorikan Tripartit.Bagaimana Tripartit bisa terjadi kalau Bipartit saja belumdilalui ?
288 — 234 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 619 K/Pdt.SusPHI/201611.12.Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit, Penggugatmencatatkan perselisihan PHK karena dikualifikasikan mengundurkan diritersebut ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor(Dinsosnakertrans) melalui Surat Pencatatan Perselisihan HubunganIndustrial Nomor 497/LGL/PLF/IX/2015 tanggal 28 September 2015 (buktiP19).Setelah dicatatkan, Dinsosnakertrans telah melakukan pemanggilan untukdilakukannya perundingan tripartit sebanyak
perundingan bipartit sebelum mediasisebagaimana diatur dalam UUPPHI dan Peraturan Menteri TenagaKerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.31/MEN/XII/2008 tentang Pedoman Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit (Permen) namuntidak dihadiri oleh Para Tergugat.2) Penggugat akan tetap bersedia melakukan perundingan secara bipartitdengan Para Tergugat untuk menyelesaikan perselisihan PHK, di luarskema Permen.Penggugat telah menempuh jalur perundingan bipartit dan tripartit
telah memenuhi Ketentuan Pasal 3 ayat (8) dan Pasal 4 ayat(1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial;Menimbang,bahwa Kemudian pada Tanggal 13 Juli 2015 Penggugatmembuat surat pada Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam FederasiSerikat Pekerja Metal Indonesia PT Lintec Indonesia yang menyatakanmeskipun perselisihan kenaikan upah tahun 2015 telah dicatatkan danPenggugat Tetap bersedia melakukan proses perundingan Bipartit sambilmenjalankan proses tripartit