Ditemukan 2248 data
132 — 43
No : 2973 K/PDT/1992 tanggal 24 Oktober 1994,serta memperhatikan letak tanah objek sengketa baik itu perihal luas dan batas objeksengketa dalam surat gugatan A quo maka menurut hemat Majelis Hakim gugatanpara Penggugat tidaklahn masuk dalam ketentuan sebagaiaman dimaksud dalampemeriksaan atau pengajuan gugatan berulang (ne bis in idem), maka dengandemikian terhadap eksepsi para Tergugat mengenai hal ini haruslah ditolak;Menimbang, bahwa untuk selanjutnya para Tergugat dalam eksepsinya telahmenyatakan
MUHAMMAD UMAR,DKK
Tergugat:
PT. PERUSAHAAN PERKEBUNAN LONDON SUMATRA INDONESIA.TBK
252 — 93
Plg.Tergugat kepada Para penggugat adalah berdasarkan perhitungan besaranupah harian yang ditetapkan Tergugat di kali (x) dengan kehadiran atau harikerya Para Penggugat, yang berdasarkan data yang dimiliki oleh Tergugatadalah sebagaiaman uraian sebagaimana dimaksud dalam dalil jawaban padaangka 2 diatas.
888 — 750
Bahwa Perbuatan Melawan Hukum Yang Didalilkan PENGGUGATTidak Mempunyai Dasar Hukum, Maka Tuntutan Ganti Rugi YangDiDalilkan PENGGUGAT, Juga Tidak Mempunyai Landasan DasarHukum.26.126.226.326.4Bahwa TERGUGAT, dengan tegas menolak dalil gugatanPENGGUGAT, sebagaimana dimaksud dalam posita angka 5yang intinya menyatakan bahwa TERGUGAT, telah melakukanPerobuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerusakanlingkungan sehingga TERGUGAT, harus membayar ganti rugi.Bahwa sebagaiaman telah TERGUGAT, uraikan di
39 — 8
sedangkan terdakwa berboncengan dengan FIRMAN menggunakan sepedamotor jenis Yamaha Mio sedangkan INDRA menggunakan sepeda motor Yamaha VegaZR sendirian kemudian terdakwa bersama dengan FIRMAN EFENDI, AWHA, DEDEKdan INDRA, pergi meninggalkan saksi korban ;Akibat Perbuatan terdakwa bersma dengan temannya saksi korban mengalami keilangan1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki D Tracker Nomor Polisi BM 4293 AD yangditaksir harganya Rp.27.000.000,(dua puluh tujuh juta rupiah)Akibat perbuatan terdakwa sebagaiaman
111 — 15
Madia Tija/ yangdikuasai Hartae.Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Makmur Tahir.Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat XX sebagaiaman tersebutdiatas adalah tanah yang dibeli dari Tergugat II pada tanggal 26 Oktober2005.La sama alias Samad Alias Mulyadi (Tergugat XXI), menguasai tanahdarat/tanah kebun, seluas kurang lebih luasnya 2,5 are, yang terletak diJalan Penghancur Batu/Jalan Polwil, Kelurahan Galung Maloang,Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, dengan batasbatas sebagi berikut:Sebelah Utara
Sigit Suroso
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda
Intervensi:
1.Titi Suliani / Tan Kie ie
2.SRI HARTATI
229 — 251
kurang pihak, adapun penjelasannya adalah sebagaiberikut :a.Bahwa pada gugatannya dalam romawi Ill poin 6, poin 7 dan poin8 halaman 9 dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 28Desember 2020 pada dasarnya mendalilkan tentang dua haldalam romawi Ill yakni tentang Tergugat dapat dikualifikasikansebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara Pasal 1 butir 8Undangundang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentanHalaman 33 dari 11 b.DPutusan Nomor : 50/G/2020/ : VENngan....Peradilan Tata Usaha Negara sebagaiaman
156 — 49
Bahwa Para Terbanding adalah pemilik sah atas obyek sengketadengan bukti kepemilikan sebagaiaman tertera dalam bukti Surat P1 s/d P22 dan keterangan para saksisaksi;. Bahwa tidak benar Para Pembanding sebagai pemilik obyeksengketa, yang benar Pembanding menempati obyek sengeketahanya sebagai penggaraf atas obyek sengekata.
Yualita Widyadhari, SH.
Tergugat:
1.Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
2.Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
654 — 513
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktumengeluarkan keputusan sebagaiaman dimaksud dalam ayat(1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain darimaksud diberikannya wewenang tersebur;c.
ROBERT IWAN KANDUN,SE., SH
Terdakwa:
1.HAERUDDIN Alias DIN Bin HASAN.
2.ABDULLAH Alias ULLAH Bin ALI Alm
65 — 7
yangmenyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi,MajelisHakim akan mempertimbangkan pembelaan ini sesuai dengan fakta yangterungkap di persidangan dan sesuai dengan sifat perobuatan yang telahdilakukan oleh Para Terdakwa mengingat semakin memprihatinkannyafenomena kejahatan Narkotika saat ini yang dapat menghancurkan generasimuda bangsa, perbuatan Para Terdakwa sangatlah bertentangan denganprogram Pemerintan dalam upaya pemberantasan peredaran gelap danpenyalahgunaan Narkotika sebagaiaman
197 — 123
dan angka 10 adalah posita gugatan aquo yang tidakjelas, tidak terang benderang bahkan tidak memiliki hubungan yang kuatantara satu dengan yang lainnya.Bahwa para Penggugat aquo telah melakukan tindakanmengeneralisasikan ahli waris yang seolaholah terhisab dalam diri paraPenggugat aquo sebagaimana terurai dalam jawaban angka 1 sampaidengan angka 7, dan gugatan para Penggugat aquo tidak jelassebagaimana terurai dalam jawaban angka 8, angka 9, serta antara positadan petitum gugatan tidak relevan, sebagaiaman
ROBERT IWAN KANDUN,SE., SH
Terdakwa:
ARIFUDDIN Alias FUDIN Bin ALIR Alm
64 — 5
tertulis terdakwa yangmenyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi,MajelisHakim akan mempertimbangkan pembelaan ini sesuai dengan fakta yangterungkap di persidangan dan sesuai dengan sifat perbuatan yang telahdilakukan oleh terdakwa mengingat semakin memprihatinkannya fenomenakejahatan Narkotika saat ini yang dapat menghancurkan generasi mudabangsa, perbuatan Terdakwa sangatlah bertentangan dengan programPemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran gelap danpenyalahgunaan Narkotika sebagaiaman
91 — 6
Pelebaran Jalan, dengan besarnya Nilai Santunan Ganti Kerugian Tanah sebesar Rp. 63.400.000, (Enam puluh tiga jutaempatratus ribu rupiah), maka secara hukum TERGUGAT Il wajib menyerahkan uang tersebut kepada PENGGUGAT dan tidak ada dasarhukum untuk menundanya karena PENGGUGAT mempunyai buktiautentik sedangkan TERGUGAT hanya berdasarkan Surat Pernyataantanggal 5 September 2015 yang kebenarannya masih diragukan.10.Bahwa TERGUGAT Il menurut hemat PENGGUGAT, Daftar PenerimaGantiRugi Pelebaran Jalan, sebagaiaman
67 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo tahun 2007telah dijumpai penyimpangan sebagai berikut:a Tim pembebasan tanah yang dibentuk sesuai SK General Manager PT.PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali danNusa Tenggara nomor 010.k/GM PI KITRING JBN/2007 telahmelaksanakan tugas melampaui kewenangan yaitu melakukanpembebasan tanah diatas 1 ha (2,8 ha) yang seharusnya melakukanpembebasan tanah hanya sampai dengan HaProses pengadaan tanah tidak menggunakan panitia pengadaan tanahKabupaten sebagaiaman
424 — 206
yangberkekuatan hukum tetap yang menyatakan adanya surat palsu terhadap perjanjianpinjaman kepada pemegang saham PT Gunung Garuda no. 027/grdshl/xi/2016tertanggal 6 september 2016 dan perjanjian pinjaman kepada pemegang saham PTGunung Garuda No. 333/GRDSHL/X1/2016 tertanggal 28 november 2016 (dalamhal terdapat pengenaan bunga) sebagaimana terdapat dalam bukti PT/PR1 danPT/PR3 dengan bunga pinjaman sebesar 9.25% per tahun ;Menimbang bahwa dengan demikian oleh karena dari bukti bukti yang telahdipertimbangkan sebagaiaman
114 — 79
Urip Sumoharjo No.611 depan spbu Samarinda tanggal Dec 10, 2015pandan sari jaya ~ sangatta) tersebut tidak berhubungan langsung denganobjek yang dipersengketakan antara Penggugat/Tergugat Intervensi I danTergugat/Tergguat Intervensi II sebagaiaman didalilkan pada posita angka 5(lima) sehingga keseluruhan alat bukti tersebut dikesampingkan;Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang surat yang bertanda T2/T122 (fotokopi Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah Reg.
73 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
alasanalasan dandasardasar putusan itu juga harus memuat pula pasalpasal tertentudari peraturanperaturan yang bersangkutan atau sumber hukum yangtak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;Bahwa terhadap pertimbangan putusan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam putusannyaNomor 33/Pdt.SusPHI/2016/PN Pbr tanggal 18 Agustus 2016mengenai pekerjaan yang sifatnya perjanjian kerja waktu tidak tertentu(PKWTT) adalah pertimbangan yang keliru dan tidak sesuai denganfakta hukum sebagaiaman
Terbanding/Terdakwa I : Hadi Sutrisno
Terbanding/Terdakwa II : Jumari
Terbanding/Terdakwa III : Muhammad Naim Fahmi
368 — 197
Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak cermat, dalammempertimbangkan penjatuhan pidana berdasarkan pasal 12 Huruf aUndang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaiaman trelah diubah dengan undang UndangRI Nomor 20 Tahun 2001, tentang pidana minimum;2.
Menyatakan Terdakwa Hadi Sutrisno terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi,memenuhi unsurunsur pasal 5 ayat ( 2 ) UndangUndang RIRI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaiaman trelah diubah dengan undangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001;4.
GREAFIK LOSERTE, TK, SH, MH
Terdakwa:
IR. SANNY PATANGGU
92 — 33
Nirwana Salam, SE, MM (anggota) sebagai Kelompok Kerja (Pokja) III UnitLayanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Kota PalopoTahun Anggaran 2016Bahwa susunan keanggotaan Pokja III ULP Kota Palopo sebagaiaman tersebutdiatas, mengalami perubahan susunan keanggotaan pada Tanggal 29 September2016 melalui Surat Keputusan Walikota Palopo yaitu Surat Keputusan Nomor :305/IX/2016 tanggal 29 September 2016 melakukan perubahan strukturkeanggotaan dimana Ketua Tim Pokja III berubah dari Sdr.
Syamsir, SKM (anggota) dan ;Nirwana Salam, SE, MM (anggota)sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Ill Unit Layanan Pengadaan (ULP)Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Kota Palopo Tahun Anggaran 2016Bahwa susunan keanggotaan Pokja III ULP Kota Palopo sebagaiaman tersebutdiatas, mengalami perubahan susunan keanggotaan pada Tanggal 29 September2016 melalui Surat Keputusan Walikota Palopo yaitu Surat Keputusan Nomor :305/IX/2016 tanggal 29 September 2016 melakukan perubahan strukturkeanggotaan dimana Ketua Tim Pokja
Terbanding/Terdakwa I : Hadi Sutrisno
Terbanding/Terdakwa II : Jumari
Terbanding/Terdakwa III : Muhammad Naim Fahmi
428 — 250
Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak cermat, dalammempertimbangkan penjatuhan pidana berdasarkan pasal 12 Huruf aUndang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaiaman trelah diubah dengan undang UndangRI Nomor 20 Tahun 2001, tentang pidana minimum;2.
Menyatakan Terdakwa Hadi Sutrisno terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi,memenuhi unsurunsur pasal 5 ayat ( 2 ) UndangUndang RIRI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaiaman trelah diubah dengan undangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001;4.
1.Julia Rachman, S.H
2.Heri Ikbal, S.H
Terdakwa:
1.Fitra Ali Bin Ali Nur
2.Radimansyah Bin Alm. Wahab
3.RASWAN Bin Alm RAZALI
4.YOYOK SUHADI Bin Alm TAFARIN
5.ALI ADIN Bin JASIAH
152 — 31
perairan konservasi, makasudah sepatutnya juga agar terhadap barang bukti tersebut di kembalikankepada Pemerintah Desa Air Pinang melalui Saksi Asmanja selaku kepalaDesanya.Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (Satu) buah jangkarbesi berikut talinya serta 1 (Satu) buah pendayung perahu bahan kayu warnaukuran 148cm, yang mana barang bukti tersebut dalam perkara ini dipergunakan oleh Terdakwa Fitra Ali dan Terdakwa Radimansyah adalah alatyang bisa menyebabkan orang lain mengalami lukaluka sebagaiaman