Ditemukan 2275 data
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
331 — 201
Bila demikian halnya, maka semua hasil yangditambang di area tersebut seharusnya merupakan milik Negara.223 Bahwa Oleh karena, penambangan diareal tersebut merupakan perbuatan illegal, maka semua hasil yang ditambangdi area tersebut seharusnya merupakan milik negara, beban yang dikeluarkanuntuk menghasilkan Barang milik negara tersebut tidak dapat dibebankan atautidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang dari nilai barang yangseharusnya menjadi milik negara tersebut.224 Bahwa Pajak, Royalti dan
ToshidaIndonesia untuk kewajiban tahun 2009 adalah sebesar Rp1.539.959.763,00,sehingga terjadi kelebihan bayar sebesar Rp848.582.802,00.Bahwa Berdasarkan rincian perhitungan PNBPPKH terutang yang terlampirdalam Surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan NomorS.569/PKTL/REN/PLA.O/7/2020 tanggal 27 Juli 2020, atas kelebihanpembayaran tersebut tidak diperhitungkan sebagai pengurang pada kewajibanPNBPPKH PT.
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
312 — 266
Bila demikian halnya, maka semua hasil yangditambang di area tersebut seharusnya merupakan milik Negara.223 Bahwa Oleh karena, penambangan diareal tersebut merupakan perbuatan illegal, maka semua hasil yang ditambangdi area tersebut seharusnya merupakan milik negara, beban yang dikeluarkanuntuk menghasilkan Barang milik negara tersebut tidak dapat dibebankan atautidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang dari nilai barang yangseharusnya menjadi milik negara tersebut.224 Bahwa Pajak, Royalti dan
ToshidaIndonesia untuk kewajiban tahun 2009 adalah sebesar Rp1.539.959.763,00,sehingga terjadi kelebihan bayar sebesar Rp848.582.802,00.Bahwa Berdasarkan rincian perhitungan PNBPPKH terutang yang terlampirdalam Surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan NomorS.569/PKTL/REN/PLA.O/7/2020 tanggal 27 Juli 2020, atas kelebihanpembayaran tersebut tidak diperhitungkan sebagai pengurang pada kewajibanPNBPPKH PT.
SUBANDI, SH.
Terdakwa:
HERU PURNAMA AJI Bin SUGIYO SLAMET
176 — 35
Pihakpihak Wajib Pajak yang menggunakan Faktur Pajak tidaberdasarkan transaksi yang sebenarnya melaporkan Faktur Pajak yang dibedalam SPT Masa PPNnya sebagai Pajak Masukan sehingga dapat menjacunsur pengurang Pajak Pertambahan Nilai pada masa pajak terkait; kKemudiang.
1.GALUH BASTORO AJI,SH.,MH.
2.RONY KURNIAWAN, SH
Terdakwa:
SULYADI W Bin WAHAB
99 — 22
65.243.292, (enam puluhlima juta dua ratus empat puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah)dan Terdakwa telah menitipkan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana bukti penitipan terlampirdalam surat tuntutan, namun keberadaan uang titipan pengganti kerugiannegara tersebut tidak menghapus dipidananya Terdakwa sesuai ketentuanPasal 4 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi dan akan diperhitungkan sebagai pengurang
64 — 11
milyar tiga ratus empatpuluh tiga juta tiga ribu seratus lima puluh dua rupiahdelapan puluh tujuh sen) dengan perincian sebagaiberikut :Nilai pencairan sesuai SP2D Rp14. 764.080.741,00Nilai penyerahan uang kepada Rp.5.728.851 .958,13Para PPK untuk melaksanakanPekerjaan swakelola/rehabilitasi/Pemeliharaan dan pembelian hotmixPenyertoran pajak ke kas Negara Rp.692.225.630,00 +Nilai penyerahan uang kepadaPara PPK untuk melaksanakanPekerjaan swakelola rehabilitasi/Pemeliharaan dan pembelian HotmixJumlah Pengurang
124 — 34
tidak ada masalah tentu akan dibagikan kepadaseluruh anggota dewan ; Bahwa BPKP saat itu) tidak memeriksa asuransi Jiwa bagianggota DPRD yang nilainya masing masing sebesarRp.27.000.000, ; Bahwa untuk auransi Bumi Putera Nomor Polis 36930 nilaipreminya sebesar Rp.502.000.000, per tahun dari tahun20022004, premi untuk tahun 2004 dibatalkan dan disetorke kas daerah, sehingga yang dibayarkan ke perusahaanasuransi sebesar Rp.1.004.000.000, ; Bahwa pengembalian ke kas daerah bagi BPKP dinilaisebagai pengurang
EKO PURWANTONO, SH
Terdakwa:
H. SARIANSYAH, S.Sos Bin SAPAWI AHMAD
140 — 23
Paser (yang akan diperhitungkan sebagai pengurang Uang Pengganti).
- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);
Paser (yang akan diperhitungkan sebagai pengurang Uang Pengganti);Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu kKeadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Terdakwa tidak peka terhadap program pemerintah dalam halPemberantasan Korupsi yang sedang giatgiatnya dilaksanakan; Perbuatan Terdakwa menghambat program pembangunan yangsedang dilaksanakan oleh Pemerintah;Halaman 405 dari 427 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK
Paser (yang akandiperhitungkan sebagai pengurang Uang Pengganti).7. MembeBankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, padahari Kamis, tanggal 17 Januari 2019, oleh PARMATONI,S.H. selaku HakimKetua, DEKY VELIX WAGIJU,S.H.,M.H. dan Hakim Ad Hoc ARWINKUSMANTA,S.H.
119 — 34
Sean Hulbert Jaya tidak memasukkan potonganharga sebagai unsur pengurang harga. Di sisi lain Panitia Lelang tidakmemperoleh informasi adanya diskon 43% yang diberikan CV. Pudak kepadaperusahaanperusahaan peserta lelang yang mendapat dukungan dari CV.Pudak. Akibatnya HPS yang ditetapkan panitia masih ketinggian. Demikian jugadengan harga yang ditawarkan perusahaan peserta lelang yang didukung olehCV. Pudak.Menimbang, karena PT. Alfindo Nuratama Perkasa dan PT.
640 — 1457
Oleh pembeli faktur pajak tersebutakan dikreditkan sebagai pengurang pembayaran pajak. Bahwa pada saat faktur pajak diterbitkan tidak berdasarkantransaksi yang sebenarnya, maka dapat dikatakan sebenarnyaHal.102 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN. Jkt.
BAYU NOVRIAN DINATA, SH.MH
Terdakwa:
1.HENDRY WINARNO bin SUPARNO .
2.DIDIEK KRISDIANTO, SE bin MISWAN
120 — 60
Bank Negara Indonesia (Persero) Sentra Kredit Kecil Madiun dan diperhitungkan sebagai pengurang kerugian keuangan Negara.
131. 1 (satu) unit CPU computer.
132. 1 (satu) unit laptop warna hitam merk Acer beserta kabel cas nya.
Barang bukti nomor urut 131 s/d nomor urut 132 seluruhnya dirampas untuk Negara
7. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
HOPPLEN SINAGA, SH.,M.Hum
Terdakwa:
BAZARO NDRAHA, S.Pd, SD ALIAS AMA NITA
87 — 26
Menimbang, bahwa selama proses persidangan terungkap fakta bahwaKolmes Martinus Laoli, S.Pd, ada menyetorkan pajak ke kas daerah sebesarRp. 16.000.000, (enam belas juta rupiah), dan setelah Majelis Hakimmemeriksa dan mendengarkan keterangan saksi : Dwi Hartati Nazara, SST.Pa,yang pada pokoknya menerangkan : untuk kegiatan yang dilaksanakan secaraswakelola tidak dikenakan pemotongan pajak, oleh karenanya pembayaranpajak yang telah disetorkan Kolmes Martinus Laoli patut dan layak sebagaiindikcator pengurang
61 — 21
Untuk Pajak, tidak ditemukan bukti Halaman 220 dari 235 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2017/PN Pik pembayaran atau dokumen terkait pembelianpupuk organik padat granul, yang dapatdijadikan faktor pengurang kerugian negara; Rp. 3. Uang yang diterima 16 Kelompok Tani Rp. 82.500.000,Digunakan pribadi oleh Heri Widodo Rp. 93.500.000,Pengembalian uang oleh Sentot Lamidi yang Rp. 130.000.000,dijadikan barang bukti.6. Pengembalian uang oleh Heri Widodo yangdijadikan barang bukti Rp. 20.000.000,7.
108 — 68
danbelum terkirim, bukti perjanjian kerja sama dengan produsen/perusahaan supplier ;AO hanya percaya begitu saja terhadap laporan keuanganyang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik.4) Laporan Keuangan :Informasi yang dicantumkan dalam spreadsheet (lampiranMAK No.B.IV204/KCK/PMK/02/2009 tanggal 16 Februari2009) tidak sesuai dengan data.5) Perhitungan Kebutuhan Kredit :Perhitungan kebutuhan kredit baik pinjaman baru maupunsupplesi yang dibuat oleh analis tidak memperhitungkansaldo Kas/Bank sebagai faktor pengurang
1.VERONICA DWI LESTARI UTAMININGSIH. S.H
1.Martin Eko Priyanto,S.H.,M.H
2.ARIE KUSUMAWATI, S.H.
Terdakwa:
SUPARMAN
69 — 43
(BB A.35)
56. 1 (satu) buku Asli BPKB N-08439219 Isuzu AB 8032 HC (BB A.36);
Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengurang pembayaran denda;
1. 12 (dua belas) set Asli tindasan Nota Penjulan tahun 2017. ( BB A.1 )
2. 12 (dua belas) set Asli SPT PPh Psal 21 Jan Des tahun 2017 (BB A.2)
3. 12 (dua belas) set Asli bukti setoran PPh Pasal 25 Jan Des tahun 2017
(
ANTO DONARIUS HOLYMAN, SH
Terdakwa:
SALAMUN, SE.,MBA.,Ph.D Bin JARWO SUMARNO
644 — 91
Menetapkan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp Rp.7.706.080.000, ( tujuh miliar tujuh ratus enam juta delapan puluh ribu rupiah ) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam jangka 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka uang titipan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan barang bukti Nomor 17b, 17c, 17d, 28, 29, 30, 37, 38, 40 diperhitungkan sebagai pengurang uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa
DEFYARDIANTI, Sarjana Hukum dengan luas 158 M2 (seratus lima puluh delapan meter persegi);
Dirampas untuk negara sebagai pengurang uang pengganti yang dibebankan kepadaTerdakwa SALAMUN , SE. MBA,.
Luas bangunan 295 m2 sesuai dengan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan pada tanggal 11 Pebruari 2014, Nomor 00006508/PPJB/PAP-GW/II/2014
Dirampas untuk negara sebagai pengurang uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa SALAMUN , SE. MBA,.
Haryono Kav. 20 Cawang, Kramatjati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13630
- Uang Tunai sejumlah Rp. 400.286.325,- (Empat Ratus Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah)
Dirampas untuk negara sebagai pengurang uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa SALAMUN , SE. MBA,.
MED binYOSOWIHARJO;-------------------
40. Uang tunai sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)
Dirampas untuk negara sebagai pengurang uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa SALAMUN , SE. MBA,.
97 — 30
Pakar Nusa Buana/Isteri Junaidi, temuannya adalahpenambahan plafond dilakukan setelah 2 (dua) minggu kredit berjalan atasperintah pemimpin cabang tanggal 20 Mei 2010 untuk proses kelancaranpekerjaan sambil menunggu waktu pembayaran DP Proyek, komitmen secaralisan dana DP tersebut nantinya akan menjadi pengurang plafond kredit ;Adita Fadli, CV. Syarkah, temuannya adalah usaha yang dijalankan masihbersifat perencanaan, pemberian kredit ini dijamin oleh sdr.
1.GALUH BASTORO AJI,SH.,MH.
2.RONY KURNIAWAN, SH
Terdakwa:
ZULKANI Bin HAMZAH
112 — 29
kepada Terdakwa ZULKANI BinHAMZAH (Alm) sebesar Rp. 90.000.000, (Sembilan puluh juta rupiah) danTerdakwa telah menitipbkan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp.90.000.000, (Sembilan puluh juta rupiah) sebagaimana bukti penitipan terlampirdalam surat tuntutan, namun keberadaan uang titipan pengganti kerugiannegara tersebut tidak menghapus dipidananya Terdakwa sesuai ketentuanPasal 4 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi dan akan diperhitungkan sebagai pengurang
117 — 28
PPN dan PPh), dimana uang muka inidiperhitungkan/ sebagai factor pengurang dalam pencairan per terminpekerjaan. Selanjutnya pada tanggal 19 September 2012 denganprogress pekerjaan 25% kami menerima pembayaran Termin sebesar Rp.5.902.304.650, setelah dikurangi/ dipotong angsuranuang muka sebesar Rp.1.180.460.930,, maka dana Termin yangkami terima sebesar Rp.4.721.843.720, (incl.
EVA YUSTISIANA, SH
Terdakwa:
AGUS FEISAL HIDAYAT
317 — 394
ribu rupiah) masihada tersimpan di rekening tersita oleh KPK atas nama Anastasya Imerton Kongres( dimana menurut hemat majelis terhadap uang sisa tersebut yang telah dilakukanpenyitaan terhadapnya dapat dirampas untuk Negara berdasarkan putusan hakimkarena merupakan uang tersebut merupakan alat melakukan kejahatan) , danSebagian uang tersebut yakni sejumlah Rp205.703.000,00 (dua ratus lima juta tujuhratus tiga ribu rupiah) telah disita dan dijadikan barang bukti, sehingga diperhitungkansebagai pengurang
69 — 11
yang merupakan pemenang Tender dan yang harusmelaksanakan kegiatan, semua kegiatan dimaksud dilaksankan olehsystem yang sudah benar dan dikatahui oleh PA, KPA, PPTK, Bendahara;> Commissioning atau pengujian operasional tidak dilakukan di lokasikegiatan oleh rekanan disaksikan oleh pihak PPK atau tim teknis/PPTK.Bahwa Tidak wajio untuk melakukan pemeriksaan terhadap subjek terkaitapabila hasil audit telah didukung buktibukti atau dokumen terkait, dan BAPyang telah dilakukan Penyidik.Bahwa Faktor pengurang