Ditemukan 216 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pasal pesan pesat pusal pusat paesal pesah pesak petal pesam pegal pedal
Pengadilan PN SUNGAI PENUH Perdata
Register : 12-12-2018 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 21-11-2019
Putusan PN SUNGAI PENUH Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Spn
Tanggal 11 Juli 2019 — Penggugat:
1.ERMIDA Binti H ZAKARIA
2.ZURAIDA Binti H ZAKARIA
3.SRI WAHYUNI Binti H ZAKARIA
Tergugat:
1.HJ PAUZIAH Binti H MUSTAFA
2.H. SUKIRMAN Alias BUYUNG
72 — 16
  • JAMIL (Alm) maka berdasarkan haltersebut hubungan hukum Para Penggugat dengan Tergugat 1 masihlahdapat diselesaikan dengan cara Pembayaran hutang sebagaimanaketentuan Pesal 1381 KUHPerdata ;6. Jawaban angka 5Bahwa benar untuk kepentingan tersebut Hj.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 31-08-2008 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 140 K/TUN/2008
Tanggal 31 Agustus 2008 — PT. BANGUN MAYA INDAH, ;vs. KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
68 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 140 K/TUN/2008Objek Gugatan bukan merupakan keputusan Tata UsahaNegara yang bersifat individualBahwa objek Gugatan aquo Surat Perintah Penyitaan Nomor : SPS31/PUPNC.10.01/2006 tanggal 6 Maret 2006 bukan merupakankeputusan Tata Usaha Negara yang bersifat individual, karenaSurat Perintah Penyitaan Nomor : SPS.31/PUPNC.10.01/2006 tidakditujukan secara rinci (alamat) pihak yang dituju, sehingga objeksengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negarasebagaimana dimaksud dalam Pesal 1 angka 3 UndangundangNomor
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 21-05-2019 — Putus : 23-09-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 22/G/2019/PTUN.BNA
Tanggal 23 September 2019 — Penggugat:
HJ NURSIAH AR
Tergugat:
KEUCHIK GAMPONG BARO
128 — 31
  • Bahwa objek sengketa merupakankeputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat TataUsaha Negara (Tergugat) yaitu. surat keterangan pembatalanpengukuran tanah;3: Bahwa objek sengketa telah memenuhisebagaimana yang diatur dalam pesal 1 angka 9 Undang UndangNomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;4.
Pengadilan PA KENDAL Perdata Agama
Register : 21-12-2017 — Putus : 14-08-2018 — Upload : 16-04-2019
Putusan PA KENDAL Nomor 2802/Pdt.G/2017/PA.Kdl
Tanggal 14 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
255 — 58
  • Bahwa dengan demikian sesuai ketentuan Pesal 50 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006tentang Perubahan ates UU No. 7 tahun 1980 tentang Peradlan Agama Kendal tidakberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama.. Eksepsi Gugatan Telah Kadaluwarsa (varjaard)1. Bahwa para Penggugat kehilangan haknya untuk menuntut hak atas tanah sawah objek sengketasetelah membiarkan, mendiamkan objek sengketa dalam penguasaan orang lain (Tergugatdan Turut Tergugat !) selama 47 tahun..
Pengadilan PN PRABUMULIH Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Register : 31-03-2015 — Putus : 10-02-2016 — Upload : 17-03-2016
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 5/Pdt.G/2015/PN.Pbm
Tanggal 10 Februari 2016 — Penggugat : IR ABDUL MUTHOLIB Tergugat : PT. OTO MULTI ARTHA Tergugat II : OTORITAS JASA KEUANGAN DI JAKARTA Turut Tergugat : KEMENTERRIAN HUKUM dan HAM RI c/q KANWIL HUKUM dan HAM SUMATERA SELATAN DI PALEMBAN
152 — 48
  • .37.Bahwa. sudah dijelaskan dalam gugatan mengenai konsumen, pelakuusaha klausula baku yang dalam pasal 1 UndangUndang N.o. 8 Tahun1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah Leks Spesialis jadi untukPenggugat tetap mengacau pada UndangUndang No. 8 Tahun 1999Tentang Perlindungan Konsumen;38.Bahwa TURUT TERGUGAT dalam hal ini kapasitasnya untukmenjalankan apa yang di amanatkan oleh Undangundang RepublikIndonesia No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan padapasal 28, pasal 29 dan pasal 30 dan pesal
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 07-02-2020 — Putus : 06-03-2020 — Upload : 06-03-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 1/P/FP/2020/PTUN.BDG
Tanggal 6 Maret 2020 — Tn. JO KONG HOEI vs KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN BANDUNG
163 — 134
  • Sesuai dengan amanat pesal 3 ayat (3) huruf b PeraturanMahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang PedomanBeracara Untuk Memperoleh Putusan Atas PenerimaanPermohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau TindakanBadan Atau Pejabat Pemerintahan, menyebutkan bahwaPermohonan terhadap permasalahan hukum yang sudah pernahdiajukan gugatan tidak termasuk sebagai objek Permohonan yangdapat diajukan ke pengadilan, bahwa berdasarkan registerperkara Nomor: 8/G/2020/PTUN.BDG Pemohon pernahmengajukan gugatan terhadap
Pengadilan PA SAWAHLUNTO Perdata Agama
Register : 02-06-2017 — Putus : 20-11-2017 — Upload : 02-05-2019
Putusan PA SAWAHLUNTO Nomor 0141/Pdt.G/2017/PA.SWL
Tanggal 20 Nopember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
113 — 43
  • Bahwa, orangtua yang mengasuh anak mempunyai perilaku yang baik dantidak terlibat pada tindakan asusila dan pelanggaran hukum lainnya yangbisa mengganggu perkembangan mental anak;4.8 Beban PembuktianMerimbang, bahwa berdasarken ketentuan Pesal 163 HIR/Pasal 283REg, Penggugat wajib membuktikan dalildalil permohonannya yang dibantahSatins Putesan Ninwow U4 tPftG/2017 RN SW Hal 38 oleF Tergugat dan Tergugat pun wajib membuktikan dalil bantahannyasebagaimana telah dilaksanakan di persidangan.Bahwa oleh
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 10-10-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1597/B/PK/PJK/2017
Tanggal 10 Oktober 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT CHARABOT SA,
54 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1597/B/PK/PJK/2017 terhadap Termohon Peninjauan Kembali danbersifat final adalah sebagai berikut: Tahun Nisi Exspor Sate Tat PPh Pesal 15 Fal DPh, Decal 4h FinalPajak Terutangas Rp 34 CTR () 4655 RD AT ER he2005 RP AO T a4 Rp eT Ta a82uN8 Re 1.66" F280) a4 Rp EO SOE TS2007 Rr be Gee TTT 42s 45 Rp 27554) 271aie RP SPOTS SI? a4 Rp 3h EO M2nig Re = Sh 4RG 41 653 (45 Rp 245,539003an) Re 04 00.629) 295 aah Rp 2 O72aN Ro 3 Sat 00S 358 1) a4 RP 16), 136.424a?
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 22-12-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1726 K/Pdt/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — TITI SUARTIANI AGUSTINI VS PT PERDANA GAPURAPRIMA, TBK. DKK
101 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1726 K/Pdt/2015Bahwa berdasarkan Pasal 134 HIR dan Pasal 132 RV maka Tergugatmempunyai hak untuk mengajukan eksepsi kewenangan absolut(absolute competency) cq. yang menyatakan bahwa sengketakewenangan mengadili berdasarkan objek sengketa dalam Gugatan aquo adalah kewenangan mengadili dari Pengadilan Agama;Bahwa berdasarkan Pesal 132 RV maka secara ex officio Majelis Hakimmenyatakan tidak berwenang sebagai berikut:Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya makaia meskipun
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 14-09-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1526 B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 September 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT. CHARABOT SA;
50 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • nilai eksporbruto dan bersifat final; Bahwa nilai ekspor bruto adalah semua nilai penggantiatau imbalan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajakluar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagangdi Indonesia dari penyerahan barang kepada orangpribadi atau badan yang berada atau bertempatkedudukan di Indonesia; Bahwa sehingga besarnya PPh Pasal 15 untuk TahunPajak 2004 s.d. 2012 yang dikenakan terhadapTermohon Peninjauan Kembali dan bersifat final adalahsebagai berikut: Tarn Hila Lkspur Broly ber Ah Pesal
Pengadilan PA SUNGAI LIAT Perdata Agama
Register : 26-06-2020 — Putus : 29-09-2020 — Upload : 29-09-2020
Putusan PA SUNGAI LIAT Nomor 0358/Pdt.G/2020/PA.Sglt
Tanggal 29 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
22 — 15
  • Demikian juga dengan bukti PR.4,PR.5, PR.6 dan PR.7;Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi telah menyampaikan buktidalam Rekonpensi berupa TR.1 sampai dengan TR.7;Menimbang, bahwa bukti TR. 1 dan TR.2 berupa print out pesal WAyang isinya tentang persoalan kemelut dalam keluarga baik dengan suami isterimaupun dengan anak. Secara formil, bukti ini hanya dapat dipertimbangkansebagai petunjuk, tidak dapat dijadikan bukti sempurna.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 19-05-2020 — Putus : 02-07-2020 — Upload : 02-07-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 273/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 2 Juli 2020 — Pembanding/Penggugat I : Ny. EDWINA MELINDA Diwakili Oleh : RISTAN BP SIMBOLON, SH
Terbanding/Tergugat I : RUDI TJAHJADI
Terbanding/Tergugat II : TJOK HWA
Terbanding/Tergugat III : TRIJULIANTA H. BUDIPRASETIJO, SH Lawyer ,
Turut Terbanding/Penggugat II : HARRY HANDOKO Diwakili Oleh : RISTAN BP SIMBOLON, SH
97 — 68
  • perseroan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan menyebutkanbahwa "Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan aktapemindahan hak dan dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (1)UndangUndang Perseroan Terbatas tersebut bahwa yangdimaksud dengan "akta" adalah berupa akta yang dibuatdihadapan notarls maupun akta dibawah tangan;Menimbang, bahwa sebagaimana dalam buktlT.LII14, dan T.1.1l16 jual beli saham tersebut dllakukansecara dibawah tangan namun sebagaimana Penjelasandalem Pesal
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 22-06-2006 — Putus : 08-01-2007 — Upload : 21-07-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 952/PDT.G/2006/PN.
Tanggal 8 Januari 2007 — PT. INDO BUILD CO lawan 1.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) 2.Mensekneg Selaku Ketua BDN Pengelola GOR B.Karno 3.JAKSA AGUNG R.I 4.KEPALA KANWIL BPN DK. JKT 5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN (BPN) JAKARTA PUSAT
586 — 638
  • Ketentuan dalam Pesal 36 ayat (2).Bahwa, dalam Surat Keputusan Pemberian Hak Pengelolaan oleh Tergugat kepadaTergugat II tidak ada satu syarat pun yang terpenuhi ;Bahwa, satusatunya syarat yang tercantum dalam Surat Keputusan Tergugat tersebutadalah kalimat dalam Diktum Kedua dengan kalimat Menerima pelepasan tanahtanahHak Guna Bangunan dst..........
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 02-04-2012 — Upload : 17-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 143/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 2 April 2012 —
29 — 4
  • Pacitan tidak pernahmenugaskan petugasnya untuk mengikuti BINLAT Pon PesAL BAROKAH Nganjuk ;Bahwa Dana BLM tidak dapat dipergunakan untukkepentingan Pribadi maupun pembiayaan yayasan yangdimiliki Ketua Kelompok MIFTAHUL HUDA ;SAKSI BAMBANG SUHARTONO : memberikanketerangan sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak adahubungan keluarga mauoun hubungan kerja ;Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Wiyoro Periode 1998sampai dengan 2006, selama menjabat sebagai kepala desaWiyoro di desanya
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-01-2014 — Putus : 22-06-2015 — Upload : 20-07-2016
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 3/PDT.G./2014/PN.JKT.TIM
Tanggal 22 Juni 2015 — 1. ONIH MARYANIH 2. MAWI 3. WINAH 4. NESIH 5. YADI melawan 1. AHLI WARIS BENDON SUBARKAT, yaitu : a. HJ.SOEMINTEN ; b. ANTON YUDHO PRANANTO ; c. MIA AVIANE SAPITRI ; d. IVA ; 2. DRS. MARULAK SIMANGUNSONG 3. DRS. POLYCARPUS SWANTORO 4. RUDY SIAHAN 5. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (BPN RI) Cq KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR 6. BOTON MARYANTO
86 — 39
  • 5743,3 m2;Dengan Penggugat menuntut keseluruhan Lahan SEngketa, maka membuatGugatan Penggugat menjadi kabur dan sudah sepantasnya dinyatakan tidakdapat diterima (niet onvankelijk verklaard);DALAM POKOK PERKARAI1MERUJUK PADA KETENTUAN PASAL 163 HIR DAN PASAL 1865KUHPERDATA, MAKA PARA PENGGUGAT WAJIB MEMBUKTIKANDALILDALILNYADalam melakukan setiap pemeriksaan perkara perdata , maka setiap majelis hakimharus memulainya dengan oenerapan ketentuan hokum mengenai beban pembuktiansebgaimana diatur dalam pesal
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 18-01-2017 — Putus : 29-05-2017 — Upload : 17-07-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg
Tanggal 29 Mei 2017 — SRI YATI, dkk.; Melawan; PT. NATATEX PRIMA;
251 — 36
  • kondisi perusahaan yang saat ini dalam status hukumyang tidak pasti sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Para Penggugat dan dapat dimanfaatkansebagai alasan oleh Tergugat jika terjadi Pemutusan HubunganKerja (PHK) Massal ;Berdasarkan hal tersebut diatas, maka kami memohon kepada KetuaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandunguntuk mengabulkan permohonan kami agar pemeriksaan perkara inidilaksanakan dengan Acara Cepat, sebagaimana diatur dalam Pesal