Ditemukan 2639 data
22 — 3
/karpet bergambar dengan motif bunga warna hijau;satu) lembar lapak/karpet bergambar dengan motif bunga warna merah;satu) buah khok/mangkok penutup warna hitam;(1 (e 2 (dua) buah dadu berbentuk persegi empat yang terdapat gambar;1 ((1 (satu) buah piring beling warna putih;1(satu) buah meja plastik warna hijau;Uang tunai sejumlah Rp16.315.000,00 (enam belas juta tiga ratus lima belas riburupiah);Dikarenakan akan dipergunakan demi pemeriksaan dalam parkara lain maka haruslahdinyatakan dipergunakan
109 — 54
berdasarkan suatu sebab yangpalsu atau yang terfarang, tidaklah mempunyai kekuatan hukum"Demikian juga dalam Yinsprudensi Putusan Mahkamah Agung No.252K/Pdt/2002, yang menyebutkan :jual bell fanah jika tidak diikuli dengan penyerahan fanah dan wangpenjualan dipakai untuk membayar hutang kepada pembeli selisihnya sangatbesar, jumiah tersebut direkayasa dan dinyatakan cacat hukumBahwa, meskipun telah dibuat dan ditandatangani Akta Perjanjian PengikatanJual Beli dan Kuasa untuk menjual atas Rumah Parkara
56 — 30
Bahwaatas amar putusan tersebut ditemukan kekeliruan Majelis Hakimsehingga putusan parkara a quo harus dinyatakan cacat hukum,dengan fakta hukum bahwa yang tercatat dalam diktum 4 adalah namapara ahli wars H. Suudi, sementara dalam diktum ke 8 Majelis Hakimmenetapkan bagian masingmasing ahli waris ahlamhum H. Suudi atasobyek sengketa sebagaimana termuat dalam diktum 4, sehingga amarputusan tersebut tidak jelas apakah harta H.
Pembanding/Penggugat II : SARLOTA J. ND. MARABI DJALLA DRA Diwakili Oleh : Drs Hendriyanus Rudyanto Tonubessi, SH, M. Hum
Terbanding/Tergugat I : SULJUNIWATI ANWAR
Terbanding/Tergugat IV : CHRISTINA NIKEN PRABANDARI
Terbanding/Tergugat II : COSTARICO ORARI MARABI DJALA
Terbanding/Tergugat III : SCANDAVILA MARABI DJALA
74 — 26
Bono);Menimbang, bahwa dari Relaas Pemberitahuan memeriksa berkasperkara (inzage) Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Olm. tanggal 28 Maret 2019 bahwaPengadilan Negeri Oelamasi telah memberi kKesempatan kepada Kuasa Hukumpara Pembanding semula Kuasa Hukum para Penggugat dan kepada KuasaHukum Terbanding semula Kuasa Hukum Tergugat maupun Terbanding IIdan II maupun Turut Terbanding semula Turut Tergugat masingmasing padatanggal 12 Juni 2019 , tanggal 27 Mei 2019 dan tanggal 28 Mei 2019 untukmempelajari berkas parkara
19 — 10
KELUAR.HANYA MENAMBAH PERMASALAHAN YANGTERJADI.TERMOHON TETAP PADA KEINGINAN SEMULA UNTUKTIDAK BERCERAI DARI PEMOHON.TERMOHON TETAP INGIN MEMPERTAHANKAN RUMAHTANGGA TERMOHON DENGAN PEMOHONMEMINTA KEPADA HAKIM YANG MULIA AGAR HAK ASUHANAK TETAP PADA TERMOHON MENGINGAT KEDUA ANAKTERSEBUT MASIH BAWAH UMUR.Demikian jawaban atas sanggahan dari REPLIK PEMOHONtanggal 7 Januari 2015.Berdasarkan uraianuraian diatas, maka = Termohonmengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar agarkiranya parkara
63 — 24
., tanggal 17 Februari 2015 untuk menyelesaikan parkara yang diajukan olehpara pihak melalui upaya Mediasi, namun upaya perdamaian tidak berhasilberdasarkan surat pemberitahuan hasil Mediasi dari Hakim Mediator tersebuttertanggal 24 Maret 2015, maka sidang dilanjutkan dengan membaca surat gugatanPara Penggugat oleh pihak Para Penggugat melalui Kuasa Para Penggugat.Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 9 April 2015 Para Penggugatmelalui Kuasanya mengajukan perbaikan atas Gugatan Para Penggugat
149 — 59
Penerapan Per Se Illegal Dalam Parkara A quo Telah Tepat danBenarH. Tidak Terdapat Kontradiktif Terhadap Kedudukan Hukum TurutTermohon Keberatan Il/dahulu Terlapor XVSebelum Termohon Keberatan menanggapi materimateri keberatan dari ParaPemohon Keberatan, perkenankan kami menyampaikan terlebin dahulu uraiansingkat perkara a quo dan halhal yang berkenaan dengan tata carapemeriksaan keberatan atas Putusan KPPU sebagai berikut:.
PENERAPAN PER SE ILLEGAL DALAM PARKARA A QUO TELAHTEPAT DAN BENAR1. Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas dalil dalil yangdiajukan Para Pemohon Keberatan yang menyatakan TermohonKeberatan Salah Menerapkan perse illegal dalam menjatuhkanputusan sebagaimana yang terdapat di Memori Keberatan ParaPemohon Keberatan halaman 26 sampai dengan 27;2.
16 — 9
A, sebelah Barat Tanah Milik S, ditambahsebidang tanah darat sesuai Letter C no.3 persil no.219 atas nama AA seluas560 M yang terletak di Kabupaten Cirebon sebagaimana terurai pada positano. 2 e dengan batasbatas sebelah Utara Tanah Milik R, sebelah TimurSungai, sebelah Selatan Tanah Milik S, dan sebelah Barat Tanah Milik S A.Menimbang, bahwa berhubung parkara ini berkenaan dengan sengketakewarisan dan hibah, maka sesuai ketentuan Pasal 49 UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan
UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan telah dirubah kembali dengan UndangUndang Nomor 50tahun 2009, maka parkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama untukmengadilinya ;Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat, KuasaTergugat , Tergugat Il, Tergugat III dan Tergugat IV serta Turut Tergugat ,Turut Tergugat II Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, TurutTergugat VI, telah ternyata Tergugat I, Tergugat Il dan Tergugat III melaluiKuasanya telah membenarkan sebagian dan keberatan
103 — 49
Register 37/G/2015/PTUN.BL berkenan memberikan amar Putusan sebagai berikut:A Dalam Eksepsi:Perkara a quo adalah kewengangan atau kompetensi Absolut dari PengadilanNegeri untuk memeriksa dan memutus parkara a quo;Gugatan Penggugat kepada Tergugat adlah salah alamat eroor in persona;Gugatan Penggugat mengandung cacat formal, karena kurang lengkpanyapara pihak atau kurang subjek yang digugat (plurium litis consortium);B Dalam Pokok perkara:Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknyamenyatakan
Terbanding/Penggugat I : SYARIFAH NURBAITI
Terbanding/Penggugat II : NURHAYATI
Terbanding/Penggugat III : SYARIF MUHAMMAD ALKADRIE
Terbanding/Turut Tergugat : PEMERINTAH KELURAHAN ROBAN KECAMATAN SINGKAWANG TENGAH
85 — 27
kepada Majelis Hakimyang memeriksa perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap: 1 (Satu) unit bangunan rumah tempat tinggal beserta tanah milikTERGUGAT/WAN ABDUL SOOD terletak di Jalan Pahlawan Rt. 23/Rw. 07Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;Berdasarkan alasanalasan PARA PENGGUGAT uraikan diatas memohonkepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapatmenetapkan hari sidang dan memanggil PARA PIHAK yang berperkara danmemohon agar dapat memutuskan parkara
A.A. Ngurah Alit Wiraputra, SH.MH
Tergugat:
1.Sutrisno Lukito Disastro
2.Abdul Satar
3.Candra Wijaya
4.PT Bangun Segitiga Emas
5.PT Nusa Mega Penida
Turut Tergugat:
1.Gubernur Provinsi Bali
2.Sekretaris Daerah Provinsi Bali
3.Bappeda Provinsi Bali
86 — 45
Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Wanprestasinamun dalam pengantian ganti rugi hanya pihak Tergugat danTergugat Il yang menganti kerugian, sedangkan dwangsom ( uangpaksa ) yang bertangung jawab adalah pihak Tergugat , Tergugat IIdan Tergugat Ill, terhitung sejak putusan aquo diucapkan hinggapara Tergugat melaksanakan dan sesuai dengan gugatanPenggugat kedudukan Tergugat dalam parkara aquo adalahTergugat , Tergugat Il, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat Vsehingga dengan demikian tidak
666 — 479
adalah dikenal sebagai kategori peristiwa keadaanmemaksa (force Mejeure) dalam kebebasan berkontrak/ perjanjianantara Kreditur/Penggugat dengan Debitur/ Tergugat, Persoalanresiko ditujukan kepada Tergugat harus menjadi pilinan ketika terjadiperistiwa keadaan memaksa (force Mejeure), sebagaimana disebutsebagai penghapusan biaya ansuran dan rugi/beban biaya lainnyauntuk kepentingan Penggugat adalah dampak dari wanprestasi,dimungkinkan untuk dapat terlaksana peristiwa keadaan memaksa(force majeure) parkara
85 — 27
belas ribu rupiah) perbulan, sehingga sisa gaji sebesar Rp.482.701,(empat ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus satu rupiah) kalau Tergugatharus memberikan nafkah kepada anak Tergugat dan Penggugat yangbernama Anak ketiga yang bersama Penggugat, Tergugat hanya sanggupmemberikan sebesar Rp400.000, (Empat ratus ribu rupiah) perbulan;Bahwa berdasarkan dalildalil dan pertimbangan tersebut di atasTergugat memohon kepada yang muliya Majelis Hakim Pengadilan AgamaPandan berkenan memeriksa dan memutus parkara
Darwin Butar Butar, SH
Terdakwa:
Ade Hendra
123 — 28
Bahwa benar Terdakwa sejak awal dalam parkara ini hanyamelakukan perintah dari Saksi1 dimana Terdakwa sejak awaldiberi tugas untuk mengemudikan kendaraan sedangkan yangkenal dengan Sdr. Yudi dan tahu mengenai kesiapan barangyang akan diangkut di Taman Ojek didaerah Lialang sertatujuan pengiriman barang tersebut adalah Saksi1.3.
ROBIANTO
Tergugat:
1.JONI
2.LINA
Turut Tergugat:
Kantor Pertanahan Kota Jambi
63 — 25
Tergugat danTergugat Il pada tanggal 23 Februari 2016 disebabkan PenggugatHalaman 18 dari 78 PUTUSAN Nomor 68/Pdt.G/2020/PN.Jmbmembangun pengembangan pabrik di atas tanah milik Para Tergugat danTergugat II sehingga pada saat itu dilakukan mediasi dan negoisasi tercapalkesepakatan tanah milik Para Tergugat dan Tergugat II yang terlanjurdibangun oleh Penggugat dijual kepada Penggugat seluas 2.455 m2.Pada saat dilakukan mediasi dan negoisasi pada tahun 2016 Penggugatsudah mengetahui tanah obyek sengketa parkara
51 — 29
No.309/PDT.G/2010/PN.JKT.TIM, tanggal 23 April 2015 dapat menjangkau sebagian tanahobyek eksekusi atas nama Pembanding selaku pihak di luar parkara ;Pertimbangan Judex Facti mengenai tidak diterimanya gugatan perlawanan pihakketiga ( Derden Verzet ) yang diajukan Pembanding telah benar dan berdasarkanhukum karena pelaksanaan demi hukum Penetapan Eksekusi No.15/2012 Eks Jo.No.309/PDT.G/2010/PN.JKT.TIM, tanggal 23 April 2015 sudah selesai ;Yurisprudensi yang dijadikan dasar bagi Judex Facti tingkat
NY.PIETERSINA LEONORA PALIAMA
Tergugat:
SULTRA SUYAN LIE
Turut Tergugat:
1.KOPERASI SERBA USAHA SUMBER BERKAT
2.NOTARIS PPAT NY. ROSTIATI NAHUMARURY, SH
3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADIA AMBON
4.ERIEKS PATTIRANE
5.PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI PERSERO
6.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL AMBON
61 — 31
Bahwa Gugatan Penggugat Telah Lampau Waktu (Verjaring), Penggugatdalam Gugatannya yang di daftarkan kePengadilan Negeri Ambon, dibawahRegister perkara nomor. 48/Pdt.g/2017.PN.Amb pada tanggal 20 Februari2017 dengan objek gugatan dalam parkara a quo adalah tanah milikPENGGUGAT dengan SHM Nomor. 602 tahun1987 adalah tidak tepat sama sekali karena TERGUGAT Ill, IV dan V telahmemiliki Sertfikat Hak Milik Nomor 1711, 1721 Tahun 2005 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Ambon dan
1.MUH. YUSUF
2.MUHAMMAD FADLI Bin BADAAMING
3.ZAKIAH Binti BADAAMING
4.NURHIKMA
5.JURAIS Bin BADAAMING
6.AHMAD MAWARDI Bin BADAAMING
7.WAHNIDA Binti BADAAMING
8.DARMAWAN Bin BADAAMING
9.LOTONG
10.SUMAILA
11.ABD. RAHIM R
12.HASMUDI
13.MUH. RAMLI Alias RAMLI
14.ABD. RAHMAN R.
15.YAHYA M
16.HJ. ST. ASIAH
Tergugat:
MUSLIM Bin SAWEDI
165 — 175
(Seratus ribu rupiah )setiap selama keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini;Bahwa adapun kerugian moriil yang ditanggung para penggugat akibatperbuatan dan tindakan Tergugat tersebut adalah harga diri karena malukepada masyarakat rumpun Pamboborang, sebab Tergugat sudahmengumumkan kepada publik bahwa telah memenangkan parkara perdatatersebut, meskipun putusan tersebut belum ingkarach, oleh karena ituTergugat dapat dihukum sebagai Diayyat (Pengganti) membayar sejumlahuang sebesar Rp.100.000.000
99 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pada petitum Penggugat meminta Majelis Hakim menghukum ParaTergugat membayar ganti kerugian dan menyatakan sah dan berharga sitajaminan (consevatoir beslag) atas harta kekayaan Para Tergugat;Bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 181973Nomor 1038 K/Sip/1973 menyatakan "perkara ini merupakan perkarabantahan terhadap eksekusi parkara Nomor 91.a/Pdt/SG/1964, maka yangharus diperiksa hanyalah eksekusinya saja dan bukan materi pokoknya";Bahwa jika melihat Putusan Mahkamah Agung RI tersebut
62 — 13
Kalaulah yangdijadikan sebagai objek gugatan dalam parkara a quo adalah tanah milik12TERGUGAT II dengan Sertipikat Hak Milik Nomor. 97 tahun 1991,TERGUGAT III dengan Sertipikat Hak Milik Nomor. 137 tahun 1993,adalah tidak tepat sama sekali karena sertipikat yang di terbitkan olehBadan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Manggarai telah berjalanlebih kurang 22 (dua puluh dua) tahun terhitung tanggal diterbitkannya.Berdasarkan pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah, menyebutkan