No. 2328 K/Pid.Sus/2015Organisasi Kepala Daerah APBD Kabupaten Donggala TA. 2010, 2011,2012 dan 2013 untuk:1.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur meliputi belanjapemeliharaan rutin/oerkala kendaraan dinas/operasinal dan bahan bakarkendaraan bermotor (KDH);Program Peningkatan Disiplin Aparatur meliputi belanja pengadaanpakaian dinas dan kelengkapannya;Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah meliputibelanja dialog/audensi dengan tokohtokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah meliputibelanja dialog/audensi dengan tokohtokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan, kunjungan kerja/inspeksiKepala Daerah, Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintahdaerah lainnya dan Belanja Rumah Tangga Kepala Daerah khusus untukkegiatan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi denganpemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya telah dialokasikananggaran sebesar Rp1.671.876.000,00,00 dengan

anggaran 2013, didukungdengan anggaran belanja sebagaimana tertuang dalam DPA SubUnitOrganisasi Kepala Daerah APBD Kabupaten Donggala TA. 2010, 2011,2012 dan 2013 untuk:1.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur meliputi belanjapemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasinal dan bahan bakarkendaraan bermotor (KDH);Program Peningkatan Disiplin Aparatur meliputi belanja pengadaanpakaian dinas dan kelengkapannya;Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah meliputibelanja dialog/audensi

menolakgugatan PENGGUGAT atau setidaktidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGATtidak dapat diterima.15.Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT paddahalaman 8 dan 9 angka 18, 19, 20 dan 21 yang pada intinya menyatakan bahwaTERGUGAT telah melakukan wanprestai dengan tetap tidak menandatangani AJBwalaupun PENGGUGAT telah memberikan somasi maupun permohonan audensiadalah tidak benar dengan penjelasan sebagai berikut :a) Upaya persuasive yang dilakukan PENGGUGAT baik melalui suratsomasi maupun audensi

Klip Plastik Indonesia.Tidak Benar dan menyesatkan dalam perundingan tersebut hanya antara paratergugat dan penggugat karena pada saat itu tidak pernah adaHalaman 17 dari 38 halaman Putusan No. 155/PDT/2017/PT.BTN14.15.pertemuan/audensi Para tergugat Il dengan pimpinan HRD PT.

jabatan yangdilakukan oleh Kuwu Balerante ( Fotocopy sesuaidengan asili ) ;Fotocopy surat dari Sadikin tertanggal 23 Agustus2020 yang ditujukan kepada Bupati Cirebon Perihal :Memohon informasi tindak Janjut dari suratpengaduan pelaksanaan putusan pengadilan yangtelah memperoleh kekuatan hukum tetap ( inkrachtvan gewijsde ) dan penyalahgunaan jabatan yangdilakukan oleh Kuwu Balerante tertanggal 23 Juni2020 ( Fotocopy sesuai dengan asili );Fotocopy surat nomor : 007/DKDICC/VII/2020Perihal : Permohonan Audensi

Bank Mandiri Pusat sekaligus untuk audensi( bertemu tatap muka) pada tanggal 26 September 2017,namun penggugatdiarahkan lagi ke legal Bank Mandiri Kantor Pusat sehingga penggugat melaluibagian legal untuk mengatur jadwal pertemuan karena tidak bisa langsungmenyampaikan kepada Tergugat baik untuk mendapatkan data data transaksiterhadap aktivitas kegiatan usaha perusahaan penggugat( PT. MapnaIndonesia) Maupun untuk penarikan /pencairan dana atas rekening pribadiPenggugat.

Sinar Baru Abadi menerima surat dari DisnakertransKabupaten Mojokerto perihal penerimaan audensi di kantor Bupatiyang akan dilaksanakan pada tanggal 12 September 2011 (BuktiP.23);Bahwa pada tanggal 8 September 2011 pihak Penggugat melalui PSPSPN PT.

Graha Kerindo Utama.( PR1);Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi pengajuan Audensi Organisasi surat No. 03/PB SPOI/GKU/XI/2010 tertanggal 1 November 2010 termasuk dilakukan olehDewan Pimpinan Pusat FSPOI dengan surat Nomor Surat: 133/DPP FSPOI/XI/2010tertanggal 11 November 2010,Nomor : 141/DPP FSPOI/XI/2010 tertanggal 15November 2010 dan Nomor : 143/DPP FSPOI/XI/2010 tertanggal 19 November2010 tetapi tidak mendapatkan tanggapan dari Tergugat dalam Rekonvensi (PR2,PR3, PR4 dan PR5);Bahwa karena Tergugat

Bahwa pada Jam 17.15 Wib Jumat,19 Maret 2010 kembali TERGUGAT/PT.Tara Citra Kusuma menerima surat dari Sdr.SRI YULIANTO berupa :106.1 Surat dari PTP.GESBURI PT.Tara Citra Kusuma Nomor:002/SK/6.210.PTP.SBKIKEF /PT.HTII/Ckrg/Il/10tanggal 19 Maret 2010 Perihal:Pemberitahuan dan Permohonan Audensi Keberadaan Serikat Buruh diLingkungan Kerja PT.Tara Citra Kusuma yang di tanda tangani olehketuanya SURATNO.Surat asli dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, yang isinya TandaBukti Pencatatan Serikat Buruh

3 dari 38 Putusan No.66/Pid.B/2015/PN Btg.hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dantipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orangsupaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskanpiutang, dan merupakan perbuatan berlanjut terdakwa melakukan perbuatandengan cara sebagai berikut :Berawal pada tahun 2013 dengan seringnya terjadi demodemo secaraNasional berkaitan dengan peserta K2 ( pegawai PTT yang sudah terdaftar ) dansering audensi

Notulen Rapat Audensi dengan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung,(Bukti T4);5.

Bahwa terhadap permasalahan yang terjadi Tergugat mengadendakanpertemuan antara KSPN dengan Federasi Serikat Pekerja Tekstil,Sandang Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F SP TSK SPSIl)untuk memfasilitasi permasalahan berdasarkan hasil audensi dengan FSP TSK SPSI tanggal 8 Januari 2020 atas permintaan mediasi suratdari PC.FSP TSK SPSI Nomor: 560/29/HI/2020 tertanggal 6 Januari2020;Bahwa pada tanggal 13 Januari 2020 berdasarkan surat dari DPDFKSPN Nomor: 04.A/DPD FKSPN/I/2020 perihal Permohonan

(sesuai denganaslinya);: Surat dari DPD F KSPN dengan Nomor: 04.A/DPD/FKSPN/I/2020Perihal adanya Permohonan Audensi KSPN dengan DinasKetenagakerjaan Kabupaten Bandung. (sesuai print out);: Surat dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung tertanggal14 Januari 2020 dengan Nomor: 567/129HI/2020 yang ditujukan kePCFSPTSKSPSI (untuk di dampingi 4 pengurus) dan ke DPDKSPN (untuk didampingi 4 pengurus) Perihal Panggilan Klarifikasi.

Bahwa Terhadap Surat Kuasa Hukum Para Penggugat No. 047/LoAS/KK/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017 terkait dengan mohon audensi,yang mana bahwa terhadap permohonan untuk dilakukan audensiHalaman 32 dari 42 Putusan Nomor 172/PDT/2018/PT SMRdimaksud adalah substansinya sama dengan surat terdahulu yangpernah dikirimkan ke Kuasa Hukum Para Penggugat dan tidak ada hallain yang perlu mendapat tanggapan, sehingga Tergugat berkesimpulanbahwa tidak perlu memberikan tanggapan yang berulangulang, bukanberarti kami

Terkaitdengan audensi yang dilakukan oleh Tergugat denganPenggugat, di mana dalam hal ini Tergugat menyatakantentang waktu pelaksanaan perkiraan pekerjaan Pembangunanpasar Kota Sukoharjo, dengan mendasarkan kepada rencanayang telah disusun oleh Dinas Perindustrian dan perdaganganKabupaten Sukoharjo dengan memperhatikan kepadaPerencanaan Pembangunan Fisik yang dibuat oleh KonsultanHalaman 16, Putusan No. 178/Pdt/2016/PT SMGPerencana sehingga tidak benar kalau Penggugat menyatakanTergugat menjanjikan

AHU0001328.AH.01.08.Tahun 2020 tentang Persetujuan PerubahanBadan Hukum Perkumpulan Himpunan Advokat dan PengacaraIndonesia tanggal 16 Desember 2020 berserta PerubahanPengurus, Berita Negara No.101 tambahan Berita NegaraNo.000554 terbit tanggal 18 Desember 2020, Penggugat telahmemberitahukan kepada Tergugat sesuai Surat No.44/DPPHAPI/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020, perihal audensi dengantujuan mengingatkan tergugat agar tidak diterbitkan keputusan lain,selain SK badan hukum publik milik penggugat

(fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat No. 44/DPPHAPI/XII/2020 tanggal 28 Desember2020 yang di tujukan kepada Menteri Hukum dan HAMRI, perihal Permohonan Audensi, Keberatan diterbitkanSurat Keputusan Menteri Hukum dan HAM selain No.AHU 0001328.AH.01.08 Tahun 2020 (Kongres Hapi LuarBiasa ke VI) (fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat No. 05/DPPHAPI/I/2021, tanggal 18 Januari 2021,ditujukan Kepada Menteri Hukum dan Ham, PerihalMohon Cabut Keputusan Dirjen AHU No. AHU0000042AH.01.08.

Yalhi mengenaipengumuman tidak dimasukkan ke multimedia;Halaman 100 dari 164 halaman Putusan No. 26/G/LH/2020/PTUN.PLGBahwa dalam Permen LH No.2 tahun 2013, ada sanksi administratifantara lain teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuanizinlingkungan dan pencabutan izin lingkungan;Bahwa tidak ada masyarakat yang komplain/permasalahan dibangunnyahotel The Zuri;Bahawa Yayasan Lingkungan Hidup memperkenalkan diri pada Apriltahun 2018 dengan memperlihatkan Akta dari Kementerian Hukum danHam, datang audensi

KepalaBidang;Bahwa tidak diumumkannya pengumuman tersebut dimultimediadikarenakan terbentur biaya/anggaran, jadi diserahkan ke perusahaanatau pihak ke III untuk mengumumkannya;Bahwa sepengetahuan saksi untuk proses Izin lingkungan hidup Amdalperlu waktu 30 hari sedangkan UPLUKL hanya 14 hari tertera didalamPermen LH No.8 tahun 2013;Bahwa saksi sudah menjelaskan tahapantahapan yang harus dilewatikepada Konsultan dan mengenai luas tanah dan luas bangunan sudahtertera dalam dokumen bukti T6 ;Bahwa setelah audensi

Yalhi selalu diundang dalam pernerbitan Izinlingkungan, khusus hotel The Zuri tidak diundang karena prosesnyasudah selesai;Bahwa Izin lingkungan hotel The zuri terbit 21 Mei 2018 sedangkanproses pembahasan 12 April 2018, saat Yalhi audensi pembahasansudah selesai dan juga tidak ada kewajiban untuk mengundang Yalhi;Bahwa Kepala Dinas yang menentukan siapa yang diundang atau tidakdiundang sedangkan mengenai Yalhi tidak diundang pada saat prosespembahasan UKLUPL hotel The Zuri karena prosesnya sudah

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan (Balai Pemantapan Kwasan Hutan Wilayah XII) tanggal 13 Juli 2010, bermaterai cukup diberi tanda T.15;

bermaterai cukup diberi tanda T.20;

utara, Kepada Menteri Dalam Negeri dan Kepada PresidenRI, namun sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat 2 UUAP yaitu keberatanharus ditujukan kepada Bupati Toba Samosir (Tergugat) sebagai Pejabat yangmengeluarkan Objek sengketa dan sebagaimana surat keberatan Penggugattertanggal 23 November 2018, perihal Permohonan Peninjauan Kembali objeksengketa (vide Bukti P15) yang mana surat tersebut tidak di balas danditanggapi Tergugat, kemudian pada tanggal 29 November 2018 Penggugatmengirim surat permohonan audensi

/V/2012, tentang Peraturan Penyelenggaraan KegiatanAkademik Dalam Sistem Kredit Semester Universitas Kristen Satya Wacana,yang secara implisit lewat lampiran 1 (satu) SK tersebut, memberlakukansistem penyelenggaraan akademik dalam 1 tahun menjadi tri semester yaitusemester gasal, semester genap dan semester antara (lampiran 2);Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2012, bertempat di Balaiurang, kampusUKSW dilakukan audensi mahasiswa dengan Pembantu Rektor Ill, YafetYosafat Wilben Rissi tentang perubahan

Respon yang dilakukan tidakberarti harus memenuhi tuntuan pihak yang melakukan 30 audensi, mengingat banyak faktor yang perludipetimbangkan dan lagi tugas Tergugat yang lain.

Bahwa permasalahan tanah garapan tersebut telah ditempuh dengan jalanmusyawarah / audensi diantaranya dengan Tergugat Ill, Tergugat V, Turut Tergugat dan Turut Tergugat Il, namun tidak berhasil, maka jalan terakhir untuk penyelesaiantanah /lahan garapan tersebut adalah proses Pengadilan Negeri Garut;.

Foto copy Peta tertanggal 1930 yang menyatakan luas Blok Rancang Eceng,Blok Leuwi Jurig, selanjutnya diberitanda bukti P 9;10.Foto copy Berita Acara Musyawarah penyampaian Aspirasi MasyarakatPenggarap Tanah dan pemerintahan Desa dari Kecamatan Cisompet danCibalong Kabupaten Garut, selanjutnya diberitanda bukti P 10;11.Photo copy Berita Acara Penerimaan Audensi Dewan Tani Brigade Rakyat olehKomisiB DPRD Kabupaten Garut, selanjutnya diberi tanda bukti P 11;12.Foto copy Berita Acara Peninjauan Lokasi