Ditemukan 43301 data
149 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kebijakan Bupati menindaklanjuti kebijakan Gubernur,pelayanan diberikan kepada kapalkapal ilegal tersebut dengantanoa melalui proses hukum menurut peraturan perundangundangan yang berlaku, kebijakan tersebut menghasilkan total Rp.6.100.000.000.00 (Enam miliar seratus juta rupiah) untuk pungutanprovisi Sumber Daya Hutan (PSDH) versi Bupati.
No. 07 P /HUM/2000Kebijakan melayani kapalkapal bermuatan kayu olahan ilegaltersebut diatas adalah suatu kebijakan yang inkonstitusional.Sebab berdasarkan Undangundang Republik Indonesia Nomor 41Tahun 1999 Tentang Kehutanan (LNRI Tahun 1999 Nomor 167)Pasal 28 ayat (2)Yang mensyaratkan pemanfaatan hutan produksi dilaksanakanmelalui pemberian izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izinpemanfaatan kawasan, izin pemungutan kayu dan bukan kayu.Pasal 35 ayat (1) s/d ayat (4) menegaskan setiap pemegang
Pasal 50 ayat (3)huruf h jo Pasal 78 ayat (7) ditegskan mengenai sanksi pidana bagisetiap orang yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, ataumemiliki hasi hutan yang tidak dilengkapi bersamasama denganSurat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dipindanakanpenjara maksimal 5 (lima) tahun dan denda maksimal Rp.10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah).Kebijakan memberikan pelayanan terhadap 258 kapal bermuatankayu olahan ilegal jelas merupakan suatu penyalagunaan jabatan,melanggar asas legalitas
Kemudianberdasarkan Pasal 79 ayat (1) hasil hutan dan barang lainnya baikberupa temuan dan atau rampasan dari hasil kejahatan ataupelanggaran dimaksud dilelang untuk negara.Bahwa hemat Pemohon,Penyelengaraan Negara yang terlibatpelayanan terhadap 258 kapal bermuatan kayu olahan ilegal danmemungut PSDH/DR sesuai kebijakan sendiri tanpoa melaluiprosedure hukum sesuai asas legalitas ic.
Pasal 50 ayat (3) huruf hjo Pasal 78 ayat (7) dan ayat (15) Undangundang RepublikIndonesia Nomor 41 Tahun 1999, jelas perouatan inkonstitusional,melanggar hukum (onrechmatige overheidsdaad), detournementde pouvoir dan dapat dikategorikan sebagai Pelaku Turut Serta (ic.Pasal 55 KUHP) dan atau Pembantu Melakukan Kejahatan (ic.Pasal 56 KUHP).Seandainya kebijakan yang diterapbkan sesuai hukum danketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku makapendapatan negara dan atau daerah yang akan diperoleh
99 — 55
Juli 2006 yangditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawangperihal Penyampaian RKPD (Rencana Kerja PemerintahanDaerah) dan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) TA.2007 dimanaHalaman 3 dari 50 hal, Tipikor No.14/Pid.
/TPK/2011/PT.TKdalam surat tersebut isinya mohon perkenan PanitiaAnggaran Legislatif dapat membahas Rencana KerjaPemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran(KUA) bersama Panitia Anggaran Pemerintah Daerah untukdituangkan dalam Nota Kesepakatan antara PemerintahDaerah dengan DPRD Kabupaten Tulang Bawang ;Bahwa, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berikutKebijakan Umum Anggaran (KUA) TA.2007 secara resmi telahdisampaikan pada Rapat Paripurna hari Kamis tanggal 27Juli 2006 bersamaan dengan
pembicaraan Tahap PerubahanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP)TA. 2006 ;Bahwa, kemudian atas penyampaian Rencana Kerja PemerintahDaerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggara (KUA) tersebut,Pimpinan dan Anggota Panitia Anggaran Legislatif DPRDKabupaten Tulang Bawang secara internal melakukanpembahasan RKPD dan KUA TA. 2007 sebanyak 2 (dua) kaliyaitu. pada hari Senin tanggal 31 Juli 2006 dan hariSelasa tanggal 01 Agustus 2006 akan tetapi pembahasantersebut tidak melibatkan Panitia
MARSUP Bin BASRI (dilakukanpenuntutan secara terpisah) menerima uang dari Saksi ARIASEPTAJAYA SESUNAN mewakil i Fraksi fraksi DPRD KabupatenTulang Bawang maka proses penyusunana RAPBD TA. 2007Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang berpedomanpada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan MKeuangan Daerahyaitu. proses penyusunan RAPBD TA. 2007 seharusnya melaluitahapan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) TA. 2007,Pembahasan Prioritas dan
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berikutKebijakan Umum Anggaran (KUA) TA.2007 secara resmi telahdisampaikan pada Rapat Paripurna hari Kamis tanggal 27 Juli2006 bersamaan dengan pembicaraan fTahap PerubahanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP)TA. 2006 ;15Bahwa, kemudian atas penyampaian Rencana Kerja PemerintahDaerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggara (KUA) tersebut,Pimpinan dan Anggota Panitia Anggaran Legislatif DPRDKabupaten Tulang Bawang secara internal melakukanpembahasan RKPD
50 — 7
Untuk membagi harta warisan, ataudiberikan izin atau tidaknya narapidana tergantung dari kebijakan Kalapas;Bahwa keluarga Safari ada mengajukan permohonan izin dengan alasanpenting tersebut ;Bahwa pada saat diajukan izin pada tanggal 16 April 2013 tersebut tidakada jaminannya, tetapi yang ada pada kali pertama pengajuan pertama izindengan alasan penting (ada jaminannya).Bahwa narapidana yang mengajukan alasan penting tidak harusmenggunakan jaminan dan itu kebijakan Kalapas ;Bahwa pada saat diajukan
dariKalapas untuk memberi izin dan tidak diatur dalam UndangUndang ;Bahwa setiap narapidana yang diberi izin Kalapas Tidak ada kewajiban Kalapasuntuk melapor ke Kanwil Depkumham ;Bahwa Izin keluar terhadap narapidana atas nama Safari selama 4(empat) hariadalah wewenang dan kebijakan dari Kalapas setempat ;Bahwa Pemberian izin seperti meninggal bisa dipercepat, sedangkan izin denganalasan penting berupa sakit keras dan pembagian harta warisan adalah kebijakanKalapas dan yang jelas ada sidang TPP
;Bahwa lama izin yang diberikan 2 x 24 jam dan dalam kondisi apapun tetap 2 x 24jam;Bahwa penambahan waktu izin dengan alasan penting tidak ada aturan bakunyatetapi itu kebijakan dari Kalapas ;Bahwa menurut ahli izin tersebut sahsah saja dan prosedur kebijakan itu tidak adadalam aturan tapi kebijakan tersebut untuk kemanusiaan ;Bahwa mengenai penambahan 2 hari itu seharusnya para terdakwa harusberkoordinasi dulu dengan Kalapas ;e Bahwa seandainya izin 5 (lima) hari dan kemudian ditambah 2 (dua) hari
lagiapabila itu kebijakan Kalapas dibolehkan;e Bahwa dalam hal penambahan izin oleh para terdakwa ketentuannya tidakdibolehkan atau setidakatidaknya harus meminta penambahan izin dari Kalapas;Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut para terdakwa tidak keberatan danmembenarkannya;Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Keterangan Terdakwa I.
Menjadi wali atas pernikahan anaknya. 3.Untuk membagi harta warisan, diberikan izin atau tidaknya narapidanatergantung dari kebijakan Kalapas;Bahwa keluarga Safari ada mengajukan permohonan izin dengan alasanpenting tersebut ;Bahwa pada saat diajukan izin pada tanggal 16 April 2013 tersebut tidakada jaminannya, tetapi yang ada pada kali pertama pengajuan pertama izindengan alasan penting (ada jaminannya) ;Bahwa narapidana yang mengajukan alasan penting tidak harusmenggunakan jaminan dan itu kebijakan
38 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
yangmerupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari dokumen laporan bulanan;4 Seluruh dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah terkaitpembayaran honorhonor kepada PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan PegawaiNon PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Termohon pada tahun 2011;5 Dokumen Resmi berupa rekapitulasi lengkap Pegawai Non PNS di lingkunganSekretariat Daerah Termohon sampai tahun 2012 (data terakhir sampai saatdipenuhinya permintaan informasi publik);6 Dokumen peraturan yang menetapkan kebijakan
kekuranganpertimbangan serta ketidakadilan Majelis Komisioner dalam memutuskan sengketainformasi a quo sebagaimana dalam uraian berikut:a Bahwa permohonan dengan jumlah yang sangat besar serta dengan tujuan yangtidak jelas akan mencederai tujuan dari UndangUndang Keterbukaan InformasiPublik itu sendiri, tujuan dari undangundang tersebut bisa kita lihat pada:Bagian Kedua Pasal 3:UndangUndang ini bertujuan untuk:a menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakanpublik, program kebijakan
publik, dan proses pengambilan keputusan publik, sertaalasan pengambilan suatu keputusan publik;b mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;c meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik danpengelolaan badan publik yang baik;d mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektifdan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;e mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orangbanyak;f mengembangkan
42 — 17
palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaiankebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang; perbuatan terdakwa tersebutdilakukan dengan cara sebagai berikut:Bahwa pada awalnya sekitar bulan April 2009 SLAMET SANTOSO dikenalkankepada Terdakwa oleh mertua SLAMET SANTOSO dan mengatakan bahwaterdakwa adalah staf ahli di Badan Kepegawaian Negara sekaligus sebagaiKoordinator nasional Pengangkatan CPNS melalui jalur kebijakan
menanyakan apakah terdakwa bisamemasukkan SLAMET SANTOSO menjadi Pegawai Negeri Sipil melalui jalurkebijakan kemudian dijawab oleh terdakwa "Bisa, Saya adalah staf Ahli BKN, kamutenang aja semua saya yang atur biar kamu jadi PNS" kemudian SLAMETSANTOSO menanyakan akan ditempatkan dimana lalu dijawab oleh terdakwa akanditempatkan di Departemen Perhubungan, dan karena ucapan terdakwa tersebutSLAMET SANTOSO menjadi percaya dan tertarik untuk masuk menjadi PNS diDepartemen Perhubungan melalui jalur kebijakan
Bahwa pada awalnya sekitar bulan April 2009 saksi dikenalkan kepada Terdakwaoleh mertua Saksi dan mengatakan bahwa terdakwa adalah staf ahli di BadanKepegawaian Negara sekaligus sebagai Koordinator nasional Pengangkatan CPNSmelalui jalur kebijakan setelah itu lalu saksi diberikan nomor Handphone Terdakwadan saksi kembali kerumah, beberapa hari kemudian Saksi menghubungi terdakwadengan maksud menanyakan apakah terdakwa bisa memasukkan Saksi menjadiPegawai Negeri Sipil melalui jalur kebijakan kemudian
dijawab oleh terdakwa "Bisa, Saya adalah staf Ahli BKN, kamu tenang aja semua saya yang atur biar kamujadi PNS" kemudian Saksi menanyakan akan ditempatkan dimana lalu dijawab olehterdakwa akan ditempatkan di Departemen Perhubungan, dan karena ucapanHalaman 7 Putusan No. 545/Pid.B/2016/PN.Bksterdakwa tersebut Saksi menjadi percaya dan tertarik untuk masuk meniadi PNS diDepartemen Perhubungan melalui jalur kebijakan seperti yang dikatakan Terdakwa.Bahwa selanjutnya sekitar bulan Januari 2011 Saksi
kemudian dijawab olehterdakwa " Bisa, Saya adalah staf Ahli BKN, kamu tenang aja semua saya yang aturbiar kamu jadi PNS" kemudian saksi SLAMET SANTOSO menanyakan akanditempatkan dimana lalu dijawab oleh terdakwa akan ditempatkan di DepartemenPerhubungan, dan karena ucapan terdakwa tersebut saksi SLAMET SANTOSOmenjadi percaya dan tertarik untuk masuk menjadi PNS di departemen Perhubunganmelalui jalur kebijakan seperti yang dikatakan dan saksi mengunjungi rumahTerdakwa dan dirumah terdakwa saksi SLAMET
360 — 181 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 13 P/HUM/2020Pasal 90:(1) Menteri Keuangan melakukan pembinaan pengelolaan BarangMilik Negara dan menetapkan kebijakan pengelolaan BarangMilik Negara/Daerah;(2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri ataskebijakan umum Barang Milik Negara/Daerah dan/atau kebijakanteknis Barang Milik Negara;(3) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan pengelolaanBarang Milik Daerah dan menetapkan kebijakan sesuai dengankebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Putusan Nomor 13 P/HUM/20202/7/2014 yang mengatur mengenai kebijakan umum Barang MilikNegara/Daerah dan/atau kebijakan teknis Barang Milik Negara.Kebijakan yang disusun oleh Menteri Dalam Negeri dalamPermendagri 19/2016 harus bersesuaian dengan kebijakanumum yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan (vide Pasal 90PP 27/2014):Pasal 90 PP 27/2014 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:Pasal 90:(1) Menteri Keuangan melakukan pembinaan pengelolaanBarang Milik Negara dan menetapkan kebijakan pengelolaanBarang
Milik Negara/Daerah;(2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri ataskebijakan umum Barang Milik Negara/Daerah dan/ataukebijakan teknis Barang Milik Negara;(3) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan pengelolaanBarang Milik Daerah dan menetapkan kebijakan sesuaidengan kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat(2).
Bahwa ketentuan Pasal 126 ayat (1) Permendagri 19/2016tersebut juga tidak bersesuaian dengan kebijakan yang telahdikeluarkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana tertuangdalam Pasal 42 ayat (2) PMK 78/2014 dan Pasal 21 JunctoPasal 23 PMK 164/2014 yang menetapkan kebijakan adanyafaktor penyesuai sewa khusus untuk kegiatan penyediaaninfrastruktur sehingga jelas bahwa ketentuan Pasal 126 ayat (1)Permendagri 19/2016 tersebut BERTENTANGAN dengan Pasal90 PP 27/2014 yang mengatur bahwa kebijakan yang disusunoleh
pemerintah dalam penyediaan pitalebar diIndonesia dan kebijakan pelayanan masyarakat berbasis elektronik, bahwaHalaman 71 dari 76 halaman.
PT. VENDE MESTIKA Dalam Hal ini diwakili oleh WIHANA SYAHPUTRA
Tergugat:
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMERINTAH ACEH
184 — 116
Demikianjuga pengenaan sanksi daftar hitam mengacu pada Peraturan KepalaLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (perka LKKP)Nomor 18 Tahun 2018.Tentang Daftar Hitam.
;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf g PeraturanKepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun2018 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahmenyatakan bahwa:Sanksi daftar hitam diberikan kepada peserta pemilihan /Penyedia apabila :Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, ataudilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan olehkesalahan Penyedia Barang/Jasa;Menimbang, bahwa berdasarkan
ketentuan Pasal 7 Ayat (2) PeraturanKepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun2018 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahmenyatakan bahwa:Pemberian Sanksi Daftar Hitam terhadap perbuatan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 huruf f, huruf g, dan huruf h, ditetapkan oleh :a.
lambat 3 (tiga) hari setelah Berita AcaraPemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) ditandatangani ataudokumen/bukti lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) diperoleh;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) PeraturanKepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun2018 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,menyatakan bahwa PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerahmenyampaikan surat permintaan rekomendasi
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahmenyatakan bahwa Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatansebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 ayat (2) dikenakan sanksi pencantumandalamDaftar Hitam selama 2 (dua) tahun;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf g PeraturanKepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun2018 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahmenyatakan bahwa:
30 — 14
CPNS 2014/2015 lewat jalur kebijakan danmenjamin kelulusan tersebut jika menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000.(tga puluh juta rupiah) dan agar Terdakwa III mencan orang yang Ingin aaPada seleksi CPNS 2014/2015 lewat jalur kebijakan dan agar terdakwa Ill jugasis ing sebesar Rp. 30.000.000.Mengumputkan uang dari mereka masingmasing ictus ti(tiga putuh juta rupiah) untuk biaya pengurusan lalu pada saat terda CPNS 2014/2015, pada bulan OktoberSdang mencari orang yang ikut seleks!
menemui Terdakwa III dan mengatakan kepada Terdakwa III bahwa TerdakwaHalaman 10 dari 40 Putusan Nomor. 39/Pid.B/2015/PN Mar mempunyai kenalan seseorang yang bekerja di BKN Pusat di Jakarta yangdapat meluluskan peserta seleksi CPNS 2014/2015 lewat jalur kebijakan danmenjamin kelulusan tersebut jika menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000.
(tiga puluh juta rupiah) dan agar Terdakwa III mencari orang yang ingin luluspada seleksi CPNS 2014/2015 lewat Jalur kebijakan dan agar terdakwa III jugamengumpulkan uang dari mereka masingmasing sebesar Rp. 30.000.000.
Halaman 11 dari 40 Putusan Nomar. 39/Pid.B/2015/PN Mar kenalan Terdakwa Il tersebut dapat meluluskan para saksi yang ikut seleksipenerimaan CPNS 2014/2015 melalui jalur kebijakan dan Terdakwa Illmenjamin kelulusan para saksi jika para saksi menyerahkan sebesar Rp.40.000.000.
Mar Bahwa setelah saksi mendaftar sebagai calon CPNS kemudian saksidisampaikan kepada Terdakwa III menawarkan untuk masuk sebagaiPNS melalui jalur kebijakan: Bahwa kemudian Terdakwa menelpon saksi menyampaikanmempunyai teman di Mempan yang bernama pak Leo yang dapatmembantu dalam penerimaan formasi CPNS melalui jalur kebijakan dandijamin lulus dengan diminta membayar sebesar Rp. 30.000.000, (tigapuluh juta rupiah); Bahwa saksi menyampaikan penerimaan formasi jalur kebijakan tersebutkepada orang tua
7 — 0
tanggal 16 April 2012; Dan anak Pemohon dan Termohon tersebutmasih dalam pengasuhan Pemohon dan Termohon;4, Bahwa sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalanrukun dan harmonis, sebagaimana layaknya rumah tangga yang bahagia,sakinah, mawadah, warahmah, namun pada akhirnya rumah tanggaPemohon dan Termohon mulai goyah, mulai terjadi perselisihan danpertengkaran, hal ini disebabkan karena Pemohon tidak senang dengantuduhan Termohon yang menyudutkan bahwa Pemohon telah memilikiperempuan lain, kebijakan
adalah Saudara Pemohon;Bahwa Saksi kenal dengan Termohon, ia adalah Istri Pemohon;Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal terakhir dirumah milik sendiri, Sampai dengan berpisah;Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak sebanyak 1orang;Bahwa keadaannya semula rukun dan harmonis, kemudian merekasering terjadi perselisihan dan pertengkaran.Bahwa penyebabnya adalah karena Pemohon tidak senang dengantuduhan Termohon yang menyudutkan bahwa Pemohon telah memilikiwanita idaman lain, dan kebijakan
adalah Teman Pemohon;Bahwa Saksi kenal dengan Termohon, ia adalah Istri Pemohon;Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal terakhir dirumah milik sendiri, Sampai dengan berpisah;Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak sebanyak 1orang;Bahwa keadaannya semula rukun dan harmonis, kemudian merekasering terjadi perselisihan dan pertengkaran.Bahwa penyebabnya adalah karena Pemohon tidak senang dengantuduhan Termohon yang menyudutkan bahwa Pemohon telah memilikiwanita idaman lain, dan kebijakan
dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiranTermohon tersebut tidak dengan alasan yang sah menurut hukum, makaberdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg perkara aquo dapat diperiksa dandiputus secara verstek;Menimbang, bahwa dalildalil Pemohon menyatakan antara Pemohondengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak adaharapan akan hidup rukun kembali, karena Pemohon tidak senang dengantuduhan Termohon yang menyudutkan bahwa Pemohon telah memiliki wanitaidaman lain, dan kebijakan
Putusan No.588/Pdt.G/2019/PA.PLGMenimbang, bahwa berdasarkan bukti Pemohon bertanda P.2, danketerangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon terbukti faktafakta sebagai berikut: Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terbukti sebagai suamiistri yang sah dan belum pernah bercerai; Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihandan pertengkaran yang teruS menerus, karena Pemohon tidak senangdengan tuduhan Termohon yang menyudutkan bahwa Pemohon telahmemiliki wanita idaman lain, dan kebijakan Pemohon
144 — 132 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 5 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Petunjuk TeknisOperasional Daftar Hitam yang menyebutkan :Pasal 1 angka (1) :Daftar Hitam adalah daftar yang memuat identitas penyedia barang/jasadan/atau penerbit jaminan yang dikenakan sanksi oleh PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Anggaran........
Asas Kepastian HukumBahwa Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis OperasionalDaftar Hitam secara tegas telah mengatur waktu/proses dikenakannyasanksi daftar hitam, yaitu :Pada saat proses pemilihan atau lelang berjalan baik dalam tahapevaluasi administrasi, evaluasi teknis maupun evaluasi harga.
Kereta ApiIndonesia (Persero) Nomor KEP.DIR/KP.303/1/1412/KA2012 Tanggal 31Januari 2012, bukan berdasarkan persetujuan Badan Kepegawaian Negara(BKN) melainkan berdasarkan kebijakan internal PT.Kereta Api Indonesia(Persero) sendiri dan tidak digaji berdasarkan Anggaran Pendapatan BelanjaNegara (APBN) melainkan dari anggaran keuangan PT. Kereta ApiIndonesia (Persero) yang terpisah dari Anggaran Negara ;Bahwa karena PT.
KAI Persero terhadappenyedia barang dan atau jasa diperbolehkan aturannya dibuattersendiri meskipun dengan alasan bahwa dana yang digunakanbukan dari APBN, namun dalam pembuatannya tetap harus mengacupada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaHalaman 29 dari 37 halaman.
Pasal 4 ayat 6 peraturan KepalaLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7Tahun 2011. Selain itu secara prosedural bahwa berdasarkanpada alat bukti yang diajukan dalam persidangan Tergugatataupun dalam hal ini Pengguguna Anggaran/Kuasa PenggunaAnggaran PT.
33 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
antaralain dikeluarkanlah kebijakan yang berupa keringanan tarif sejak Tahun 2000selama 5 tahun dari Penggugat Rekonpensi yang kemudian dilaksanakanoleh Penggugat Rekonpensi Il serta Terminal Petikemas Semarang (TPKS);Bahwa kebijakan tersebut dimaksudkan untuk memberdayakan IndustriPelayaran Nasional yang secara teratur dan tetap mengunjungi pelabuhandalam wilayah pabean Indonesia (Regular), secara ketentuan TergugatRekonpensilah yang dapat menikmati keringanan tarif 50% tersebut yangdiberikan sejak
Bahwa dengan penjelasan sebagaimana diutarakan didalam Posita 1 sampaidengan 7, maka Tergugat Rekonpensi telah memperoleh keuntungan,sebaliknya Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi Il sertaTerminal Petikemas Semarang (TPKS) justru telah memperoleh kerugiansecara materiil akibat pemberian kebijakan tersebut ;9.
Menyatakan kebijakan berupa keringanan tarif yang tertuang dalam suratDireksi PT. Pelabuhan Indonesia Ill (Persero) No. Pj.5.03/4/I/P .Ill2000 tanggal8 September 2000 kepada Terminal Petikemas Semarang (TPKS) adalah sah,karena kebijakan keringanan tarif yang tertuang dalam surat tersebut masihdalam batas kewenangan Penggugat Rekonpensi ;. Menyatakan pencabutan kebijakan keringanan tarif yang tertuang dalam suratDireksi PT.
Ref dm, 0214a tanggal 14 Pebruari 2008 adalah sah,karena pencabutan kebijakan keringanan tarif yang tertuang dalam suratsurattersebut, masih dalam batas kewenangan Penggugat Rekonpensi ;. Menyatakan akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan olehTergugat Rekonpensi, Para Penggugat Rekonpensi telah mengalami kerugianmateriil sebesar Rp. 9.572.371.306,25 ;.
yang diberlakukan Tergugat/Terbanding memberikan keringanan tarif 50% (lima puluh persen) dari tarifDollar AS, adalah dalam rangka menindaklanjuti himbauan Pemerintah agarbagi perusahaanperusahaan pelayaran nasional diberdayakan dandiberikan kemudahankemudahan, sesuai INPRES No.5 Tahun 2005, agardapat bersaing dengan perusahaan angkutan laut asing (penerapan azasKABOTACH); kebijakan untuk mendukung upaya perlindungan bagiangkutanangkutan kapal domestik tersebut diterbitkanlah kebijakan yangtertuang
309 — 75
Bahwa atas kebijakan saksi Lukman Hakim sebagai Lurah Labuh BaruBarat tersebut, terdakwa selaku warga RT.005 RW.09 tidak menyetujuinya laluterdakwa mengajak beberapa orang warga yaitu saksi Anas dan saksi Sahutuntuk rapat dirumahnya mengenai kebijakan pengelolaan sampah, selain ituterdakwa juga menemui saksi Lukman Hakim namun saksi Lukman Hakimselaku Lurah tidak bersedia menemui terdakwa, atas hal tersebut terdakwamembuat SMS dengan menggunakan HP miliknya yaitu nomor 081371064462kepada saksi Firdaus
Payung SekakiPekanbaru;Bahwa sekitar bulan Maret 2013 Saksi membuat kebijakan yangmeneruskan kebijakan Walikota Pekanbaru mengenai Perda Nomor 10tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan, dimana Saksimembuat surat Nomor 400/030/LBB/03/2013 tentang pengelolalanSampah di lingkungan RT 002 dan 005 RW 009;Bahwa surat tersebut ditujukan kepada Ketua RW 009 untuk diteruskankepada warganya yang berisi := Pengelolaan sampah di wilayah Kelurahan Labuh Baru BaratKecamatan Payung Sekaki dilakukan oleh
Bahwa persoalan tersebut bermula dari kebijakan Lukman Hakim yangmenjabat sebagai Lurah di Kelurahan Labuh Baru Barat dalammenertibkan sampah untuk program KS3 (Kebersihan, Keindahan,Ketertiban) di wilayah RW 009 tepatnya di RT.002 dan RT.005 yangmana kebijakan tersebut tertulis dalam surat Lurah Labuh Baru BaratNomor : 400/030/LBB/03/2013 tentang Pengelolaan Sampah yangdiedarkan kepada warga, dan saksi ada menerima dan membacanya,dan isi surat tersebut adalah :1.
Sihombing tidakdibenarkan lagi untuk mengangkut sampah dari setiap rumah wargaPerumahan Arengka Lestari RW 009;e Bahwa benar kebijakan pengelolaan sampah yang dibuat oleh SaksiLukman Hakim tersebut adalah meneruskan kebijakan WalikotaHalaman 43 dari59 halaman Putusan Nomor 891/Pid.B/20 14/PN.
Sihombing tidakdibenarkan lagi untuk mengangkut sampah dari setiap rumah wargaPerumahan Arengka Lestari RW 009;Bahwa benar kebijakan pengelolaan sampah yang dibuat oleh SaksiLukman Hakim tersebut adalah meneruskan kebijakan WalikotaPekanbaru sesuai Perda Nomor 10 tahun 2012 tentang RetribusiPelayanan Persampahan;Bahwa benar atas kebijakan Saksi Lukman Hakim tersebut Terdakwa,Saksi Saut Sihaloho dan Saksi Anas Syamiraza minta untuk diadakanrapat, lalu Saksi Anas Syamiraza membuat undangan rapat, namunSaksi
308 — 102
.; ---------------------------------------------- N I P : 19840923 201001 1 011 ; ---------------------------------------------- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan : Kepala Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; ------------------------3. Nama M.
.; ----------------------------------------------------- N I P : 19790523 221001 2 014 ; ---------------------------------------------- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; ------------------------4. Nama TATY H.
.; ------------------------------------------ N I P : 19811107 200701 2 012 ; ---------------------------------------------- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; -----------------------5. Nama M.
.; ------------------------------------------------- N I P : 19901115 201903 1 016 ; ---------------------------------------------- Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; -----------------------6.
.; -------------------------------------------- N I P 19950525 201903 1 012 ; ---------------------------------------------- Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; ------------------------Semuanya beralamat di Kantor Pemerintah Kota Ambon, Jalan Sultan Hairun Nomor 1, Ambon, Provinsi Maluku; -----------------------------------------------------------Selanjutnya
.; NIP : 19840923 201001 1 011 ; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; Jabatan : Kepala Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, AdvokasiHukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; 3. Nama M. LUHULIMA, S.H.,; NIP > 19790523 221001 2 014 ; Halaman 1 dari 61 Halaman PUTUSAN Nomor 18/G/2019/PTUN ABNPekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; Jabatan Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, AdvokasiHukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; Nama TATY H.
.; NIP 19811107 200701 2 012; Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; Jabatan Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, AdvokasiHukumdan HAM Sekretariat Kota Ambon ; Nama M.
.; NIP 19901115 201903 1 016 ; Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; Jabatan Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, AdvokasiHukumdan HAM Sekretariat Kota Ambon ; Nama CANDRO AITONAM, S.H.; NIP 19950525 201903 1 012 ; Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; Jabatan Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, AdvokasiHukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; Semuanya beralamat di Kantor Pemerintah Kota Ambon, Jalan Sultan HairunNomor 1, Ambon, Provinsi
ABN40.41.pertimbangan hukum maupun amar putusan yang menyatakan harusmemberhentikan Penggugat dari pekerjaan Penggugat sebagaiseorang Aparatur Sipil Negara, dengan demikian Surat KeputusanWalikota Ambon Nomor 302 Tahun 2019 yang menjadi ObjekSengketa dalam perkara ini nyatanyata telah bertentangan denganAsasasas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu : Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan,keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan
HERU WIRANATA DAULAY
Tergugat:
YAYASAN SARI MUTIARA
94 — 9
Dimana Pada Umumnya Pasien akan lebihdiutamakan dirujuk di Rumah Sakit Tipe C,Bilamana Rumah Sakit Tipe CTidak mampu memberikan Pelayanan maka baru akan dikirim ke RumahSakit Tipe B. dalam hal ini karena Rumah Sakit Sari Mutiara Medanmerupakan Rumah Sakit Tipe B,Otomatis Kebijakan tersebut menjadisangat berdampak.Hal tersbut Mengakibatkan Jumlah PemasukanSemakin menurun dan Aspek Pendapatan Perusahaanpun terdampakdengan Kebijakan tersebut.Dampak terbesarnya adalah Pemberian GajiPekerja menjadi Terlambat
Terkait Kebijakan Perusahaan Menyikapi Masalah KetenagakerjaanNovember 2017 sampai dengan Maret 2019.Akibat Kesulitan Keuangan seperti yang Tergugat Uraiakan dalam Pointdiatas,Tergugat melihat Perlu langkahlangkah Konkret dalamMenyehatkan Perusahaan. Khususnya terkait ManajemenKetenagakerjaan.
Dimana Pada Umumnya Pasien akan lebihdiutamakan dirujuk di Rumah Sakit Tipe C, Bilamana Rumah Sakit Tipe CTidak mampu memberikan Pelayanan maka baru akan dikirim ke RumahSakit Tipe B. dalam hal ini karena Rumah Sakit Sari Mutiara MedanHalaman 26 dari 37 Putusan Nomor 39/Pdt.SusPHI/2021/PN Mdnmerupakan Rumah Sakit Tipe B,Otomatis Kebijakan tersebut menjadisangat berdampak.
Hal tersbut Mengakibatkan Jumlah PemasukanSemakin menurun dan Aspek Pendapatan Perusahaanpun terdampakdengan Kebijakan tersebut.Dampak terbesarnya adalah Pemberian GajiPekerja menjadi Terlambat dari Jadwal seharusnya setiap bulan.Beberapa point tersebutlah yang mengakibatkan Tergugat sangat kesulitandalam mengupayakan biaya operasional Perusahaan.
Selain itu terhadap permasalahan yang terjadi secara operasional,Tergugat juga mengeluarkan kebijakan dengan melakukan penutupanHalaman 32 dari 37 Putusan Nomor 39/Pdt.SusPHI/2021/PN MdnOperasional terhitung tanggal 1 Maret 2019 yang berdampak terhadapPemutusan hubungan kerja kepada pekerja yang bekerja pada Tergugat sertaopsi kebijakan lainnya dengan melakukan mutasi terhadap Pekerja yang bekerjapada Tergugat ke RSU Sari Mutiara Lubuk Pakam dan Universitas Sari MutiaraMedan sebagai bagian dari unit
41 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sus/2008berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat ll PamekasanNomor 188/SK/07/441.014/2000 tanggal 29 Pebruari 2000, mempunyai tugasantara lain : Mengendalikan uang pendapatan hasil penagihan rekeningperusahaan air dari pelanggan dan sumber pendapatan lain, yangberhubungan dengan jabatan tetapi Terdakwa, tanpa mengindahkanketentuan tersebut telah mengambil kebijakan sendiri dengan cara Terdakwatidak meminta kepada Kepala Bagian Hubungan Langganan untuk melakukanpengusulan penutupan
terhadap 348 (tiga ratus empat puluh delapan)pelanggan PDAM, yang telah menunggak membayar melebihi waktu tigabulan dengan nilai uang sejumlah Rp. 66.237.830, (enam puluh enam jutadua ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), atau setidaktidaknya dengan jumlah sekitar itu, untuk selanjutnya diteruskan untukmendapatkan persetujuan penutupan kepada Direktur Utama melalui DirekturUmum dan kebijakan tersebut diambil oleh Terdakwa sematamata untukmenjaga kesehatan perusahaan dan tidak
sebagai berikut :Bahwa Terdakwa AGOES BACHTIAR, Bsc. sebagai Kepala BagianKeuangan pada Kantor PDAM Kabupaten Pamekasan, yang diangkatberdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat Il PamekasanNomor 188/SK/07/441.014/2000 tanggal 29 Pebruari 2000, mempunyai tugasantara lain : Mengendalikan uang pendapatan hasil penagihan rekeningperusahaan air dari pelanggan dan sumber pendapatan lain, yangberhubungan dengan jabatan tetapi Terdakwa, tanopa mengindahkanketentuan tersebut telah mengambil kebijakan
Terdakwatidak meminta kepada Kepala Bagian Hubungan Langganan untuk melakukanpengusulan penutupan terhadap 348 (tiga ratus empat puluh delapan)pelanggan PDAM, yang telah menunggak membayar melebihi waktu tigabulan dengan nilai uang sejumlah Rp. 66.237.830, (enam puluh enam jutadua ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), atau setidaktidaknya dengan jumlah sekitar itu, untuk selanjutnya diteruskan untukmendapatkan persetujuan penutupan kepada Direktur Utama melalui DirekturUmum dan kebijakan
Terdakwa tidak meminta kepada Kepala BagianHubungan Langganan untuk melakukan pengusulan penutupan terhadap348 (tiga ratus empat puluh delapan) pelanggan PDAM, yang telahmenunggak membayar melebihi waktu tiga bulan dengan nilai uangsejumlah Rp. 66.237.830, (enam puluh enam juta dua ratus tiga puluhtujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), atau setidaktidaknya denganjumlah sekitar itu, untuk selanjutnya diteruskan untuk mendapatkanpersetujuan penutupan kepada Direktur Utama melalui Direktur Umum,dan kebijakan
126 — 29
pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seluruhnya berjumlah Rp 17.932.525,00 (tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) ;4.Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat II Lela Herawati berupa uang penggantian hak dan uang pisah -------------------42( 42 )dan uang pisah yang seluruhnya berjumlah Rp. 6.828.750,00 (enam juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan uang kebijakan
Ricky Makado, SH., MH.
Terdakwa:
WEMPY ARDHINATA, SIP anak dari JONATHAN
613 — 455
em>Offering Ticket (perpanjangan sementara) tertanggal 27 Maret 2018 No. 0127/OT/SMER/2708G/3404726/18;
- Print out Mutasi Rekening BCA nomor rekening: 7850791133 atas nama Debitur (DENI WIDJAJA SANTOSO) periode bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Desember 2017;
- Satu bendel Laporan Hasil Investigasi Terkait Indikasi Fraud Pada Kredit SME Retail Solo, Nomor: 004/AFM.LHI/VII/2018, tanggal 31 Juli 2018;
- Satu bendel SOP internal Bank CIMB Niaga, berupa Kebijakan
WEMPY ARDHINATA, yang menjabat sebagai pemimpinfungsi Pemasaran/Business Manager SME (Small Medium Enterprise)Retail Solo tidak melaksanakan KEBIJAKAN POKOK PERKREDITANPT Bank CIMB Niaga Tbk No. 101 Sub Kebijakan 101.1.09Pemberian Kredit yang Sehat di alinea terakhir tercantum bahwa tugasyang bersangkutan diantaranya adalah memastikan kelengkapan,kebenaran data dan informasi dalam proposal kredit yang mana selakuPegawai Bank pelanggaran SOP tersebut tidak boleh dilakukan olehSdr.
WEMPYARDHINATA telah melakukan pelanggaran (SOP), yaitu Kebijakan PokokPERKREDITAN PT Bank CIMB Niaga, Tok No. 101 Sub Kebijakan 101.1.09 yang bunyinya sebagai berikut : selaku pemimpin Business Unit,Sdr. WEMPY ARDHINATA seharusnya bertugas memastikan kelengkapan,kebenaran data dan informasi dalam proposal kredit; Bahwa berdasarkan hasil Investigasi, motif/keuntungan yangdiperolen Sdr.
Bahwa aturan ketentuan yang mengatur adanya tugas pokok (jobdescription) yang dimiliki oleh WEMPY ARDHINATA selaku BusinessManager Small Medium Enterprice Bank CIMB Niaga Kantor CabangSolo pada waktu itu diatur dalam KEBIJAKAN POKOK PERKREDITANPT Bank CIMB Niaga Tbk Versi 12.12 No. 101 Sub Kebijakan 101.1.9 Pemberian Kredit Yang Sehat yang kemudian tugas pokoknyadiatur secara lebih rinci oleh masingmasing atasan langsung.b.
Deny Widjaja Santoso Polaris, dan Print out mutasi Rekening Tahapan BCA nomor rekening7850791133 atas nama nasabah DENY WIDJAJA SANTOSO, SE.periode bulan 10/ 2017 12/ 2017;Bahwa didalam aturan Kebijakan Pokok Perkreditan PT. Bank CIMB NiagaTbk No. 101 versi 12.12, telah disebutkan didalam Pendahuluan, angka :II. TUJUAN PENYUSUNAN, yang berbuny :Tujuan Bank memiliki Kebijakan Pokok Perkreditan No. 101 Versi 12.12sebagai kebijakan tertulis dan acuan pemberian kredit adalah :1.
WEMPYARDHINATA telah melakukan pelanggaran (SOP), yaitu Kebijakan PokokPERKREDITAN PT Bank CIMB Niaga, Tok No. 101 Sub Kebijakan 101.1.09 yang bunyinya sebagai berikut : selaku pemimpin Business Unit,Hal 146 dari 182 Putusan no.182/Pid.Sus/2020/PN SktSdr. WEMPY ARDHINATA seharusnya bertugas memastikan kelengkapan,kebenaran data dan informasi dalam proposal kredit; Bahwa berdasarkan hasil Investigasi, motif/keuntungan yangdiperolen Sdr.
105 — 17
Sitaro;Bahwa Alexon Panauhe tidak tercantum dalam SK TGR karena sudah lebihdulu melunasi TGR nya sebelum diterbitkannya SK TGR;Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran tidak bisa mengeluarkanuang tanopa adanya SPPD dan dokumendokumen pendukung lain danharus sepengetahuan Alexon Panauhe selaku Pengguna Anggaran;Bahwa pengambil kebijakan untuk sekretariat dewan adalah AlexonPanauhe sebagai Sekwan selaku Pengguna Anggaran;Tanggapan Terdakwa :Terdakwa tidak mempunyai kewenangan mengambil kebijakan
Sitaro tahun 2010;Bahwa saksi menandatangani kwitansi perjalanan dinas fiktif sebesar Rp.7.850.000, dihadapan Terdakwa yang diperuntukkan untuk kebijakan, danatas penandatangan tersebut saksi terima Rp. 2.000.000,;Baha saksi sudah melunasi TGR yang dikenakan kepada saksi;Tanggapan Terdakwa :Terdakwa tidak mempunyai kKewenangan mengambil kebijakan, dan selebihnyaketerangan saksi benar.4.iva Chintya Watti :Bahwa saksi adalah staf di sekwan kab. Kelp.
5 juta secara bertahap sedangkan sisanya untuk kebijakan;Bahwa saksi sudah mengembalikan TGR yang dikenakan kepada saksisebesar Rp. 22.533.296.
Carolin Manauhe,M.Si dan saksi Betty Tamaka pada pokoknya menerangkan bahwa ada kebijakan,saksi Alexon Panauhe,SH.,MBA yang pada saat itu seluruh pegawai sekwandikumpul dan disampaikan terdakwa Alexon Panauhe,SH.
Carolin Manauhe,M.Si dan saksi Betty Tamaka pada pokoknya menerangkan bahwa ada kebijakan,saksi Alexon Panauhe,SH,MBA yang pada saat itu seluruh pegawai sekwandikumpul dan disampaikan saksi Alexon Panauhe,SH,MBA sehingga biayaperjalanan dinas tidak sesuai dengan jumlah dana yang ditandatangani pegawaidikwitansi karena dipakai untuk kebijakan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Betty Tamaka padapokoknya menerangkan bahwa saksi diperintahkan oleh saksi Alexon Panauhe,SH.
SYOFYAN AL BAROZI
Terdakwa:
LALU RUSLAN
56 — 18
strong>MENGADILI :
- Menyatakan Terdakwa LALU RUSLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Penguasaan Tanah, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas dilepas dari segala tuntutan hukum;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- Fotocopy Berita acara kebijakan
penguasaan Kepala Desa Bilebante;Bahwa sejak itu tanah tersebut mulai dikuasai oleh Terdakwa dengan caramenggarap dan bercocok tanam sampai dengan saat ini;Bahwa Terdakwa mengusai tanah tersebut karena merasa tanah tersebutwarisan dari Lalu Putranom dengan menunjukkan Pipil Garuda atas nama LaluPutranom;Bahwa Terdakwa telah mengajukan surat kepada Desa Bilebantememberitahukan untuk mengambil tanah tersebut;Menimbang, bahwa Penasihat Terdakwa mengajukan bukti surat sebagaiberikut:Fotocopy Berita acara kebijakan
Menetapkan barang bukti berupa: Fotocopy Berita acara kebijakan kepala desa Bilebante dalam penyelesaiansengketa tanah pecatu desa tertanda T1; Fotocopy Tanda Pendaftaran sementara tanah milik Indonesia (Pipil garuda)atas nama Lalu Putranom, tertanda T2; Fotocopi Salinan Akta Notaris nomor 5 pernyataan ahli waris, Tertanda T3;Tetap terlampir dalam berkas perkara;5.
ROIHANNA IDA YANI ROSDELINA SIREGAR, AMK
Tergugat:
Yayasan Sari Mutiara Medan
69 — 11
Hal tersebut bukanlan sesuatu hal yang terjadi begitusaja,melainkan ada rangkaian Waktu atau dinamika Perusahaan Yangmengakibatkan RSU Sari Mutiara Medan sangat Kesulitan Keuangan,haltersebut utamanya disebabkan oleh Regulasi atau Kebijakan Yang berubah dariBPJS Kesehatan yang mengakibatkan Pasien RSU Sari Mutiara Medan drastisMenurun.Terkait hal tersebut,Tergugat ingin menjelaskan secara objektifkendala apa yang menyebabkan situasi tersebut bisa terjadi,seperti tersebutdibawah ini:Pertama Pada bulan
Terkait Kebijakan Perusahaan Menyikapi Masalah KetenagakerjaanNovember 2017 sampai dengan Maret 2019Akibat Kesulitan Keuangan seperti yang Tergugat Uraiakan dalam Pointdiatas, Tergugat melihat Perlu langkahlangkah Konkret dalam MenyehatkanKembali Perusahaan.Khususnya terkait Manajemen Ketenagakerjaan.Karenaitulah dalam Kurun waktu November tahun 2017 sampai Awal tahun 2019Yayasan Sari Mutiara melakukan Langkahlangkah Penyeimbangan JumlahTenaga Kerja di RSU Sari Mutiara Medan.Hal. 10 dari 30 Hal.
SusPHI/2020/PN MdnPenyeimbangan Jumlah Tenaga Kerja harus dilakukan Pada untukmengantisipasi Dampak Masalahn Keuangan supaya tidak semakinMemberatkan Perusahaan, Yayasan, khususnya Pekerja sendiri.Tergugat melihat Jumlah 393 orang Pekerja saat itu Sudah tidak ideal lagi atautidak sebanding lagi dengan Jumlah ratarata Pemasukan Perusahaan setiapbulan Karena itulah Kebijakan Mutasi Pegawai Mutlak harus dilakukan.Rincian Jumlah Pekerja yang dimutasi dalam Kurun Waktu November Tahun2017 sampai dengan
Sari MutiaraIndonesia.Penolakan ini Khususnya dilakukan Oleh Unit Cleaning Service danUnit Security dengan berbagai alasan.Menurut Tergugat,Dalam Konteks Menghindari Pemutusan Hubungan Kerjasepihak, Tergugat telah Menunjukkan Niat baik dan sudah berusaha sangatMaksimal dalam Mengelola Manajemen Ketenagakerjaan sekalipun dalamSituasi Perusahaan yang sangat sulit Khususnya dalam AspekKeuangan,tetapi Niat baik dan Kebijakan yang dikeluarkan tidak nyambungdengan sebahagian kecil Pekerja,bahkan malah
Kebijakan tersebut berbuntutPanjang,dimana sebahagian Kecil Pekerja Melaporkan Tergugat Ke DinasKetenagakerjaan Kota Medan,Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bahkan sampai KePengadilan.Tergugat juga Perlu menjelaskan dalam Kurun waktu tersebut RSU SariMutiara Medan dan Yayasan Sari Mutiara Medan juga selalu Proaktifmenginformasikan dan mendiskusikan situasi Perusahaan dengan ParaPekerja.