BB Nomor 3473/2019/NNF berupa 1 (satu) linting rokok berisi irisandaun dengan berat bersih irisan daun 0,03824 gram;yang disita dari ARIF SETIAWAN als ARI bin RUSTAM setelah diperiksasecara laboratoris kriminalistik barang bukti tersebut diatas mengandungsenyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (satu)nomor urut 118 (seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes RI No 50tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UUNo. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;Perbuatan

BB Nomor 3473/2019/NNF berupa 1 (satu) linting rokok berisi irisandaun dengan berat bersih irisan daun 0,03824 gram;yang disita dari ARIF SETIAWAN als ARI bin RUSTAM setelah diperiksasecara laboratoris kriminalistik barang bukti tersebut diatas mengandungsenyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (satu)nomor urut 118 (Seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes RI No 50tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiranUU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang

BB Nomor 3473/2019/NNF berupa 1 (satu) linting rokok berisi trisandaun dengan berat bersih irisan daun 0,03824 gram;yang disita dari ARIF SETIAWAN als ARI bin RUSTAM setelah diperiksasecara laboratoris kriminalistik barang bukti tersebut diatas mengandungsenyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (satu)nomor urut 118 (Seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes RI No 50tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiranUU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang

Kj. atas nama Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Surakartadisetujui oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia dengan SuratKeputusan Nomor : 02 / Menkes / SK / / 2006 tanggal 04 Januari 2006Hal. 2 dari 122 hal. Put.

Berdasarkan keterangan saksisaksi yangsaling bersesuaian dan telah didengar keterangannya di depanpersidangan diperoleh faktafakta hukum yang tidak terbantahkan yaituPertama, bahwa memang benar pada tahun 2002 sampai dengan 2004 diRumah Sakit Jiwa Daerah terdapat pelayanan Pasien Miskin yang belumdiganti oleh Pemerintah Pusat (MENKES) yang menurut Surat KeputusanMenteri Kesehatan No. 02 / Menkes / SK / / 2006, tanggal 06 Januari2006 besarnya adalah Rp 2.334.505.334, (vide, bukti Jaksa No. 1).Kedua

Dwi PriyoHartono, SpKj., dan sesuai pula dengan Surat Keputusan MenteriKesehatan Nomor : 02 / MENKES / SK / / 2006, tanggal 06 Januari2006)..

Bahwa judex facti salah dalam pertimbangannya tentang PengelolaanKeuangan Rumah Sakit Daerah, yang pada satu sisi tunduk pada beberapaaturan, yaitu Keputusan Menteri Kesehatan No. 56 / Menkes / SK / 1 / 2005,Surat Direktur Jenderal Pelayanan Medik No. PR.03.03.1.1.4060 tertanggal16 September 2005 dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNo. 777 / Menkes / SK / VI / 2002 tentang Pedoman PenatalaksanaanProgram Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak BidangKesehatan.

No. 20 K/Pid.Sus/2010peraturanperaturan tersebut, Terdakwa telah melanggar Keputusan MenteriKesehatan No. 56 / Menkes / / 2005, Surat Direktur Jenderal PelayananMedik No. PR.03.03.1.1.4060 tertanggal 16 September 2005 dan KeputusanMenteri Kesehatan RI. No. 777 / Menkes / SK/ 1/2005. 29 Tahun2.

BB2060/2017/NNF berupa irisan daundalam linting rokok tersebut di atas mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor Urut 95 (sembilanpuluh lima) dalam lampiran Peraturan Menkes RI No. 2 Tahun 2017 tentangperubahan penggolongan narkotika. Bahwa setelah diperiksa barang bukti nomor : BB 2060/2017/NNF tersebutterdapat sisa pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 2,441 gram.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menkes RI No. 2 Tahun 2017 tentangperubahan penggolongan narkotika, senyawa sintetis 5FLUOROADBterdaftar dalam Narkotika Golongan (satu) Nomor Urut 95 (Sembilan puluhlima) dalam Lampiran Peraturan Menkes RI No. 2 Tahun 2017 tentangperubahan penggolongan narkotika.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa

BB2060/2017/NNF berupa irisan daundalam linting rokok tersebut di atas mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor Urut 95 (sembilanHalaman 15 dari 19 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2017/PN Yykpuluh lima) dalam lampiran Peraturan Menkes RI No. 2 Tahun 2017 tentangperubahan penggolongan narkotika; Bahwa setelah diperiksa barang bukti nomor : BB 2060/2017/NNF tersebutterdapat sisa pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 2, 441 gram; Bahwa berdasarkan Peraturan Menkes

RI No. 2 Tahun 2017 tentangperubahan penggolongan narkotika, senyawa sintetis 5FLUOROADBterdaftar dalam Narkotika Golongan (satu) Nomor Urut 95 (Sembilan puluhlima) dalam Lampiran Peraturan Menkes RI No. 2 Tahun 2017 tentangperubahan penggolongan narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelisberpendapat jika Terdakwa terbukti memiliki ataupun menguasai tembakauGorilla dengan cara membeli sebanyak 12 linting tembakau gorilla secara online, 1 linting telah habis di pakai

tidak memperpanjangijin edar di Badan POM ; Bahwa tablet dobel L yang di edarkan oleh Terdakwa adalah obat jenistablet yang tidak di produksi oleh pabrikan resmi / obat tanpa ijin edar /obat palsu tidak dibenarkan untuk diedarkan karena tidak dilengkapipenandaan dan pelabelan sesuai ketentuan dan mengedarkan obat tidakada nomor pendaftaran / ilegal yang harus diuji dulu mutu Keamanan dankemanfaatannya dan tidak membahayakan kesehatan manusia;Bahwa sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan No1952/Menkes

/SK/II/ 2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan no1448/Menkes/Per/Il/2011 yang di beri ijin untuk mendistibusikan / menjual/ menyerahkan obat obat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas; Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, PemerintahanDaerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota DinasHalaman 10 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN TigKesehatan diberi Wewenangnya

/SK/II/ 2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan no1448/Menkes/Per/Il/2011 yang di beri ijin untuk mendistibusikan / menjual/menyerahkan obat obat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan

Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 106ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaanfarmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edardan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1010/MENKES/PER/X1/2008 tentang Registrasi Obat diatur bahwa obat yangdiedarkan di wilayah Indonesia, sebelumnya harus dilakukan registrasi untukmemperoleh izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan izin edar

/SK/II/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan No1448/Menkes/Per/Il/2011 yang diberi izin untuk mendistibusikan/ menjual/menyerahkan obat obat khususnya daftar G adalah Pedagang Besar Farmasi(PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas, telah ternyata bahwaTerdakwa tidak memiliki izin edar Pil Dobel L, serta bukan sebagai pekerjafarmasi, sedangkan tujuan Terdakwa mengedarkan Pil dobel L adalah sematamata untuk mendapatkan keuntungan;Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakimmenyimpulkan

kosmetika berdasarkan hasil pengujiandinyatakan positif mengandung merkuri maka poduk tersebut dilarang beredardipasaran dan berdasarkan peraturan Kepala Badan POM no. 23 tahun 2019tentang Persyaratan teknis bahan kosmetik lampiran V no 903, dinyatakanbahwa merkuri termasuk bahan yang tidak diizinkan pada kosmetik,penggunakan merkuri untuk produk pemutih kulit dapat meningkatkan resikokanker kulit, dan pada produk tersebut belum memiliki izin edar, hal iniberdasarkan peraturan permenkes no. 1176/MENKES

Bdg.Bahwa penggunakan merkuri untuk produk pemutih kulit dapat meningkatkanresiko kanker kulit.Bahwa setelah saksi mengecek kemasan, produk tersebut belum memiliki izinedar, hal ini berdasarkan Peraturan Permenkes No. 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika BAB II ps 3 setiap kosmetika yangberedar harus memiliki izin edar.Bahwa merkuri merupakan logam berat yang berbahaya dan bersifat racun bagitubuh.Bahwa pengujian terhadap krim kuning dinyatakan tidak mengandung merkuri(negatif)

Bdg.mengandung merkuri maka poduk tersebut dilarang beredar dipasaran danberdasarkan peraturan Kepala Badan POM no. 23 tahun 2019 tentangPersyaratan teknis bahan kosmetik lampiran V no 903, dinyatakan bahwa merkuritermasuk bahan yang tidak diizinkan pada kosmetik, penggunakan merkuri untukproduk pemutih kulit dapat meningkatkan resiko kanker kulit, dan pada produktersebut belum memiliki izin edar, hal ini berdasarkan Peraturan Permenkes No.1176/ MENKES/PER/VIII/2010, tahun 2010 tentang Notifikasi

FENDI PUTRANURRAHMAN als FENDI bin AWAL RAHMADI, dengan kesimpulan bahwaHalaman 6 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN PwtSetelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB 402/2021/NNF berupa irisan daun tersebut diatas berat bersih 309,5 gramtersebut di atas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB4en PINACAterdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 182 (Seratus delapan puluh dua)dalam peraturan MENKES RI no.22 tahun 2020 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam

FENDI PUTRANURRAHMAN als FENDI bin AWAL RAHMADI, dengan kesimpulan bahwaSetelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :BB 402/2021/NNF berupa irisan daun tersebut diatas berat bersih 309,5gram tersebut di atas adalan mengandung senyawa sintetis MDMB4enPINACA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 182 (seratus delapanpulun dua) dalam peraturan MENKES RI no.22 tahun 2020 tentangPerubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UndangUndangRepublik Indonesia No. 35 tahun

2009 tentang Narkotika dan mengandungsenyawa sintetis 4FLUORO MDMBBUTICA adalah termasuk ke dalamgolongan NEW PSYCHOACTIVE SUBTANCES(zat psikoaktif) yang belumterdaftar dalam peraturan MENKES RI no.22 tahun 2020 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran UndangUndang RepublikIndonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurutketentuan Pasal 112 ayat 1 UndangUndang R.I No.35 Th.2009 TentangNarkotika. 2229 222 nn nnn nnn nnn nnn

FENDI PUTRANURRAHMAN als FENDI bin AWAL RAHMADI, dengan kesimpulan bahwasetelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistikdisimpulkan : BB 402/2021/NNF berupa irisan daun tersebut diatas beratbersih 309,5 gram tersebut di atas adalah mengandung senyawa sintetisMDMB4en PINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 182(seratus delapan puluh dua) dalam peraturan MENKES RI Nomor 22 tahun2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiranUndangUndang Republik Indonesia No. 35

FENDI PUTRANURRAHMAN als FENDI bin AWAL RAHMADI, dengan kesimpulan bahwasetelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB 402/2021/NNF berupa irisan daun tersebut diatas berat bersih 309,5 gramtersebut di atas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB4en PINACAterdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 182 (Seratus delapan puluh dua)dalam peraturan MENKES RI Nomor 22 tahun 2020 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran UndangUndang Republik IndonesiaNo. 35

Bahwa Terdakwa Safaruddin Bin Atong tidak memilik izin edar sesuaidengan Permenkes RI no. 917/ Menkes / Per / X / 1993 yang telah diperbaiki dengan Permenkes RI No. 949 / Menkes / Per / VI / 2000tentang penggolongan obat yang bertujuan untuk meningkatkankeamanan dan ketetapan pengunaan serta pengiriman Distribusi dalammembeli dan menjual obat Merk Y (obat Yesus);Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 197 UU No. 36 tahun 2009 tentang KesehatanATAUKEDUA:Bahwa Terdakwa Safaruddin

mendapatkan obat Gmerek Y/THD warna putin Terdakwa langsung kembali menuju Kab.Sinjai ;Bahwa sebelum Terdakwa diamankan oleh pihak berwajib pada hariSenin tanggal 04 Mei 2020 sekitar jam 21.30 wita, Terdakwa telahmenjual/ mengedarkan obat G merek Y/THD warna putin kepada SaksiAbbas Bin Ansar (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) sebanyak25 (dua lima) butir dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);Bahwa Terdakwa Safaruddin Bin Atong tidak memilik izin edar sesuaidengan Permenkes RI no. 917/ Menkes

/ Per / X / 1993 yang telah diperbaiki dengan Permenkes RI No. 949 / Menkes / Per / VI / 2000tentang penggolongan obat yang bertujuan untuk meningkatkankeamanan dan ketetapan pengunaan serta pengiriman Distribusi dalammembeli dan menjual obat Merk Y (obat Yesus);Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 196 UU No. 36 tahun 2009 tentang KesehatanMenimbang, bahwa setelan dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwamenerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk

Multivitamin dan lainlain, sedangkan obatobatan yang tidakbisa dijual bebas oleh masyarakan dan harus menggunakan resepdokter adalah obatobat bebas terbatas logo lingkaran biru, obat keraslogo lingkaran merah, obat tertentu psikotropik dan narkotika yanghanya bisa dijual di Apotik;Bahwa mekanisme penjualan obat keras atau obat tertentu harusmengacu kepada Peraturan yang berlaku sebagimana dijelaskan dalamUU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan diperjelas keputusanMenteri Kesehatan Nomor 1176/Menkes

dalam menjual obat pil warna putihberlogo Y jenis Triheksifenidil tersebut dan terdakwa juga bukan seorangyang bekerja di bidang kefarmasian dan atau mempunyai keahlian ataukewenangan untuk mengedarkan obat yang termasuk obat keras tersebut.Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Lmj Bahwa berdasarkan keterangan Ahli INDAH KUSUMAWATI, S.Si, Aptbahwa obat pil warna putih berlogo Y tersebut memiliki Kandungan yangsama dengan obat/pil jenis Trinexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor :949/Menkes

sepengetahuan Ahli bahwa yang dapat mendistribusikan/menyalurkan obat kepada orang lain sesuai Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tentang Pedagang Farmasi,yang dapat mendistribusikan obat kepada orang lain yaitu Apotek,Rumah Sakit, Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fanyankes) dan Klinikyang menggunakan Resep Dokter dan untuk Toko obat hanya bolehmendistribusikan jenis obat bebas secara terbatas sesuaiPenggolongan obat menurut Peraturan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 917/Menkes

/Per/X/1993 Nomor949/Menkes/Per/VI/2000;Bahwa untuk Apotek antara lain harus ada Apoteker PenanggungJawab yang ditetapkan Dinas Kesehatan, sedangkan untuk Perorangantidak diperbolehkan;Bahwa Terdakwa tidak diperbolehkan karena tidak memiliki ijin sertatidak mempunyai keahlian dan kewenangan dari Dinas Kesehatan danperbuatan tersebut merupakan melanggar hukum;Bahwa sepengetahuan Ahli tidak diperbolehkan, karena sesuaiPeraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor917/Menkes/Per/X/1993 Nomor 949

/Menkes/Per/VI/2000 obat/ piltersebut merupakan obat/ pil jenis keras tertentu yang dapat diberikanhanya dengan resep dokter;Bahwa obat/ pil warna putin berlogo Y tersebut sepengetahuan sayasama dengan obat/ pil jenis Tryhexiphenidyl, hanya saja tampilan padaobat/ pil tersebut terdapat logo yang menyerupai huruf Y;Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Lmj Bahwa kegunaan obat/ pil warna putin berlogo Y tersebut yaitu untukobat paskinson/ syaraf dan dalam sekali minum cukup 1 (Satu)

dalam menjualobat pil warna putih berlogo Y jenis Triheksifenidil tersebut dan Terdakwajuga bukan seorang yang bekerja di bidang kefarmasian dan ataumempunyai keahlian atau kewenangan untuk mengedarkan obat yangtermasuk obat keras tersebut.Bahwa berdasarkan keterangan Abli INDAHKUSUMAWATI, S.Si, Apt bahwa obat pil warna putin berlogo Y tersebutHalaman 18 dari 26 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Lmjmemiliki kandungan yang sama dengan obat/pil jenis Trihexyphenidyl sesualPermenkes RI Nomor : 949/Menkes

TAUFIK, ST selakuPemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang diketahui olehWAHYU MARSUDI, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium ForensikCabang Semarang, yang dalam kesimpulannya menyebutkan : BB3535/2020/NNF dan BB 3537/2020/NNF berupa berupa irisan dauntersebut diatas disita dari Terdakwa FREDY ANDRIAN Alias FREDY AliasDOYOK Bin SUTARNO adalah positif mengandung senyawa sintesis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut 118(seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes

Cabang Semarang yang diketahui olehWAHYU MARSUDI, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium ForensikCabang Semarang, yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa : BB3489/2020/NNF berupa 1 (Satu) bungkus kertas klip warna coklat berisiirisan daun dengan berat bersih irisan daun 52,60582 gram disita dariTerdakwa APRIAN MUQORROBUN Als GENDON Bin ABDULAHMASDAR adalah positif mengandung senyawa sintesis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut 118 (seratusdelapan belas) dalam Peraturan Menkes

Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika; Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KriminalistikCabang Semarang Nomor : 1681/NNF/2020 tanggal 09 Juli 2020,diperoleh kesimbulan bahwa BB3489/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkuskertas klip warna coklat berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun52,60582 gram disita dari saksi Aprian adalah positif mengandungsenyawa sintesis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (satu)nomor urut 118 (Seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes

Sci, Apt Binti Ratno Susilo, menerangkan bahwa :Obat Merk Samcodin termasuk sediaan Farmasi Obat bentuk Tablet, bahwaObat sediaan Farmasi di Golongkan menjadi 5 Golongan antara Lain ,Narkotika, Psikotropika , Obat Keras, Obat Bebas Terbatas dan Obat Bebas,yang menggolongkan sediaan Farmasi atau obatobatan tersebut di aturdalam Peraturan Mentri Kesehatan nomor 949/MENKES / VI / 2000, TentangRegistrasi Obat Jadi, dan juga di atur oleh Badan POM RI dengan Nomor 24tahun 2017 tentang kreteria dan tata

laksana Registrasi obat serta jugadiatur dalam peraturan Mentri Kesehatan Nomor 1010 / MENKES / PER /XI / 2008 Tentang Registrasi Obat, Obat Merk Samcodin termasuk dalamGolongan Obat Bebas Terbatas yang ditunjukan dengan nomor Registrasiobat DTL dan Lingaran Biru yang tertera di Bungkus Obat, Obat Bebasterbatas yaitu Obat Keras yang bisa diperoleh tanpa Resep Dokter,Kandungan yang terdapat didalam Obat Samcodin Tablet tersebut yaituDextromethorpahane HBr, Guaifaenesin dan Chorphenamine Maleate,Apabila

/ PER /X / 1993,Tentang Wajib Daftar Obat Jadi dan juga di aturoleh Badan POM RI dengan Nomor 24 tahun 2017 tentang kreteria dan tatalaksana Registrasi obat serta juga diatur dalam peraturan Menteri KesehatanNomor : 1010 / MENKES / PER/ XI / 2008 Tentang Registrasi Obat; Bahwa Ahli menerangkanKandungan yang terdapat didalam obatsamcodin Tablet tersebut yaitu Dextromethorpahane HBr, Guaifaenesin danChorphenamine maleate; Bahwa Ahli menerangkanapabila mengkonsumsi sesuai aturan pakalyang tertera pada

Aturan untuk penggunaan obat yang boleh di konsumsi untuk 1 (Satu)kali pemakaian bisa dilihat pada dosis yang tercantum di label / kemasanobat; Bahwa Ahli menjelaskanpada keputusan menteri kesehatan RepublikIndonesia No 1331/MENKES/SK/X/2002 Tentang perubahan atas peraturanmentri Keehatan Republik Indonesia No. 167 / KAB / B.VIII / 1972 TentangPedagangan Eceran Obat. bahwa Pedagang Eceran Obat harus memilikitenaga teknis kefarmasian sebagai penanggung jawab dan hanya bisamenjual obat bebas dan obat

yang akan dijual kembali oleh terdakwa dengankeuntungan Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per produk yang tidakdilengkapi dengan ijin edar dari instansi yang berwenangBahwa berdasarkan keterangan Ahli VERONIKA SANDRA LOLITA, S.Si, Aptdari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya menerangkanbahwa sesuai dengan Bab Ketentuan Umum Pasal 1, Pasal 105 ayat (1) dan(2), Pasal 106 ayat (1) dan (2) UU RI No. 36 Tahun 2019 tentang Keshatandan sesual dengan peraturan Menteri Kesahatan No.1176/MENKES

akan dijual kembali oleh terdakwa dengankeuntungan Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per produk yang tidakdilengkapi dengan ijin edar dari instansi yang berwenang Bahwa berdasarkan keterangan Ahli VERONIKA SANDRA LOLITA, S.Si, Apt dariBalai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya menerangkan bahwasesual dengan Bab Ketentuan Umum Pasal 1, Pasal 105 ayat (1) dan (2), Pasal106 ayat (1) dan (2) UU RI No. 36 Tahun 2019 tentang Keshatan dan sesuaidengan peraturan Menteri Kesahatan No. 1176/MENKES

yang akan dijual kembali oleh terdakwa dengankeuntungan Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per produk yang tidakdilengkapi dengan ijin edar dari instansi yang berwenangBahwa berdasarkan keterangan Ahli VERONIKA SANDRA LOLITA, S.Si, Apt dariBalai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya menerangkan bahwasesuai dengan Bab Ketentuan Umum Pasal 1, Pasal 105 ayat (1) dan (2), Pasal106 ayat (1) dan (2) UU RI No. 36 Tahun 2019 tentang Keshatan dan sesuaidengan peraturan Menteri Kesahatan No. 1176/MENKES

akan dijual kembali oleh terdakwa dengankeuntungan Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per produk yang tidakdilengkapi dengan ijin edar dari instansi yang berwenang Bahwa berdasarkan keterangan Ahli VERONIKA SANDRA LOLITA, S.Si, Apt dariBalai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya menerangkan bahwa sesuaidengan Bab Ketentuan Umum Pasal 1, Pasal 105 ayat (1) dan (2), Pasal 106 ayat(1) dan (2) UU RI No. 36 Tahun 2019 tentang Keshatan dan sesuai denganperaturan Menteri Kesahatan No. 1176/MENKES

PENGGUGAT, pimpinanrapat DR.Dr.SYARIF THAUFIK HIDAYAT, SpOG KFer, menyampaikankesimpulan bahwa telah terjadi MISKOMUNIKASI antara pihakmanajemen/ pimpinan RSDK dengan PENGGUGAT mengenai kondisi alatduodenovideoscope yang diperlukan dalam penanganan penderita tersebut.Tidak disebutkan adanya kesalahan ataupun pelanggaran yang telahdilakukan olehPENGGUGAT>; 292922222 nnn nnn nnn nnn nnn ennneeHal tersebut berarti telah sesuai dengan Lampiran Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor 755 / Menkes

Kariadi Nomor :KP.08.02/L.11/108/2014 tanggal 01 Februari 2014 TentangSusunan Pengurus Organisasi Komite Medik Dan Sub KomiteMedik ( sesuai dengan aslinya); 26.T 17: Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : KP.03.01/Menkes/90/2016tanggal 11 Januari 2016 atas nama dr. Bambang Wibowo,Sp.OG(K), MARS sebagai Direktur Jenderal PelayananKesehatan Kementerian Kesehatan (sesuai denganfotocopi); 27.

T 18 : Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : KP.03.01/Menkes/9 1/2016 tanggal 11 Februari 2016 atas nama dr.Bambang Wibowo, Sp.OG(K), MARS sebagai Direktur JenderalPelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (sesuaidengan fotocopi); 28. T 19 : Surat Perintah Nomor : KP.03.01/I/0120/2016 tanggal 15Februari 2016 memerintahkan kepada dr. Mochammad SyafakHanung, Sp.A, MPH sebagai Pelaksana Tugas dan dr.

/PER/IV/2011 tentang PenyelenggaraanKomite Medik Di Rumah Sakit maka Majelis Hakim akan mengutip pokokpokokketentuan di dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah Sakit sebagaiberikut : e Bab II Huruf C.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Badan Layanan7 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang DisiplinPegawai.8 Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1675/Men.Kes/Per/XII/2005tanggal 27 Desember 2005 tentang Struktur Organisasi RSUP Dr.KariadiSemarang.9 Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1343/Menkes/SK/VII/2011 tanggal 1 Juli 2011 tentang Pengangkatan Direktur Utama RSUPDr.

Pengetahuan dankehendak dalam hal ini adalah untuk mengedarkan obatobatan dengan tanpajin;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1)UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;Menimbang, bahwa sesuai Surat Keputuasan Menkes No. 1332 /Menkes / SK / X / 2002 dan Peraturan Menkes No. 1448 / Menkes / Per / VI /2011 yang diberi ijin untuk mendistribusikan / menjual / menyerahkan obatobatkhususnya daftar

registrasi (nomor pendaftaran / nomor ijin edar) dari Badan POM RIsehingga kosmetika tersebut tidak boleh dijual kepada konsumendengan berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UndangUndang No 36 Tahun2009 Tentang Kesehatan yang mensyaratkan bahwa sediaan farmasi danalat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar,berdasarkan Pasal 13 ayat (1) PP No. 72 tahun 1998, izin edar akandiberikan terhadap sediaan farmasi yang lulus dalam pengujian sertamenurut Pasal 3 ayat (1) Permenkes RI No.1176/MENKES

Dan berdasarkan Permenkes RI Nomor:1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 3 ayat (1):Setiap kosmetika hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dariMenteri ayat (2): izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupanotifikasi;Berdasarkan UU Kesehatan Pasal 106 ayat (1) mensyaratkanbahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelahmendapat izin edar, berdasarkan Pasal 13 ayat (1) PP No. 72 tahun 1998,izin edar akan diberikan terhadap sediaan farmasi

yang lulus dalampengujian serta menurut Pasal 3 ayat (1) Permenkes RI No.1176/MENKES/PER/VIII/2010, menjelaskan bahwa kosmetika hanyadapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri.

Untuk izin Edar Kosmetikatercantum pada Permenkes No. 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentangNotifikasi Kosmetika dijelaskan bahwa izin edar diberikan oleh KepalaBadan POM;Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN BikBahwa Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas ObatDan Makanan Republik Indonesia Nomor 03.1.23.12.10.11983 tentangkriteria dan tata cara pengajuan notifikasi kosmetika tahun 2010 makasejak 31 Desember 2010 semua kode dan nomor registrasi dan kodenomor Izin Edar yang lama CD atau

Notifikasi yang dimaksuddiatas sebagaimana yang diatur pada permenkesno.1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang notifikasi Kosmetik.

persetujuan terdakwa keterangan para saksi tersebutdibacakan oleh Penuntut Umum;Saksi Ahli BAYU HERDI AL HUDA,S.Farm, Apt: e Bahwa benar Pil trinexyphenidyl tersebut termasuk obat terlarang daftar G denganizin edar Register Nomor: GKL8920903710A1;Halaman 7 dari 15 Halamane Bahwa sebelum obat tersebut beredar di pasaran, maka harus ada izin edar yangmengeluarkan surat izin edar tersebut adalah BPOM, sedangkan untuk distibusinyaharus ada izin distribusi obat sesuai dasar hukum yaitu PermenkesNo.1331/Menkes

/SK/X/2002 tentang pedagang eceran obat,Kepmenkes/1191/SK/IX/2002 tentang pedagang besar farmasi dan Kepmenkes1332/Menkes/SK/X/2002 tentang ijin Apotik;e Bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan farmasi adalah pembuatan termasukpengendalian mutu sediaan farmasi,oengamanan,pengadaan,penyimpanan dandistribusi;e Bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak memenuhi standar farmasi,karena terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi serta tidakmemiliki izin dari BPOM, sehingga perobuatan

farmasi dan alat kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat izin edar yang ditetapkan oleh Pemerintah.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan terdakwamemperoleh pil tersebut tanpa adanya resep dari seseorang bernama TOMO danbukan dibeli diapotik menggunakan resep dokter;Menimbang, bahwa sebelum obat tersebut beredar maka harus ada izin edaryang dikeluarkan BPOM sedangkan sedangkan untuk distibusinya harus ada izindistribusi obat sesuai dasar hukum yaitu Permenkes No.1331/Menkes

/SK/X/2002tentang pedagang eceran obat, Kepmenkes/1191/SK/IX/2002 tentang pedagang besarfarmasi dan Kepmenkes 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang ijin Apotik;Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa bukan termasuk pedagangeceran/pedagang besar farmasi dan tidak memiliki izin untuk menjualnya.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatasunsur ini pun telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatasmaka seluruh

Bahwa permohonan cerai ini sudah mendapatkan izin dari atasanbagi PNS yang mengajukan perceraian dengan Surat Keputusan MenteriKesehatan nomor KP. 04.02/Menkes/249/2019 tentang izin untuk melakukanPerceraian Menteri Kesehatan Republik Indonesia, tertanggal 03 Mei 20198. Bahwa Permohonan gugatan cerai ini telah memenuhi syarat sesuaidengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 09 tahun1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam9.

Putusan Nomor 1981/Pdt.G/2020/PA.Bkspernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lainsebagai wakil atau kuasanya ;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkanSurat Persetujuan cerai Nomor: KP. 04.02/Menkes/249/2019, tanggal 03 Mei2019, yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia;Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat ;Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya karena rumahtangga Penggugat dengan

Putusan Nomor 1981/Pdt.G/2020/PA.Bkstahun 2009, jo. pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugatmengajukan gugatan perceraian telah sesuai dengan ketentuan di maksud,oleh karena itu Pengadilan Agama Cianjur berwenang memeriksa danmemutus perkara aquo ;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmendapatkan Surat Persetujuan cerai Nomor: KP. 04.02/Menkes/249/2019,tanggal 03 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan RepublikIndonesia, (P.2) dengan demikian ketentuan

HARYANTO telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidanasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama KetigaPasal 127 ayat (1) huruf a Undangundang Republik Indonesia Nomor 35Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP joPeraturan Menkes RI No.44 tahun 2019 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika dalam lampiran Undangundang Republik Indonesia No.35 Tahun2009 tentang Narkotika DAN Kedua Kesatu Pasal 197 UndangundangRepublik Indonesia No.36 tahun

Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika jo Peraturan Menkes RI No.44 tahun 2019 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran Undangundang Republik IndonesiaNo.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.AtauKedua :Bahwa ia terdakwa ARYA BRAJANATA Als. BJ Bin FX.

BB3339/2020/NNF berupa irisan daun tersebut di atas adalahmengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalamGolongan (Satu) Nomor urut 118 (Seratus delapan belas) dalam PeraturanMenkes RI No.44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotikadalam lampiran Undangundang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009tentang Narkotika;Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidanadalam Pasal 112 ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun2009 Tentang Narkotika jo Peraturan Menkes

SmnGolongan (satu) Nomor urut 118 (seratus delapan belas) dalamPeraturan Menkes RI No.44 tahun 2019 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran Undangundang RepublikIndonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi tembakau gorilla bersamaAGUNG PATOL tanpa jin dari pihak yang berwenang;Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 Wib,terdakwa membeli patungan bersama USMAN Obat keras jenis PilTrinexyphenidyl kepada APUD HADIYANTO (terdakwa

SmnMenimbang, bahwa berdasarkan uraian faktafakta hukum tersebutMajelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhiunsur kedua dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undangundang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Peraturan Menkes RINo.44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiranUndangundang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Ad.3.

Kp.03.003/II/1 23/2012;Perbuatan Tergugat tersebut adalah tidak sah karena selain ketidakwenangan Tergugat untuk membebastugaskan Penggugat untukmenjalankan praktik medis, pembebastugasan Penggugat oleh Tergugatjuga bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.755/Menkes/PERE/IV/2011, karena tanpa melalui proses yang seharusnyadilakukan oleh Panel Pendisiplinan Profesi dan tanpa adanya keputusandari Panel Pendisiplinan Profesi, namun Tergugat telah memberikan sanksikepada Penggugat.

Dengan tanpa melalui prosedursebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.755/Menkes/PERE/IV/2011, Tergugat telah melakukan penghukumankepada Penggugat. Hal itu jelas penzaliman buat Penggugat.

Djamil Padang Nomor03/03/II/115/2012 tanggal 12 Maret 2012 dan Berita Acara Pemeriksaandr.Noverial Sp.OT, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda T.26;Fotocopy Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : = 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas, telahdidoen loat dari internet, selanjutnya diberi tanda T.27;Fotocopy Surat Ka.Instalasi Rawat Inap Bedah No.45/Irna Bedah/III/12tanggal 10 Maret 2012, sesuai foto copy tanda tangan basah, selanjutnyadiberi tanda T.28;Fotocopy Tarif Jasa

SK/XI/2008, tanggal 18 November 2008 tentang PedomanKlasifikasi dan Standar Rumah Sakit pendidikan, didoen load Internet ,selanjutnya diberi tanda T.32;Fotocopy Surat Tugas Nomor 2077//HI6.2/KP/2010 tanggal 09 April 2010,sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda 1.33;Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, didoen loadInternet selanjutnya diberi tanda 1.34;Fotocopy Peratutan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor1045/MENKES

Jamildengan Peraturan Mentri Kesehatan nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentangPenyelenggaraan Komite Medik Rumah sakit telah ternyata jelas perbedaannya,tetapi yang jelas bahwa Kepala atau Direktur adalah pimpinan terrtinggi dalamrumah sakit yang salah satunya berfungsi untuk melakukan pembinaanpengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;Menimbang, bahwa tidak adanya keputusan komte etik yang dibentukoleh Tergugat untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran profesi yangHalaman

., A.Pt dengan kesimpulan sample obat Heximer (tablet warna kuning)mengandung Triheksifenidil HCI.Bahwa obat yang dijual olen terdakwa tidak dalam kemasan khusussebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan No.10277/MENKES/SK/IX/2004 tentang standar pelayanan kefarmasian di Apotek.Bahwa pada saat mengedarkan atau menjual obat Heximer, terdakwajuga tidak memiliki keahlian dan kewenangan sebagaimana diatur dalamHalaman 4 dari 14 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2017/PN SrgKeputusan Menteri Kesehatan

No. 1331/MENKES/SK/X/2002 tahun 2002tentang Pedagang Eceran Obat yang menjelaskan obat bebas dan obat bebasterbatas hanya dapat dijual oleh pedagang eceran obat (toko obat) yangmemiliki tenaga teknis kefarmasian sebagai penanggungjawab teknis farmasi.Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenangyakni Kementrian Kesehatan.Bahwa dari beberapa kali melakukan penjualan obat jenis Heximerbersama Tiar Als Ewek, terdakwa telah mendapatkan keuntungan totalnyasebesar Rp.250.000,00

sample obat yang diketemukan oleh petugas Satnarkoba PolresSerang telah diuji oleh Badan POM RI dan berdasarkan LaporanPengujian Nomor : PM.01.05.911.04.17.8510 tanggal 27 April 2017 yangditandatangani oleh Manager Teknis Laboratorium Pengujian TeranokokoHening Setyowati., S.Farm., A.Pt dengan kesimpulan sample obatHeximer (tablet warna kuning) mengandung Triheksifenidil HCI.Bahwa obat yang dijual oleh terdakwa tidak dalam kemasan khusussebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan No.10277/MENKES

/SK/IX/2004 tentang standar pelayanan kefarmasian diApotek.Bahwa pada saat mengedarkan atau menjual obat Heximer, terdakwajuga tidak memiliki kKeahlian dan kewenangan sebagaimana diatur dalamKeputusan Menteri Kesehatan No. 1331/MENKES/SK/X/2002 tahun 2002tentang Pedagang Eceran Obat yang menjelaskan obat bebas dan obatbebas terbatas hanya dapat dijual oleh pedagang eceran obat (toko obat)yang memiliki tenaga teknis kefarmasian sebagai penanggungjawabteknis farmasi.Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin

Dengan adanya harmonisasi ASEAN padatahun 2011, maka kosmetika yang beredar di Indonesia tidak perlu didaftarkanuntuk memperoleh nomor registrasi CD atau CL melainkan harus melalui prosesNotifikasi ;Bahwa proses perijinan toko obat dan Apotik pada dasarnya sama yaitu melaluiPemerintah Daerah (Dinas Kesehatan Kota), tata cara pengajuan ijin sesuaiKeputusan Menkes No. 1322/MENKES/SK/X/2002 tentang perubahan atasPermenkes RI No. 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata CaraPemberian jin Apotik

dan Keputusan Menkes No. 1331/MENKES/SK/X/2002tentang perubahan atas PermenKes RI No. 167/KAB/B.

No. 1322/MENKES/SK/X/2002 tentang perubahan atas Permenkes RI No.922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan danTata Cara Pemberian jin Apotik dan KeputusanMenkes No. 1331/MENKES/SK/X/2002 tentangperubahan atas PermenKes RI No. 167/KAB/B.VIII/1972 tentang pedagang eceran obat / TokoObat ; Bahwa Toko Obat hanya diijinkan menjual obatobatbebas dan obatobatan bebas terbatas dan Toko Obattidak diijinkan menjual obatobat keras dan sebagaipenanggung jawab pada toko obat adalah AsistenApoteker ;e Bahwa tanpa

Republik Indonesia Nomor 889/Menkes/Per/V/2011tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja TenagaKefarmasian disebutkan yang dimaksud dengan Surat Izin KerjaTenaga Teknis Kefarmasian, yang selanjutnya disebut SIKTTKadalah surat izin praktik yang diberikan kepada Tenaga TeknisKefarmasian untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasianpada fasilitas kefarmasian;Menimbang, bahwa dari uraian di atas terlihat dengan nyata, jelas dan gamblangbahwa Sdr.

No. 1322/MENKES/SK/X/2002 tentang perubahan atas Permenkes RI No.922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan danTata Cara Pemberian Jjin Apotik dan KeputusanMenkes No. 1331/MENKES/SK/X/2002 tentangperubahan atas PermenKes RI No. 167/KAB/B.VIII/1972 tentang pedagang eceran obat / TokoObat ;Bahwa Toko Obat hanya diijinkan menjual obatobatbebas dan obatobatan bebas terbatas dan Toko Obattidak diijinkan menjual obatobat keras dan sebagaipenanggung jawab pada toko obat adalah AsistenApoteker ;Bahwa tanpa