Ditemukan 2539 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tripatria triharti trinarti triparto triarti triparteit tripartid triparti trimartia
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-09-2012 — Putus : 24-04-2013 — Upload : 01-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 48/Pid.Sus.K/2012/PN Mdn
Tanggal 24 April 2013 — - Drs. MOHAMMAD NTHAI, MM
87 — 30
  • pemeriksaan di Gedung Kantor PBBKabanjahe.Bahwa ada temuan dari hasil pemeriksaan BPK yaitu :a. sambungan listrik/travo belum terpasang.b. racun api belum terpasang.c. paving bloc tidak rata.Bahwa saksi menindaklanjuti hasil pemeriksaan external.Bahwa saksi berkoordinasi dengan Satker Kabanjahe dan kontraktor agarsegera memenuhi semua kekurangan hasil temuan BPK.Bahwa saksi turun kelapangan dan membuat laporan.Bahwa hasil tindak lanjut saksi kirimkan ke Kantor Pusat.Bahwa setahu saksi ada perundingan Tripartit
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 04-03-2015 — Upload : 31-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 755 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 4 Maret 2015 — PALGUNO, DKK VS ANIK YULI MARDANI, DKK
67 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2004 pasal 14ayat (1) menyebutkan :Dalam hal Anjuran tertulis sebagimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) hurufa ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka Para Pihak atau salah satupihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri setempat.2 Bahwa Uraian diatas merupakan tahapantahapan dalam mengajukan gugatanke Pengadilan Hubungan Industrial, akan tetapi Tergugat 90 dalam hal inibaru melakukan tahapan Bipartit, sedangkan tahapan Tripartit
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 18-10-2016 — Upload : 24-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 707 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 18 Oktober 2016 — 1. IRPAN,, DKK VS PT. ADHYAKSA DHARMASATYA
277 — 476 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa terdapat fakta tidak terbantahkan yang telah terjadi (sebagaidasar melakukan mogok kerja/vide Surat Pemberitahuan Mogok Kerjadengan Nomor 04/ADSBHL/VIII/2015, tanggal 14 Agustus 2015, dan Suratdengan Nomor 05/ADSBHL/VIII/2015, tanggal 28 Agustus 2015) yakniperundinganperundingan yang selama ini telah dilakukan, baik secaraBipartit dan Tripartit telah mengalami jalan buntu, hal tersebut secara tegasdinyatakan oleh para pihak dalam Risalah perundingan khususnyatertanggal Risalah perundingan 15
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus
Register : 11-10-2018 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Smr
Tanggal 9 April 2019 — Penggugat:
1.AMAR SITE
2.Marsuki
3.Muslimin
4.Syarifuddin
5.Umar Arifin
6.Marten Pali
7.Agus Salim
8.Erfandi Amar
9.Paulinus Manek Klau
10.Mampetua Sitorus
11.Ir.H.Sujendro Edi Nugroho, MM
12.Rustang
13.Darwin
14.Saiful
15.Abbas
16.Uni
17.Juhaeda
18.Antonius Abeh Ding
19.Eben
20.Elhamsyah
21.Erik
22.Nasrun
23.Sakka
24.Robyyanto
25.Said Sukarno
26.Terang
27.Abdullahi
28.Usman
29.Sabria
30.Agus Purnomo
31.Annlisa
32.Ardi Anwar
33.Sitti Arida
34.Arifin Manda
35.Arman
36.Asman
37.Asni
38.Aulia
39.Baba
40.Bahar
41.Dedik Supriantoro
42.Nasir Seso
43.Marinah
44.Hamka Al Farizi
45.Hardi
46.Heris
47.Herlina
48.Jusniar
49.Kamisa
50.Kusnadi
51.Mappiasse
52.Rivat Muhendra
53.Norma Duppa
54.Nungka
55.Rinamey
56.Rusmin
57.Rustam
58.Sunarwi
59.Syamsi
Tergugat:
PT.Tunas Mandiri Lubis
94 — 9
  • Darwin serta beberapa orangkaryawan lainnya, tentang upah yang belum dibayarkan oleh pihakperusahaan maka sesual dengan ketentuan / peraturan yang berlakuDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan telahmenyampaikan surat panggilan sebanyak 3 (tiga) kali untuk dilakukanHalaman 19 dari 152 Putusan Nomor 45/Pdt.SusPHI/2018/PN Smr2021.22.23.perundingan secara Tripartit, namun dari pihak perusahaan (an.
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus
Register : 27-12-2017 — Putus : 13-08-2018 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 82/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Smr
Tanggal 13 Agustus 2018 — Penggugat:
1.FAHMI
2.SUTEJO
3.M ASRARI
4.SURIANSYAH
5.ZULKIFLI
6.JAFRI FAHMI DIANUR
7.BUDIANSYAH
8.LUKMAN SEJATI
9.ANDI KHERUDDIN
10.SAHARUDDIN
11.MUH.ARIF
12.RUDIANTO
13.SAHARUDDIN DOMPA
14.SYAWALUDDIN
15.FATHUR RAHMAN
16.SYAMSU RIZAL
17.SUGIANTO
18.DEKA NOVIAN NATA
19.BAHTIAR
20.JUMADI
21.YUNUS
22.RAHMAN
23.MAHMUDDIN
24.ABU BAKAR
25.MUHAMMAD SUKMA
26.ANDRI NOVIAN
27.KHAIRIL ARIFIN
28.SYAIFUL ANWAR
29.HENDRA
30.SAHAR
31.MIKRAJUDDIN
32.NASRULLAH
33.M. MUNAWAR
34.JUMADI
35.BAHARUDDIN
36.MUNIF ARIANTO
37.ZULKIFLI
38.FAUZI RAHMAN
39.ABDUL HAFID
40.ALI YUSNI
41.ZAENAL MUSTAFA
42.HAMIDAN
43.TAUFIK AKBAR
44.JUMANSYAH
45.AMALIA ULFAH
46.MUHAMMAD IKHSAN
47.AMIRUDDIN DAPE
48.PARDI
Tergugat:
1.PT. NANYANG INTIDO
2.PT. VICO
99 — 20
  • Fahmi dkk (48 orang);Bahwa oleh karena berbagai upaya yang ditempuh Penggugatsebagaimana disebutkan dalam Peraturan Ketenagakerjaan yaitu Upayapenyelesaian melalui perundingan bipartit dan juga tripartit (mediasi)tidak tercapai kesepakatan bersama, maka sesuai dengan ketentuanperundangundangan, untuk mempertahankan hak dan kepentinganPenggugat patut dan layak menurut hukum untuk mengajukan gugatanini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negerisamarinda guna memberikan kepastian hukum
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata Khusus PHI
Register : 20-10-2015 — Putus : 16-03-2016 — Upload : 10-05-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Plk
Tanggal 16 Maret 2016 — IRPAN, DKK LAWAN P.T ADHYAKSA DHARMASATYA
246 — 726
  • Bahwa terdapat fakta tidak terbantahkan yangtelah terjadi (sebagai dasar melakukan mogok kerja/ vide SuratPemberitahuan Mogok Kerja dengan Nomor : 04/ADSBHL/VIII/2015,tanggal 14 Agustus 2015, dan Surat dengan Nomor : 05/ADSBHL/VIII/2015,tanggal 28 Agustus 2015) yakni perundinganperundingan yang selama initelahdilakukan, baik secara Bipartit dan Tripartit telah mengalami jalanbuntu, hal tersebut secara tegas dinyatakan oleh para pihak dalam Risalahperundingan khususnya tertanggal Risalah perundingan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 30-04-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 97/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 19 Oktober 2020 — Penggugat:
1.YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI) diwakili oleh : Asfinawati (Ketua YLBHI)
2.KONFEDERASI PERSATUAN BURUH INDONESIA (KPBI) diwakili oleh: Ilhamsyah (Ketua Umum KPBI)
3.Merah Johansyah Ismail
4.PERKUMPULAN KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA (KPA) diwakili oleh: Dewi Kartika
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia,
499 — 270
  • advokasi kebijakan,artinya KSPI harus turut serta dan hadir bahkan melakukan perlawanan ketikaada kebijakan negara yang merugikan anggotanya yang terdiri dari masyarakatpekerja dan buruh Indonesia, yang berjumlah 1,8 juta orang yang tersebar pada 9federasi di seluruh Indonesia.orien nmin Bahwa, KSPI sudah berbandan hukum dan terdaftar di KementerianKetenagakerjaan, dan KSPI merupakan salah satu konfederasi yang terferifikasidi Kementerian Ketenagakerjaan, bahkan KSPI duduk pada Lembaga KerjaSama Tripartit
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-03-2018 — Putus : 11-07-2018 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 27/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKT.PST
Tanggal 11 Juli 2018 — Pidana Korupsi - KARNASIH TJIPTANINGRUM, S.Kom. M.PH;
107 — 45
  • Kesehatan, dan sekali diputuskan oleh KementerianKesehatan, kami merujuk itu sebagai harga tertinggi, itu sebagai hargatertinggi saja, yang penting kita tidak boleh melewati berarti kita dalamproses perencanaan dan tender tentu berusaha menekan;Bahwa iya tidak boleh dilewati harganya karena itu sudah keputusanmenteri.Bahwa berdasarkan konsultasi dengan BPKP, LKPP dan juga inspektoratsegala macam, karena barang ini belum tersedia di ekatalog dananggarannya lebih dari 5 miliar, maka di dalam hasil tripartit
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 05-12-2018 — Putus : 08-05-2019 — Upload : 26-06-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 257/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg.
Tanggal 8 Mei 2019 — BACHTIAR, dkk.; Melawan; PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA;
419 — 99
  • Bahwagugatan diajukan setelah melewati proses bipartitdan mediasi tripartit,sebagaimanadisyaratkan oleh UU Nomor 2 tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial yakni dengan dikeluarkannya anjuran olehDinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten KarawangNomor : 565 / 7136 / HIPK tertanggal 04 Oktober 2018 ;2.
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Khusus PHI
Register : 19-10-2020 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 19-10-2020
Putusan PN JAYAPURA Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jap
Tanggal 31 Oktober 2019 — Pemohon Kasasi - Adam Adrianus Salamahu, Dkk Termohon Kasasi - PT Freeport Indonesia
340 — 172
  • ayat (1) dan (2) UU No. 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan dihubungkan dengan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4ayat (1), Pasal 23 ayat (1) dan dinubungkan pula dengan Pasal 44 ayat(1) UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial, serta Pasal 151 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, mengisyaratkan bahwa Mekanisme PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial diwajibkan terlebih dahulu melaluiProses Perundingan atau Upaya Perdamaian pada tingkatan Bipartit,Tripartit
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Khusus PHI
Register : 04-03-2019 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Pbr
Tanggal 19 Juni 2019 — Marlinus Waruwu.DKK VS PT.JATIM JAYA PERKASA
188 — 202
  • 182 Putusan Nomor : 21/Padt.SusPHI/2019/PN PbrKerja dan Transmigrasi Propinsi Riau Nomor 560/DisnakertransHK/20tanggal 03 Januari 2019 yang terlampir bersamaan dengan Gugatan ParaPenggugat;Bahwa dalam mekanisme penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrialyang mengacu pada Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisinan Hubungan Industrial jelas mengatur sebelumperselisihan diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial para pihakterlebin dahulu menyelesaikannya melalui Bipartit, Tripartit
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus
Register : 27-12-2017 — Putus : 13-08-2018 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 81/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Smr
Tanggal 13 Agustus 2018 — Penggugat:
1.MULYADI
2.ABDUL RAZAK
3.SUGIANTO
4.ABD.KADIR DJAELANI
5.ABDULLAH M
6.M.Husaini K
7.MUHAMMAD SARDI
8.Haswat
9.Juhari Jafar
10.Anjar Sutrisno
11.Sunarto
12.Amrin
13.Abdul Wahab
14.Musliadi
15.Rifaat
16.Amir
17.LAMASSE
18.HARDI
19.ALIMUDDIN
20.DODIK DWI CAHYO
21.HADI SUWIKNYO
22.NURDIN
23.RUSDI. M
24.SUHRI
25.M. ANAS
26.TOMMI
27.NADAR SYAH
28.KUSENO
29.MUGI TRISNADI
30.ISMAIL
31.HASAN LEWANG
32.NASRUUM. K
33.ISKANDAR
34.SUMARLIN
35.USMAN
36.UDIN
37.BAHARUDDIN
38.ARDIANSYAH
39.FUAD MUCHTAR
40.EFRIANTO MULYADI
41.RUSDI
42.ABD. RAJAB
43.RACHMAD HIDAYAT
44.IRWAN
45.SINGKAU
46.LASILA
47.HASAUDDIN. LY
48.SUDIRMAN HABE
49.AMIRUDDIN
50.SUPARMAN
51.RACHMAD
52.IRWAN
53.FIRDAUS
54.RUSTAM
55.ABD. HARIS
56.HENDRI SUSILO
57.HARLI
58.BURHANUDDIN
Tergugat:
1.PT. NANYANG INTIDO
2.PT. VICO
134 — 88
  • Mulyadidkk/(77 orang);Bahwa oleh karena berbagai upaya yang ditempuh Penggugatsebagaimana disebutkan dalam Peraturan Ketenagakerjaan yaitu Upayapenyelesaian melalui perundingan bipartit dan juga tripartit (mediasi)tidak tercapai kesepakatan bersama, maka sesuai dengan ketentuanperundangundangan, untuk mempertahankan hak dan kepentinganPenggugat patut dan layak menurut hukum untuk mengajukan gugatanini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSamarinda guna memberikan kepastian hukum
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Umum
Register : 22-06-2023 — Putus : 27-07-2023 — Upload : 27-07-2023
Putusan PT SURABAYA Nomor 709/PID/2023/PT SBY
Tanggal 27 Juli 2023 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : MIFTACHUL AMIN Diwakili Oleh : MIFTACHUL AMIN
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : RENDY ADITYA PUTRA W, SH
70 — 0
  • Pihak Pertama Dan Sugeng Adi Pratama, Selaku Pihak Kedua;
16. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Tanda Terima No. 0000177, Tanggal 31 Maret 2018, Terima Dari : Sugeng Adi Pratama, Nominal : Rp. 5.043.478,- (lima Juta Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tujuh Delapan Rupiah), Untuk Pembayaran : Angsuran 1 Unit Grand Emerald Malang Ke-2 (kedua), Yang Ditanda Tangani Oleh Nur Karima, Selaku Penerima;
17. 4 (empat) Lembar Lembar Copy Legalisir Berita Acara Kesepakatan Pertemuan Tripartit
Developer Properti Indoland Tanggal 26 Januari 2021 No.: 0000163/260121/371/sg/w/2021 Hal Kepada Aneke Christiani Yang Ditandatangani Oleh Miftachul Amin Selaku Direktur;
141. 2 (dua) Lembar Copy Legalisir Berita Acara Kesepakatan Pertemuan Tripartit Tanggal 19 Desember 2020 Yang Ditandatangani Oleh Miftachul Amin Selaku Direktur.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
3.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 13-11-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg
ASEP HIKAYAT
104 — 34
  • fotocopy legalisir Laporan Harta Kekayaan PenyelenggaraNegara atas nama ASEP HIKAYAT Form B21 (satu) bundle fotocopy legalisir Laporan Harta Kekayaan PenyelenggaraNegara atas nama WETI LEMBANAWATI Form A1 (satu) bundle fotocopy legalisir Laporan Harta Kekayaan PenyelenggaraNegara atas nama WETI LEMBANAWATI Form B11 (satu) bundle fotocopy legalisir Laporan Harta Kekayaan PenyelenggaraNegara atas nama ADIYOTO Form A1 (satu) bundle fotocopy legalisir Belanja Jasa Narasumber / PNSLembaga Kerjasama Tripartit
Pengadilan PN KEPANJEN Pidana Umum
Register : 29-11-2022 — Putus : 25-05-2023 — Upload : 16-06-2023
Putusan PN KEPANJEN Nomor 619/Pid.B/2022/PN Kpn
Tanggal 25 Mei 2023 — Penuntut Umum:
RENDY ADITYA PUTRA W, SH
Terdakwa:
MIFTACHUL AMIN
97 — 43
  • Amin, Selaku Pihak Pertama Dan Sugeng Adi Pratama, Selaku Pihak Kedua;
  • 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Tanda Terima No. 0000177, Tanggal 31 Maret 2018, Terima Dari : Sugeng Adi Pratama, Nominal : Rp. 5.043.478,- (lima Juta Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tujuh Delapan Rupiah), Untuk Pembayaran : Angsuran 1 Unit Grand Emerald Malang Ke-2 (kedua), Yang Ditanda Tangani Oleh Nur Karima, Selaku Penerima;
  • 4 (empat) Lembar Lembar Copy Legalisir Berita Acara Kesepakatan Pertemuan Tripartit
    Developer Properti Indoland Tanggal 26 Januari 2021 No.: 0000163/260121/371/sg/w/2021 Hal Kepada Aneke Christiani Yang Ditandatangani Oleh Miftachul Amin Selaku Direktur;
  • 2 (dua) Lembar Copy Legalisir Berita Acara Kesepakatan Pertemuan Tripartit Tanggal 19 Desember 2020 Yang Ditandatangani Oleh Miftachul Amin Selaku Direktur.

    • Tetap terlampir dalam berkas perkara.

    4.

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 22-06-2015 — Upload : 27-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 354 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 22 Juni 2015 — ROKIB, dkk VS PT IRE TECH
117 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ::::eceeeeeeeee ee eee ee dst.semakin memberi kesan seolaholah Majelis Hakim berpihak kepadaTermohon Kasasi dalam memutus perkara a quo;Hal. 150 dari 174 hal.Put.Nomor 354 K/Pdt.SusPHI/2015Apabila Putusan Majelis Hakim tingkat PHI bersifat Retroaktif, apagunanya UU PPHI No.2 Tahun 2004 dan Tata Cara PPHI melalui Bipartit,Tripartit, PHI selain hanya membuang waktu dan uang karena pekerjaselaku Penggugat harus membayar SKUM yang tidak murah?
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 22-02-2013 — Putus : 26-09-2013 — Upload : 02-04-2014
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 23/G/2013/PTUN-BDG
Tanggal 26 September 2013 — I. 1. KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA INDONESIA (KSPI), 2. KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (KSPSI), 3. KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (KSBSI), 4. GABUNGAN SERIKAT BURUH INDEPENDEN (GSBI) II. YUNENGSIH, DKK VS 1. GUBERNUR JAWA BARAT, 2. 2. PT. BUSANA PRIMA GLOBAL, DKK
287 — 265
  • Beesco ;1182Bahwa, Saksi adalah buruh pada PT.Bostinco dan sebagai Sekretaris SPSMI danbergabung dalam keanggotaanSPSPI;Bahwa, Saksi menyatakan telahmelayangkan Surat tripartit sebanyak 3(tiga) kali akan tetapi tidak adatanggapan ;Bahwa, Saksi menyatakan bahwa PT.Bostinco tidak sanggup untuk membayarUMK ~ tahun 2013 karena apabiladilaksanakan perusahaan akan kolep danbangkrut kemudian pihak PT.
    Busana Prima Global ;e Bahwa, Saksi menyatakan pada mulanyasebelum dikeluarkannya penundaan Upahbelum ada kesepakatan, namun setelahdiadakan tripartit antara SPN, buruh dan1200perusahaan ada Kesepakatan antara SPNdan buruh yang tidak termasuk dalam SPNdengan Perusahaan dan Kesepatakantersebut dibuat pada awal bulan Desember2012;Bahwa, saksi menyatakan pada mulanyaSPN tidak menyetujui adanyapenangguhan upah dikarenakan ada salahSatu syarat yang belum terpenuhi yaitumengenai neraca keuangan / laporankeuangan
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
2918 — 1534
  • Tentang : Cipta Kerja
  • diatur dalam Peraturan Pemerintah.Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:Pasal 41Pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing yangmempunyai jabatan sebagai direksi atau komisarisdiberikan sekali dan berlaku selama tenaga kerja asingyang bersangkutan menjadi direksi atau komisaris.Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:Pasal 43(1) Dalam KEK dapat dibentuk Lembaga Kerja SamaTripartit Khusus oleh gubernur.(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga KerjaSama Tripartit
    28Pasal 36Cukup jelas.Angka 29...SK No 052673 A PRESIDENREPUBLIK INDONESIA 402 Angka 29Pasal 38Cukup jelas.Angka 30Pasal 38ACukup jelas.Angka 31Pasal 40Cukup jelas.Angka 32Pasal 41Yang dimaksud dengan jabatan direksi atau komisarisadalah jabatan direksi atau komisaris yang tercantum dalamakta pendirian perusahaan atau perubahannya.Ketentuan ini diperlukan dalam rangka meningkatkan dayasaing KEK.Angka 33Pasal 43Ayat (1)Yang dimaksud dengan Lembaga Kerja Sama TripartitKhusus adalah Lembaga Kerja Sama Tripartit
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-01-2014 — Putus : 05-06-2014 — Upload : 10-07-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 5/PID.SUS/TPK/2014/PN.BDG
Tanggal 5 Juni 2014 — IKE WIJAYANTO
431 — 221
  • Noble Indonesia, ketujuh karyawan tersebut mengadukanke Disnaker dan hasil keputusan Tripartit pada bulan November 2010 antaraperusahaan, karyawan dan Disnaker tidak tercapai kesepakatan dimana Disnakermerekomendasi bahwa PHK tetap terjadi dan kepada yang di PHK diberikan uangpisah ;Bahwa saksi selaku Manager HRD yang mewakili dari perusahaan menginginkantidak perlu ada uang pisah, karena hal tersebut sesuai dengan aturan internal dariperusahaan PT. Noble Indonesia ;Bahwa atas petunjuk sdr.