(PNBP) PenggunaanKawasan Hutan Tahun 1 (Tahun 2016) BAV.1/BPKH.XX2/2017, 26September 2017, dan (3) Perhitungan Besarnya Penerimaan NegaraBukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2 (Tahun2017) BAV.1/BPKH.XX2/2017, 26 September 2017; danb.

) PenggunaanKawasan Hutan Tahun 1 (Tahun 2016) BAV.1/BPKH.XX2/2017, 26September 2017, dan (3) Perhitungan Besarnya Penerimaan NegaraBukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2 (Tahun2017) BAV.1/BPKH.XX2/2017, 26 September 2017;3.

Putusan Nomor 147 K/TUN/2021Tagihan Pertama Pembayaran PNBPPKH Terutang danKelengkapan Baseline Tahun 2018 atas nama PT Bukit Sunur,beserta lampirannya: (1) Perhitungan Besarnya Penerimaan NegaraBukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 3 (Tahun2018) BAV.1/BPKH.XX2/2017, 26 September 2017, (2) PerhitunganBesarnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PenggunaanKawasan Hutan Tahun 1 (Tahun 2016) BAV.1/BPKH.XX2/2017, 26September 2017, dan (3) Perhitungan Besarnya Penerimaan NegaraBukan Pajak

) PenggunaanKawasan Hutan Tahun 1 (Tahun 2016) BAV.1/BPKH.XX2/2017, 26September 2017, dan (3) Perhitungan Besarnya Penerimaan NegaraBukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2 (Tahun2017) BAV.1/BPKH.XX2/2017, 26 September 2017;4.

Putusan Nomor 147 K/TUN/2021Baseline Tahun 2018 atas nama PT Bukit Sunur, besertalampirannya: (1) Perhitungan Besarnya Penerimaan Negara BukanPajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 3 (Tahun 2018)BAV.1/BPKH.XX2/2017, 26 September 2017, (2) PerhitunganBesarnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PenggunaanKawasan Hutan Tahun 1 (Tahun 2016) BAV.1/BPKH.XX2/2017, 26September 2017, dan (3) Perhitungan Besarnya Penerimaan NegaraBukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2 (Tahun2017) BAV.1/

Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan perhitungan uang pensiun kepada Penggugat sejumlah Rp60.459.243,00 (enam puluh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah);4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;- Membebankan biaya perkara kepada negara;

kertas A 3 ) KelurahanMasale TPS 4411) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel Il atauMakassar B ( C1 Salinan Menggunkan kertas A3 ) Kelurahan TelloBaru TPS 712) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel Il atauMakassar B ( C1 Salinan ) Kelurahan Karuwisi BaruTPS 1913) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah

hasil Perhitungan Suara CalonAnggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun2019 Dapil Sulsel Il atau Makassar B ( DAA 1 Salinan) KelurahanMasale TPS 4429) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 DapilSulsel Il atau Makassar B ( DAA 1 Salinan ) Kelurahan Tello Baru TPS730) Asli Sertifikasi hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 DapilSulsel Il atau Makassar

61.33) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 DapilSulsel Il atau Makassar B (C1 HOLOGRAM ) Kelurahan KarampuangTPS 38, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;34) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 DapilSulsel Il atau Makassar B (C1 HOLOGRAM) Kelurahan TamamaungTPS 6, 27, 61 dan 74.35) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara

, 40, 42 dan 44;40) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 DapilSulsel Il atau Makassar B ( DAA1 PLANO ) Kelurahan KarampuangTPS 38, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;41) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 DapilSulsel Il atau Makassar B ( DAA1 PLANO) Kelurahan TamamaungTPS 6, 27, 61 dan 74.42) hasil Perhitungan Suara

KarampuangTPS 38, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;47) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 DapilSulsel Il atau Makassar B ( DAA1 PLANO) Kelurahan TamamaungTPS 6, 27, 61 dan 74.48) hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan DaerahProvinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel Il atau Makassar B(C1 SALINAN) Kelurahan Karuwisi BaruTPS 1949) Asli Asli Sertifikat hasil Perhitungan

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put45343/PP/M.1X/19/2013Jenis PajakTahun PajakPokok Sengketa: Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar atas Barang Yang Diekspor: 2011: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadappenetapan kembali perhitungan bea keluar atas ekspor RDB P S I B, yangdiberitahukan oleh Pemohon Banding dengan Pemberitahuan Ekspor Barang(PEB) Nomor: 002687 tanggal 30 September 2010 pos tarif 1511.90.90.30dengan Tarif Bea Keluar 3,00%, Harga Ekspor USD 809.00/MT

Yang bersangkutan memanfaatkan keuntungan dari pengajuanPEB di depan karena tarif dan HE lebih rendah namun yang bersangkutantidak mematuhi konsekuensi yang diatur dalam Pasal 7 dan 8 PMK 214/PMK.04/2008;Menurut Pemohon Banding:Pendapat Majelis :bahwa Bea keluar atas barang yang diekspor oleh Pemohon Banding sudahsesuai saat barang tersebut diekspor sehingga tidak diperlukan penetapankembali perhitungan bea keluar atas ekspor barang;bahwa sesuai keputusan Nomor: KEP323/WBC.03/2011 tanggal 19Desember

Tidak ada tambahan bea keluar yang harus Pemohon Banding bayarakibat penetapan kembali perhitungan bea keluar atas ekspor yangPemohon Banding lakukan.2. Bea keluar atas barang yang diekspor oleh Pemohon Banding sudahsesuai saat barang tersebut diekspor sehingga tidak diperlukanpenetapan kembali perhitungan bea keluar atas ekspor barang.3.

Perhitungan bea keluar Pemohon Banding sudah sesuai denganperaturan yang berlaku.5.

Bea Keluardalam waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak pemberitahuanpabean ekspor mendapat nomor pendaftaran, dalam hal :a. berdasarkan hasil penelitian ulang atas pemberitahuan pabean ekspor;ataub. dalam pelaksanaan audit kepabeanan, ditemukan adanya kekurangan dan/atau kelebihan pembayaran Bea Keluar yang disebabkan oleh perbedaanTarif Bea Keluar, Harga Ekspor, jenis dan/atau jumlah barang ekspor.Ayat (2): Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimanadimaksud pada ayat

Nomor 64PK/Padt.SusPHI/2019(2)1)2)3)4)=)Uang Pesangon (UP)Perhitungan Uang PesangonMasa kerja: 15 tahun plus = 9 x Upah,Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 UU RI Nomor 13/ Thn 2003Tentang Ketenagakerjaan)Jumlah: 9 x 2 x Rp 2.496.394 = Rp44.935.092,Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMk)Perhitungan Uang PenghargaanMasa kerja: 15 18 tahun = 6 x Upah,Jumlah: 6 x Rp 2.496.394, =Rp 14.978.364,Uang Pergantian Hak(1) Uang Transpor Rp 1.000.000,(2) Uang pergantian Cuti besar Thn 2013 14/25 x 2.042.040,=Rp 1.143.542,40

Nomor 64PK/Padt.SusPHI/2019(5)1)2)3)4)=)Uang Pesangon (UP)Perhitungan Uang PesangonMasa kerja: 14 tahun plus = 9 x Upah,Dikalikan 2 (Pasal: 169 ayat 2 UU RI Nomor 13/ Thn 2003Tentang Ketenagakerjaan)Jumlah: 9 x 2 x Rp 2.496.394 = Rp44.935.092.Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMk)Perhitungan Uang PenghargaanMasa kerja: 12 15 tahun = 5 x Upah,Jumlah: 5 x Rp 2.496.394, =Rp12.481.970,Uang Pergantian Hak(1) Uang Transpor Rp1.000.000,(2) Uang pergantian Cuti besar Thn 2013 14/25 x 2.042.040, = Rp1.143.542,40

Nomor 64PK/Padt.SusPHI/2019(7)1)2)3)4)=)Uang Pesangon (UP)Perhitungan Uang PesangonMasa kerja: 14 tahun plus = 9 x Upah,Dikalikan 2 (Pasal: 169 ayat 2 UU RI No 13/Thn 2003 tentangKetenagakerjaan)Jumlah: 9 x 2 x Rp 2.496.394 = Rp44.935.092,Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMk)Perhitungan Uang PenghargaanMasa kerja: 12 15 tahun = 5 x Upah,Jumlah: 5 x Rp 2.496.394, =Rp 12.481.970,Uang Pergantian Hak(1) Uang Transpor Rp 1.000.000,(2) Uang pergantian Cuti besar Thn 2013 14/25 x 2.042.040,=Rp 1.143.542,40

Nomor 64PK/Padt.SusPHI/20191) Uang Pesangon (UP)Perhitungan Uang PesangonMasa kerja: 14 tahun plus = 9 x Upah,Dikalikan 2 (Pasal: 169 ayat 2 UU RI Nomor 13/ Thn 2003Tentang Ketenagakerjaan)Jumlah: 9 x 2 x Rp 2.496.394 = Rp 44.935.092.2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMk)Perhitungan Uang PenghargaanMasa kerja: 12 15 tahuh = 5 x Upah,Jumlah: 5 x Rp2.496.394,= Rp 12.481.970,3) Uang Pergantian Hak(1) Uang Transpor Rp 1.000.000,(2) Uang pergantian Cuti besar Thn 2013 14/25 x 2.042.040,= Rp 1.143.542,40

Nomor 64PK/Padt.SusPHI/2019(14)1)2)Uang Pesangon (UP)Perhitungan Uang PesangonMasa kerja: 3 tahun plus = 4 x Upah,Dikalikan 2 (Pasal: 169 ayat 2 UU RI Nomor 13 Thn 2003Tentang Ketenagakerjaan)Jumlah: 4x 2 x Rp 2.496.394 = Rp19.971.152,Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMk)Perhitungan Uang PenghargaanMasa kerja: 3 6 tahun = 2 x Upah,Jumlah: 2 x Rp 2.496.394,=Rp 4.992.788,3)4)9)Uang Pergantian Hak(1) Uang Transpor Rp 1.000.000,(2) Uang pergantian Cuti besarY Thn 2013 14/25 x 2.042.040,= Rp 1.143.542,40Y

Putusan PengadilanJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut Terbanding:Menurut PemohonPendapat MajelisPajak Nomor : Put49896/PP/M.XV/12/2014: Pajak Penghasilan Pasal 23: 2007: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadapkoreksi sebesar Rp5.371.700,00 dengan pokok sengketa Jumlah DasarPengenaan Pajak sebesar Rp5.371.700,00;bahwa seharusnya rekapitulasi perhitungan Pasal 23 menurut PemohonBanding tersebut disampaikan bersama semua bukti pendukungnya agar dapatdiyakini bahwa

transaksitransaksi dalam rekapitulasi perhitungan PPh Pasal23 tersebut benar adanya, namun Pemohon Banding hanya memberikansebagian kecil dari dokumen yang menjadi sumber perhitungan Pasal 23menurut Pemohon Banding, sehingga tidak dapat diketahui kebenaran daripenentuan Objek Pajak dan penerapan tarif atas semua pemenuhan kewajibanpenyetoran PPh Pasal 23 yang telah dipotongnya.: bahwa sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per178/PJ./2006 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan

obyek Pajak PenghasilanPasal 23 yang disampaikan, sehingga Terbanding tidak dapat meyakinikebenaran perhitungan Pemohon Banding dan tetap mempertahankankoreksinya.bahwa selanjutnya dalam proses pengujian bukti tersebut, Pemohon Bandingjuga mempermasalahkan mengenai perhitungan tarif PPh Pasal 23 yang tidakpernah dipermasalahkan ataupun diajukan keberatan ataupun bandingsebelumnya.bahwa Majelis juga telah menguji buktibukti yang disampaikan olehPemohon Banding dalam persidangan tersebut, dan atas

hasil pengujiantersebut, Majelis berpendapat sama dengan Terbanding yaitu bahwa buktiyang disampaikan oleh Pemohon Banding tidak cukup memadai untukmendukung kebenaran perhitungan Obyek Pajak Penghasilan Pasal 23menurut Pemohon Banding karena hanya berupa rekapitulasi tanpa didukungdengan dokumendokumen sumber dan vouchervoucher pembayaran/pengeluaran biaya terkait.bahwa rekapitulasi perhitungan Obyek Pajak Penghasilan Pasal 23 yangdibuat oleh Pemohon Banding juga berubahubah mulai dari pelaporan

koreksinya dalam bentuk SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang disampaikan kepada PemohonBanding.bahwa dalam proses keberatan, Terbanding juga telah memberikan informasimengenai perincian perhitungannya kepada Pemohon Banding, sehingga alasan Pemohon Banding baru mengetahui perhitungan Terbanding dalampersidangan tidak dapat diterima.bahwa kewajiban Pemohon Banding untuk membuktikan ketidakbenaranperhitungan Terbanding dan membuktikan bahwa selisih koreksi tersebutbukan merupakan obyek Pajak

.- 300(tiga ratus )tandan buah kelapa sawit;- 1 (satu) lembar kertas berita acara perhitungan ;- 1 (satu) lembar kertas copy Pengangkutan buah ; Dikembalikan kepada pemiliknya;6. Membebankan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (Dua Rupiah);

Menyatakan barang bukti berupa :e 1 (satu) Unit Mobil Cilt Diesel Warna Kuning dengan No.Polisi BK.9204YE.e 300(tiga ratus )tandan buah kelapa sawit;e 1 (satu) lembar kertas berita acara perhitungan ;e 1 (satu) lembar kertas copy Pengangkutan buah ;Dikembalikan kepada pemiliknya.4.

;e Bahwa alat yang digunakan terdakwa melakukan pencurian adalah 1 (satu)unit colt diesel; Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) Unit Mobil Cilt DieselWarna Kuning dengan No.Polisi BK.9204 YE, 300(tiga ratus )tandan buahkelapa sawit, 1 (satu) lembar kertas berita acara perhitungan, 1 (satu)lembar kertas copy Pengangkutan buah;omen Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;2.

;Bahwa alat yang digunakan terdakwa melakukan pencurian adalah 1 (satu)unit colt diesel;Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) Unit Mobil Cilt DieselWarna Kuning dengan No.Polisi BK.9204 YE, 300(tiga ratus )tandan buahkelapa sawit, 1 (satu) lembar kertas berita acara perhitungan, 1 (satu)lembar kertas copy Pengangkutan buah;nanan Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa padapokoknya sebagai berikut

;e Bahwa alat yang digunakan terdakwa melakukan pencurian adalah 1 (satu)unit colt diesel; Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) Unit Mobil Cilt DieselWarna Kuning dengan No.Polisi BK.9204 YE, 300(tiga ratus )tandan buahkelapa sawit, 1 (satu) lembar kertas berita acara perhitungan, 1 (satu)lembar kertas copy Pengangkutan buah;e Bahwa Tujuan terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalahagar buah kelapa sawit dijual dan hasilnya dipergunakan untukkepentingan Terdakwa;e Bahwa terdakwa

menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulangi perbuatanya;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barangbukti, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum oleh karena secarayuridis dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo sebagai berikut : 1 (satu) Unit Mobil Cilt Diesel Warna Kuning dengan No.Polisi BK.9204YE.e 300(tiga ratus )tandan buah kelapa sawit;e 1 (satu) lembar kertas berita acara perhitungan ;e 1 (satu) lembar kertas copy Pengangkutan buah

Nafkah anak atas nama (ANAK) umur 3 tahun yang sekarang dalam asuhan Termohon sebesar Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dengan perhitungan kenaikan 10% setiap tahun;4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.211.000.-( Dua ratus sebelas ribu rupiah;-

diSampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Januari 2005dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak Januari 2005 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut :DPP PK Rp 941.255.72DPP (80/100xDPP Pk) Rp 753.004.58Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 188.251.14PPN (10/100xDPP) Rp 18.825.11bahwa menurut

Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa Januari 2005 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

diSampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa September2006 dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak September 2006 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut :DPP PK Rp 1.261.116.6DPP (80/100xDPP Pk) Rp1.088.893.3Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 252.223.3%PPN (10/100xDPP) Rp 25.2223bahwa menurut

Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa September 2006 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

maupun diSampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Juni 2006dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak Juni 2006 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagaiberikut :DPP PKDPP (80/100xDPP Pk)Selisin (DPP PKDPP PM)PPN (10/100xDPP)bahwa menurut Terbanding dalam Surat Uraian Banding,penjelasan tertulis

Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa Juni 2006 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :Rp 1RpRp

e Perhitungan oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan : 7.470 m?e Perhitungan oleh Ahli : 8.031 m?e Selisih Perhitungan Luas Bangunan Fungsi Usaha ~ : 561 m?2) Luas Bangunan Fungsi Hunian dengan perincian :Bangunan Jumlah Panjang Lebar LuasBangunanRuko 6 unit 15m 5m = 450 m?(Rumah)8 unit 15m 5m = 600 m?Jumlah = 1.050 m?e Perhitungan oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan : 1.650 m?e = Perhitungan oleh Ahli : 1.050 m?e Selisih Perhitungan Luas Bangunan Fungsi Hunian : 600 m?

Perhitungan oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan : 2.247 m?Perhitungan oleh Ahli > 3.819,5 m?Selisih Perhitungan Luas Pelataran : 1.572,5 m?

oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan : 1.96e Perhitungan oleh Ahli :2.19Selisih Perhitungan Luas Pelataran : 0.23Bahwa adapun perbedaan perhitungan disebabkan perhitungan antara lain:+ Untuk perbedaan perhitungan luas bangunan fungsi usaha dan huniandisebabkan karena dari Dinas Penataan Ruang dan Pertamananmenghitung lebih untuk luas bangunan yang dijadikan tempat hunianmenjadi 2 lantai untuk Ruko 3 Lantai yang semestinya hanya 1 lantaikarena pertimbangan tempat usaha;** Untuk perbedaan luas

Halam an 36 dari 84 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS/2017/PT MND.e Perhitungan oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan : 7.470 m? Perhitungan oleh Ahli : 8.031 m? Selisih Perhitungan Luas Bangunan Fungsi Usaha : = 561 m?2) Luas Bangunan Fungsi Hunian dengan perincian : Bangunan Jumlah Panjang Lebar LuasBangunanRuko(Rumah) 6 unit 15m 5m = 450 m?8 unit 15m 5m = 600 m?Jumlah = 1.050 m?e Perhitungan oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan : 1.650 m?e Perhitungan oleh Ahli : 1.050 m?

e Selisih Perhitungan Luas Bangunan Fungsi Hunian : 600 m?3) Luas Pelataran Prasarana Lokasi Panjang Lebar LuasPelataran Depan 105 m 19m = 1.995 m?Tengah 89m 20.5m = 1.824,5 m?Jumlah = 3.819,5 m? e Perhitungan oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan 2.247 m? Perhitungan oleh Ahli > 3.819,5 m?e Selisih Perhitungan Luas Pelataran : 1.572,5 m?

Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut :1. Uang pesangon9 x Rp. 1.685..000 = Rp. 15.165.0002. Uang Penghargaan masa kerja 4 x Rp.1.685.000 = Rp. 6.740.000 Rp. 21.905.0003.

majelisakan memberikan pertimbangan dibawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena PHK terjadi karena Penggugat telahmelakukan kesalahan maka hakhak yang diperoleh Penggugat dalam perkara aquo adalah sesuai dengan ketentuan seperti diatur dalam pasal 161 UU Nomor 13Tahun 2003 yaitu uang pesangon 1 ( kali ) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uangpenggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4)Menimbang, bahwa komponen untuk perhitungan

Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar uang pesangon, uangpenghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Penggugatdengan perhitungan sebagai berikut :1. Uang pesangon9x Rp. 1.685..000 = Rp. 15.165.0002. Uang Penghargaan masa kerja4x Rp.1.685.000 = Ro. 6.740.000Rp. 21.905.0003. Uang Penggantian hak,perumahan, pengobatanDan perawatan =15 % x Rp. 21.905.000 = Rp. 3.285.750Jumiah total RP. 25.190.750.,3.

) Kelurahan Tamamaung TPS 6, 27, 61 dan 74.4) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atauMakassar B ( C1 Salinan ) Kelurahan Masale TPS 44Halaman 9 dari 42 Halaman Putusan Nomor 418/PID.SUS/2019/PT MKS5) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atauMakassar B ( C1 Salinan ) Kelurahan Tello BaruTPS 76) Sertifikat hasil Perhitungan Suara

hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan DaerahProvinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel Il atau Makassar B( DAA 1 Salinan ) Kelurahan Tello Baru TPS 718) Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan DaerahProvinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel Il atau Makassar B( DAA 1 Salinan ) Kelurahan Karuwisi TPS 1919) Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan DaerahProvinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel Il atau Makassar B( DAA

hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atauMakassar B (C1 HOLOGRAM ) Kelurahan Karuwisi BaruTPS 1938) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atauMakassar B (C1 SALINAN) Kelurahan Panaikang TPS 12,16,25,45,52 dan55.39) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel

hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atauMakassar B ( DAA1 PLANO) Kelurahan Masale TPS 4447) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atauMakassar B ( DAA 1 PLANO ) Kelurahan Tello Baru TPS 748) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atauMakassar B ( DAA

Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atauMakassar B ( DA1 PLANO) Kelurahan Masale59) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atauMakassar B (DA 1 PLANO ) Kelurahan Tello Baru60) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atauMakassar B ( DA 1 PLANO ) Kelurahan Karuwisi61) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon

Rp. 152.900.000,- (seratus lima puluh dua ribu sembilan ratus ribu rupiah) dengan perhitungan dan perincian, sebagai berikut ;----------------------------------Penggugat I: Sali Penggugat II: Sapuanto 4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----------------5. Membebankan biaya perkara dalam perkara ini kepada Tergugat, sebesar Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);-----------------------------

No.148/G/2016/PHI Sby Menimbang bahwa dengan demikian hakhak yang wajib dibayarkan olehTergugat kepada Para Penggugat sehubungan dengan pemutusan hubungankerja berdasarkan Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003, berupa uangpesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak serta upahyang sehurusnya diterima Para Penggugat dengan perhitungan dan perinciansebagai berikut: === 22202022 2 non non one non nen ene onePenggugatl: Sali 1 UANG PESANGON :Rp. 2.200.000 X 9 Bin X 2 39.600.0002 UANG

Rp.152.900.000, (seratus lima puluh dua ribu sembilan ratus ribu rupiah)dengan perhitungan dan perincian, sebagai berikut ;Penggugat I: Sali 1 UANG PESANGON Rp. 2.200.000 X 9 Bln X 2 39.600.0002 UANG PENGHARGAAN MASAKERJA :Rp. 2.200.000 X 8 Bln =Rp. 17.600.000Sub Total =Rp. 57.200.0003 UANG PENGGANTIAN HAK :PENGGANTIAN PERUMAHAN ;DAN PENGOBATAN 15% =X Rp. 57.200.000 =Rp. 8.580.0004 Upah yang seharusnya diterima Ro. 2.200.000 X 6 Bin =Rp. 1.200.000Sub Total =Rp. 2.780.000TOTAL =Rp. 7.980.000 Hal.

Bagian untuk Ermi Lusita binti Mustafa Lian (istri / janda / Tergugat) yaitu 1/4 (seperempat) = 1/4 x 36 = 9 dengan perhitungan yaitu 9/36 x 100 % = 25 %.

6.2.

Bagian untuk Edy Yuwono bin Abdoellah Effendi (saudara laki-laki / Penggugat I) yaitu 2/9 x 27 = 6 dengan perhitungan yaitu 6/36 x 100 % = 16,7 %

6.3 Bagian untuk Endra Christanto bin Abdoellah Effendi (saudara laki-laki / Penggugat II) yaitu 2/9 x 27 = 6 dengan perhitungan yaitu 6/36 x 100 % = 16,7 %.

6.4. Bagian untuk Pantja Prijanto bin Abdoellah Effendi (saudara laki-laki / Penggugat IV) yaitu 2/9 x 27 = 6 dengan perhitungan yaitu 6/36 x 100 % = 16,7 %.

6.5. Bagian untuk Kurnia Lestari binti Abdoellah Effendi (saudara perempuan / Penggugat V) yaitu 1/9 x 27 = 3 dengan perhitungan yaitu 3/36 x 100 % = 8,3 %.

6.6.

Bagian untuk Maya Susanti, S.H. binti Abdoellah Effendi (saudara perempuan) yaitu 1/9 x 27 = 3 dengan perhitungan yaitu 3/36 x 100 % = 8,3 %.

7. Menetapkan bagian untuk Tony Anugerah bin Abdoellah Effendi (saudara laki-laki non Muslim / Katholik) sebagai penerima wasiat wajibah yaitu 1/9 x 27 = 3 dengan perhitungan yaitu 3/36 x 100 % = 8,3 %.

8.

Nota Perhitungan dan 4 (empat)lembar bukti pengeluaran kas bulan April 2005 ;Hal. 32 dari 83 hal.

Nota Perhitungan dan 8 (delapan) lembar bukti pengeluaran kasbulan Juni 2005 ;h. 2 (dua) lembar asli SSPD, 2 (dua) lembar asli SKPD, 4 (empat)lembar SPTPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan dan 8 (delapan)lembar bukti pengeluaran kas bulan Juli 2005 ;i. 2 (dua) lembar asli SSPD, 2 (dua) lembar asli SKPD, 4 (empat)lembar SPTPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan dan 8 (delapan)lembar bukti pengeluaran kas bulan Agustus 2005 ;j. 2 (dua) lembar asli SSPD, 2 (dua) lembar asli SKPD, 4 (empat)lembar SPTPD,

2 (dua) lembar Nota Perhitungan dan 8 (delapan)lembar bukti pengeluaran kas bulan September 2005 ;k. 2 (dua) lembar asli SSPD, 2 (dua) lembar asli SKPD, 4 (empat)lembar SPTPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan dan 9 (sembilan)lembar bukti pengeluaran kas bulan Oktober 2005 ;. 2 (dua) lembar asli SSPD, 2 (dua) lembar asli SKPD, 4 (empat)lembar SPTPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan dan 6 (enam)lembar bukti pengeluaran kas bulan Nopember 2005 ;m. 2 (dua) lembar asli SSPD, 2 (dua) lembar asli SKPD, 4

Nota Perhitungan dan 8 (delapan)lembar bukti pengeluaran kas bulan September 2005 ;2 (dua) lembar asli SSPD, 2 (dua) lembar asli SKPD, 4 (empat)lembar SPTPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan dan 9 (sembilan)lembar bukti pengeluaran kas bulan Oktober 2005 ;Hal. 54 dari 83 hal.

Tahun 2007 :1. 2 (dua) lembar asli SSPD, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua)Lembar Nota Perhitungan, 4 (empat) lembar SPTPD dan 7(tujuh) lembar asli bukti pengeluaran kas (saving tax) Januari2007 ;2. 2 (dua) lembar asli SSPD, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua)Lembar Nota Perhitungan, 4 (empat) lembar SPTPD bulanFebruari 2007 dan 5 (lima) lembar asli bukti pengeluaran kasHotel Gunung Puteri Februari 2007 ;3. 2 (dua) lembar asli SSPD, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua)Lembar Nota Perhitungan, 4 (empat) lembar SPTPD

3) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihnan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atauMakassar B ( C1 Salinan ) Kelurahan Tamamaung TPS 6, 27, 61 dan74,Hal. 10 dari 41 Putusan No 420/PID.SUS/2019/PT MKS4) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atauMakassar B ( C1 Salinan ) Kelurahan Masale TPS 445) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah

. 12 dari 41 Putusan No 420/PID.SUS/2019/PT MKS23) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atauMakassar B (DAA1 Salinan Menggunakan Kertas A 3 ) KelurahanTello Baru TPS 724) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atauMakassar B ( DAA 1 Salinan Menggunkan Kertas A3 ) KelurahanKaruwisi TPS 19.25) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara

, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;34) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 DapilSulsel Il atau Makassar B (C1 HOLOGRAM) Kelurahan TamamaungTPS 6, 27, 61 dan 74.35) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 DapilSulsel Il atau Makassar B (C1 HOLOGRAM) Kelurahan Masale TPS4436) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon

hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 DapilSulsel Il atau Makassar B ( DAA1 SALINAN) Kelurahan Masale TPS4453) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 DapilSulsel Il atau Makassar B ( DAA 1 SALINAN ) Kelurahan Tello BaruTPS 754) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 DapilSulsel Il atau Makassar B

Pampang63) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 DapilSulsel Il atau Makassar B (DA 1 PLANO ) Kelurahan Pandang64) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 DapilSulsel Il atau Makassar B (DA 1 PLANO ) Kelurahan Karuwisi Utara65) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 DapilSulsel Il

maupun' disampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Mei 2007dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisaNQoomdigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak Mei 2007 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagaiberikut :DPP PK Rp 1.25DPP (80/100xDPP Pk) Rp 1.00Selisih (DPP PKDPP PM) RpPPN (10/100xDPP) Rpbahwa menurut Terbanding dalam Surat Uraian

Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa Mei 2007 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

diSampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Agustus 2005dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak Agustus 2005 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut :DPP PKDPP (80/100xDPP Pk)Selisin (DPP PKDPP PM)PPN (10/100xDPP)bahwa menurut Terbanding dalam Surat Uraian Banding,penjelasan tertulis

Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa Agustus 2005 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :Rp 1RpRp