) ikhtisar hasil Pemeriksaan;10) penghitungan pajak terutang; dan11) simpulan dan usul Pemeriksa Payjak.Pasal 11 huruf a dan f:Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhanpemenuhan kewajiban perpajakan, Pemeriksa Pajak wayib:a.Emenyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangankepada Wajyib Pajak dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenisPemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Dalam RangkaPemenksaan Kantor dalam hal Pemeriksaan dilakukan denganJenis Pemeriksaan Kantor,menyampaikan SPHP

b:Pemenksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor untuk mengujikepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan diselesaikan dengancara:Halaman 24 dari 49 halaman Putusan Sela Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Ptkb. membuat LHP, sebagai dasarpenerbitansuratketetapanpajakdan/atau Surat Tagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan.Pasal 41 ayat (1) dan (2):(1) Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhankewayjiban perpajakan harus dibentahukan kepada Wayib Pajakmelalui penyampaian SPHP

yang dilampiri dengan daftar temuanhasil Pemeriksaan.(2) SPHP dan daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemeriksa Pajaksecara langsung atau melalui faksimili.Pasal 42:(1) Wajib Pajak wajib memberikan tanggapan tertulis atas SPHP dandaftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalamPasal 41 ayat (1) dalam bentuk:a. lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan dalam halWayib Pajak menyetujui seluruh hasil Pemeriksaan; ataub. surat sanggahan,

dalam menyetujui sebagian Pemeriksaan.(2) Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh)hari kerja sejak tanggal diterimanya SPHP oleh Wajib Pajak.(3) Wajib Pajak dapat melakukan perpanjangan jangka waktupenyampaian tanggapan tertulis sebagaimana dimaksudpada ayat (2) untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) harkerja terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksudpada ayat (2) berakhir.(4) Untuk melakukan perpanjangan jangka waktu

, Pemeriksa Pajak membuat berita acaratidak disampaikannya tanggapan tertulis atas SPHP yangditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak.b.

tentang Pengadilan Pajak.bahwa berdasarkan bukti dan penelitian atas fakta yang terungkap dalampersidangan, Hakim Anggota Dyangkung Sudjarwadi, SH LLMberkesimpulan Surat Gugatan Penggugat Nomor: 027/SKPMMS/DU/I/20131.tanggal O09 Januari 2013 memenuhi ketentuan formal sehingga dapatdilanjutkan ke pemeriksaan pokok sengketa;bahwa pembahasan materi pokok sengketa menurut Hakim AnggotaDjangkung Sudjarwadi, SH LLM adalah sebagai berikut :bahwa Tergugat menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan(SPHP

Penggugat mengajukan petita sebagaiberikut :Surat Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan formal yang diterbitkanTergugat Nomor : S00207/WPJ.23/KP.0103/2012 tanggal 11 Desember 2012 mohondibatalkan karena surat tersebut diterbitkan berdasarkan SKPKB yang cacat hukum (cfm.Surat Bantahan Penggugat No. 055/SKPMMS/DU/IV/2013 tanggal 22 April 2013),Meminta pembatalan atas SKPKB PPN No. 00027/207/08/542/12 tanggal 31 Agustus 2012karena tidak sesuai dan tidak mempertimbangkan Surat Tanggapan SPHP

Desember 2006;Bahwa pada tanggal 22 Februari 2008 Pemohon Banding menerimaSurat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor PHP128/WPJ.07/KP.0505/2008 tertanggal 20 Februari 2008;Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, yang merupakan keberatan danmenjadi banding atas sengketa pajak Pemohon Banding yaitu mengenaiPPN DN atas Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Januari s.d.2006Rp2.251.687.713,00 dengan perincian sebagai berikut:Desember dimana terdapat koreksi positif sebesarTotal Penyerahan:Menurut PemeriksaMenurut

Pengurangan persediaan ini dikoreksi karena Pemohon Banding tidakdapat menunjukkan adanya Berita Acara Pemeriksaan dari Bea dan Cukaisesuai dengan KEP141/BC/2003 tertanggal 4 Juli 2003;Bahwa dalam surat tanggapan SPHP, Pemohon Banding belummelampirkan dokumen berupa Berita Acara Pemeriksaan dari Bea danCukai sesuai dengan KEP141/BC/2003 tertanggal 4 Juli 2003 karenaPemohon Banding berada dalam kawasan berikat, Hal inilah yang menjadidasar dilakukannya koreksi oleh Terbanding.

Oleh karena itu,Pemohon Banding melakukan penghapusan (write off) atauperusahaan atas persediaan bahan kimia tersebut sehingga saldoakhir 31 Desember 2006 adalah nihil;Bahwa mengenai tanggapan dari Terbanding bahwa pada saatpenyampaian Surat Tanggapan SPHP, Pemohon Banding belummemberikan atau melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dari Bea danCukai sesuai dengan KEP141/BC/2003 tertanggal 4 Juli 2003 karenaPemohon Banding berada dalam kawasan berikat serta tidak dapatmenunjukkan dokumen pendukung lainnya

Perlu kiranyaPemohon Banding jelaskan bahwa pada saat pemeriksaan hinggapenyampaian tanggapan atas SPHP, dokumen alas Berita AcaraHalaman 7 dari 32 halaman.

Oleh karena itu,Pemohon Banding melakukan penghapusan (write off) ataupemusnahan atas persediaan bahan bakar tersebut sehingga saldoakhir 31 Desernber 2006 adalah nihil;Bahwa mengenai tanggapan dari Terbanding bahwa pada saatpenyampaian Surat Tanggapan SPHP, Pemohon Banding belummemberikan atau melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dan Bea danCukai sesuai dengan KEP141/BC/2003 tertanggal 4 Juli 2003 telahPemohon Banding jelaskan pada butir 1.1. diatas.

2002tentang Pengadilan Pajak;bahwa berdasarkan bukti dan penelitian atas fakta yang terungkap dalampersidangan, Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLM berkesimpulan SuratGugatan Penggugat Nomor: 028/SKPMMS/DU/I/2013 tanggal 09 Januari 2013memenuhi ketentuan formal sehingga dapat dilanjutkan ke pemeriksaan pokoksengketa;bahwa pembahasan materi pokok sengketa menurut Hakim Anggota DjangkungSudjarwadi, SH LLM adalah sebagai berikut:bahwa Tergugat menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP

Surat Bantahan Penggugat No. 056/SKPMMS/DU/IV/2013tanggal 22 April 2013);Meminta pembatalan atas SKPKB PPN No. 00028/207/08/542/12 tanggal 31 Agustus2012 karena tidak sesuai dan tidak mempertimbangkan Surat Tanggapan SPHP/Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Sanggahan No. 016B/SKPMMS/DU/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012, yang diterima Tergugat tanggal 31 Juli 2012;MenimbangMenimbangMengingatMemutuskanMeminta agar jumlah pajak yang terhutang untuk Masa Pajak Maret 2008 sebesarRp.269.000.807,00;bahwa berdasarkan

., adalah sebagai berikut:bahwa Tergugat menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan(SPHP) No.

Meminta pembatalan atas SKPKB PPN Nomor: 00035/207/08/542/12 tanggal 31 Agustus2012 karena tidak sesuai dan tidak mempertimbangkan Surat Tanggapan SPHP/SuratPermohonan Perpanjangan Waktu Sanggahan No. 016B/SKPMMS/DU/VII/2012 tanggal31 Juli 2012, yang diterima Tergugat tanggal 31 Juli 2012,3.

56.720.000,00) 20.459.410,00 Bahwa dengan ini Pemohon Banding mengajukan banding atas keputusankeberatan di atas dengan mempertimbangkan halhal sebagai berikut:LATAR BELAKANGBahwa KelebihanPembayaran PPN Masa Oktober 2009, Terbanding menindaklanjutinya dengansehubungan dengan Permohonan Pengembalianmelakukan pemeriksaan Pajak sebagaimana Surat Perintah Pemeriksaan PajakNomor Print83/WPJ.07/KP.0705/RIK.SIS/2010 tanggal 11 Maret 2010;Bahwa Terbanding menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan(SPHP

0100100900000010 01/10/2009) 21.360.000,00MANDIRI eile SURYA 0100100900000011 01/10/2009; 7.000.000,00 aPT TRINUSA INDOTEKNIK 0100100900000011 09/10/2009 985.000,00 4 CV CAHAYA BARU 0100100900000167 28/08/2009 1.244.705,00 30.589.705,00 Alasan BandingPenyampaian Laporan Ketidakbenaran Pengisian SPT Masa PPN Oktober 2009terkait kesalahan pengkreditan PPN MasukanBahwa terkait kesalahan pengisian SPT Masa PPN Masa Oktober 2009, dalamproses pemeriksaan namun sebelum Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan(SPHP

dilanjutkan;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) PeraturanPemerintah Nomor 80 Tahun 2007 dan Pasal 26 ayat (3) PeraturanMenteri Keuangan Nomor: 199/PMK.03/2007, Terbanding seharusnyamemperlakukan Pengungkapan dalam laporan tersendiri tentangHalaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 1805/B/PK/PJK/2017ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan tersebut sebagaitambahan informasi atau data dan menjadi bahan pertimbangan bagiTerbanding sebelum menyampaikan Surat Pemberitahuan HasilPemeriksaan (SPHP

lebin besar ataulebih kecil dan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) PeraturanPemerintah Nomor 80 Tahun 2007, dan Pasal 26 ayat (3) PeraturanMenteri Keuangan Nomor: 199/PMK.03/2007, Terbandingseharusnya memperlakukan Pengungkapan dalam laporantersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuantersebut sebagai tambahan informasi atau data dan menjadi bahanpertimbangan bagi Terbanding sebelum menyampaikan SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP

Agustus 2007 dan General LedgerTahun 2007;: bahwa Pemohon Banding tidak mendapatkan penjelasan rnengenai penyerahan BKPyang belum dikenakan PPN sebagaimana dimaksud dalam SPHP Nomor Pem052/WPJ.20/KP.0400/2010 tanggal 22 September 2010.

melawan Termohon Peninjauan Kembalidahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 372/B/PK/PJK/2016LATAR BELAKANGBahwa sehubungan dengan Permohonan Pengembalian KelebihanPembayaran PPN Masa Juli 2009, Terbanding menindaklanjutinya denganmelakukan pemeriksaan Pajak sebagaimana Surat Perintah PemeriksaanPajak Nomor: Print83/WPJ.07/KP.0705/RIK.SIS/2010 tanggal 11 Maret 2010;Bahwa Terbanding menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan(SPHP

CV CAHAYA BARU 010010 2807 3.356.362,0031 CV CAHAYA BARU 010010 2807 2.653.000,0032 CV CAHAYA BARU 010010 3107 2.558.250,00 Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 372/B/PK/PJK/2016 33 CV CAHAYA BARU 010010 3107 3.381.400,0093.365.458,00 Alasan BandingPenyampaian Laporan Ketidakbenaran Pengisian SPT Masa PPN Juli 2009terkait kesalahan pengkreditan PPN MasukanBahwa terkait kesalahan pengisian SPT Masa PPN Masa Juli 2009, dalamproses pemeriksaan namun sebelum Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan(SPHP

lebih besar atau lebih kecil dan prosespemeriksaan tetap dilanjutkan;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) PeraturanPemerintah Nomor 80 Tahun 2007 dan Pasal 26 ayat (3) PeraturanMenteri Keuangan Nomor: 199/PMK.03/2007, Terbandingseharusnya memperlakukan Pengungkapan dalam laporan tersendiritentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan tersebutsebagai tambahan informasi atau data dan menjadi bahanpertimbangan bagi Terbanding sebelum menyampaikan SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP

Pemohon Banding) untuk memproduksi powder naik hingga170%;Atas dasar tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) tetap menggunakan analisa pemakaian solar sebagaidasar koreksi dimana terdapat penjualan powder (dijual sendirimaupun maklon) yang tidak dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);Koreksi berdasarkan Analisa Pemakaian Solar tersebut telahdiberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) melalui Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan(SPHP

) Nomor: PHP25/WPJ.09/KP.0705/2010 tanggal 30 Maret2010;Termohon Peninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding)menanggapi SPHP tersebut dengan mengirimkan Surat TanggapanNomor: 005/CW1/04/2010 tanggal 5 April 2010, dengan menyatakanbahwa Penjualan Powder untuk Tahun 2008 adalah sebesarRp.34.015.094.482,00 dengan rincian sebagai berikut: Penjualan Lokal Rp 20.510.317.554Penjualan Maklon Rp 11.543.392.251Penjualan Ekspor Rp 1.961.384.677Total Penjualan Powder Rp 34.015.094.482Oleh karena anggapan Termohon

diketahuiPenjualan Lokal (Cream+Powder+Batangan) adalah sebesarRp.38.728.237.889,00, Penjualan Cream sebesarRp.22.306.772.566,00, dan Penjualan Batangan sebesarRp.62.850.000,00, jadi berdasarkan data dari TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saatpemeriksaan tersebut diketahui bahwa penjualan lokal powderHalaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 701/B/PK/PJK/2016adalah sebesar Rp. 16.358.615.323,00, sedangkan berdasarkanSurat Tanggapan Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) atas SPHP

4.151.702.231,00 tersebut di atas hinggaselesainya Uji Kebenaran Materi ini, Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) belum / tidak dapat menjelaskannya.Menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding).Bahwa data yang diungkapkan di dalam Berita Acara Uji Kebenaranmateriil Data oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) merupakan surat dari Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) nomor : 005/CW1/04/2010 tanggal 5April 2010 yang merupakan surat tanggapan SPHP

6.006.000,00) 2.711.780.672,00 Bahwa dengan ini Pemohon Banding mengajukan banding ataskeputusan keberatan di atas dengan mempertimbangkan halhal sebagaiberikut:LATAR BELAKANGBahwa sehubungan dengan Permohonan Pengembalian KelebihanPembayaran PPN Masa Desember 2009, Terbanding menindaklanjutinyadengan melakukan pemeriksaan Pajak sebagaimana Surat PerintahPemeriksaan Pajak Nomor: Print83/WPJ.07/KP.0705/RIK.SIS/2010 tanggal 11Maret 2010;Bahwa Terbanding menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan(SPHP

109.200,00 fomwmast "TIDAK5 CV CAHAYA BARU oovoono107 coo, 3:003.000,00 aeuieagien6 CV CAHAYA BARU oouoe0ot tt Oopy 1384.500,00 tideRlentan21.261.900,00 Alasan BandingPenyampaian Laporan Ketidakbenaran Pengisian SPT Masa PPN Juni2009 terkait kesalahan pengkreditan PPN MasukanBahwa terkait kesalahan pengisisan SPT Masa PPN Masa Juni 2009(kesalahan pencantuman nilai Pajak Pertambahan Nilai Masukan dan doubleinput PPN Masukan), dalam proses pemeriksaan namun sebelum SuratPemberitahuanHasilPemeriksaan(SPHP

lebih besar atau lebih kecil dan prosespemeriksaan tetap dilanjutkan;bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) PeraturanPemerintah Nomor 80 Tahun 2007 dan Pasal 26 ayat (3) PeraturanMenteri Keuangan Nomor: 199/PMK.03/2007, Terbanding seharusnyamemperlakukan Pengungkapan dalam laporan tersendiri tentangketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan tersebut sebagaitambahan informasi atau data dan menjadi bahan pertimbangan bagiTerbanding sebelum menyampaikan Surat Pemberitahuan HasilPemeriksaan (SPHP

tetap dilanjutkan; bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) PeraturanPemerintah Nomor 80 Tahun 2007, dan Pasal 26 ayat (3)Peraturan Menteri Keuangan Nomor; 199/PMK.03/2007ditegaskan bahwa: "Pengungkapan dalam laporan tersendiritentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuansebagaimana dimaksud pada ayat (J) oleh Pemeriksa Pajakdiperlakukan sebagai tambahan informasi atau data dan menjadibahan pertimbangan bagi Pemeriksa Pajak sebelummenyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP

biaya gaji dankomisi tehnisi tersebut oleh Pemohon Banding dimasukan ke dalam Biaya Gaji dan Komisi,sehingga Pemeriksa melakukan koreksi negatif di PPh Pasal 21 dan atas biaya tersebutdikenakan di PPh Badan, sedangkan di Tahun Pajak 2008 untuk PPh Pasal 2Inya tidakdilakukan koreksi oelh Terbanding namun di PPh Badan dikoreksi Terbanding;bahwa dalam sidang Pemohon Banding menyampaikan bukti dan dokumen pendukungsebagai berikut :Laporan Audit Tahun dari tahun 2004 sampai dengan 2007;Tanggapan atas SPHP

dari perusahaan afiliasi luar negeri telah Pemohon Banding laporkan dalam LaporanKeuangan Audited dari Kantor Akuntan Publik Pricewaterhouse Coopers yang telahPemohon Banding sampaikan kepada Terbanding saat pelaporan SPT Tahunan PPh BadanTahun 2007 dan juga pada saat proses keberatan;bahwa dalam sidang Pemohon Banding menyampaikan bukti dan dokumen sebagai berikut :Ringkasan Pinjaman;Perhitungan Selisih Kurs;General Ledger Foreign Exchange Loan Akun No. 6444;Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP

UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pen;Pajak;bahwa berdasarkan bukti dan penelitian atas fakta yang terungkap dalam persidangan, Hakim ADjangkung Sudjarwadi, SH LLM berkesimpulan Surat Gugatan Penggugat Nomor: 031/SKPMM1/2013 tanggal 09 Januari 2013 memenuhi ketentuan formal sehingga dapat dilanjutkan ke peme:pokok sengketa;bahwa pembahasan materi pokok sengketa menurut Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SIadalah sebagai berikut :bahwa Tergugat menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP

Meminta pembatalan atas SKPKB PPN No. 00031/207/08/542/12 tanggal 31 Agustu:karena tidak sesuai dan tidak mempertimbangkan Surat Tanggapan SPHP/ Surat PermPerpanjangan Waktu Sanggahan No. 016B/SKPMMS/DU/VII/2012 tanggal 31 Juli 2017diterima Tergugat tanggal 31 Juli 2012;3.

., adalah sebagai berikut:bahwa Tergugat menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor:Pem016/WPJ.23/KP.0100/K.I/2012 tanggal 23 Juli 2012 yang diterima Penggugattanggal 24 Juli 2012;bahwa Penggugat menyerahkan Surat Permohonan perpanjangan waktu sanggahan hasilpemeriksaan Tahun 2008 melalui Surat Nomor: 016B/SKPMMS/DU/VII/2012 tanggal 30Juli 2012 yang diserahkan kepada Pemeriksa Pajak tanggal 31 Juli 2012, yang intinyaPenggugat menyetujui sebagian dan tidak menyetujui selebihnya

Meminta pembatalan atas SKPKB PPh Pasal 4 ayat (2) Nomor:MenimbangMenimbang00004/240/08/542/12 tanggal 31 Agustus 2012 karena tidak sesuai dan tidakmempertimbangkan Surat Tanggapan SPHP/Surat Permohonan PerpanjanganWaktu Sanggahan No. 016B/SKPMMS/DU/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012, yangditerima Tergugat tanggal 31 Juli 2012;3.

tersebut, Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) tetap menggunakan analisapemakaian solar sebagai dasar koreksi dimana terdapat penjualanHalaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 702/B/PK/PJK/2016powder (dijual sendiri maupun maklon) yang tidak dilaporkanTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);5) Bahwa koreksi berdasarkan Analisa Pemakaian Solar tersebuttelah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) melalui Surat Pemberitahuan HasilPemeriksaan (SPHP

) Nomor: PHP25/WPJ.09/KP.0705/2010tanggal 30 Maret 2010 dan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) menanggapi SPHP tersebut denganmengirimkan Surat Tanggapan Nomor: 005/CW1/04/2010 tanggal5 April 2010, dengan menyatakan bahwa Penjualan Powder untukTahun 2008 adalah sebesar Rp. 34.015.094.482,00 denganrincian sebagai berikut:Penjualan Lokal Rp 20.510.317.554Penjualan Maklon Rp 11.543.392.251Penjualan Ekspor Rp 1.961.384.677Total Penjualan Powder Rp 334.015.094.4826) Namun demikian tanggapan

Dengan demikian berdasarkan data dariTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)dan Penjualan Batangan sebesarpada saat pemeriksaan tersebut diketahui bahwa penjualanlokal powder adalah sebesar Rp16.358.615.323,00, sedangkanberdasarkan Surat Tanggapan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) atas SPHP Nomor: 005/CW1/04/2010 tanggal 5 April 2010 dinyatakan bahwa penjualan lokalpowder sebesar Rp20.510.317.554,00 (terdapat selisin sebesarRp4.151.702.231 ,00)d) Bahwa dari keterangan

Dengan demikian berdasarkan data dariTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) padasaat pemeriksaan tersebut diketahui bahwa penjualanlokalpowder adalah sebesar Rp16.358.615.323,00, sedangkanberdasarkan Surat Tanggapan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) atas SPHP Nomor: 005/CWI1/04/2010tanggal 5 April 2010 dinyatakan bahwa penjualan lokal powderHalaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 702/B/PK/PJK/2016sebesar Rp20.510.317.554,00 selisin sebesarRp4.151.702.231,00).b.

Koreksi Harga Pokok Penjualan (HPP)Bahwa dalam SPHP yang Pemohon Banding terima disebutkan bahwa koreksiHPP antara lain adalah sebagai berikut :Pembelian : 11.496.700,00Penyusutan & amortisasi : 3.210.207,00Sewa : 70.678.574,00Biaya lainnya : 23.077.201,00Persediaan Awal : 18.905.000,00Total 127.367.682,00a.

Putusan Nomor 842/B/PK/PJK/2016mendapatkan detail transaksi yang dijadikan dasar koreksi oleh Terbandingsebagaimana dituangkan dalam SPHP sampai dengan surat banding iniPemohon Banding ajukan;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta NomorPut.52657/PP/M.XIV.B/15/2014, Tanggal 21 Mei 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP1101/WPJ.07/2011 tanggal

Dengan demikian, kata"ditemukan" yang dinyatakan Terbanding dalam SPHP menjadi rancu.Adalah tidak mungkin menemukan sesuatu (bunga yang terutang) yangsecara faktual tidak ada. Pemohon Banding juga tidak membukukan bebanmaupun utang bunga dalam pembukuannya;Bahwa yang sebenarnya terjadi adalah Terbanding menganggap(deemed) bahwa bunga sebesar Rp1.486.957.590,00 telah terutang olehHalaman 3 dari 27 halaman.

Apabila terdapat suatu putusan yang nyatanyata tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Sesuai dengan SPHP dan BAP antara Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) dengan Termohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) bahwa yang menjadi dasar koreksi adalah koreksi negatif atasbiaya bunga yang menjadi dasar koreksi objek PPh Pasal 26.

KGC belum pernah mengajukan permintaan pembayaran bungasecara tertulis kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) sebagai syarat terutangnya bunga sebagaimanadiatur dalam Butir 4.1 Perjanjian Hutang;Objek PPh Pasal 26 tidak ditemukan tetapi dianggap keberadaannya(Deemed);Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menggunakanistilan ditemukan yang dinyatakan Termohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) dalam SPHP.

Putusan Nomor 1097/B/PK/PJK/2016Tanggapan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)mengenai ada atau tidaknya hubungan istimewa antara PemohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) dengan KGCdisampaikan melalui Surat Penjelasan Nomor S3167/PJ.07/2014tanggal 11 Juni 2014;Bahwa dari Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan KPP PratamaPalangkaraya Nomor PEMB04/1.4WPJ.29/KP.0300/2012 (SPHP)tertanggal 17 januari 2012 (halaman 3) dapat diketahui bahwa dasarpenerbitan SPKN PPh Badan tahun pajak 2009 Nomor00004

Terima Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor:PRIN0096/WPJ.02/RP.03/06 tertanggal 4 November 2006, melalui fax tanggal 8 Desember 2006;Pengiriman dokumen ke Batam terlampir;30 Maret 2007 : Pemeriksa ke Balaraja;April : Pembahasan di Jakarta sebanyak 2/3 kali;25 April 2007 : Surat Panggilan No S 654/WPVJ.02/RP.03/2007;30 April 2 Mei 2007 : satu tim (terdiri dari 3 orang) berkunjung ke Batamof f & hfmemenuhi panggilan;10 Mei 2007: Surat Panggilan No S756/WPVJ.02/RP.03/2007;8. 14 Mei 2007 : SPHP No

DTP dicatat dibandara;9. 16 Mei 2007 : satu tim (5 orang) kunjungan ke Batam menyerahkantanggapan atas SPHP yang tidak lengkap;10. 21 Mei 2007 : surat tanggapan dari perusahaan;11. 21 Mei 2007 : Surat Panggilan melalui fax tanggal 22 Mei 2007;12. 24 Mei 2007 : Panggilan Il;13. 25 Mei 2007 : Tanggapan atas daftar temuan pemeriksa yang dipertunjukkan,tidak pernah diserahkan;14. 28 Mei 2007 : Pemberitahuan tidak dapat hadir karena tidak dapat tiket;15.29 Mei 2007 : kunjungan ke Batam untuk pembahasan

(Pemeriksa juga menolak permintaan PemohonBanding);* Pemohon Banding mulai menanggapi temuan pemeriksa, setelahselesai menanggapi temuan pemeriksa, dan pada baris terakhirPemohon Banding menambahkan keterangan bahwa koreksi negatifyang semula ada di SPHP tidak dimunculkan dalam pembahasan;* Pemeriksa marah dan tidak mau menandatangani Berita AcaraPemeriksaan;* Selesai pembahasan, sebelum pulang team Perusahaanmendatangai Satpam dan Pemohon Banding minta untuk mengisibuku tamu (sebagai tanda bahwa

Tim Pemeriksa menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan ("SPHP")Nomor Pem58/WPJ.07/KP.10/2012 tertanggal 12November 2012yang PemohonBanding terima pada tanggal 13 November 2012. Berdasarkan SPHP, TimPemeriksa melakukan koreksi fiskal positif untuk objek PPN atas Pemanfaatan JKPdari Luar Daerah Pabean sebesar Rp 5.214.633.606,00meliputi masa pajak Januari Desember 2008;3.

AWE (NWN) telah mengajukan surat tanggapan terhadap SPHP yang menyatakan"tidak setuju" dengan koreksi fiskal positif PPN atas Pemanfaatan JKP dari LuarDaerah Pabean sebesar Rp5.214.633.606,00 pada tanggal 27 November 2012;4. KPP Migas memberikan undangan tertanggal 7 Desember 2012untukmenandatangani Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Pajak padatanggal 12Desember 2012.

Tim Pemeriksa menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan ("SPHP")Nomor Pem.58/WPJ.07/KP.10/2012 tertanggal 12November 2012yang PemohonBanding terima pada tanggal 13 November 2012. Berdasarkan SPHP, TimPemeriksa melakukan koreksi fiskal positif untuk objek PPhPasal 26 sebesarRp5.214.633.606,00 meliputi Masa Pajak Januari Desember 2008;3.

AWE (NWN) telah mengajukan surat tanggapan terhadap SPHP yang menyatakan"tidak setuju" dengan koreksi fiskal positif PPH 26 atas Pemanfaatan JKP dari LuarDaerah Pabean sebesar Rp5.214.633.606,00 pada tanggal 27 November 2012;4. KPP Migas memberikan undangan tertanggal 7 Desember 2012untukmenandatangani Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Pajak padatanggal 12 Desember 2012.

Olehkarena tidak adanya penjelasan secara rinci sehingga meyakinkan keadaan yang sebenarnya;bahwa sesuai dengan Surat Tanggapan Pemohon Banding Nomor : 005/DIRBPS/03/09tanggal 5 Maret 2010 atas SPHP nomor : 034/WPJ.19/KP.01/2010 tanggal 1 Maret 2010,yang menyatakan telah setuju dan menerima koreksi atas biaya luar usaha sebesar Rp363.883.657,00; Oleh karena itu Majelis berkesimpulan pernyataan tersebut merupakanbukti yang kuat sebagai pengakuan dari Pemohon Banding sehingga koreksi Terbandingatas