Ditemukan 2853 data
58 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kembalidengan menghadirkan bukti baru berupa Novum yang terdiri dari 11 Novum di dalammemori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembalimohon kiranya Majelis Hakim sudi untuk membaca 11 Novum Pemohon PeninjauanKembali dan khususnya pula pada Novum Tl yang mengungkap beberapaYurisprudensi tentang Kewajiban membayar Upah itu s/d dikeluarkannya putusanyang mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkracht sebagaimana PutusanMahkamah Agung Nomor 848 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 06 Mei 2010 jo Nomor112
Terbanding/Penggugat : PT. PELABUHAN KUALA LANGSA ENERGI
Terbanding/Turut Tergugat I : PEMERINTAH KOTA LANGSA C.Q WALIKOTA LANGSA
Terbanding/Turut Tergugat II : CV. AYUDHIA MANAGEMENT
67 — 29
.: 3609 K/Pdt/1985);Bahwa sesuai dengan pendapat dari Mahkamah Agungdalam Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 tersebut,maka fotocopy dari sebuah surat/dokumen yang tidakpernah dapat ditunjukkan~ aslinya, tidak dapatdipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut HukumAcara Perdata (Vide: Pasal 1888 KUH Perdata);Bahwa jika Judex facti Pengadilan Negeri Langsa yangkemudian merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor112 K/Pdt/1996, dengan menerima fotocopi surat yang tidakdapat dicocokkan dengan aslinya mempunyai
Terbanding/Tergugat : KETUA YAYASAN NADZHIR WAKAF PANGERAN SUMEDANG
Terbanding/Turut Tergugat : Bupati Sumedang
329 — 798
Penetapan Pengadilan Agama Nomor112/Pdt.P/2010/PA.Smd, tertanggal 22 Juli 2010, maka Akta perubahantersebut dilakukan secara melawan hukum sehingga menjadi cacathukum dan dibatalkan.Bahwa dengan adanya tindakan Tergugat Rekonvensi Tersebut diatas,maka Penggugat Rekonvensi selaku satusatunya Badan Hukum NazhirWakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja, berdasarkan Keputusan BadanPelaksana Badan Wakaf Indonesia Nomor 009/BWI/NZ/2017 tangal 03November 2017 sangat dirugikan, karena seolaholah TergugatRekonvensi
Penetapan Pengadilan Agama Nomor112/Pdt.P/2010/PA.Smd, tertanggal 22 Juli 2010 terkait wakaf,menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi selaku Nazhir WakafPangeran Aria Soeria Atmadja yang sah secara hukum, maka jelaslahPerbuatan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi kepada PenggugatRenkonvensi merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimanadiatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang isinya mengatur sebagaiberikut:Tiap Perbuatan melawan hukum yang membawa kerugianbagi orang lain, mewajibkan orang karena
137 — 7
Penggugat adalahbenar namun berdasarkan bukti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dibayaroleh Para Penggugat adalah tanah milik orang lain yang masih atas nama Salemyang luasnya berbeda dengan tanah yang disengketakan ;Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Kuasa ParaTergugat sedangkan Kuasa Para Penggugat tidak mengajukan keberatan/sanggahan ;Menimbang, untuk memperoleh kepastian hukum mengenai obyek sengketatanah (sesuai Pasal 153 HIR jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor112
1.Yanti Bara Allo
2.Sulaeman Bara A
3.Anita Bara Allo
4.Selviana Bara Allo
5.Roni Lebok
6.Ramli Bua Rante S Pd
7.Diana Parura
Tergugat:
1.Kartini Ramba
2.Lendong Patontogan
3.Hendra Wijaya
4.Pahala Lammiduk Rumahorbo SH MKn
5.Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Rantepao
97 — 51
DILAKUKANNYA TIDAK SAHDAN GUGATAN YANG DIAJUKANNYA TIDAK DAPAT DITERIMA.Bahwa berdasarkan dalildalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliserta memutus perkara ini untuk menyatakan bahwa GUGATANTIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VEERKLAARD);EKSEPSI DOMINII.BAHWA OBJEK TANAH YANG DIGUGAT BUKAN MILIK PARAPENGGUGAT, TETAPI MILIK LENDONG PATONTONGAN(TERGUGAT Il).ALASAN HUKUMNYA :Bahwa sebagaimana berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor112
51 — 33
diputus oleh Pengadilan NegeriPalembang sesuai Putusan Nomor: 80/Pdt.G/2013/PN.Plg dan kini telahberkekuatan hukum tetap;Menimbang,bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RINomor 123.K/Sip/1968 tanggal 23 April 1969,dimana dalam gugatanterdahulu Putusan Pengadilan Negeri Nomor.80/1964/Pdt/PN.Tjn yang telahberkekuatan hukum tetap,telah ditetapbkan status hukum atas tanah sengketaadalah tanah sikep/kesikepan Desa Ciawi.Dalam Gugatan baru,tanahtersebut digugat lagi di Pengadilan Negeri dalam perkara nomor112
80 — 20
Juandaniel);Menimbang, bahwa bukti P4 adalah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor112 PK/Pdt/2008 tanggal 30 April 2009, diperoleh fakta hukum bahwa MahkamahAgung menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Baniara Tampubolon (Op.Ester) dan Hormat Tampubolon (Op.
H YUDONO
Termohon:
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN PASURUAN
44 — 7
Senin tanggal 4 Nopember 2019 di Pengadilan Negeri Surabaya (vide buktiT37), diikuti permintaan bantuan pengawalan kepada Kepala Kepolisian ResortPasuruan dibangil tertanggal 30 Oktober 2019 untuk keperluan pemeriksaan dipersidangan perkara tindak pidana korupsi atas nama YUDONO pada Hari Senintanggal 4 Nopember 2019 (vide bukti T36), dan selanjutnya Pengadilan NegeriSurabaya telah pula digelar sidang pertama oleh Majelis perkara pokok padaHari Senin tanggal 4 Nopember 2019 dengan register perkara Nomor112
88 — 44
;Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor112/Pdt./2006/PT.Sby. Jo Nomor 401/Pdt.G/2004/PN Sby. Selanjutnya diberitanda bukti P13.;Foto copy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No. 1296K/Pdt/2007 Jo No.112/Pdt./2006/ PT Sby. Jo No. 401/Pdt.G/2004/ PN. Sby.Selanjutnya diberi tanda bukti P14.;Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 378/Pdt.G/2005/PN.Sby.
RAHMAN R, S.Sos
Tergugat:
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
414 — 1017
Kecermatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas,Majelis Hakim berpendapat penerbitan objek sengketa a quo dari aspek substansitelah bertentangan dengan ketentuan Pasal 41 ayat (4) huruf c PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang PeraturanPelaksanaan UndangUndang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuanPasal 42 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112
95 — 63
bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Surat Keterangan Susunan Ahli WarisNomor 474.3/41/WRS/2006 atas nama pewaris Sanusi dan Kemi yangdikeluarkan oleh Camat Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung,namun Para Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, maka MajelisHakim berpendapat alat bukti tersebut tidak bisa dijadikan sebagai alatbukti yang sempurna, namun masih bisa dijadikan sebagai buktipermulaan dan harus didukung dengan alat bukti yang lain, sesuaidengan Yurisprudensi Mahkamah Agung pada putusan nomor112
143 — 88
sangkalannya,selanjutnya Tergugat di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:T.l 1Dokumen Konirak Paket Belanja Barang Transplantasi Karangpada Kegiatan Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang dankarang Hias, terdiri dari Surat Perjanjian Untuk MelaksanakanPaket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi KarangNomor:523.9/158/DPKP.3 dan lainlain berserta lampirannya;T.l 2 : Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor01/Pdt.G/2015/PN Bon, tanggal 15 Juni 2015;T.L 3 : Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor112
91 — 26
,(Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) dan Ruko Nomor112 (Seratus Duabelas) seharga Rp. 400.000.000 (Empat Ratus JutaRupiah) sehingga total harga 2 (Dua) unit Ruko tersebut sebesar Rp.820.000.000.,(Delapan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah);2. BahwabenarPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah mentransfersejumlah uang, yakni baik melalui Tergugat Ill Konvensi/Penggugat IllRekonvensi maupun melalui Tergugat Il Konvensi/Penggugat II Rekonvensi,dengan total nilai sebesar Rp. Rp. 403.900.000.
Aris Sutikno
Tergugat:
Bupati Ogan Komering Ulu Timur
177 — 66
Pasal 44 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Jo. Pasal 44 ayat 3 PeraturanDaerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 9 Tahun 2016tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Jo.
Pembanding/Tergugat II : PHE MIAUW NGIM Diwakili Oleh : MARTIN MALOHO
Pembanding/Tergugat III : HERMANTO TIO Diwakili Oleh : MARTIN MALOHO
Pembanding/Tergugat IV : PRANOTO TIO Diwakili Oleh : MARTIN MALOHO
Pembanding/Tergugat V : FATMAWATI Diwakili Oleh : MARTIN MALOHO
Terbanding/Penggugat I : NY. LINA
Terbanding/Penggugat II : MURNI CHANDRA
Terbanding/Penggugat III : WILLYAM NG
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK
Turut Terbanding/Tergugat VI : HERIYANTO TIO
Turut Terbanding/Tergugat VII : SUWANTO,SH
160 — 67
PENGGUGAT Ill bersama istrinyaPENGGUGAT 1 menandatangani AJB (akta jual beli) ruko Nomor 112 D sesualdengan SHM nomor : 593 /Akcaya luas 135 M2 atas nama dahulunya SHMatas nama YOHANES dan balik nama PENGGUGAT merupakan milikbersama PENGGUGAT 1 dan suaminya PENGGUGAT III yang kemudian dijualkepada TERGUGAT II;Kemudian PENGGUGAT Il dan mantan suaminya bernama YONO SETIAWANdihadapan NOTARIS SUWANTO namun tidak bersamaan karena YONOSETIAWAN datang terlambat menandatangani AJB (akta jual beli) ruko nomor112
82 — 15
Sukarno Hatta Nomor112, RT. 01, RT. 02, Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponorogo,Kabupaten Ponorogo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FELIXREZA TAHA, SH. berkedudukan di Jl. Jalan Dukuh Kali Kendal Nomor15 RT.002 RW. 002 Kelurahan Pradah Kali Kendal, Kecamatan DukuhPakis Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1Desember 2016, sebagai Tergugat Ill;4. Nyonya Bie Bie Istri Dari Sinjaya, Pekerjaan lbu Rumah Tangga,bertempat tinggal di JI.
Terbanding/Penggugat : PT. PELABUHAN KUALA LANGSA ENERGI
Terbanding/Turut Tergugat I : PEMERINTAH KOTA LANGSA C.Q WALIKOTA LANGSA
Terbanding/Turut Tergugat II : CV. AYUDHIA MANAGEMENT
63 — 26
.: 3609 K/Pdt/1985);Bahwa sesuai dengan pendapat dari Mahkamah Agungdalam Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 tersebut,maka fotocopy dari sebuah surat/dokumen yang tidakpernah dapat ditunjukkan~ aslinya, tidak dapatdipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut HukumAcara Perdata (Vide: Pasal 1888 KUH Perdata);Bahwa jika Judex facti Pengadilan Negeri Langsa yangkemudian merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor112 K/Pdt/1996, dengan menerima fotocopi surat yang tidakdapat dicocokkan dengan aslinya mempunyai
50 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
HakPengelolaan, akan tetapi selama ini sudah hampir 20 tahun tidak pernah adanya ijintertulis terhadap ugunan yang mungkin sudah terjadi ribuan dan mungkin takterhitung jumlahnya, dan ini sebagai akibat dari tindakan Termohon Kasasi yangsengaja untuk tidak mengungkapkan adanya status Hak Pengelolaan a quo (lihatbukti bukti P.I, P. 10, P.Il, P. 12 danP. 13, dimana merupakan sertifikatsertifikat dantidak ada kata ijin dari pemegang Hak Pengelolaan) ;Bahwa, kemudian pada tahun 2000 keluar Peraturan Pemerintah Nomor112
Terbanding/Penggugat : PT. PELABUHAN KUALA LANGSA ENERGI
Terbanding/Turut Tergugat I : PEMERINTAH KOTA LANGSA C.Q WALIKOTA LANGSA
Terbanding/Turut Tergugat II : CV. AYUDHIA MANAGEMENT
75 — 33
.: 3609 K/Pdt/1985);Bahwa sesuai dengan pendapat dari Mahkamah Agungdalam Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 tersebut,maka fotocopy dari sebuah surat/dokumen yang tidakpernah dapat ditunjukkan~ aslinya, tidak dapatdipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut HukumAcara Perdata (Vide: Pasal 1888 KUH Perdata);Bahwa jika Judex facti Pengadilan Negeri Langsa yangkemudian merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor112 K/Pdt/1996, dengan menerima fotocopi surat yang tidakdapat dicocokkan dengan aslinya mempunyai
89 — 34
., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Limboto Tertanggal 3 November 2016 di bawah register Nomor112/SK/2016/PN Lbo, Turut Tergugat dan Turut Tergugat Il, hadir kuasanyadipersidangan yaitu SURIAT TONGKODU, SH., ADAM NANI, SH, PATTAAGUNG, SH, MUCHLIS HASIRU, SH, ISMAIL PELU, SH, berdasarkan SuratKuasa Khusus, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri LimbotoHalaman 14 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016.