Bahwa, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat AktaTanah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah dan lampiran Keputusan Menteri Agraria danTata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor112/KEP4.1/IV/2017 tertanggal 27 April 2017 Tentang Kode EtikIkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, sebelum proses peralihanhak atas tanah Sertipikat Hak Milik (GHM) Nomor 670

Senin tanggal 4 Nopember 2019 di Pengadilan Negeri Surabaya (vide buktiT37), diikuti permintaan bantuan pengawalan kepada Kepala Kepolisian ResortPasuruan dibangil tertanggal 30 Oktober 2019 untuk keperluan pemeriksaan dipersidangan perkara tindak pidana korupsi atas nama YUDONO pada Hari Senintanggal 4 Nopember 2019 (vide bukti T36), dan selanjutnya Pengadilan NegeriSurabaya telah pula digelar sidang pertama oleh Majelis perkara pokok padaHari Senin tanggal 4 Nopember 2019 dengan register perkara Nomor112

Suparto, Suparjo, Sukarjo Sukirin, Kuswati, Indriyati, Susiyah, Turipno danLaurens Widjonarko;Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telahmengajukan bukti surat berupa fotokopi bermaterai cukup diberi tanda T1sampai dengan T8, dan mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikanketerangan dibawah sumpah bernama: Warsono, Asep Solehsono, RatimanRochayat, Sujarwo;Menimbang, bahwa sebelum majelis mempertimbangkan segalasesuatunya perlu menyebutkan bunyi Jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor112

Kembalidengan menghadirkan bukti baru berupa Novum yang terdiri dari 11 Novum di dalammemori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembalimohon kiranya Majelis Hakim sudi untuk membaca 11 Novum Pemohon PeninjauanKembali dan khususnya pula pada Novum Tl yang mengungkap beberapaYurisprudensi tentang Kewajiban membayar Upah itu s/d dikeluarkannya putusanyang mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkracht sebagaimana PutusanMahkamah Agung Nomor 848 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 06 Mei 2010 jo Nomor112

.: 3609 K/Pdt/1985);Bahwa sesuai dengan pendapat dari Mahkamah Agungdalam Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 tersebut,maka fotocopy dari sebuah surat/dokumen yang tidakpernah dapat ditunjukkan~ aslinya, tidak dapatdipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut HukumAcara Perdata (Vide: Pasal 1888 KUH Perdata);Bahwa jika Judex facti Pengadilan Negeri Langsa yangkemudian merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor112 K/Pdt/1996, dengan menerima fotocopi surat yang tidakdapat dicocokkan dengan aslinya mempunyai

LampiriRelisKSO mengajukan Pembayaran Tahap Ketujuh (Payment Certificate/PC007) dengan surat permohonan pembayaran nomor112/PPP7/LR/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 perihal PermohonanPembayaran Pekerjaan Bulan September s/d Oktober 2013 dengan nilaibobot pekerjaan sebesar 3,53% dengan nilai Rp. 14.500.000.000,(empat belas milyar lima ratus juta rupiah) yang ditujukan kepada Ir.BAMBANG PURWANTO, MP bin SUYATNO selaku KadishubkominfoKab.

LampiriRelisKSO mengajukan Pembayaran Tahap Ketujuh (Payment Certificate/PC007) dengan Surat permohonan pembayaran nomor112/PPP7/LR/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 perihal PermohonanPembayaran Pekerjaan Bulan September s/d Oktober 2013 dengan nilaibobot pekerjaan sebesar 3,53% dengan nilai Rp. 14.500.000.000,(empat belas milyar lima ratus juta rupiah) yang ditujukan kepada Ir.BAMBANG PURWANTO, MP bin SUYATNO selaku KadishubkominfoKab.

TRISNO ARIO SUTANTO,MM anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUSANTO selaku kuasa PT.LampiriRelis KSO mengajukan Pembayaran Tahap Ketujuh (PC007) dengan surat permohonan pembayaran nomor112/PPP7/LR/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 perihal PermohonanPembayaran Pekerjaan Bulan September s/d Oktober 2013 dengannilai bobot pekerjaan sebesar 3,53% dengan nilai Rp.14.500.000.000, (empat belas milyar lima ratus juta rupiah) yangditujukan kepada Ir. BAMBANG PURWANTO, MP bin SUYATNOselaku Kadishubkominfo Kab.

.: 3609 K/Pdt/1985);Bahwa sesuai dengan pendapat dari Mahkamah Agungdalam Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 tersebut,maka fotocopy dari sebuah surat/dokumen yang tidakpernah dapat ditunjukkan~ aslinya, tidak dapatdipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut HukumAcara Perdata (Vide: Pasal 1888 KUH Perdata);Bahwa jika Judex facti Pengadilan Negeri Langsa yangkemudian merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor112 K/Pdt/1996, dengan menerima fotocopi surat yang tidakdapat dicocokkan dengan aslinya mempunyai

Penggugat adalahbenar namun berdasarkan bukti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dibayaroleh Para Penggugat adalah tanah milik orang lain yang masih atas nama Salemyang luasnya berbeda dengan tanah yang disengketakan ;Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Kuasa ParaTergugat sedangkan Kuasa Para Penggugat tidak mengajukan keberatan/sanggahan ;Menimbang, untuk memperoleh kepastian hukum mengenai obyek sengketatanah (sesuai Pasal 153 HIR jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor112

MARISI SIMANJUNTAK;g. 1 satu) buku fotocopy sertipikat hak milik nomor 01891, tanggal 27 April 2017 atasnama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;h. 1 satu) buku fotocopy sertipikat hak milik nomor 01892, tanggal 27 April 2017 atasnama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;i. 1 (Satu) buku fotocopy sertipikat hak milik nomor 01893, tanggal 27 April 2017 atasnama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;j.. 2 (dua) lembar fotocopy buku tanah hak milik nomor 01897 tanggal 5 Mei 2017;1 (satu) lembar berita acara penutupan berkas permohonan Nomor112

tersebut diatas maka, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 701K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976 bahwasanya Dalam mengajukan Foto copySuratsurat sebagai alat bukti di dalam persidangan gugatan perdata diPengadilan, maka foto copy surat tersebut oleh seorang Pejabat harusdinyatakan telah sesuai dengan aslinya, bilamana tidak demikian, maka buktisurat berupa foto copy tersebut merupakan alat bukti yang tidak sah di dalampersidangan, dan sejalan juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor112

Selanjutnya berdasarkan Pasal 40 huruf c PERMENDAGRI Nomor112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi Suarauntuk Pemilihnan Kepala Desa dinyatakan Sah Apabila *tanda coblos terdapat pada salah satu kotak segi empat yangmemuat nomor, foto dan nama calon yang ditentukan; atau Sebagaimana dijelaskan dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor140/5025/BPD 17 Oktober 2018 sebagai penjelasan Pasal 40 huruf cPERMENDAGRI Nomor 112 tahun 2014 bahwa surat suara untukpemilihan Kepala Desa dinyatakan

.: 3609 K/Pdt/1985);Bahwa sesuai dengan pendapat dari Mahkamah Agungdalam Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 tersebut,maka fotocopy dari sebuah surat/dokumen yang tidakpernah dapat ditunjukkan~ aslinya, tidak dapatdipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut HukumAcara Perdata (Vide: Pasal 1888 KUH Perdata);Bahwa jika Judex facti Pengadilan Negeri Langsa yangkemudian merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor112 K/Pdt/1996, dengan menerima fotocopi surat yang tidakdapat dicocokkan dengan aslinya mempunyai

HakPengelolaan, akan tetapi selama ini sudah hampir 20 tahun tidak pernah adanya ijintertulis terhadap ugunan yang mungkin sudah terjadi ribuan dan mungkin takterhitung jumlahnya, dan ini sebagai akibat dari tindakan Termohon Kasasi yangsengaja untuk tidak mengungkapkan adanya status Hak Pengelolaan a quo (lihatbukti bukti P.I, P. 10, P.Il, P. 12 danP. 13, dimana merupakan sertifikatsertifikat dantidak ada kata ijin dari pemegang Hak Pengelolaan) ;Bahwa, kemudian pada tahun 2000 keluar Peraturan Pemerintah Nomor112

kurangkehatihatian dan teliti dalam membuat Akta Jual Beli Nomor 111/2016tanggal 09/08/2016 dan Akta Jual Beli Nomor 112/2016 tanggal10/08/2016 sehingga menimbulkan perbuatan jual beli tanah (ObyekSengketa dan Obyek Sengketa II) antara Suami dan istri merupakanperbuatan melawan hukum,seharusnya diganti dengan Bahwaperbuatan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT V yang karenakelalaiannya, kurang kehatihatian dan teliti dalam membuat Akta JualBeli Nomor 111/2016 tanggal 09/08/2016 dan Akta Jual Beli Nomor112

Sekaligus memperlihatkan dan menyerahkan fotocopy Akta JualBeli Nomor 111/2016 tanggal 9 Agustus 2016; Akta Jual Beli Nomor112/2016 tanggal; 10 Agustus 2016; Akta Jual Beli Nomor 312/2019Tanggal 21 Nopember 2019; Akta Jual Beli Nomor 419/2019 Tanggal7 Oktober 2019; dan Akta Jual Beli Nomor 1572/2019 Tanggal 12Nopember 2019 untuk dapat dijadikan sebagai dasar pembuktian.DALAM EKSEPSI1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat Halaman 65 dari 106 Putusan Nomor 539/Pdt/2020/PT SMG2.

Sukarno Hatta Nomor112, RT. 01, RT. 02, Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponorogo,Kabupaten Ponorogo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FELIXREZA TAHA, SH. berkedudukan di Jl. Jalan Dukuh Kali Kendal Nomor15 RT.002 RW. 002 Kelurahan Pradah Kali Kendal, Kecamatan DukuhPakis Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1Desember 2016, sebagai Tergugat Ill;4. Nyonya Bie Bie Istri Dari Sinjaya, Pekerjaan lbu Rumah Tangga,bertempat tinggal di JI.

Letter C nomor877/Karangwuni tanggal 5 Pebruari 1960 atas nama Ngudirejoyang berisi tentang kepemilikan tanah persil No. 30 Klas P.IIluas 1010 M2 dan persil No. 30 Klas PII luas 1000 M2, yangdijadikan alas hak dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik No.11179/Caturtunggal, (saat ini menjadi HGB No.1347/Caturtunggal Surat Ukur 5549/2005 tanggal 10102005luas 1.726 M2 tercatat atas nama Nyonya Lie Fong moi),sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan / pendapatMahkamah Agung dalam putusan Peninjauan Kembali Nomor112

., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Limboto Tertanggal 3 November 2016 di bawah register Nomor112/SK/2016/PN Lbo, Turut Tergugat dan Turut Tergugat Il, hadir kuasanyadipersidangan yaitu SURIAT TONGKODU, SH., ADAM NANI, SH, PATTAAGUNG, SH, MUCHLIS HASIRU, SH, ISMAIL PELU, SH, berdasarkan SuratKuasa Khusus, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri LimbotoHalaman 14 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016.

.: 3609 K/Pdt/1985);Bahwa sesuai dengan pendapat dari Mahkamah Agungdalam Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 tersebut,maka fotocopy dari sebuah surat/dokumen yang tidakpernah dapat ditunjukkan~ aslinya, tidak dapatdipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut HukumAcara Perdata (Vide: Pasal 1888 KUH Perdata);Bahwa jika Judex facti Pengadilan Negeri Langsa yangkemudian merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor112 K/Pdt/1996, dengan menerima fotocopi surat yang tidakdapat dicocokkan dengan aslinya mempunyai

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112 Tahun 2014 tentang Pemilihnan Kepala Desa. Sehingga suara untukPenggugat sebagai Calon Kepala Desa menyusut, yang manamengakibatkan tidak terpilinnya Penggugat sebagai Calon Kepala DesaTerpilih.V.

Bahwa Tergugat tidak sependapat yang menerangkan bahwa seharusnyaPenggugat ditetapbkan sebagai kepala desa terpilin karena surat suaratersebut sah berdasarkan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112 Tahun 2014, sebab Pasal tersebut bukan mengenai pengaturan sahtidaknya surat suara melainkan berbunyi: "Calon Kepala Desa yangmemperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagaicalon Kepala Desa terpilih", sehingga sudah sepatutnya dalil tersebutdikesampingkan;8.