bahwa berkaitan dengan ketetapan Narkotika danPrekusor Narkotika dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika danPrekursor Narkotika tersebut dapatlah dilihat ketentuan Pasal 91 ayat (1)Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu : Kepalakejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentangpenyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik KepolisianNegara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7(tujuh) hari wajib menetapkan status barang

sitaan Narkotika dan PrekursorNarkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikandan pelatinan, dan/atau dimusnahkan;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 101 ayat (1)Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atasdihubungkan dengan Pasal 91 ayat (1) Undangundang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat status barangsitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat

(Rv. 507; IR. 199.)Pasal 215.penjualan barang sitaan dilakukan dengan perantaraan kantor lelang, atau tergantung dari keadaanatas pertimbangan ketua atau jaksa yang dikuasakan oleh orang yang melakukan penyitaanataupun oleh orang lain yang dipandang cakap dan dapat dipercaya oleh ketua atau jaksa yangdikuasakan itu, yang bertempat tinggal di tempat penjualan akan dilakukan atau di dekat tempat itu.Penjualan dilakukan menurut syaratsyarat biasa secara umum dan diberikan kepada yangmenawar dengan harga

Bahwa, selanjutnya Tergugat II Intervensi juga telah menerbitkan SuratPerintah Penjualan Barang Sitaan terhadap tanah SHGB Nomor 181/Wanaherang dimaksud..

Hal ini kemudian Berujungpada Upaya Tergugat melaporkan Penggugat sebagaimana Laporan Polisiyang diajukan Tergugat pada Kantor Kepolisian Negara Republik IndonesiaDaerah maluku yang saat ini ditangani oleh Pihak Penyidik DitreskrimumPolda Maluku, bahkan untuk kepentingan Penyidikan Mobil tersebut pun kinitelah dilakukan Penyitaan oleh Penyidik Ditreskrimum Polda Maluku yangkemudian diamankan barang sitaan tersebut pada Kantor KepolisianNegara Republik Indonesia Daerah Maluku;Bahwa menanggapi dalil

Jambi dansisanya seberat 3,17 gram, berdasarkan surat ketetapan status Barang sitaan dariKepala Kejaksaan Negeri Batanghari bahwa 3 gram dilakukan pemusnahan yangdilaksanakan pada hari kamis tanggal 18 agustus tahun 2016 dan 0,17 gramdigunakan untuk kepentingan persidangan dengan permufakatan jahat, yangdilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:Bahwa berawal dari Terdakwa menghubungi LUA (DPO) dan menanyakanada orang memiliki Narkotika jenis shabu, yang mana Lija mengatakan kepadaTerdakwa

bahwa berkaitan dengan ketetapan Narkotika danPrekusor Narkotika dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika danPrekursor Narkotika tersebut dapatlah dilihat ketentuan Pasal 91 ayat (1)Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu : Kepalakejaksaan negeri setempat setelahn menerima pemberitahuan tentangpenyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik KepolisianNegara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7(tujuh) hari wajid menetapkan status barang

sitaan Narkotika dan PrekursorNarkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikandan pelatinan, dan/atau dimusnahkan;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 101 ayat (1)Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atasdihubungkan dengan Pasal 91 ayat (1) Undangundang Nomor 35 TahunHalaman 44 dari 48 Putusan Nomor : 1124/Pid.Sus/2018/PN.

Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktianperkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,kepentingan pendidikan dan pelatinan, dan/atau dimusnahkan;Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2019/PN PlwMenimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 101 ayat (1)UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dandihubungkan dengan ketentuan Pasal 91 ayat (1) UndangUndang Nomor 35tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwastatus barang

sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika selain dirampas untukNegara, dapat juga dimusnahkan;Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika dan Pasal 91 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa barang bukti dalam perkara ini dapat dirampas untukNegara jika bermanfaat untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan

bahwa berkaitan dengan ketetapan Narkotika danPrekusor Narkotika dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika danPrekursor Narkotika tersebut dapatlah dilinat ketentuan Pasal 91 ayat (1)Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu : Kepalakejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentangpenyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik KepolisianNegara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7(tujuh) hari wajib menetapkan status barang

sitaan Narkotika dan PrekursorNarkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kKepentingan pendidikan danpelatinan, dan/atau dimusnahkan;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 101 ayat (1)Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atasdinubungkan dengan Pasal 91 ayat (1) Undangundang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat status barang sitaanNarkotika dan Prekursor Narkotika

Halaman 42 dari 46Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat status barang sitaan Narkotika danPrekursor Narkotika dapat juga dimusnahkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal 101 ayat (1) Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dihubungkanPasal 91 ayat (1) Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang NarkotikaMajelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dalam perkara ini dirampasuntuk Negara jika bermanfaat untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi

Dengan dihentikannya penyidikan berdasarkanSurat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) tersebut, maka pada saat itu jugapenyidikan yang dilakukan penyidik menjadi berhenti, dan dalam tersangka ditahan maka wajib segera dikeluarkan, serta barang sitaan wajib segeradikembalikan;Bahwa dalam Pasal 109 ayat (2) Kitab Undangundang Hukum Acara Pidanamenyatakan :dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapatcukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana ataupenyidikan

ALAMSYAH, dengan pidana penjaramasingmasing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama mereka terdakwaditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,.Menetapkan Status barang sitaan (Barang bukti) berupa :a. 1 (satu) unit handphone merk Vivo dengan nama perangkat V2043warna hijau tosca dan didalamnya berisi sebuah sim card denganNomor : 082287649327Dikembalikan kepada terdakwa Irwanto Pg Si Irb. 1 (Satu) unit handphone merk Oppo dengan nama perangkat Oppo Adswarna hitam dan didalamnya berisi sebuah

Bahwa sebenarnya Pembantah dan Pembantah II sebelumnya tidak tahumenahu adanya gugatmenggugat antara Terbantah dengan Terbantah Il.Pembantah dan Pembantah II juga sama sekali tidak ada hubungan danatau kaitan dengan permasalahan antara Terbantah dengan Terbantah Il,maka oleh karena itu Pembantah dan Pembantah II sangat kaget adanyaPenetapan dan Penyitaan tersebut ;Bahwa karena Objek Barang Sitaan yang ada dalam Penetapan SitaJaminan yang diterbitkan Pengadilan Negeri Batam No.43/PDT.G/CB/2015/PN.BTM

Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata (halaman 339),tujuan dari sita jaminan agar barang itu tidak digelapkan atau diasingkanTERGUGAT selama proses persidangan berlangsung, sehingga pada saatputusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran utang yang dituntut PENGGUGATdapat terpenuhi, dengan jalan menjual barang sitaan itu. Dengan demikian,tindakan penyitaan barang milik TERGUGAT bukan untuk diserahkan dan dimilikiHal. 21 dari 66 hal. Putusan No. 299/Pdt.G/2018/PN/JKt.

bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menangguhkanpenahanan terhadap terdakwa sementara masa penahanan terhadap terdakwamasih ada, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) paket sabusisa barang bukti yang diperiksa Laboratorium Forensik Polri CabangPalembang seberat 0,061 (nol koma nol enam satu) gram, dari fakta hukumyang terungkap di persidangan telah terbukti sebagai Narkotika Golongan ,berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang

Sitaan Narkotika yang dikeluarkanoleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum An.

mana status barang buktinarkotika sitaan tersebut dapat ditetapbkan untuk kepentingan pembuktianperkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,kepentingan pendidikan dan pelatinan, dan/atau dimusnahkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 101 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dandihubungkan dengan ketentuan Pasal 91 ayat (1) UndangUndang Nomor 35tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwastatus barang

sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika selain dirampas untukNegara, dapat juga dimusnahkan;Menimbang, bahwa dalam proses penyidikan berdasarkan SuratKetetapan Status Barang Bukti Sitaan Narkotika Nomor : B645/N.4.23/Euh.1/04/2018 tanggal 24 April 2018 terhadap barang bukti tersebut telah ditetapkanoleh Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan untuk dimusnahkan berupa : 10(Sepuluh) bungkus plastik bening berisi kristal narkotika jumlah total berat brutto+ 10.240 gram disisinkan untuk kepentingan laboratorium

bahwa berkaitan dengan ketetapan Narkotika danPrekusor Narkotika dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika danPrekursor Narkotika tersebut dapatlah dilihat ketentuan Pasal 91 ayat (1)Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu : Kepalakejaksaan negeri setempat setelahn menerima pemberitahuan tentangpenyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik KepolisianNegara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7(tujuh) hari wajid menetapkan status barang

sitaan Narkotika dan PrekursorNarkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikandan pelatinan, dan/atau dimusnahkan;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 101 ayat (1)Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atasdihubungkan dengan Pasal 91 ayat (1) Undangundang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat status barangsitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat

Jambi dansisanya seberat 3,17 gram, berdasarkan surat ketetapan status Barang sitaan dariKepala Kejaksaan Negeri Batanghari bahwa 3 gram dilakukan pemusnahan yangdilaksanakan pada hari kamis tanggal 18 agustus tahun 2016 dan 0,17 gramdigunakan untuk kepentingan persidangan dengan permufakatan jahat, yangdilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:Bahwa berawal dari Terdakwa menghubungi LUA (DPO) dan menanyakanada orang memiliki Narkotika jenis shabu, yang mana Lija mengatakan kepadaTerdakwa

Dokumen Harta Pailit berupa BPKBatas 15 unit Dump Truck atas nama Debitor pailit kepada Penggugat selaku Kurator dalamperkara kepailitan No. 02/PKPU/2013/PNNiaga.Sby beralasan hukum untukdikabulkan;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat juga menuntut kepada Tergugat agarDokumen Harta Pailit berupa BPKB atas 15 unit Dump Truck atas nama Debitor pailit kepadaPenggugat selaku Kurator dalam perkara Kepailitan No. 02/PKPU/2013/PNNiaga.Sby;, karenadokumendokumen kepemilikan tersebut adalah merupakan barang

sitaan umum akibatkepailitan (HARTA PAILIT) yang hanya Kurator yang berwenang menguasai danmengamankannya ;Menimbang, bahwa oleh karena tidak diserahkannya Dokumen Harta Pailit berupa BPKBatas 15 unit Dump Truck atas nama Debitor pailit kepada Penggugat selaku Kurator sebagaiperbuatan melawan hukum, maka tuntutan agar Tergugat menyerahkan Dokumen Harta Pailitberupa BPKB atas 15 unit Dump Truck atas nama Debitor pailit kepada Penggugat selakuKurator dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa telah diakui

Bahwa pelelangan terhadap Obyek Sengketa juga telah dilakukandengan Perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) sesuai ketentuan Pasal 200 ayat (1) HIR/Pasal 215 ayat (1)RBG, yang menyebutkan penjualan barang sitaan dilakukan denganperantaraan Kantor Lelang dan menurut Pasal 1 angka 4 KeputusanMenkeu No.450/KMK.01/2002 yang dimaksud Kantor Lelang adalahKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Semarang (Tergugat III) yang didalam prosesnya sudah terlebihdahulu melalui

Ketentuan itu Sangat wajar karena untuk menjagadan memelihara barang sitaan dengan cermat dan baik,sebagaimana layaknya barang kita sendiri;Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2017/PN CbiFrom01/SOP/04.5/20183.Bahwa penyitaan yang dilakukan oleh Termohonterhadap barang barang milik Pemohon untuk kegiatancut and fill dan pengangkutan seperti dum truck danbeko telah bertentangan dengan kaidahkaidah hukumdan aturan yang mengatur tentang penyitaan terutamaPasal 38, 128 dan 129 KUHAP, untuk itu