Ditemukan 394 data
27 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Memberikan ijin mempergunakan atau menguasai Tanah Negara;kecuali apabila wewenang untuk itu tegastegas dilimpahkankepadanya ;(2) Surat Keputusan yang melanggar ketentuan tersebut pada ayat (1)pasal ini batal karena hukum, sedang penggunaan dan penguasaantanah yang bersangkutan adalah pemakaian tanah tanpa ijin yangberhak atau kuasanya sebagai yang dimaksud dalam UndangUndang No. 51 Prp. 1960 (Lembaran Negara 1960 No. 158) ;jo.
245 — 75
administrasi berupaHalaman 14 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2014/PN.Gsk10.11.12.13.pembongkaran yang pada saat itu seharusnya sejak awal Tergugat Illharus memberi teguran terhadap PT GMNI/City Nine (9) selaku pihakpelaksana pembangunan yang tidak mempunyai kelengkapan perijinanmendirikan sebuah bangunan di tanah lingkungan Provinsi Jawa Timur.Bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2005 tentang PengendalianPemakaian Tanah di Lingkungan Provinsi Jawa Timur dalam Pasal 18telah mengatur bahwa pemakaian
tanah tanpa ijin diancam pidanakurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) yang seharusnya dilakukanTergugat Il dengan memberi peringatan kepada pihak pelaksanapembangunan.Bahwa Tergugat Il tidak mempunyai tanggung jawab ataskeputusannya dengan melanggar Kep Gub Nomor 134 Tahun 1997tentang Peruntukan Tanah pada Daerah Sempadan Sungai KaliSurabaya, Kali wonokromo, Kali Kedurus, dan Kali Porong di ProvinsiJawa Timur.Bahwa tindakan pembangunan
22 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
harus melalui permohonan (Pasal 4 ayat); untukpenguasaannya harus mempunyai alasan memperoleh dan menguasainya(Pasal 4 ayat 2 huruf b nomor 4); si Pemohon tersebut harus dilampiriturunan dari suratsurat bukti perolenan hak secara beruntun (Pasal 4 ayat3 huruf c);Bahwa pemilik pertama Sertipikat Hak Milik Nomor 9571/S.. tanah objeksengketa tertera an N.R.A Rivai, bukanlah merupakan pemohon hak tanahsengketa yang menduduki tanah sebagaimana dimaksud UndangUndangNomor 51/Prp/1960 tentang larangan pemakaian
tanah tanpa ijin yangberhak atau kuasanya.
98 — 152
(lima ratus jutarupiah) agar masalah tanah yang tumpang tindih selesai, setelah kejadianpertemuan itu pada tanggal 26 Juni 2013 kelima Sertifikat tersebut sudahberalih menjadi atas nama TAN SOEGIARTO LISTIYONO yang bertempattinggal di Semarang.Bahwa Turut Tergugat Il akhirnya dilaporkan di POLDA JATENG atasdugaan Tindakan Pidana Menempati Tanah Tanpa Seijin Pemilik YangSah sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) huruf a PeraturanPemerintah Pengganti Undang Undang No. 51 Tahun 1960 tentangLarangan Pemakaian
Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya, dipersidangkan di Pengadilan Negeri Ungaran, Kabupaten Semarangdengan putusan telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakandalam uraian singkat perkara pidana tetapi bukan merupakan tindakpidana, melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum,memulihkan hak hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkatserta martabatnya.Bahwa dalam putusan nomor perkara : 48/Pid.C/2014/PN.Unr, atas namaSUTRISNO bin SAJIMAN, oleh Pengadilan Negeri
Dg. NGASSENG
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAKALAR
Intervensi:
SINCE PIETER
173 — 106
NUNTUNG BinTALLASA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana pemakaian tanah tanpa ijin yangberhak atau kuasanya ; Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 3 (tiga) bulan; Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalankan kecualiapabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim,karena terpidana sebelum lewat masa percobaan 6 (enam) bulanmelakukan perbuatan yang dapat dipidana; Menetapkan barang
49 — 14
Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapatdikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.
56 — 40
Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapatdikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.
49 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
./12 (dua ribu tujuh ratus dua belas) meter persegi yang merupakanbahagian dari tanah yang termaktub dalam akta "Pengoperan danPelepasan Hak" Nomor 26 tanggal 20 November 1992 yang diperbuat dihadapan Tergugat IX tersebut, Tergugat membuat laporan pengaduankepada Kepolisian Daerah Sumatera Utara, melaporkan seseorangmelakukan tindak pidana dengan tuduhan menguasai tanah tanpa hak danatau larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atas kuasanya,sesuai Laporan Polisi Nomor LP/927/IX/2013/SPKT
40 — 18
Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapatdikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.
41 — 12
Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapatdikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.
133 — 44
Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapatdikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.
37 — 10
Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapatdikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.
78 — 14
Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapatdikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.
54 — 18
Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapatdikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.Undangundang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang LaranganPemakaian Tanah Tanpa lin yang Berhak atau KuasanyaPasal2 Dilarang memakai tanah tanpa ijin yang berhak ataukuasanya yang sah;Pasal 6 Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalamPasal 3, 4 dan 5, maka dapat dipidana dengan hukumankurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan dan/atau dendasebanyakbanyaknya Rp.5.000, (lima ribu rupiah
1.EDWARDSYAH NAIBAHO
2.MARULITUA NAIBAHO
Tergugat:
1.EDISON TAMPUBOLON
2.JOMRIS HASUGIAN
52 — 28
ParaPenggugat, tindakan mana telah merugikan Penggugat sebagai pemilik asli atastanah hak milik adat secara turun temurun sebagaimana disebutkan diatas. .Bahwa Tindakan dari Tergugat , Tergugat II diduga bersekongkol untukmenghilangkan Hakhak Penggugat , perobuatan mana jelas merupakanperbuatan melawan hukum dan melawan hak atas tanah warisan Penggugatyang terletak di JI Pangururan Tele Desa Tanjung Bunga Kec.Pangururan ,tindakan Para Tergugat bertentangan dengan Perpu No.5i/tahun 1960tentang Larangan pemakaian
tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya(pasal 2), dan dapat dipidana dengan kurungan selamalama.... dst... .Bahwa tindakantindakan yang dilakukan oleh Tergugat!
69 — 13
Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapatdikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a. Undangundang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang LaranganPemakaian Tanah Tanpa lin yang Berhak atau KuasanyaPasal 2yang sah;Pasal6Dilarang memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanyaDengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Pasal 3,4dan 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurunganselamalamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyakbanyaknya Rp.5.000.
55 — 24
Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapat dikenakansanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.
95 — 11
Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapat dikenakansanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.
38 — 11
Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapatdikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam :Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN Wata.
48 — 14
Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapatdikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.Undangundang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang LaranganPemakaian Tanah Tanpa lin yang Berhak atau KuasanyaPasal2 Dilarang memakai tanah tanpa ijin yang berhak ataukuasanya yang sah;Pasal 6 Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalamPasal 3, 4 dan 5, maka dapat dipidana dengan hukumankurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan dan/atau dendasebanyakbanyaknya Rp.5.000, (lima ribu rupiah