Ditemukan 463 data
155 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kutai Timur No.145.474/1 1/TX/2009, tanggal 07 September 2009 ;Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari CamatSengatta Utara, Kabupaten Kutai Timur No. 049/21/IX/2009, tanggal 07 September 2009 ;Notulen Rapat Audensi tentang LangkahlangkahPenyelamatan Asset Daerah Kab. Kutai Timur, tanggal30 Maret 2009 ;Surat Kepala Dinas Pendapatan Kab. Kutai Timur No.973/276.4/XI/ 2009, tanggaal 03 November 2009perihal Deviden Tahun 2007 2008 ;Surat Kepala Dinas Pendapatan Kab.
Kutai Timur No. 145.474/11/TX/2009, tanggal 07September 2009 ;Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Camat Sengatta Utara,Kabupaten Kutai Timur No. 049/21/ITX/2009, tanggal 07 September2009 ;Notulen Rapat Audensi tentang Langkahlangkah Penyelamatan AssetDaerah Kab. Kutai Timur, tanggal 30 Maret 2009 ;Surat Kepala Dinas Pendapatan Kab. Kutai Timur No. 973/276.4/XI/2009, tanggaal 03 November 2009 perihal Deviden Tahun 2007 2008 ;Surat Kepala Dinas Pendapatan Kab.
Kutai Timur No. 145.474/11/IX/2009, tanggal 07 September 2009Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Camat Sengatta Utara, KabupatenKutai Timur No. 049/21/IX/2009, tanggal 07 September 2009 ;Notulen Rapat Audensi tentang Langkahlangkah Penyelamatan Asset DaerahKab. Kutai Timur, tanggal 30 Maret 2009 ;Surat Kepala Dinas Pendapatan Kab. Kutai Timur No. 973/276.4/XI/ 2009,tanggaal 03 November 2009 perihal Deviden Tahun 2007 2008 ;Surat Kepala Dinas Pendapatan Kab.
ANWAR
Tergugat:
BUPATI ACEH BARAT
156 — 36
Bahwa kemudian, pada awal Juli 2018, Penggugat bersamasama parakeuchik yang telah di berhentikan oleh Tergugat, membuat suatulembaga kecil atau Forum Keuchik (dipecat) menyurati Ketua DPRKAceh Barat dengan maksud tujuan Penggugat dan warga MasyarakatGampong Suak Trieng sudah 3 kali melakukan audensi ke KantorDPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/kota) Aceh Barat padahari Rabu tanggal 11 Juli 2018 (hari terakhir Pertemuan dengan KetuaDPRK Aceh Barat)atas keluarnya Surat Keputusan Bupati AcehBaratNomor
KAMARUZZAMAN
Tergugat:
BUPATI ACEH BARAT
152 — 34
Bahwa kemudian, pada awal Juli 2018, Penggugat bersamasama parakeuchik yang telah di berhentikan oleh Tergugat, Penggugat danKeuchik yang diberhentikan oleh Tergugat, melalui suatu lembaga kecilatau Forum Keuchik (dipecat) menyurati Ketua DPRK Aceh Baratdengan maksud tujuan Penggugat dan tokoh Masyarakat GampongAlue Tampakmelakukan audensi ke Kantor DPRK (Dewan PerwakilanRakyat Kabupaten/kota) Aceh Barat pada hari Rabu tanggal 11 Juli2018 atas keluarnya Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 371Tahun
95 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sri Rejeki Mebelindo bersamaDPW FSPMI Jawa Timur melakukan audensi serta melaporkan ke Disnaker Prop.Jatim tentang banyaknya pelanggaran Normatif di Perusahaan yang dilakukan olehTergugat ;Bahwa pada tanggal 22 Juni 2009 Disnaker Prop.
IWAN GUNAWAN
Tergugat:
Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Bandung
Intervensi:
PEMDA PROPINSI TK I SUMATERA UTARA
101 — 52
Bahwa Penggugat mendalilkan sebagaimana dalam gugatannya bagian B.Gugatan Masih dalam Tenggang Waktu yaitu : Bahwa, adapun Penggugat baru mengetahui telah terbit Sertipikat Hak Pakai aquo secara pasti dan nyata ketika menerima surat undangan untuk audensi dariPemerintah Provinsi Sumatra Utara, kepada Walikota Bandung di lokasi obyektanah JI. Batu Indah Ill No. 48 RT.002 RW. 003, Kel.
62 — 7
Pasar Jaya perihal pengumuman Manager Area,tentang batas waktu pemakaian tempat usaha di Pasar Jembatan Besi, buktiP30 (sesuai asli) ; Fotocopy Surat dari Yayasan Pedagang Pasar Veldbak Jembatan Besi No. 01/IV/2009, perihal permohonan audensi tatap muka, bukti P31 (sesuai asli) ;Hal 28 dari hal 47 Put. No. 39/Pdt.G/2010/PN.JKT.BAR.Fotocopy Surat Panggilan Untuk mediasi No. 650/PDT/2008/PT.DKI Jo.
EDHY HARYANTO
Tergugat:
Kepala Desa Bonangrejo
49 — 21
Amplop Perekapan Nilai Yang Sudah Tidak Bersegel DanHasil Nilai Yang TidakT@VINCI 222222 anne eee Tidak adanya berita acara serah terima rekapitulasi hasilPada Hari Jumat Tanggal 2 Maret 2018 Sebagian PesertaMewakili Atas Nama Calon Perangkat Desa Sekabupaten DemakMelakukan Audensi Di Gedung DPRD Dengan Anggota Dewan DiHadiri Para Camat Dan Dari Pihak Pemda Diwakili Oleh AsistenPemerintahan Yang Menghansilkan Pansus Hak Angket DPRDTentang Pilperades 2018 Yang Banyak Masalah Antara lain: Banyak Kejanggalan
143 — 32
cee ee eeee ceeeeeeceeeceeceaeaecae caeaea ees eaeeeeeeeeeeeaeaeaae geese case eeeseeeeeeeeeaneeeas SHM No.02156 Tahun 2010 Luas 5200 M2 SU No. 118/KaryaBaru... ceececccececeece cece cee ceeeeeceeeeeeee ae ceeee ae ee cae aaea a eeeeeeeeeeeeeeeeaeaeaaeceeaa ees eeeeeeseeeeeeeaeeaeas12.Bahwa, Para PELAWAN sebelumnya atau yang ajeg disebut Masyarakatdan Bapak Camat Kecamatan Alangalang Lebar tangal 13 Desember telahmelaporkan hal inwal yang akan terjadi di Komplek Polo Gadung Permai danatau. telah Audensi
209 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kutai Timur No. 145.474/11/IX/2009 tanggal 7 September200912.Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Camat Sengatta Utara Kab.Kutai Timur No. 049/21/IX/2009 tanggal 7 September 200913.Notulen Rapat Audensi tentang Langkahlangkah Penyelamatan AsetDaerah Kab. Kutai Timur tanggal 30 Maret 200914.Surat Kepala Dinas Pendapatan Kab. Kutai Timur No. 973/276.4/X1/2009 tanggaal 3 Nopember 2009 perihal Deviden Tahun 20072008.15.Surat Kepala Dinas Pendapatan Kab.
Kutai Timur No. 049/21/IX/2009 tanggal 7September 200913.Notulen Rapat Audensi tentang LangkahlangkahPenyelamatan Aset Daerah Kab. Kutai TimurMaret 2009tanggal 3014.Surat Kepala Dinas Pendapatan Kab. Kutai Timur No.973/276.4/XI/2009 tanggaal 3 Nopember 2009 perihalDeviden Tahun 20072008.15.Surat Kepala Dinas Pendapatan Kab.
Kutai Timur No. 049/21/IX/2009 tanggal 7September 200913.Notulen Rapat Audensi tentang LangkahlangkahPenyelamatan Aset Daerah Kab. Kutai Timur tanggal 30Maret 200914.Surat Kepala Dinas Pendapatan Kab. Kutai Timur No.973/276.4/XI/2009 tanggaal 3 Nopember 2009 perihalDeviden Tahun 20072008.15.Surat Kepala Dinas Pendapatan Kab.
Notulen Rapat Audensi tentang LangkahlangkahPenyelamatan Aset Daerah Kab. Kutai Timur tanggal 30 Maret 2009.14. Surat Kepala Dinas Pendapatan Kab. Kutai Timur No.973/276.4/ X/2009 tanggaal 3 November 2009perihal Deviden Tahun 20072008.15. Surat Kepala Dinas Pendapatan Kab. Kutai Timur No.979/276.4/ XI/2009 tanggaal 1 Februari 2010 perihalDeviden Tahun 20072008.16.Daftar Aset Kepemilikan alat dan Mobil OperasionalPT.
253 — 299
Putra Hermanus Asih Jaya Nomor : Und292/BL/2012, tanggal 28 Maret 2012, Hal : Audensi. (Fotocopy sesuaidengan asli);Surat A.n. Ketua, Kepala Biro Perasuransian kepada Direksi PT.Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Nomor : Und534A/BL/2012,tanggal 30 Mei 2012, Hal : Undangan Rapat.
40 — 17
tertanggal 10 Mei 2011 tentangPenetapan Susunan personalia Tim Pembela / Advokasi Federasi SPMI Kepri,yang diberi tanda dengan P 23;Fotocopy Buku Panduan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI)Periode 2006 2011, diberi tanda dengan P 24;Fotocopy Anggaran Dasar Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi SPMIPeriode 2006 2011, diberi tanda dengan P 25;Fotocopy Anjuran Nomor : B.2293/TK4/VI/2011 tertanggal 01 Juni 2011oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, diberi tanda dengan P 26;Fotocopy Audensi
Terbanding/Penggugat II : Fauzi Iskandar Nst, SH
Terbanding/Penggugat III : Zulham Efendi Nst SH
Terbanding/Penggugat I : Prabudi, SH
Terbanding/Turut Tergugat II : Lembaga Perlindungan Anak Pusat
Terbanding/Turut Tergugat I : Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara
33 — 17
Melakukan Sosialisasi dan Audensi ke Segenap Pemangku kepentingandi Wilayah Hukum Kota Medan. (2).
ABD HALIM
Tergugat:
Bupati Aceh Tamiang
146 — 80
Bupati Aceh Tamiang Nomor 863/401 tanggal 02 Mei2017 hal Undangan menghadiri Acara Pembahasan StatusKepegawaian PNS Kabupaten Aceh Tamiang yang sedangatau telah selesai menjalani hukuman tindak pidana(Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang distempel basah);Notulen Rapat Pembahasan Status Kepegawaian PNSKabupaten Aceh Tamiang yang sedang atau telah selesalmenjalani hukuman tindak pidana tanggal 15 Mei 2017,(Fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Bupati Aceh Tamiang Nomor 863/4229 tanggal 08Juni 2017 hal Audensi
67 — 27
secara verbal ;Bahwa , Suparman dan Heri Susanto di beri training biar menguasai drawing ;Bahwa, benar tuntutan pedemo hanya masalah upah karena belum turun dari pusatdan hasil kesepakatan tanggal 6 September 2012 juga belum dilaksanakanBahwa, pada tanggal 15 Oktober 2012 hasil rapat saksi ikut menanda tangani ;Bahwa , saksi menjelaskan gaji sudah dibayarkan Oktober walaupun statuskaryawan RI atau dirumahnya ;Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan SPMI dengan perusahaan dan juga tadaktau adanya audensi
PT PUPUK KUJANG
Tergugat:
KOPERASI PERTANIAN KARYA TANI
Turut Tergugat:
ANITA FITRIANI YUSUF (selaku Ahli Waris atau Istri dari Almarhum AGUS EKO CAHYONO)
97 — 14
AGUS EKOCAHYONO (almarhum) sebagai Manajer Pengelola Pupuk tersebut,maka Pengurus Koperasi Pertanian Karya Tani, yaitu Ketua danSekretaris pada tanggal 7 Maret 2018 melakukan audensi ke PT. PupukKujang Cikampek dan ditemui oleh Bagian Keuangan, yang mana dalampertemuan tersebut Pengurus Koperasi menyampaikan bahwa tindakanSdr.
ANDRE REYNOLD MICHAL MONGDONG, S.Pd
Tergugat:
1.KETUA KPU RI
2.TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU PROPINSI SULAWESI UTARA
133 — 48
KomisiPemilihnan Umum Provinsi Sulawesi Utara Periode Tahun20182023 yang dinyatakan Lulus Tes Psikologi;Fotokopi sesuai dengan fotokopi Keputusan KomisiPemilinan Umum RI Nomor : 36/PP.06Kpt/O5/KPU/II/2018 Tentang Tata Kerja Dan Kode EtikTim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan UmumProvinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,tanggal 1 Februari 2018;Fotokopi sesuai dengan asli Resi Pengiriman Jasa PT.Indonesia, Tanggal 27 Maret 2018;Fotokopi sesuai dengan asli Tanda Terima SuratPermohonan Audensi
150 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 597 K/Padt.SusKIP/2017mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan dasar pertimbangan hukumputusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat;TanggapanPokok Perkara mengenai Informasi sebelum lahirnya Undang Undang Nomor14 Tahun 2008 bukanlah menjadi alasan tentang proses penanganan kearsipankarena arsiparsip PT Pelindo II tidak dikelola sendiri tapi dikontrakan kepadapihak ketiga dan bukti dari sistim kearsipan yang diperoleh oleh Termohon yanglangsung dari hasil audensi Termohon ke Pusat
- DHUHA MUHAMMAD A FARISY BIN DOFIR ALWI
- SATRIO WIBOWO BIN PURWANTO LUKITO
52 — 14
AFC untuk Audensi, yang dihadiri oleh OJK Perwakilan Kediri, Satuan PolisiPamong Praja, Disperindag, Bagian Hukum Kota Kediri dan Polres Kediri Kota,dan dari hasil Audensi pada tanggal 5 Desember 2014, dengan hasil kesimpulanantara lain :1 Pemerintah Kota Kediri menghimbau agar PT.
107 — 38
T.ILINT. 117 Notulensi Hasil Audensi Forum Serikat Pekerja /Buruh Cilegon denDisnakertrans Provinsi Banten (fotokopi sesuai fotokopi); 18.) T.I INT. 118 Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.345Huk/2015 tentangMinimum Sektoral Kota Cilegon Tahun 2015 (fotokopi sesuai asli 19.) T.IL INT. 119 Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon, Nomor: 560/2325/Dis:tanggal 24 Juli 2015, perihal: Upah Minimum Sektoral Kota Cilegon T2015 (fotokopi sesuai asili) 20.
PT. Indo Karya Perdana PT. IKP. Diwakili oleh Awang Puji Wahyono
Tergugat:
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
1567 — 3312
Bukti PINT16 :17.Bukti P.INT17 :audensi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019, (fotokopisesuai dengan aslinya);Surat Undangan Kedua dari Direktorat JenderalAdministrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAMRI tertanggal 6 Mei 2019 perihal Undangan KlarifikasiPihak Terkait Data PT Karya Putra Borneo, (fotokopi darifotokopi stempel basah);Surat No. 046/ADCO/DAS/III/2019 tanggal 21 Maret 2019Perihal Kesimpulan Hasil Audiensi Perubahan DataPerseroan PT Karya Putra Borneo, (fotokopi sesuai denganslinya
Karya Putra Borneo dengan Tergugat, pada tanggal19 Maret 2019 dan tanggal 8 Mei 2019;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, pengadilan menilaioleh karena telah dilakukan pertemuan audensi 2 (dua) kali dan Terdapat suratPenggugat sekaligus Penggugat II Intervensi yang memberikan hasil audensiHalaman 121 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUNJKT.dan memohon pembatalan surat keputusan objektum litis, maka Pengadilanmenilai peristiwa hukum tersebut telah cukup secara substansial sebagai