Ditemukan 272 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : koperasi korporasi koorporasi korporas koparasi koprasi keperasi kopcrasi keporasi
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 14-11-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 04-12-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 4 April 2019 — Penuntut Umum:
PRAWIRANEGARA PUTRA, SH
Terdakwa:
HARIYANTO, ST
160 — 47
  • PemberantasanTindak Pidana Korupsi ;Menimbang, bahwa memperhatikan pelaku tindak pidana korupsi yangterdapat dalam Pasal 2 ayat (1) adalah setiap orang, tanpa ditentukan suatu syaratmisalnya Pegawai Negeri yang harus menyertai setiap orang yang melakukantindak pidana korupsi dimaksud ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undangundang Nomor31 Tahun 1999 jo Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, maka setiap orang adalah orang perseorangan atautermasuk koporasi
Pengadilan PN NUNUKAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-02-2013 — Upload : 07-01-2014
Putusan PN NUNUKAN Nomor 185 /Pid.B/2010/PN.Nnk
Tanggal 6 Februari 2013 — Ir. H. SUJENDRO EDY NUGROHO, MM
81 — 29
  • kepada kelompokmasyarakat, dengan demikian kegiatan pengembangan perkebunankelapa sawit rakyat dengan pola revolving fund (dana bergulir) sebesarRp. 18.239.509.614, (delapan belas milyar dua ratus tiga puluhSembilan juta lima ratus Sembilan ribu enam ratus empat belas rupiah)merupakan investasi daerah kepada kelompok tani yang masihmerupakan aset daerah ;Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum diatas dapatdibuktikan perbuatan terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu koporasi
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 05-12-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 2 Mei 2019 — drg. MASRIAL, SpBM
392 — 1336
  • PemberantasanTindak Pidana Korupsi ;Menimbang, bahwa memperhatikan pelaku tindak pidana korupsi yangterdapat dalam Pasal 2 ayat (1) adalah setiap orang, tanpa ditentukan suatu syaratmisalnya Pegawai Negeri yang harus menyertai setiap orang yang melakukantindak pidana korupsi dimaksud ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undangundang Nomor31 Tahun 1999 jo Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, maka setiap orang adalah orang perseorangan atautermasuk koporasi
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 14-11-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 04-12-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 4 April 2019 — Penuntut Umum:
PRAWIRANEGARA PUTRA, SH
Terdakwa:
YUSRIZAL, ST
225 — 570
  • PemberantasanTindak Pidana Korupsi ;Menimbang, bahwa memperhatikan pelaku tindak pidana korupsi yangterdapat dalam Pasal 2 ayat (1) adalah setiap orang, tanpa ditentukan suatu syaratmisalnya Pegawai Negeri yang harus menyertai setiap orang yang melakukantindak pidana korupsi dimaksud ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undangundang Nomor31 Tahun 1999 jo Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, maka setiap orang adalah orang perseorangan atautermasuk koporasi
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 05-12-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 2 Mei 2019 — dr. KUSWAN AMBAR PAMUNGKAS, SpBP
226 — 68
  • Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi ;Menimbang, bahwa memperhatikan pelaku tindak pidana korupsi yangterdapat dalam Pasal 2 ayat (1) adalah setiap orang, tanpa ditentukan suatu syaratmisalnya Pegawai Negeri yang harus menyertai setiap orang yang melakukantindak pidana korupsi dimaksud ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU Nomor 31 Tahun1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, maka setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk koporasi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-06-2016 — Putus : 08-11-2016 — Upload : 20-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 55/Pid.SUS/TPK/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 8 Nopember 2016 — Pidana Korupsi - HENDRI KARTIKA ANDRI
153 — 50
  • di unit bisnis tersebut merupakan penjabaran dari tugas dankewenangan sebagaimana dimaksud SK Direksi no.11 tanggal 8 Februari 2011tentang buku pedoman uraian jabatan kantor pusat bab V adalah : diantarnyapengembangan rencana pemasaran kredit korporasi, memantau dan mengkajistrategi pemasaran, mengembangkan nasabah potensial, mereview ataspengumpulan data dan memastikan kelengkapan /keakuratan data sertainformasi debitur/calon debitur, bekerjsama dengan unit terkait, melakukanpenanganan kredit koporasi
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 02-07-2019 — Putus : 25-11-2019 — Upload : 14-01-2020
Putusan PN AMBON Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb
Tanggal 25 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.YE AL MAHDALY, SH
4.REINALDO SAMPE, SH.MH
5.HUBERTUS TANATE, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
Terdakwa:
Sri Jaurianty, ST., MT
142 — 73
  • Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi.Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dirisendiri atau suatu korporasi merupakan tujuan yang akan dicapai dariperbuatan terdakwa dalam suatu tindak pidana koupsi yang mengandungpengertian bahwa suatu tindakan atau perbuatan yang bertujuan untukmemperoleh keuntungan baik berupa materi maupun keuntungan lainbagi diri sendiri atau orang lain atau suatu koporasi.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-12-2014 — Putus : 11-05-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bdg
Tanggal 11 Mei 2015 — H. HERRY NURHAYAT, SE, MSi
80 — 11
  • /mencairkan dana hibah yang bertentangan dengan Permendagri Nomor 32Tahun 2011 tentangPedoman PemberianHibah dan Bantuan Sosial YangBersumber dari APBD yang diatur lebin lanjut dengan Peraturan WalikotaBandung (Perwal) Nomor 891 Tahun 2011 tentang Tatacara Penganggaran,Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan sertaMonitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yangbersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah memperkayaorang lain atau suatu koporasi
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 01-07-2019 — Putus : 25-11-2019 — Upload : 14-01-2020
Putusan PN AMBON Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb
Tanggal 25 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.REINALDO SAMPE, SH.MH
5.HUBERTUS TANATE, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
Terdakwa:
MUHAMAD DUILA alias MEMET
164 — 84
  • Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi.Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dirisendiri atau suatu korporasi merupakan tujuan yang akan dicapai dariperbuatan terdakwa dalam suatu tindak pidana koupsi yang mengandungpengertian bahwa suatu tindakan atau perbuatan yang bertujuan untukmemperoleh keuntungan baik berupa materi maupun keuntungan lainbagi diri sendiri atau orang lain atau suatu koporasi.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 13-12-2019 — Putus : 08-05-2020 — Upload : 02-06-2020
Putusan PN AMBON Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb
Tanggal 8 Mei 2020 — Penuntut Umum:
1.ASMIN HAMJA,SH
2.KAREL BENYTO, SH
3.RIAN JOZE LOPULALAN, SH
Terdakwa:
YANTI MARLEN NIRAHUA, SH alias YANTI
164 — 69
  • Menyatakan Terdakwa Yanty M Nirahua, SH terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah menurut hukum telah melanggar ketentuan yakni: setiap orang, yang turutsertamelakukan Tindak Pidana Korupsi yaitu dengan tujuan menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu koporasi, menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, atausuatu koorporasi, Dapat merugikan Keuangan Negara/Daerah atau PerekonomianNegara/ Daerah.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-06-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Yyk
Tanggal 27 Oktober 2020 — SUMADI Bin ATMO DIMEJO
321 — 365
  • ketentuan Pasal 1Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014, yang berbunyi: "Dalamhal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidanakorupsi adalah sebanyakbanyaknya sama dengan harta benda yangdiperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan sematamata sejumlahkerugian keuangan negara yang diakibatkan.Bahwa melalui perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan padabagian unsur "secara melawan hukum dan unsur *melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koporasi
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 21-02-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 21-10-2020
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg
Tanggal 2 Juli 2019 — Penuntut Umum:
Budi Sastera, SH
Terdakwa:
HARIYADI, S.Sos.MM BIN TUGINEN
164 — 25
  • contoh misalnya pasal 2 ayat1, Pasal 3 Pasal 12 AB, Pasal 11 DAN Pasal 5 perbuatan tersebuttergantung pasalpasal;Bahwa unsurunsur yang harus ada dalam setiap perbuatan atauTindak Pidana Korupsi adalah Unsur melawan Hukum dan Unsurmemperkaya diri;Bahwa unsur yang terdapat dalam perkara kasus pekerjaanpembangunan faspel laut Dompak APBNP TA.2015 Pasal 2 ayat 1yaitu secara melawan Hukum memperkaya diri sendiri orang laindan korperasi;Bahwa untuk menelusuri keterlibatan orangorang dalam proyekpekerjaan koporasi