Ditemukan 519 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 19-05-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 242/B/PK/PJK/2016
Tanggal 19 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
80405 Berkekuatan Hukum Tetap
  • bertindak sebagaicontract manufacturer dengan fungsi tambahan yaitu fungsiresearch and development.Bahwa karena tidak terdapat data pembanding internal(Termohon Peninjauan Kembali tidak melakukan penjualankepada pihak independen), maka pembanding yang akandipakai untuk meneliti kewajaran tingkat laba TermohonPeninjauan Kembali adalah pembanding eksternal daridatabase OSIRIS yaitu perusahaan Force Motor LimitedIndia dengan persentase laba bruto dari perusahaanpembanding tersebut yaitu sebesar 6,98%.3.3.3
Putus : 26-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 350/B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
5988 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa karena tidak terdapat data pembanding internal(Termohon Peninjauan Kembali tidak melakukan penjualankepada pihak independen), maka pembanding yang akandipakai untuk meneliti kewajaran tingkat laba TermohonPeninjauan Kembali adalah pembanding eksternal daridatabase OSIRIS yaitu perusahaan Force Motor Limited Indiadengan persentase laba bruto dari perusahaan pembandingtersebut yaitu sebesar 6,98%.3.3.3.
Register : 01-08-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 05-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1084 B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 Oktober 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR;
5330 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa karena tidak terdapat data pembanding internal(Termohon Peninjauan Kembali tidak melakukan penjualankepada pihak independen), maka pembanding yang akandipakai untuk meneliti kewajaran tingkat laba TermohonPeninjauan Kembali adalah pembanding eksternal daridatabase OSIRIS yaitu perusahaan Force Motor Limited IndiaHalaman 16 dari 34 halaman Putusan Nomor 1084/B/PK/PJK/2016dengan persentase laba bruto dari perusahaan pembandingtersebut yaitu sebesar 6,98%.3.3.3.
Putus : 25-02-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1077/B/PK/PJK/2015
Tanggal 25 Februari 2016 — ALWIN TJIE vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
1612 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1077/B/PK/PJK/2015pemeriksaan pajak dan Penggugat memenuhi kewajiban membayar pajak,sedangkan mengenai rentang waktu melampaui masa tenggang 12 (duabelas) bulan yang telah didalilkan oleh Penggugat dan dijawab dalamKontra Memori Tergugat sebagaimana didalilkan dalam angka 3.3.3 huruf c,d, e dan angka 3.3.4. huruf b, c point 5, huruf e point 2) pada halaman 20sampai dengan 26 dari 29 halaman dan oleh karenanya koreksi Tergugat(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo
Putus : 22-12-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 815/B/PK/PJK/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — Drs. ALWIN TJIE vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
308 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sikap diam berarti dikabulkan, namun berlaku sebaliknya,bahwa permohonan Penggugat mengenai penghapusan PKP tersebutmasih diperlukan dengan hakhak dan kewajiban perpajakan yang harusdipenuhi oleh para pihak, di antaranya Tergugat melakukan suatupemeriksaan pajak dan Penggugat memenuhi kewajiban membayar pajak,sedangkan mengenai rentang waktu melampaui masa tenggang 12 (duabelas) bulan yang telah didalilkan oleh Penggugat dan dijawab dalamKontra Memori Tergugat sebagaimana didalilkan dalam angka 3.3.3
Putus : 18-01-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1119/B/PK/PJK/2015
Tanggal 18 Januari 2016 — DRS. ALWIN TJIE melawan DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4413 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1119/B/PK/PJK/2015Kontra Memori Tergugat sebagaimana didalilkan dalam angka 3.3.3 huruf c,d, e dan angka 3.3.4. huruf b, c point 5, e point 2) pada halaman 19 sampaidengan 25 dari 26 halaman dan oleh karenanya koreksi Tergugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tetap dipertahankankarena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b dan c sertaayat (la) UU KUP juncto Peraturan Menteri Keuangan
Putus : 28-10-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 671/B/PK/PJK/2015
Tanggal 28 Oktober 2015 — DRS. ALWIN TJIE vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3815 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dengan sikapdiam berarti dikabulkan, namun berlaku sebaliknya bahwa permohonanPenggugat mengenai penghapusan PKP tersebut masih diperlukan denganhakhak dan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh para pihak, diantaranya Tergugat melakukan suatu pemeriksaan pajak dan Penggugatmemenuhi kewajiban membayar pajak, sedangkan mengenai rentangwaktu melampaui masa tenggang 12 (dua belas) bulan yang telah didalilkanoleh Penggugat dan dijawab dalam Kontra Memori Tergugat sebagaimanadidalilkan dalam angka 3.3.3
Putus : 19-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 218/B/PK/PJK/2016
Tanggal 19 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
6966 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa karena tidak terdapat data pembanding internal(Termohon Peninjauan Kembali tidak melakukanpenjualan kepada pihak independen), makapembanding yang akan dipakai untuk menelitikewajaran tingkat laba Termohon Peninjauan Kembaliadalah pembanding eksternal dari database OSIRISyaitu perusahaan Force Motor Limited India denganpersentase laba bruto dari perusahaan pembandingtersebut yaitu sebesar 6,98%;3.3.3.
Register : 13-08-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PT PADANG Nomor 134/PDT/2019/PT PDG
Tanggal 26 September 2019 — Pembanding/Penggugat I : SOFLI Diwakili Oleh : HASWANDI, SH
Terbanding/Tergugat II : Notaris HUSNA MISBAH, SH
Terbanding/Tergugat V : BPN Kota Bukittinggi
Terbanding/Tergugat III : Hj. MIMI MURNI
Terbanding/Tergugat I : BRI CABANG BUKITTINGGI
Terbanding/Tergugat VI : KPKNL KOTA BUKITTINGGI
Terbanding/Tergugat IV : H. DODI ALFAYETH
Turut Terbanding/Penggugat II : FATMI
Turut Terbanding/Penggugat V : EVA ISMAIL
Turut Terbanding/Penggugat III : TRI PUTRA KATAMSO
Turut Terbanding/Penggugat IV : KOSTREDI
4723
  • tidak dapat dikabulkan olehpengadilan.Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1971No. 598K/Sip/1971:Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 134/PDT/2019/PT PDGApabila besarnya kerugian yang diderita oleh Para Pelawantidak dibuktikan secara terperinci, maka gugatan untuk gantikerugian yang telah diajukan oleh Para Pelawan harusditolak oleh pengadilan.Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 8 Februari1970 No. 146/1970/Perd/PT.B: Tuntutan ganti rugi yangtidak disertai perincian kerugian harus ditolak.3.3.3
Putus : 17-02-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1118/B/PK/PJK/2015
Tanggal 17 Februari 2016 — Drs. ALWIN TJIE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2919 Berkekuatan Hukum Tetap
  • berartidikabulkan, namun berlaku sebaliknya bahwa permohonan Penggugatmengenai penghapusan PKP tersebut masih diperlukan dengan hakhakdan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh para pihak,diantaranya Tergugat melakukan suatu pemeriksaan pajak dan Penggugatmemenuhi kewajiban membayar pajak, sedangkan mengenai rentangwaktu melampaui masa tenggang 12 (dua belas) bulan yang telahdidalilkan oleh Penggugat dan dijawab dalam Kontra Memori PeninjauanKembali Tergugat sebagaimana didalilkan dalam angka 3.3.3
Register : 09-11-2015 — Putus : 21-12-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1078 B/PK/PJK/2015
Tanggal 21 Desember 2015 — DRS. ALWIN TJIE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
2715 Berkekuatan Hukum Tetap
  • bahwa permohonanHalaman 32 dari 34 Halaman Putusan Nomor 1078 /B/PK/PJK/2015Penggugat mengenai penghapusan PKP tersebut masih diperlukandengan hakhak dan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi olehpara pihak, di antaranya Tergugat melakukan suatu pemeriksaan pajakdan Penggugat memenuhi kewajiban membayar pajak, sedangkanmengenai rentang waktu melampaui masa tenggang 12 (dua belas) bulanyang telah didalilkan oleh Penggugat dan dijawab dalam Kontra MemoriTergugat sebagaimana didalilkan dalam angka 3.3.3
Register : 11-04-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 17-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 781 B/PK/PJK/2017
Tanggal 24 Mei 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TIRTA SIBAYAKINDO;
3423 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah melaporkanSPT Tahunan PPh Tahun 2008 NIHIL pada tanggal 30Juni 2009 dengan penghasilan netto fiskal sebesar(Rp 11.554.285.719).3.3.3.
Register : 19-12-2018 — Putus : 23-01-2019 — Upload : 19-02-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 598/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 23 Januari 2019 — Pembanding/Penggugat II : ABAS BASTIAN Diwakili Oleh : H. ASEP HERI KUSMAYADI, SH.
Pembanding/Penggugat IX : Ny. JUJU JUARIAH Diwakili Oleh : H. ASEP HERI KUSMAYADI, SH.
Pembanding/Penggugat VII : ASEP SAEPUDIN Diwakili Oleh : H. ASEP HERI KUSMAYADI, SH.
Pembanding/Penggugat V : Ny. DEVY RIZKYAH Diwakili Oleh : H. ASEP HERI KUSMAYADI, SH.
Pembanding/Penggugat III : ARTI ANNISA Diwakili Oleh : H. ASEP HERI KUSMAYADI, SH.
Pembanding/Penggugat I : MAMAN SUPARMAN Diwakili Oleh : H. ASEP HERI KUSMAYADI, SH.
Pembanding/Penggugat VIII : DIK DIK JAELANI Diwakili Oleh : H. ASEP HERI KUSMAYADI, SH.
Pembanding/Penggugat VI : MOHAMMAD NAUFAL AL ALAUDDIN Diwakili Oleh : H. ASEP HERI KUSMAYADI, SH.
Pembanding/Penggugat IV : UJANG BAHRIANTO Diwakili Oleh : H. ASEP HERI KUSMAYADI, SH.
Terbanding/Tergugat II : ADE SUJANA ahli waris almarhum KARSIDI
Terbanding/Tergugat V : FIRDAUS ahli waris almarhumah Ny. PIROH
Terbanding/Tergugat III : Ny. IDA ROYANI ahli waris almarhum AMIR
Terbanding/Ter
7818
  • ARTISAANNISA(Selaku PEMBANTAH III) ;3.3.3. SAYID GHAFAR ;3.4. UJANG BAHRIANTO(Selaku PEMBANTAH IV) ;3.5. Almarhum ENCENG NURDIN, menikah dengan Ny. ETIROSMAYATI, mempunyai 3(tiga) orang anak, yaitu :3.5.1. DEVY RIZKYAH (Selaku PEMBANTAH V) ;3.5.2. YULLYANAH ERSA ;3.5.3. YAZIDACHMAD DZULHAM(dibawah umurh) ;3.6. Almarhum ADE HIDAYAT, menikah denganNy. NINA, mempunyai3 (tiga) orang anak, yaitu :3.6.1. MOHAMMAD NAUFAL ALALAUDDIN (selakuPEMBANTAH VI):3.6.2.
Putus : 22-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 814/B/PK/PJK/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — ALWIN TJIE vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3214 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PJK/2015diam berarti dikabulkan, namun berlaku sebaliknya bahwa permohonanPenggugat mengenai penghapusan PKP tersebut masih diperlukan denganhakhak dan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh para pihak, diantaranya Tergugat melakukan suatu pemeriksaan pajak dan Penggugatmemenuhi kewajiban membayar pajak, sedangkan mengenai rentangwaktu melampaui masa tenggang 12 (dua belas) bulan yang telah didalilkanoleh Penggugat dan dijawab dalam Kontra Memori Tergugat sebagaimanadidalilkan dalam angka 3.3.3
Putus : 11-11-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 692/B/PK/PJK/2015
Tanggal 11 Nopember 2015 — Alwin Tjie vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
288 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 692/ B /PK/PJK/2015oleh Penggugat dan dijawab dalam Kontra Memori Tergugat sebagaimanadidalilkan dalam angka 3.3.3 hurufc, d, e dan angka 3.3.4. huruf b, c point5, point 2) pada halaman 20 sampai dengan 25 dari 30 halaman danoleh karenanya koreksi Terggugat (sekarang Termohon PK) dalam perkaraa quo tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPasal 36 ayat (1) huruf b dan c serta ayat (1a) UU KUP juncto PeraturanMenteri
Register : 03-01-2022 — Putus : 02-02-2022 — Upload : 02-02-2022
Putusan PA LAMONGAN Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Lmg
Tanggal 2 Februari 2022 — Pemohon melawan Termohon
605
  • (sebagai anak perempuan/ Pemohon XVIII);

    3.2.5.Sampurno bin Masdar (sebagai anak laki-laki/ Pemohon XIX);

    3.2.6.Hendro bin Masdar (sebagai anak laki-laki/ Pemohon XX);

    3.3.Kasurip bin Masirin (anak laki-laki) telah meninggal dunia tahun 1987, dengan meninggalkan ahli waris 4 orang anak, yaitu:

    3.3.1.Lasmuning binti Kasurip (sebagai anak perempuan/ Pemohon XXI);

    3.3.2.Nanik binti Kasurip (sebagai anak perempuan/ Pemohon XXII);

    3.3.3

Register : 17-02-2016 — Putus : 14-04-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 162 B/PK/PJK/2016
Tanggal 14 April 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS CV. NUSA JAYA;
2925 Berkekuatan Hukum Tetap
  • pemberitahuan surat keberatan yang tidakmemenuhi persyaratan, berkaitan dengan suratkeberatan Penggugat atas SKPKB PPN Barang danJasa Nomor 00010/207/10/521/13 tanggal 18 April2013 Masa Pajak Oktober 2010 merupakan suatupenetapan tertulis/keputusan pejabat yang berwenangmenerbitkan surat itu yang bersifat konkret, individualdan final, sehingga merupakan surat keputusan yangberkaitan dengan keberatan sebagaimana diaturdalam Pasal 23 ayat (2) huruf (c) UndangUndangKUP dan dapat digugat (objek gugatan);3.3.3
Register : 03-02-2021 — Putus : 31-03-2021 — Upload : 01-04-2021
Putusan PA Soreang Nomor 72/Pdt.P/2021/PA.Sor
Tanggal 31 Maret 2021 — Pemohon melawan Termohon
3229
  • WAWAN GUNAWAN bin YOPIH HASANMUSTOPA alias YOPIH H.S alias YOPI HM alias YOPI H.MUSTOPA alias YOPI HASASN M (anak lakilaki) (PEMOHONVIII);3.3.3. DICKY GAUSTAMAN bin YOPIH HASANMUSTOPA alias YOPIH H.S alias YOPI HM alias YOPI H.MUSTOPA alias YOPI HASASN M (anak lakilaki) (PEMOHONIX);3.3.4. GANI NURMUHAMAD bin YOPIH HASANMUSTOPA alias YOPIH H.S alias YOPI HM alias YOPI H.Halaman 9 dari 33 Halaman, Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PA.SorMUSTOPA alias YOPI HASASN M (anak lakilaki) (PEMOHONX);3.3.5.
Putus : 11-11-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 691/B/PK/PJK/2015
Tanggal 11 Nopember 2015 — ALWIN TJIE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
15339 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dengansikap diam berarti dikabulkan, namun berlaku sebaliknya bahwapermohonan Penggugat mengenai penghapusan PKP tersebut masihdiperlukan dengan hakhak dan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhioleh para pihak, di antaranya Tergugat melakukan sesuatu pemeriksaanpajak dan Penggugat memenuhi kewajiban membayar pajak, sedangkanmengenai rentang waktu melampaui tenggang 12 (dua belas) bulan yangtelah didalilkan olen Penggugat dan dijawab dalam Kontra Memori Tergugatsebagaimana didalilkan dalam angka 3.3.3
Register : 07-06-2012 — Putus : 27-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43559/PP/M.XVII/19/2013
Tanggal 27 Februari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
11024
  • Kepala Kantor Pabean Pemuatan:3.1. melakukan penelitian permohonan dan dokumen yangdilampirkan,3.2. dalam hal permohonan ditolak, mengembalikan permohonankepada eksportir disertai alasan penolakannya,Sid: dalam hal permohonan disetujui,3,35 Ls memberikan catatan persetujuan pada kolom yang disediakandalam permohonan pemuatan barang ekspor curah,3.3.2. menyerahkan permohonan pemuatan barang ekspor curah yangtelah diberi catatan persetujuan kepada eksportir,3.3.3. dalam hal pemuatan dilakukan di tempat