::::ceeeeeseeeeeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeaaaaneeeeeees PEMOHON;PENGADILAN NEGERI Tersebut;Telah membaca : Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor1/Pdt.P/2020/PN KIk tertanggal 03 Januari 2020 tentang Penunjukkan HakimTunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 1/Pdt.P/2020/PNKlik tertanggal O03 Januari 2020 tentang hari dan tanggal pemeriksaanpermohonan ini; Permohonan Pemohon tertanggal 20 Desember 2019;Menimbang, bahwa pada

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas ataupetugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara permohonan Nomor1/Pdt.P/2020/PN KlIk dari daftar register perkara perdata permohonan yangsedang berjalan;4.

merupakan bagian yang tak terpisahkan dariPenetapan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohonsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa permohonan perubahan biodata dalam Akta nikahyang diajukan oleh para Pemohon adalah sesuai dengan maksud pasal 1angka (5) dan pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesianomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah jo. pasal 2 Ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor1

Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka perkara tersebut menjadi kompetensiabsolute Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RepublikIndonesia nomor 11 Tahun 2007 berbunyi "Perubahan yang menyangkutbiodata suami istri atau wali harus berdasarkan putusan pengadilan padawilayah yang bersangkutan, maka kalimat "putusan dalam pasal tersebutharus dibaca "penetapan sehingga perkara ini harus diajukan dan diperiksasecara voluntair dan permohonan

Pasal 2 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000, (limaribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sambastertanggal 24 Januari 2018 Nomor 8/Pid.C/2018/PN Sbs tersebut, Terdakwamengajukan permintaan banding pada tanggal 29 Januari 2018sebagaimana ternyata dari Akta permohonan banding Nomor1/Akta.Pid/2018/PN.Sbs Jo.

Negeri Sambas dan Terdakwa,yang menyatakan bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan bandingmelalui surat dari Rumah Tahanan Sambas Nomor : W16.PAS.J.PK.01.01139 tanggal 29 Januari 2018 terhadap putusan Pengadilan Negeri SambasNomor 08/Pid.C/2018/PN.Sbs tanggal 24 Januari 2018 atas nama JAMIRIBin SAMURI.Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan banding dariTerdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penyidik maupun PenuntutUmum, sebagaimana ternyata dari :1) Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor1

Nomor8/Pid.C/2018/PN.Sbs yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan NegeriSambas dan Penasihat Hukum Terdakwa;Menimbang, bahwa perihal adanya Pengajuan memori bandingtersebut telah diberitahukan kepada Penyidik maupun kepada PenuntutUmum masingmasing pada tanggal 6 Februari 2018, sebagaimana ternyatadari :1) Akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor1/Akta.Pid/2018/PN.Sbs Jo.

MamujuPekerjaan : lou Rumah TanggaNomor Handphone IAgama : IslamSelanjutnya disebut TERGUGAT IIHalaman 2 dari 4 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN MamPengadilan Negeri tersebut;Membaca berkas perkara yang bersangkutan;Menimbang, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Juni2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriMamuju pada tanggal 18 Juni 2021 dalam Register Nomor1/Pdt.G.S/2021/PN Mam, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalamberkas perkara;Menimbang

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;De Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);Demikianlah diputuskan secara elektronik pada hari Senin, tanggal2 Agustus 2021 oleh Nurlely, S.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjukberdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, Nomor1/Pdt.G.S/2021/PN Mam, tanggal 18 Juni 2021, dengan dibantu oleh HarianiPanitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut.Panitera Pengganti, Hakim

secara absolut menjadiwewenang Pengadilan Agama.Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohonagar pernikahan pemohon Jamaluddin R.E dengan pemohon II Nurjannahbinti Baco disahkan menurut hukum dan perundangundangan, sehinggadengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakahpemohon Jamaluddin R.E dengan pemohon II Nurjannah binti Baco telahmelangsunkan pernikahan sesuai tata cara agama Islam dan terpenuhinyasyarat dan rukun yang telah ditentukan sesuai Pasal 6 UndangUndang Nomor1

Bahwa, pemohon Jamaluddin R.E berstatus perjaka dan pemohon IlNurjannah binti Baco berstatus perawan serta antara pemohon danpemohon Il tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan.Menimbang, bahwa pernikahan pemohon Jamaluddin R.E danpemohon II Nurjannah binti Baco telah memenuhi syaratdan rukun pernikahanberdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo.

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara pemohon Jamaluddin R.E dan pemohon II Nurjannah binti Baco tidak ada penghalangatau larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon telah memenuhirukun dan syarat pernikahan, tidak melanggar ketentuan mengenaihalangan/larangan pernikahan, dan permohonan pengesahannya diajukanuntuk maksud yang

Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Penggugat

bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1

sampai denganbulan September 2020 , Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi yangdemikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaranyang bersifat terusmenerus yang semakin lama semakin memuncak, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebuttidak mungkin lagi diharapkan untuk rukun kembali, dengan demikian makasyarat perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;LAWANHerman, tempat lahir Tais 1 Juli 1962, jenis kelamin lakilaki, tempattinggal Kelurahan Lubuk Lintang Kecamatan SelumaKabupaten Seluma, pekerjaan petani;Selanjutnya disebut Tergugat I;Sajaah Herawati, tempat lahir Lubuk Lintang 1 Agustus 1965, jenis kelaminperempuan, tempat tinggal Lubuk Lintang KecamatanSeluma Kabupaten Seluma, pekerjaan petani;Selanjutnya disebut Tergugat II;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor1

/Pdt.GS/2020/PN Tas, tanggal 28 Januari 2020 tentang penunjukan Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara ini;Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tais, Nomor1/Pdt.GS/2020/PN Tas, tanggal 29 Januari 2020 tentang hari dan tanggalpersidangan perkara ini ;Setelah membaca dan mempelajari suratsurat yang berhubungandengan perkara ini ;Setelah membaca dan mempelajari Surat Gugatan Penggugat ;Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pdt.GS/2020/PN TasMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya

PENETAPANNomor 1/Pdt.G.S/2018/PN GinDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKami Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Gianyar ;Membaca surat Gugatan Penggugat tertanggal 12 September 2018, nomor1/Pdt.G.S/2018/PN Gin dalam perkara antara ;PT.

Surat Penetapan Hakim Tunggal tanggal 18 September 2018, nomor1/Pdt.G.S/2018/PN Gin.

Nomor 1803 K/PID.SUS/2016 Bukti Penerimaan Surat (SPT masa 9 PPN dan PPnBM) 02/2011 lbr asli10 SPT Masa PPN (Formulir 1111) 02/2011 lor asliRekapitulasi penyerahan dan perolehan11 Formulir (1111 AB) 02/2011 lor copyD Bukti pencatatan atas transaksi senilaiRp2.717.890.960,00Bukti pembayaran AU. 12 Nomor1 001406 lbr asliBukti Penerimaan Surat (SPT masa2 PPh Pasal 23/26) 03/2011 lbr asliBukti Penerimaan Negara SuratSetoran Pajak 03/2011 lbr asliSSP lembar ke1 dan ke5 PPh Ps 23 03/2011 lor asliSPT Masa

2011 04/2011 lbr copyDaftar bukti pemotongan pajak6 penghasilan Pasal 23/26 04/2011 lbr copyBukti pemotongan PPh 23 (Nomor7 481/PTPNVII/2011 04/2011 lbr copyF Bukti pencatatan atas transaksi senilaiRp2.769.913.650.,00Bukti pembayaran AU.12 Nomor1 008618 lbr asliBukti Penerimaan Surat (SPT masa2 PPh Pasal 23/26) 08/2011 lbr asliBukti Penerimaan Negara SuratSetoran Pajak 08/2011 lbr asliSSP lembar ke1 PPh Pasal 23 08/2011 lor asli +copy5 SSP lembar ke3 PPh Pasal 23 08/2011 lbr copy Hal. 26 dari 65

Formulir (1111 AB) 06/2011 1 lor asliG Bukti pencatatan atas transaksi senilaiRp8.223.906.250.,00Bukti pembayaran AU.12 Nomor1 012714 1 lbr asliBukti Penerimaan Surat (SPT masa2 PPh Pasal 23/26) 12/2011 1 lor asliBukti Penerimaan Negara Surat3 Setoran Pajak 12/2011 1 lbr asliBukti Penerimaan Negara SuratSetoran Pajak 12/2011 1 lbr asliSSP lembar ke1 PPh Pasal 23 12/2011 1 lor asliSSP lembar ke1 PPh Pasal 23 12/2011 1 lor asliSPT Masa PPh Pasal 23/26 Masa7 Desember 2011 12/2011 10 = Ibr asliBukti

SPT Masa PPN (Formulir 1111) 12/2011 lor copyRekapitulasi penyerahan dan perolehan12 Formulir (1111 AB) 12/2011 lor asliasliJ Bukti pencatatan atas transaksi senilaiRp12.784.232.430.,00Bukti pembayaran AU.12 Nomor1 009784 lbrBukti Penerimaan Surat (SPT masa2 PPh Pasal 23/26) 10/2012 lbrBukti Penerimaan Negara SuratSetoran Pajak 10/2012 lbrSSP lembar ke1 dan ke5 PPh Ps 23 10/2012 lor asliSPT Masa PPh Pasal 23/26 MasaOktober 2012 10/2012 lbr asliDaftar lampiran jasa lain ex Per. 10/2012 lbr asli Hal

23/26 04/2011 lbr copyBukti pemotongan PPh 23 (Nomor7 481/PTPNVII/2011 04/2011 lbr copyF Bukti pencatatan atas transaksisenilai Rp2.769.913.650.,00Bukti pembayaran AU.12 Nomor1 008618 lbr asliBukti Penerimaan Surat (SPT masa2 PPh Pasal 23/26) 08/2011 lbr asliBukti Penerimaan Negara SuratSetoran Pajak 08/2011 lbr asliSSP lembar ke1 PPh Pasal 23 08/2011 lor asli +copy5 SSP lembar ke3 PPh Pasal 23 08/2011 lbr copySPT Masa PPh Pasal 23/26 Masa6 Agustus 2011 08/2011 lbr asli Hal. 45 dari 65 hal.

Pasal 14, 20, 24, 28,dan 30 Instruksi Preiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi HukumIslam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi,jab qabul dan adanya mahar.Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang tidak tercatat padaKantor Urusan Agama yang berakibat tidak adanya bukti pernikahan incasu perkawinan antara pemohon dan pemohon II, maka dapat diajukanpermohonan pengesahan pernikahannya kepada Pengadilan Agamasebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor1

Penetapan Nomor 79/Pat.P/2018/PA Jnp.isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenaihalhal yang berkenaan dengan : (a) Adanya perkawinan dalam rangkapenyelesaian perceraian; (b) Hilangnya akta nikah; (c) Adanya keraguantentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanyaperkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 dan (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor1 Tahun

2018/PA Jnp.Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (2) UndangundangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada asasnya dalam suatuperkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri danseorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami, pengadilan dapatmemberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari Seorangapabila dikehendaki oleh pihakpihak yang bersangkutan denganmengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agamasebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 dan 5 UndangUndang Nomor1

Tujuan normatif dari pencatatan perkawinan tidak terpenuhisebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 2 Undangundang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga akan menciptakankondisi ketidakteraturan dalam pencatatan kependudukan.3. Masyarakat muslim dipandang tidak lagi mempedulikan kahidupanberbangsa dan bernegara dalam bidang hukum, yang pada akhirnyasampai pada anggapan bahwa pelaksanaan ajaran Islam tidakmembutuhkan keterlibatan negara.Hal. 15 dari 18 hal.

suamiistri.Menimbang, bahwa sesuai dengan faktafakta tersebut di atas makapernikahan Pemohon dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat(1) dan Pasal 64 Undangundang nomor 1 tahun 1974 dan tidak terdapatlarangan larangan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 KHI.Menimbang bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il agarpernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desmber 1999 di KelurahanCellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabpaten Bone ;Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor1

Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dankepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukumpernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan padainstansi yang ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974.Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis NabiSAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyiuJ gs Vl sabig cs JaecLArtinya :" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan

NO 272/Pdt.P/2018/PA.WTPMenimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka perkawinan Pemohon dan Pemohon Il tersebut dilaksanakansesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 KompilasiHukum Islam maka permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undangundang Nomor1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 KompilasiHukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon dan Pemohonll untuk

Tingkat Atas,tempat kediaman di Ayah Tiri (a.N Bapak Ilun Irsya) Di JalanBinong Jati No.12, Rt.002 Rw.007, Kelurahan Binong, KecamatanBatununggal, Kota Bandung, Jawa Barat sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 27 Desember2018 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor1

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor1/Pdt.G/2019/PA.Badg dari Penggugat;2. Menyatakan perkara Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Badg selesai karena dicabut;3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 241000( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1440 Hijriyah, oleh kamioleh kami Dra. Hj.

Sertamemohon untuk pengesahan pengakuan terhadap seorang anak laki laki yangbernama Jeremy Hasian, yang merupakan anak keturunannya yang diperolehsebelum dilangsungkan perkawinan.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah ikatan lahirHalaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PNPms.batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai Suami istri dengan tujuanmembentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa;Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah sah,apabila dilakukan menurut hukum = masingmasing agamanya dankepercayaannya itu.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkanbahwa perkawinan yang sah berdasarkan Ketentuan Peraturan PerundangUndangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi Pelaksana di

tempatterjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggalperkawinan;Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 36 UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa dalamhal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, PencatatanPerkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiaptiap perkawinan dicatatmenurut peraturan perundangundangan

Membaca dan memperhatikan berkas perkara, putusan dan suratsurat lainyang berhubungan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARA:Mengutip dan memperhatikan uraianuraian tentang halhal yangtercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor1/Pdt.G/2018/PN Rtu, tanggal 4 Juli 2018, yang amarnya berbunyi sebagaiberikut:DALAM KONVENSIDalam Eksepsi Menolak eksepsi Tergugat;Dalam Pokok Perkara: Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);DALAM REKONVENSI

/Pdt.G/2018/PN Rta., tanggal 4 Juli 2018 dan permohonan banding tersebuttelah diberitahukan kepada Terbanding/Pembanding semula PenggugatKonvensi / Tergugat Rekovensi pada tanggal 18 Juli 2018 sebagaimana Relashalaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 78/PDT/2018/PT.BJM.Pemberitahuan tanggal 18 Juli 2018 Pernyataan Banding Nomor1/Pdt.G/2018/PN.Rta yang didelegasikan kepada Pengadilan Negeri Martapurayang dilakukan oleh Nadia Darma Pratiwi, SH Jurusita Pengganti PengadilanNegeri Martapura;Membaca Akta

TENTANG JANGKA WAKTU PERMOHONAN BANDINGBerdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor1/Pdt.G/2018/PN.Rta tanggal 16 Juli 2018 (vide dokumen terlampin),dengan demikian permohonan Banding diajukan masih dalam tenggangwakitu yang diperkenankan oleh UndangUndang (vide Pasal 199 ayat (1)RBg), oleh karenanya sudah sepatutnya Permohonan Banding inidinyatakan untuk DITERIMA.B.

Sehingga sudah sepatutnya putusan Nomor1/Pdt.G/2018/PN Rta untuk DIBATALKAN.FAKTAFAKTA HUKUMSebagai bahan pertimbangan majelis hakim dalam tingkatBanding,dengan ini PEMBANDING sampaikan pula faktafakta hukumdalam perkara a quo sebagai berikut :1).

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor1/Pdt.G/2018/PN Rta, tanggal 04Juli 2018.3. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi untukseluruhnya.4. Mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/PenggugatRekonvensi.5.

Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur = Nomor1/Pid.B/20201/PNBko tanggal 8 Februari 2021 dalam perkara Terdakwatersebut;Menimbang, bahwa Setelah membaca surat dakwaan dari PenuntutUmum Kejaksaan Negeri Bangko tertanggal21 Desember 2021 Nomor Reg.Perkara: PDM79.

Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00(dua ribu rupiah).Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor1/Pid.B/2021/PN.Bko tersebut, Penuntut umum telah mengajukan permintaanbanding pada tanggal 11 Februari 2021 di hadapan Panitera Pengadilan NegeriHalaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor26/PID./2021/PTJMBBangko sebagaimana Akta permintaan banding Nomor 1/AktaPid.B/2021/PN.Bko tanggal, permintaan bandingtersebut telah diberitahukandengan cara yang patut oleh

bandingnyatersebut, telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Februari 2021 yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko dan Terdakwa tidakmengajukan Kontra memori banding;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan bandingtersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi, kepada Penuntut Umumdankepada Terdakwa masingmasing pada tanggal18 Februari 2021 telahdiberitahukan dan diberi Kesempatan untuk mempelajari berkas perkara bandingsesuai dengan Relaas pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor1

Atas nama : MARRY, yang dinyatakan dirampas untukNegara oleh berdasarkan fakta hukum barang bukti tersebut dibeliterdakwa dengan menggunakan uang penjualan sebanyak 22 (dua puluhdua ) unit handphone yang diambil Terdakwa tanpa izin dari pemiliknyayaitu saksi korban Rengga Budi Setiawan Bin Ahmad Yani, dengandemikian lebih tepat barang tersebut dikembalikan kepada saksi korban;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusanPengadilan Negeri Bangko tanggal 8 Februari 2021 Nomor1/Pid.B

Majelis Hakimmenjelaskan maksud Penetapan Pengadilan Agama Kolaka Nomor1/Pdt.P/2004/PA Klk tersebut bahwa perkawinan Pemohon dan Pemohon Iltelah disahkan.

terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon Il adalah sebagaimana diuraikan diatas;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il telah menyatakanmencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan AgamaKolaka dengan Nomor 0083/Pdt.P/2015/PA Klk dengan alasan perkawinannyaHalaman 3 dari 5, Penetapan Nomor : 0083/Pdt.P/2015/PA kliktelah disahkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Kolaka Nomor1

., bertempat tinggal di Dusun Asam LakumRT.029 RW.015, Desa Tebas Kuala, Kecamatan Tebas, sebagaiTergugat Ill;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara Nomor 1/ Pdt.G/2021/ PN Sbs;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor1/Pdt.G/2021/PN Sbs, tanggal 12 Januari 2021 tentang Penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;Setelahn membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pdt.G/2021/PNSbs tanggal 13 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;Menimbang

, bahwa sebelum persidangan, berdasarkan LaporanMediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim dalam perkara Nomor1/Pdt.G/2021/PN Sbs yaitu Sdr.

Pipos No.87 Desa Sangatta Utara KecamatanSangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur berdasarkansurat kuasa khusus tanggal 30 Desember 2022, sebagai Pemohon;melawan Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengarkan keterangan PemohonDUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 01 Januari 2022 yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor1/Pdt.P/2022/PA.Sgta tanggal O03 Januari 2022 telah mengajukan PermohonanPenetapan

sesuai dengan Pasal 271 Rv;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan,maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan UndangundangNomor 3 Tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkarasepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;Memperhatikan pula peraturan Perundang undangan yang berlaku danketentuan hukum lain yang bersangkutan;MENETAPKAN1 Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor1

Berkas perkara Nomor 1/Pdt.Bth2021/PN Gsk dan sSuratsurat yangbersangkutan dengan perkara tersebut;TENTANG DUDUK PERKARANYAMengutip serta memperhatikan uraian uraian tentang hal hal yangtercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor1/Pdt.Bth/2021/PN Gsk yang amarnya berbunyi sebagai berikut :DALAM EKSEPSI : Menolak eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA :1. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;2.

Gsk tanggal2 September 2021 ;Halaman 4 dari 8 Putusan Perkara Nomor 701/PDT/2021/PT SBYMenimbang bahwa setelah Majelis Hakim Banding memperhatikan danmengamati pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor1 /Pdt. Bth / 2021 / PN .

Bth / 2021 /PN .Gsk tanggal 2September 2021 beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan ;Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor1 / Pdt . Bth / 2021 / PN . Gsk tanggal 2 September 2021 dikuatkan , makaPembanding semula Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada2 (dua ) tingkat peradilan ;Memperhatikan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentangPengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo.

tertanggal 26 April 2018 yang dibuat oleh JurusitaPengadilan Negeri Sorong;Menimbang, bahwa atas Banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwatidak ada mengajukan Memori Banding;Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sorong telah memberitahukansecara sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dengansurat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong, tanggal 2 Mei 2018Nomor : W30.U2/687/HK.01/V/2018 dan tanggal 2 Mei 2018 Nomor : W/3002/688/HK.01/V/2018, untuk mempelajari berkas perkara Nomor1

oleh Penasihat Hukum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktudan cara serta syaratsyarat yang ditentukan dalam Pasal 233 KUHAP, makapermintaan Banding tersebut secara formil dapat diterima;Menimbang, bahwa dalam upaya hukum Banding tersebut, PenasehatHukum Terdakwa tidak ada mengajukan Memori Banding;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajarikeseluruhan berkas perkara yang meliputi Surat Dakwaan, Berita AcaraPersidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor1

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalahdan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Undangundang Nomor 8Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana maka kepadanya harus dibebaniuntuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;Memperhatikan, Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana serta Peraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menerima permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor1