., perihal pencabutan gugatan Nomor1/Pdt.G/2020/PN.Lbo, tanggal 20 Februari 2020;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini dilakukan sebelumpembacaan pembacaan putusan, maka pencabutan tersebut cukupdiberitahukan kepada Tergugat dan Turut Tergugat ;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biayapanggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biayatersebutdibebankan kepada Penggugat;Memperhatikan pasalpasal dari Undangundang yang bersangkutan;MENETAPKAN:1.

Menyatakan gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Limboto, dalam register perkara perdata Nomor1/Pdt.G/2020/ PN.Lbo, dinyatakan dicabut;Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Lbo2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Limboto untuk mencoret perkaraNomor 1/Pdt.G/2020/ PN.Lbo., dari dalam buku register perkara;3.

nnnMenimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan yang telah ditentukan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimanadimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon supayabersabar untuk damai hidup rukun lagi dengan Termohon, demikian pula pihak keluargaatau orang dekat Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraianharus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagaisuamiisti ; 222222 2a 2 nnn nn nnnMenimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo.

Termohon telah terjadi perselisihan dan perpisahan, yangakibatnya Termohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri hingga sekarang sudahselama + tahun, karena Termohon menderita gangguan jiwa (stress); Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami olehPemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Termohon tidakdapat menjalankan kewajibannya sebagai istri untuk mengatur urusan rumah tanggasebaikbaiknya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) UndangUndang Nomor1

(Al Asybah wanNadhoir : 62)Menimbang, bahwa petimbanganpertimbangan tersebut di atas, pokokpermohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimanadimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasannya huruf (e ) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo.

Lakilaki, Agama Budha, pekerjaan ,alamat Kabupaten Aceh Jaya (Sekarang beralamat di RumahTahanan Calang), selanjutnya disebut sebagaiTergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal11 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Calang pada tanggal 11 Maret 2019 dalam Register Nomor1

,M.H. danPaijal Usrin Siregar, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Calang Nomor1/Pdt.G/2019/PN Cag tanggal 1 April 2019, putusan tersebut pada hari itu juga,Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 1/Pat.G/2019/PN Cagdiucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengandihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yudiansyah S.H.

::::ceeeeeseeeeeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeaaaaneeeeeees PEMOHON;PENGADILAN NEGERI Tersebut;Telah membaca : Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor1/Pdt.P/2020/PN KIk tertanggal 03 Januari 2020 tentang Penunjukkan HakimTunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 1/Pdt.P/2020/PNKlik tertanggal O03 Januari 2020 tentang hari dan tanggal pemeriksaanpermohonan ini; Permohonan Pemohon tertanggal 20 Desember 2019;Menimbang, bahwa pada

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas ataupetugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara permohonan Nomor1/Pdt.P/2020/PN KlIk dari daftar register perkara perdata permohonan yangsedang berjalan;4.

Jayapura sejak tanggal 18 Juni2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020Terdakwa dalam menghadapi menghadapi perkaranya tidakdidampingi penasehat Hukum ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor165/Pid.B/2020/PNJap tanggal 19 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor165/Pid.B/2020/PN Jap tanggal 19 Mei2020 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Halaman 1 dari 10Putusan Nomor1

terdapat luka memar dan bengkak diwajah dan lukalecet pada kelingking.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut:Halaman 6 dari 10Putusan Nomor1

Masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusakkesehatan orang. perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun kekali sehingga basah kuyup. rasa sakit misalnya menyubit, mendupak,Halaman 7 dari 10Putusan Nomor1 165/Pid.B/2020/PN Jap...memukul. luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau.merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur dan berkeringat dibukajendela kamarnya sehingga orang itu pasti masuk angin.Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan keteranganterdakwa

Menetapkan terdakwa tetap ditahan.Halaman 9 dari 10Putusan Nomor1 165/Pid.B/2020/PN Jap...5. menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp. 5000 (lima ribu) rupahDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Jayapura Kelas IA, pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2020,oleh Alexander.J. Tetelepta, SH, sebagai Hakim Ketua, Roberto Naibaho. SHdan Korneles Waroi.

Nama : LaazarTempat Tanggal Lahir : Sanggaoen, 12041978;Jenis Kelamin : Laki Laki;Tempat Tinggal : Sanggaoen, RT. 001/RW 001 Kecamatan LobalainKabupaten Rote Ndao;Pekerjaan WirASWAS1A 22222 nn nn nen ne nen ene nn nenSelaku TERGUGAT,nnnnnnnnnnnnnn nnn nnnnnnnnnnanannnmmnnnanYang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai para pihak dalamPerkara Gugatan pada Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II Nomor1/Pdt.G.S/2020/PN Rno bersedia untuk mengakhiri sengketa perkara perdata aquo melalui perdamaian

lagi adanya sengketa antaraPENGGUGAT dan TERGUGAT baik mengenai hubungan PENGGUGATsebagai Kreditur dan TERGUGAT sebagai Debitur maupun hubunganantara pribadipribadi satu terhadap yang lainnya dan akan salingMemaatkan 2 one nnn nnn nn nn nnn nnn ne een nnn nnn een nnn nnn neeee esFs Bahwa setelah Kesepakatan Bersama dibaca dan dikuatkandalam putusan Akta Perdamaian oleh Hakim Pengadilan Negeri RoteNdao, maka selesailah persengketaan antara PENGGUGAT danTERGUGAT yang diajukan PENGGUGAT dalam gugatan Nomor1

merupakan bagian yang tak terpisahkan dariPenetapan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohonsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa permohonan perubahan biodata dalam Akta nikahyang diajukan oleh para Pemohon adalah sesuai dengan maksud pasal 1angka (5) dan pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesianomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah jo. pasal 2 Ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor1

Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka perkara tersebut menjadi kompetensiabsolute Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RepublikIndonesia nomor 11 Tahun 2007 berbunyi "Perubahan yang menyangkutbiodata suami istri atau wali harus berdasarkan putusan pengadilan padawilayah yang bersangkutan, maka kalimat "putusan dalam pasal tersebutharus dibaca "penetapan sehingga perkara ini harus diajukan dan diperiksasecara voluntair dan permohonan

Pasal 2 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000, (limaribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sambastertanggal 24 Januari 2018 Nomor 8/Pid.C/2018/PN Sbs tersebut, Terdakwamengajukan permintaan banding pada tanggal 29 Januari 2018sebagaimana ternyata dari Akta permohonan banding Nomor1/Akta.Pid/2018/PN.Sbs Jo.

Negeri Sambas dan Terdakwa,yang menyatakan bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan bandingmelalui surat dari Rumah Tahanan Sambas Nomor : W16.PAS.J.PK.01.01139 tanggal 29 Januari 2018 terhadap putusan Pengadilan Negeri SambasNomor 08/Pid.C/2018/PN.Sbs tanggal 24 Januari 2018 atas nama JAMIRIBin SAMURI.Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan banding dariTerdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penyidik maupun PenuntutUmum, sebagaimana ternyata dari :1) Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor1

Nomor8/Pid.C/2018/PN.Sbs yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan NegeriSambas dan Penasihat Hukum Terdakwa;Menimbang, bahwa perihal adanya Pengajuan memori bandingtersebut telah diberitahukan kepada Penyidik maupun kepada PenuntutUmum masingmasing pada tanggal 6 Februari 2018, sebagaimana ternyatadari :1) Akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor1/Akta.Pid/2018/PN.Sbs Jo.

PENETAPANNomor 1/Pdt.G.S/2018/PN GinDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKami Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Gianyar ;Membaca surat Gugatan Penggugat tertanggal 12 September 2018, nomor1/Pdt.G.S/2018/PN Gin dalam perkara antara ;PT.

Surat Penetapan Hakim Tunggal tanggal 18 September 2018, nomor1/Pdt.G.S/2018/PN Gin.

mempersingkat uraian putusan iniditunjuk kepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkaraini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon danTermohon dalam setiap persidangan dan pula kedua belah pihak telah didamaikanmelalui mediasi, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraianharus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagaisuamiiStti ;Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo.

tangga haruslebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah fiqhiyyah yangberbunyi:Lj> LeoJl 2 ww pa do el de LvArtinya: Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan; Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakimberpendapat, bahwa Pemohon yang mohon diizinkan untuk mengucapkan talakterhadap Termohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksuddalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasannya huruf (f) UndangUndang Nomor1

Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur = Nomor1/Pid.B/20201/PNBko tanggal 8 Februari 2021 dalam perkara Terdakwatersebut;Menimbang, bahwa Setelah membaca surat dakwaan dari PenuntutUmum Kejaksaan Negeri Bangko tertanggal21 Desember 2021 Nomor Reg.Perkara: PDM79.

Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00(dua ribu rupiah).Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor1/Pid.B/2021/PN.Bko tersebut, Penuntut umum telah mengajukan permintaanbanding pada tanggal 11 Februari 2021 di hadapan Panitera Pengadilan NegeriHalaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor26/PID./2021/PTJMBBangko sebagaimana Akta permintaan banding Nomor 1/AktaPid.B/2021/PN.Bko tanggal, permintaan bandingtersebut telah diberitahukandengan cara yang patut oleh

bandingnyatersebut, telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Februari 2021 yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko dan Terdakwa tidakmengajukan Kontra memori banding;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan bandingtersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi, kepada Penuntut Umumdankepada Terdakwa masingmasing pada tanggal18 Februari 2021 telahdiberitahukan dan diberi Kesempatan untuk mempelajari berkas perkara bandingsesuai dengan Relaas pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor1

Atas nama : MARRY, yang dinyatakan dirampas untukNegara oleh berdasarkan fakta hukum barang bukti tersebut dibeliterdakwa dengan menggunakan uang penjualan sebanyak 22 (dua puluhdua ) unit handphone yang diambil Terdakwa tanpa izin dari pemiliknyayaitu saksi korban Rengga Budi Setiawan Bin Ahmad Yani, dengandemikian lebih tepat barang tersebut dikembalikan kepada saksi korban;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusanPengadilan Negeri Bangko tanggal 8 Februari 2021 Nomor1/Pid.B

Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Penggugat

bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1

sampai denganbulan September 2020 , Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi yangdemikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaranyang bersifat terusmenerus yang semakin lama semakin memuncak, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebuttidak mungkin lagi diharapkan untuk rukun kembali, dengan demikian makasyarat perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1

secara absolut menjadiwewenang Pengadilan Agama.Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohonagar pernikahan pemohon Jamaluddin R.E dengan pemohon II Nurjannahbinti Baco disahkan menurut hukum dan perundangundangan, sehinggadengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakahpemohon Jamaluddin R.E dengan pemohon II Nurjannah binti Baco telahmelangsunkan pernikahan sesuai tata cara agama Islam dan terpenuhinyasyarat dan rukun yang telah ditentukan sesuai Pasal 6 UndangUndang Nomor1

Bahwa, pemohon Jamaluddin R.E berstatus perjaka dan pemohon IlNurjannah binti Baco berstatus perawan serta antara pemohon danpemohon Il tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan.Menimbang, bahwa pernikahan pemohon Jamaluddin R.E danpemohon II Nurjannah binti Baco telah memenuhi syaratdan rukun pernikahanberdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo.

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara pemohon Jamaluddin R.E dan pemohon II Nurjannah binti Baco tidak ada penghalangatau larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon telah memenuhirukun dan syarat pernikahan, tidak melanggar ketentuan mengenaihalangan/larangan pernikahan, dan permohonan pengesahannya diajukanuntuk maksud yang

Penetapan Hari Sidang Pertama tanggal 26 Februari 2019 Nomor1/Pdt.G/2019/PN Trk.;4. Berita Acara Sidang perkara Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Trk.

jawaban Tergugat, karena Majelis berpendapat denganketidakhadiran Tergugat, Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya.Dengan demikian ketika Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dipersidangan, sesual yang disyaratkan oleh Pasal 271 jo 272 RV, pencabutangugatan oleh Penggugat tidak harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat,karena Tergugat belum pernah memberikan jawaban atas gugatanPenggugat, maka pencabutan gugatan oleh Penggugat patut dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan Nomor1

disebut TERGUGAT Il;Selanjutnya Tergugat dan Tergugat Il disebut sebagai Para Tergugat;Yang menerangkan bahwa antara Pengugat dan Para Tergugat menyatakan telahbersedia dan setuju untuk mengakhiri sengketa perkara mereka seperti yang termuat dalamsurat gugatan Penggugat tanggal 5 September 2017, yang terdaftar dalam register PengadilanHalaman dari 4 Akta PerdamaianPerkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2017/PN.Snj.Negeri Sinjai Kelas II pada tanggal 27 September 2017 dengan register Nomor1

AMIN AR, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai Kelas Il, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor1/Pdt.G.S/2017/PN.Snj. tanggal 27 September 2017, putusan tersebut diucapkandalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakimtersebut dengan dibantu olen MENRIATI TARRO, SH. Panitera Pengganti padaPengadilan Negeri tersebut, dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Para Tergugat.Panitera Pengganti, Hakim Tunggal,MENRIATI TARRO, SH.

Menetapkan supaya Terdakwa membayarbiaya perkara sebesarRp. 1.000, (seribu rupiah) ;Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerangtanggal 24 Januari 2011 Nomor1/Pid. Sus/201 1/PN.TNG, yang amarnya berbunyisebagai berikut : 1. Menyatakan Terdakwa M.

Februari 2011 s/d tanggal 17 Februari 2011 ;Menimbang, bahwa permintaan banding dari JaksaPenuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dandengan cara serta memenuhi syarat syarat yang ditentukanUndangundang, karena itu) permintaan banding tersebutsecara yuridis formal dapat diterima ;Menimbang ............. / 6Menimbang, bahwa didalam Memor i Banding yangdiajukan Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa JaksaPenuntut Umum tidak sependapat dengan putusan HakimPengadilan Negeri Tangerang dalam perkara Nomor1

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerangtanggal 24 Januari 2011 Nomor1/Pid.Sus/2011/PN.TNG yang dimintakan bandingtersebut ;3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkaradalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkatbanding sebesar Rp. 1.000, (seribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapatpermusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bantenpada hari S ENI N, tanggal 28FEBRUARI 2011, oleh kami : DRS. J.

Pasal 71 ayat (1) Undangundang RI Nomor 10 Tahun 2016tentang Perubahan Kedua atas Undangundang Nomor 1 Tahun 2015tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadiUndangUndang ;Menimbang, bahwa sesuai surat tuntutan Jaksa Penuntut UmumKejaksaan Negeri Labuha, tanggal 31 Mei 2018 Nomor Reg.

haruslah diperbaiki sekedar kwailifikasikesalahan terdakwa dan redaksi kalimat penjatuhan pidana percobaanterhadap terdakwa ;Menimbang, bahwa oleh karena baik dalam Pengadilan TingkatPertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa tetapdinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah puladibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;Mengingat, Pasal 188 UndangUndang RI Nomor 1 Tahun 2015tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor1

Pasal 71 ayat (1) Undangundang RI Nomor 10 Tahun2016 tentang Perubahan Kedua atas Undangundang Nomor 1 Tahun 2015tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadiUndangUndang dan pasalpasal dalam KUHAP serta ketentuan hukum yangberkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI :e Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Labuha tersebut ;e Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor70

Majelis Hakimmenjelaskan maksud Penetapan Pengadilan Agama Kolaka Nomor1/Pdt.P/2004/PA Klk tersebut bahwa perkawinan Pemohon dan Pemohon Iltelah disahkan.

terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon Il adalah sebagaimana diuraikan diatas;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il telah menyatakanmencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan AgamaKolaka dengan Nomor 0083/Pdt.P/2015/PA Klk dengan alasan perkawinannyaHalaman 3 dari 5, Penetapan Nomor : 0083/Pdt.P/2015/PA kliktelah disahkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Kolaka Nomor1

., bertempat tinggal di Dusun Asam LakumRT.029 RW.015, Desa Tebas Kuala, Kecamatan Tebas, sebagaiTergugat Ill;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara Nomor 1/ Pdt.G/2021/ PN Sbs;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor1/Pdt.G/2021/PN Sbs, tanggal 12 Januari 2021 tentang Penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;Setelahn membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pdt.G/2021/PNSbs tanggal 13 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;Menimbang

, bahwa sebelum persidangan, berdasarkan LaporanMediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim dalam perkara Nomor1/Pdt.G/2021/PN Sbs yaitu Sdr.

Pipos No.87 Desa Sangatta Utara KecamatanSangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur berdasarkansurat kuasa khusus tanggal 30 Desember 2022, sebagai Pemohon;melawan Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengarkan keterangan PemohonDUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 01 Januari 2022 yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor1/Pdt.P/2022/PA.Sgta tanggal O03 Januari 2022 telah mengajukan PermohonanPenetapan

sesuai dengan Pasal 271 Rv;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan,maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan UndangundangNomor 3 Tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkarasepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;Memperhatikan pula peraturan Perundang undangan yang berlaku danketentuan hukum lain yang bersangkutan;MENETAPKAN1 Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor1