diri kepada Tergugat,selama kurang lebih 9 (Sembilan) tahun lamanya, hakhak mana yang telahdiatur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja,sehingga atas perbuatan sewenangwenang yang telah dilakukan olehTergugat tersebut, Penggugat berinisiasi menyelesaikan permasalahansengketa hubungan industrial secara bipartit dengan Tergugat, bahkanupaya secara bipartite tersebut Penggugat dan Tergugat terus dilakukanjuga secara estafet setelah Penggugat mengadukan sengketa tersebutsecara tripartit

Bahwa berhubung penyelesaian secara bipartit tidak dapat menyelesaikanmasalah maka pada tanggal 27 Agustus 2014 Penggugat mengajukanpengaduan ke instansi yang berwenang kepada Dinas Tenaga Kerja KotaPalembang untuk menyelesaikan masalah secara Tripartit (vide Pasal 8Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004);5.

Bahwa penyelesaian secara Tripartit tersebut yang dilaksanakan padatanggal 8 September 2014, 22 September 2014, dan tanggal 1 Oktober2014, tidak menemukan titik temu antara Penggugat dan Tergugat,sehingga pada tanggal 20 Oktober 2014, Dinas Tenaga Kerja KotaPalembang mengeluarkan Surat Anjuran Nomor 560/083/Disnaker/2014tanggal 20 Oktober 2014, hal mana sesuai dengan anjuran tersebutmenyatakan kepada pimpinan PT Pharos Indonesia agar membayarkanhakhak Penggugat sebagai pekerja (terlampir).

SelanjutPenggugat dengan Tergugat melakukan perundingan secara Bipartit diKantor Disnaker Kota Semarang, hasilnya tidak ada kesepakatan antaraPenggugat dengan Tergugat. 10.Bahwa kemudian pada tanggal 26 Juli, 2 dan 9 Agustus 2018 diadakanperundingan secara Tripartit oleh Mediator Hubungan Industrial DinasTenaga Kerja Kota Semarang.

Pasal 156 ayat (3) huruf (e) Undang undangNomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang berbunyi : Masakerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapanbelas) tahun, 6 (enam) bulan upah. 13.Bahwa oleh karena perselisihan pemutusan hubungan kerjakarena Penggugat mengundurkan diri dan Tergugat keberatan memberikanhak hak penggugat yang sesuai dengan ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan(2) Undangundang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, sampaipada perundingan tingkat Tripartit

Bahwa terhadap posita angka 9 gugatan Penggugat yang menyangkut suratpengaduan Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban karena ituurusan Penggugat, namun yang lain selebihnya adalah benar;13.Bahwa posita angka 10 gugatan Penggugat tidak benar, karena padapertemuan Tripartit Tergugat tidak pernah menyatakan bahwa dalamUndangUndang No.13 Tahun 2003 tidak mengatur tentang nominal uangpenggantian hak, dan Tergugat hanya mengatakan dalam UndangUndangNo.13 Tahun 2003 tidak mengatur nominal uang tali

Bahwa karena Penggugat tidak pernah masuk kerja lalu apa yangdilarang oleh Tergugat, pakai logika akal sehat saja, bagaimana seorangyang kondisi kesehatannya tidak memungkinkan untuk mengajar dandilarang oleh suaminya untuk mengajar, lalu tidak jadi mengundurkandiri dan ingin mengajar, pakai alasan yang maton saja;17.Bahwa kalau ada PHK dari Tergugat kepada Penggugat quod non sudahpasti hal tersebut terungkap dalam pertemuan Tripartit, dan padakenyataanya dalam surat anjuran Mediator Hubungan Industrial

Bahwa gugatan Penggugat juga tidak lengkap, karena tidak memilikibukti risalah baik dan benar berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan(2) UndangUndang No.2 tahun 2004 tentang Penyelesaian perselisihanhubungan industrial yang wajib dilampirkan berdasarkan ketentuan Pasal4 ayat (1) dan wajib mengembalikan berkasnya oleh Instansi yangberwenang dibidang ketenagakerjaan untuk dilengkapi denganmelakukan perundingan tripartit dan membuat risalah perundingantripartit yang belum dilakukan dan dibuat oleh

Bahwa gugatan Penggugat juga tidak lengkap, karena tidak memilikibukti risalah baik dan benar berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan(2) UndangUndang No.2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisinanhubungan industrial yang wajib dilampirkan berdasarkan Pasal 4 ayat (1)dan wajib mengembalikan berkasnya oleh Instansi yang berwenangdibidang ketenagakerjaan untuk dilengkapi dengan melakukanperundingan tripartit dan membuat risalah perundingan tripartit yangbelum dilakukan dan dibuat oleh para pihak

tertanggal 28 November 2013, namun kembali Surat dariPihak Kami ini tidak ditanggapi oleh pihak TERGUGAT ; (Bukti P6)Bahwa kemudian dikarenakan jalur Bipatrit tidak berhasil akibat tidak adanyatanggapan dan niat baik dari pihak TERGUGAT untuk menyelesaikan secaramusyawarah, maka PENGGUGAT menempuh upaya Mediasi melalui DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat melalui Surat nomer 013/AR/SU/H/2014 tertanggal 28 February 2014 untuk dapat menyelesaikanPerselisihan Hubungan Industrial secara Tripartit

Pada pertemuan Tripartit tersebut akhirnya PihakTERGUGAT hadir diwakili Sdr. Beben K (selaku pejabat HRD perusahaan) danKuasa Hukum TERGUGAT yaitu Sdr. Sutarna, SH, sedangkan dari pihakPENGGUGAT, Pekerja hadir secara pribadi didampingi Kuasa HukumPENGGUGAT yaitu Andreas M. Huliselan, SH dan Hendricus Alo, SH.

kesalahan di pihakPENGGUGAT namun TERGUGAT tidak bisa menunjukkan alasanalasan danbuktibukti adanya kesalahan dan tidak dapat membuktikan bahwa prosedurhukum yang dilakukan dalam melakukan tindakan pemutusan hubungan kerjaterhadap PENGGUGAT adalah tepat dan benar ;Bahwa kemudian melalui Surat Nomor : 565/1302/perlin tanggal 27 Maret 2014,Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat kembali mengundangkedua belah pihak untuk hadir pada 01 April 2014, dengan agenda Mediasi ke1.Pada pertemuan Tripartit

Bahwa dikarenakan tidak adanya itikad baik Tergugat meskipundilakukan Mediasi secara Bipartit untuk membayar hakhak Penggugatsesuai ketentuan Pasal 56 Undangundang No.13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, maka pada tanggal 3 Desember 2020 Penggugatmelalui kuasanya membuat Surat Pengaduan ke Kantor DinasKetenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang untuk dapat menyelesaikansecara Tripartit antara Penggugat dan Tergugat;9.

Bahwa karena penyelesaian secara Tripartit yang dilakukan olehmediator Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang tidak adamembuahkan hasil sehingga Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten DellSerdang mengeluarkan surat pemberitahuan Nomor:565/36/DK2PHI/DS/2021 tertanggal 19 Februari 2021;10.

Surat Teguran, Peringatan terlebih dahulu kepada Penggugat, jelasmerupakan PHK sepihak dan sewenangwenang tanpa melalui prosedur yangberlaku, sehingga Penggugat berusaha menyelesaikan permasalahan secaraBipartit tetapi tidak dapat diselesaikan secara musyawarah;4 Bahwa berhubung penyelesaian Bipartit tidak dapat menyelesaikan masalahmaka pada tanggal 30 Juni 2011 Penggugat mengajukan perkara ke instansi yangberwenang kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan untukmenyelesaikan masalah secara Tripartit

(vide Pasal 8 UU No. 2 Tahun 2004);5 Bahwa penyelesaian secara Tripartit tersebut tidak selesai ternyata tanggal 22Agustus 2011 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan mengeluarkan SuratAnjuran No. 561/1905/DSTKM/2011 Hal mana sesuai anjuran tersebutmenyatakan Penggugat tidak bersalah, namun baik terhadap pesangon,penghargaan masa kerja dan penganti perobatan serta hakhak lainnya yangharus dibayar Tergugat kepada Penggugat belum dapat dilaksanakan kedua belahpihak;6 Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat

Kerja secara sepihak tanpa kesalahan, tidak prosedural dantanpa dasar hukum;Bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan olehTergugat terhadap Penggugat dan Penggugat II adalah PemutusanHubungan Kerja secara sepihak tanpa kesalahan, tidak prosedural dantanpa dasar hukum, maka Pemutusan Hubungan Kerja tersebut haruslahdinyatakan tidak sah atau cacat hukum atau tidak berdasar hukum;Bahwa atas permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja ini telah dilakukanupaya perundingan secara Bipartit dan Tripartit

, yang mana Penggugat dan Penggugat II diwakili oleh Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) 1992Kabupaten Pelalawan, tetapi Tergugat tetap bersekukuh melakukanPemutusan Hubungan Kerja sepihak dengan alasan Tergugat tidakbersedia memperkerjakan kembali Penggugat dan Penggugat Il, danTergugat tidak bersedia memberikan hakhak Penggugat dan Penggugat IIsebagai karyawan;Bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan apapun yang dihasilkan dariperundingan baik bipartit, maupun Tripartit (Mediasi) tersebut, makaselanjutnya

Mediator dalam perundingan Tripartit telah menerbitkan Anjurandengan surat yang bernomor 567/DKT/PHI/2016/227 tanggal 12 April 2016;Bahwa dalam surat anjuran sebagaimana yang disebutkan di atas, padapokoknya Mediator menganjurkan sebagai berikut:Halaman 5 dari 19 hal.

PENGGUGAT dengan TERGUGAT pada tanggal 18 Desember 2013melakukan Pertemuan Bipartite yang isinya :*" Pihak Perusahaan menawarkan Pengakhiran HubunganKerja dengan kompensasi sesuai ketentuan Perusahaandan belum juga sepakat karena 'TERGUGAT padasaat itu. meminta waktu untuk membicarakan denganpihak keluarga (istri).15.Bahwa tidak tercapai kesepatan pada pertemuan Bipartit tanggal 18 Desember 2013,maka dilakukan kembali Pertemuan Tripartit antara PENGGUGAT denganTERGUGAT tertanggal 22 Januari 2014

Atas ketidakhadiran tersebutPENGGUGAT mengajukan Pencatatan Perkara Perselisihan HubunganIndustrial ke Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Ternate pada tanggal 24Januari 2014, untuk dilakukan pertemuan kembali.16.Bahwa dengan permohonan Pencatatan Perkara Perselisihan Hubungan Industrialyang dimohonkan oleh PENGGUGAT, oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sosial KotaTernate tidak dilakukan kembali Tripartit sampai keluarnya Anjuran Mediator padatanggal 29 April 2014 yakni :Anjuran MediatorAnjuran Mediator Hubungan

hakim akan mempertimbangkan petitumpenggugat sebagai berikut :Menimbang, bahwa mengenai petitum penggugat dalam angka 1 akandipertimbangkan majelis hakim setelah petitum selanjutnya dipertimbangkan olehmajelis hakim;Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat majelis hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Bahwa dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak tergugat sebagaimanadapat dibuktikan oleh pihak penggugat, kemudian telah melalui proses perundinganbaik Bipartit maupun Tripartit

Dalam pertemuanpertemuan yang telah diadakan oleh dan antara PENGGU GATdan PARA TERGUGATbaik dalam perundingan Bipartit maupun Tripartit,PENGGUGATsecara jelas dan detail telah menerangkan alasan dan penyebabharus dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja dimana pada hasilnya ParaPihak sepakat untuk mengakhiri hubungan kerja namun tidak sepakat akanbesaran kompensasi uang Pemutusan Hubungan Kerja dan cara pembayarannya;17.Berkenaan dengan hal itu, maka Para Pihaksepakat untuk menyelesaikanpermasalahan

dari Forum Pegawai Merpatiserta perwakilan Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi DK Jakarta.Dalamperundingan Bipartit tersebut, Para Pihak tidak menemukan kesepakatanyang kemudian dituangkan pada Berita Acara perundingan Bipartit;36.Berkenaan dengan masih adanya pihak dari Pegawai Perusahaan yang tidakIl.setuju atas hasil perundingan Bipartit (in casu PARA TERGUGAT) maka demitercapainya penyelesaian selanjutnya perlu ditempuh upaya perundingan Tripartityaitu melalui proses Mediasi;Perundingan Tripartit

Penggugat sebagaimanadiuraikan dalam Gugatan, kecuali halhal yang dengan tegas dinyatakan secaratertulis oleh Para Tergugat;Penggugat Justru Yang Memboroskan Keuangan Negara17.Bahwa sebelum kami menanggapi bagian pokok perkara pada Gugatan, perlukami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, seluruh pekerja yangdikenakan pemutusan hubungan kerja olen Penggugattidak hanya Para Tergugatsaja, namun terdapat juga pekerja yang tersebar dibeberapa daerah;18.Atas dasar permintaan pekerjalah maka proses tripartit

Tentu hal tersebut bertolak belakang dengan alasanPenggugat yang merugji;22.Lebih bijaksana dan ekonomis bila mendaftarkan gugatannya di satu tempat sajasebagaimana proses Mediasi/Tripartit telah terjadi disatu tempat, sehinggaPenyelesaian Perselisihan Industrial ini menjadi lebih mudah, sederhana, dancepat serta tidak memboroskan keuangan negara, mengingat biaya yangdialokasikan untuk membayar Kuasa Hukum Penggugat adalah bukan dana dariPerusahaan, melainkan bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan

Bahwa terhadap perselisihan ini antara Penggugat dan Para Tergugat telahmelakukan upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit maupun tripartit,dimana pada prinsipnya para pihak sepakat untuk mengakhiri hubungan kerjanamun belum ada kesesuaian pendapat mengenai besaran kompensasi ataspemutusan hubungan kerja dan upah Para Tergugat yang tertunggak sertatata cara pembayarannya;5.

. = Rp 17.818.944,.Uangpenghargaan masa kerja = 0.Uang pengantian hak perobatan dan perumahan15 % x Rp 17.818.944; = Rp 2.672.841.Halaman 2 dari 14Putusan Nomor 101/Pdt.SusP HI/2020/P N MdnJUMIAN... 00. cece cee cee ee ee ene eee eee eee nee nee naeeeeenens = Rp 20.491.785,.( Dua puluh juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu tujuh ratusdelapan puluh lima rupiah ).2. bahwa dengan adanya hasil Tripartit tersebut diatas, maka tindakanTergugat yang merumahkan Penggugat sampai waktu yang tidakterbatas

pasal 156 ayat (3) dan uang pergantian hak sesuaidengan pasal 156 ayat (4) UU No.13 tahun 2003 kepada pekerja, denganrincian sebagai berikut :Uang pesangon : 2x3xRp2.969.824,. = Rp 17.818.944,.Uangpenghargaan masa kerja = 0.Uang pengantian hak perobatan dan perumahan15 % x Rp 17.818.944; =Rp 2.672.841.JUMIAN 0... ccc eee eee eee nee eee eee eee nee nee eaeeesenees =Rp 20.491.785,.( Dua puluh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratusdelapan puluh lima rupiah).2. bahwa dengan adanya hasil Tripartit

Bahwa penyelesaian PHK tersebut juga sudah dilakukan tahap Tripartit yaitumelalui Mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kota Medan dan adapun hasil darimediasi tersebut, Mediator telah mengeluarkan anjuran sesuai dengan SuratNomor 567/3036/DSTKM/2014, Perihal: Anjuran, tertanggal 28 November2014, yang pada intinya Mediator menganjurkan agar Pengusaha membayarpesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaanmasa kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (8) dan uangpenggantian hak sesuai

Bahwa benar atas perselisihan hubungan industrial antara TermohonKasasi/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat telah dilakukanMediasi secara Tripartit di Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja KotaMedan dan telah diterbitkan Surat Anjuran tertanggal 28 November 2014Nomor 567/3063/DSTKM/2014 yang isinya mewajibkan PemohonKasasi/Tergugat untuk membayar hakhak Termohon Kasasi/Penggugatsebesar Rp61.421.500,00 (enam puluh satu juta empat ratus dua puluhsatu ribu lima ratus rupiah), akan tetapi Pemohon Kasasi

bekerja pada Tergugat.Bahwa apabila TERGUGAT tidak membutuhkan PENGGUGAT lagi danmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak dengan jelas sangatmerugikan Penggugat, oleh karenanya Tergugat haruslah membayaruang pesangon sesuai dengan pasal 156 ayat 1, 2 dan 3 UndangUndang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan..Bahwa oleh karena melalui Perundingan Bipartit tidak ada penyelesaiansehingga penggugat mengajukan Pengaduan ke Mediator DinasKetenagakerjaan Kabupaten Deli SerdangBahwa perundingan secara Tripartit

Bahwa, terhadap dalil Gugatan pada Halaman3 angka 15, 17(berikut dalam perbaikan gugatan) adalah hal yang naif danmengadaada, disebabkan Penggugat tidak menjelaskan atasdasar apa dan darimana angka Rp. 2.720.100, (dua juta tujuhratus dua puluh ribu seratus rupiah) guna membuat perhitunganpembayaran pesangon Penggugat tersebut;Halaman 13Putusan PHI Nomor :125 /Pdt.SusPHI/2019/PN Mdn14.15.Bahwa, pada perundingan tripartit di Dinas KetenagakerjaanKabupaten Deli Serdang pihak Penggugat dan Tergugat telahmemberikan

Raja PerdanaInti maka jadwal keberangkatan Busnya digeser atau dilamakan pihakperusahaan, apabila terjadi kecelakaan atau kerusakan bus, makamenjadi tanggung jawab Penggugat sebagai supir.Bahwa TERGUGAT melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHkK)sepihak terhadap Penggugat tanpa pernah ada memberikan SuratPeringatan, tanpa memberikan hakhaknya karena Tergugatmenganggap Penggugat tidak berhak atas apapun.Bahwa perundingan secara Tripartit telah diadakan, akan tetapi tidak adapenyelesaian, Dinas Ketenagakerjaan

telahmelakukan upaya penyelesaian perselisihan PHK tersebut melaluiPerundingan Bipartit, namun karena tidak tercapai kata sepakat, sehinggaberdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Penggugatkemudian mencatatkan perselisihan PHK tersebut ke Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Mimika (Disnakertrans Mimika) melalui suratPenggugat Nomor 18702/IR/GEN/VI/2017, tanggal 08 Juni 2017 untukdiupayakan penyelesaiannya secara Tripartit

melalui Mediasi;14.Bahwa Mediator pada Disnakertrans Mimika telah melakukan Perundingan15.Tripartit melalui Mediasi atas perselisihan PHK antara Penggugat danTergugat pada tanggal 15 Juni 2017, namun karena tidak tercapai katasepakat sehingga pada tanggal 10 Juli 2017, Mediator mengeluarkan SuratAnjuran Nomor 565/23/ANJ/V1/2017, tanggal 10 Juli 2017, yang padapokoknya menganjurkan agar Tergugat diberikan kesempatan terakhiruntuk bekerja kembali di Perusahaan Penggugat dengan surat pernyataankeras

Bahwa alasan gugatan Penggugat No. 12 sampai dengan 17 akanditanggapi sebagai berikut:Tergugat menolak dalil yang menyebutkan kalau telah mangkir lebih dari5 hari atau telah mangkir selama 5 hari kerja sebab pada saatdilaksanakan perundingan Bipartit maupun Tripartit Tergugat sudahmemberikan bukti yang jelas dan tidak bisa terbantahkan kalau padatanggal 24 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016 telah menjalankanibadah sesuai dengan surat keterangan Nomor: 01/G16.c/III/2017 yangdikeluarkan oleh Gereja

Bahwa selanjutnya antara Penggugat dan Para Tergugat telah dipanggil dan telah dilakukanMediasi (tripartit) dinadapan MediatorDinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Medan, namun dalambeberapa kali pertemuan mediasi tersebut antara Penggugat danPara Tergugat tidak menemui titik temu (gagal), sehingga MediatorDinas Ketenagakerjaan menerbitkan Surat Anjuran No.567/401/DKKM/2019 tertanggal 06 Maret 2019 dengananjuran :MENGANJURKANAgar pimpinan perusahaan PT. Pasific Palmindo Industri/PT.

Menimbang, bahwa terhadap sekalian alat bukti baik yang diajukanPengugat maupun oleh Para Tergugat, maka alat bukti yang akandipertimbangkan adalah buktibukti yang mempunyai relevansi dengan perkaraa quo;Menimbang, bahwa setelah mendalami dan mencermati serta menelitidalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban Para Tergugat, Majelis Hakimterlebih dahulu akan memeriksa keabsahan pihakpihak yang terlibat dalamperselisihan aquo ;Menimbang, bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugatsudah dilakukan Tripartit

Pasific Medan Industri Storage Takfarm yaitusatu group dengan Penggugat tetapi beda badan hukum, vide bukti P2 yangidentic T1;Menimbang, bahwa seharusnya Para Tergugat dalam melakukan Bipartitdan Tripartit di Dinas Tenaga Kerja Kota Medan harus melibatkan dari PT. CiptaDwi Putra kemudian PT. Smart dan PT.

PenyelesaianHubungan Industrial yang ditentukan oleh UndangUndang No.2 tahun 2004, makapersoalan PHK antara Penggugat dengan Tergugat diajukan permohonannya oleh ParaTergugat ke tingkat Mediasi melalui Disnaker Kota Cilegon pada tanggal 23 November2009 ;Bahwa pihak Mediator dari Disnaker Kota Cilegon, telah berupaya dan berusahauntuk menyelesaikan persoalan PHK ini dengan mengundang Penggugat dan ParaTergugat serta didampingi oleh Serikat Pekerja dengan 3 (tiga) kali pertemuan yaitu :1 Pertemuan Tripartit

pada tanggal 3 Desember 2009 ;Hasilnya : Para Pihak tetap pada pendirian masingmasing, dan pihak Disnakermeminta kepada Penggugat untuk memperlihatkan hasil audit dari akuntan Publik ;2 Pertemuan Tripartit kedua pada tanggal 15 Desember 2009 ;Hasilnya : Penggugat memperlihatkan hasil audit akuntan public tentang kerugiantahun 2006, 2007 dan 2008 dan Tergugat menyatakan apabila perusahaan tidak inginmempekerjakan kembali Para Tergugat, maka Para Tergugat meminta kompensasiyang jelas, lalu Disnaker

memberikan kesempatan untuk Bipartit lanjutan ;Selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2009 kami para pihak diberikan kesempatanuntuk melakukan musyawarah Bipartit, namun Serikat Pekerja yang mewakili paraPenggugat tidak dapat menyampaikan rumusan kompensasi yang diinginkan, danPenggugat tidak bisa menerima permintaan kompensasi secara lisan, karenapermintaan Para Tergugat diluar batas kewajaran dan diluar UndangUndang ;3 Pertemuan Tripartit Ketiga pada tanggal 31 Desember 2009Hasilnya : Para Tergugat

a quohalaman 26 alinea keenam, dikutip sebagai berikut:"Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya melampirkan AnjuranMediator mengenai perselisihan PHK, merujuk pada Pasal 83 ayat (1) UUNomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial, pengajuan gugatan telah memenuhi ketentuan hukum, sehinggagugatan tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;"Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti di atas, selainadanya kewajiban untuk melampirkan risalah mediasi Tripartit

Meskipun dalam perkara a quo Pemohon Kasasi semula Tergugat danTermohon Kasasi semula Penggugat telah menempuh mediasi Tripartit, haltersebut tidak dapat diartikan bahwa perkara a quo dianggap telah melaluimediasi Bipartit karena prosedur Bipartit dan Tripartit adalah 2 (dua) halyang berbeda, 2 (dua) prosedur tersebut wajib dilalui dan dibuktikan secaratertulis.

Dimana pada perundinganbipartit dan tripartit PT. Astra Daihatsu Motor telah menegaskanbahwa ketentuan mengenai kenaikan upah telah diatur di dalamPasal 23 Peraturan Perusahaan PT. Astra Daihatsu Motor;Sehingga berdasarkan halhal diatas, sangat tidak mungkinPenggugat baru mengetahui adanya Objek Sengketa pada tanggal10 Oktober 2020, padahal Penggugat telah melakukanpendampingan terhadap Sdr. Mugiono pada bulan Pebruari 2020 dantelah melakukan perundingan bipartit dengan PT.

Astra DaihatsuMotor pada tanggal 6 Pebruari 2020 sampai dengan 11 Maret 2020serta telah melakukan perundingan tripartit yang dimediasi olehMediator Hubungan Industrial Sdr.

Sehingga merujuk pada Pasal 75ayat (1) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan, Penggugat tidak memiliki kerugian apapun atas berlakunyaObjek Sengketa karena hak Penggugat sebagai Serikat Pekerja/SerikatBuruh tidak terganggu sama sekali karena telah diberikan kesempatanuntuk melakukan perundingan bipartit, tripartit dan gugatan di PengadilanHubungan Industrial;Sehubungan bahwa Penggugat tidak memiliki kerugian apapun ataspemberlakukan Objek Sengketa, maka Penggugat tidak

Astra Daihatsu Motor telahberkalikali melakukan perundingan bipartit, tripartit dan penyelesaianHalaman 21 dari 47 halaman Putusan Nomor: 221/G/2020/PTUNJKT.sengketa di Pengadilan Hubungan Industrial atas permasalahanhubungan industrial yang disengketakan. Sehingga hak Penggugatsebagai Serikat Pekerja/Serikat Buruh dijamin sepenuhnya olehPemerintah;Bahwa Tergugat mendapatkan fakta bahwa PT.

Bahwa Penggugat telah diberi kesempatan untuk melakukan perundinganbipartit, tripartit sesuai mekanisme UU PPHI, sehingga tidak ada keadaanyang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugatsangat dirugikan;4. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada gugatan halaman 10 angka 59 yangmenyatakan bahwa :Bahwa pembungkaman yang dilakukan PT. Astra Daihatsu Motor setelahdikeluarkannya objek sengketa antara lain :a. Surat Peringatan kepada beberapa anggota Penggugat;b.

Pada tanggal 14 Desember 2010 telah diberikan sanksi lanjutanyaitu PHK atas pelanggaran tanggal 11 Desember 2010 sesuaidengan Pasal 54 ayat (2c) PKB Surabaya Plaza Hotel ;Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perundinganBipartit pada tanggal 14 Desember 2010 dan tanggal 30 Desember 2010 ;Bahwa oleh karena dalam perundinggan Bipartit tidak ada terjadi titiktemu antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat mengajukanperundingan Tripartit dengan mencatatkan perselisihan pemutusan

hubungankerja antara Penggugat dengan Tergugat di Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya;Bahwa dalam perundingan Tripartit juga tidak ada titik temu, makaMediator dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya mengeluarkan anjuransebagai berikut :1.

tanpaadanya peringatan, skorsing terlebin dahulu kepada Penggugat jelasmerupakan PHK sepihak dan sewenangwenang tanpa melalui prosedur yangberlaku, sehingga Penggugat berusaha menyelesaikan permasalahan secarabipartit tetapi tidak dapat diselesaikan secara musyawarah;Bahwa berhubung penyelesaian bipartit tidak dapat menyelesaikan masalahmaka pada tanggal 13 Januari 2011 Penggugat mengajukan perkara keinstansi yang berwenang kepada Dinas Sosial dan TenagaKerja Kota Medan untuk menyelesaikan masalah secara tripartit

(vide Pasal 8UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004);Bahwa penyelesaian acara tripartit tersebut tidak selesai ternyata tanggal 24Maret 2011 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan mengeluarkan SuratAnjuran Nomor 567/606/DSTKM/2010 hal mana sesuai anjuran tersebutmenyatakan Penggugat tidak bersalah, namun baik terhadap pesangon,penghargaan masa kerja dan pengganti perobatan yang harus dibayarTergugat kepada Penggugat belum dapat dilaksanakan kedua belah pihak;Bahwa berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) UndangUndang

Bahwa dikarenakan tidak adanya itikad baik Tergugat meskipundilakukan Mediasi secara Bipartit untuk membayar hakhak Penggugatsesuai ketentuan Pasal 56 Undangundang No.13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, maka pada tanggal 3 Desember 2020 Penggugatmelalui kuasanya membuat Surat Pengaduan ke Kantor DinasKetenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang untuk dapat menyelesaikansecara Tripartit antara Penggugat dan Tergugat;9.

Bahwa karena penyelesaian secara Tripartit yang dilakukan olehmediator Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang tidak adamembuahkan hasil sehingga Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten DellSerdang mengeluarkan surat pemberitahuan Nomor:565/36/DK2PHI/DS/2021 tertanggal 19 Februari 2021;10.