Ditemukan 3070 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : nansa nuance nuunia nanda naisa
Penelusuran terkait : Direktur jenderal kekayaan negara kementerian keuangan republik indonesia vs pt. graha metropolitan nuansa;; 1. muniah maemunah binti h. musa. 2. h. marali bin h. musa vs i. pt. graha metropolitan nuansa. Ii. kepala badan pertanahan nasional ri;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-08-2012 — Upload : 22-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1391 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 9 Agustus 2012 — H. MURMAN EFFENDI, SH.MH
120 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bermacammacam spekulasibermunculan apabila sukses program Multiyears ini karena akan mengganggudan merubah kondisi politik Provinsi Bengkulu tahun 2014 dan tahun2015.Oleh karena itu kasus ini besarlah nuansa politiknya di daerah daripadaHal. 137 dari 141 hal. Put.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-09-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 47/PID.SUS/2013/PN. TIPIKOR.SMG.
Tanggal 19 September 2013 — Drs. R. SOERYANTO, Msi bin R. MASNGOED
79 — 30
  • Suprapto dengan warga,seharusnya ceritera seseorang tidak bisa dijadikan dasar atau alasan untuk menentukankebenaran, namun saat rapat kami melihat adanya nuansa pengkondisian seolaholahrapat hanya untuk melegalisasi bahwa C928 bukan aset daerah Bahwa rencana tanah C928 akan dibeli Bapak Marjoko (Bupati saat ini) melaluitangan Bapak SOERYANTO (Kabag Pemedes Kab. Banyumas) dalam pembicaraanyang saksi dengar antara Bp. SOERYANTO sedang melakukan tawar menawar hargadengan Ir.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-01-2014 — Putus : 12-08-2014 — Upload : 30-09-2014
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bna
Tanggal 12 Agustus 2014 — Terdakwa I : Ir. TEUKU ZAHEDI, MT Bin TEUKU ABBAS Terdakwa II :RIDWAN, ST Bin M. JAMIN Terdakwa III :HUZAIVA, ST Bin ZULKIFLI
68 — 13
  • NUANSA BAYU AGUNG sebagai pemenangCadangan dengan harga penawaran Rp. 2.120.383.000,, sedangkan CV.WAHYU PERKASA sebagai pemenang cadangan II dengan harga Penawaran Rp.2.269.981.000,;Bahwa kemudian Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Dinas Bina Marga dan CiptaKarya Aceh menetapkan CV. MASRIFAI TEKHNIK dengan direktrisnya Masna RimaYanti sebagai pemenang dan terhadap penetapan pemenang tersebut tidak adapihak yang mengajukan sanggahan;Bahwa pada saat pelelangan yang mengantar dokumen pelelangan CV.
Pengadilan PN KOTOBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-01-2010 — Putus : 01-06-2010 — Upload : 12-12-2011
Putusan PN KOTOBARU Nomor 10/PID.B/2010/PN.KBR
Tanggal 1 Juni 2010 — Drs. IRWAN HANAFI, M.Si
114 — 17
  • hakimsebagai corong UndangUndang/ La Bouche De La Loi), namun Hakim jugadapat melakukan interpretasi yang lebih mengedepankan asas keadilandan kemanfaatan terhadap suatu peraturan yang cenderung memilikititik kelemahan, dan dalam kasus ini, pencantuman amar dalam putusanterkait perintah kepada Jaksa sebagai penyidik untuk melakukanpenyidikan terhadap subjek hukum tertentu terkait dugaan adanyapenyimpangan pengadaan SIM dan TIK pada UMMY Solok, menurutpertimbangan Majelis Hakim, akan menciptakan nuansa
Restatement Keadaan Memaksa
Author : Rahmat S.S. Soemadipradja;
Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syarat-syarat pembatalan perjanjian yang disebabkan keadaan memaksa/force majeure)
7852 — 27334
  • adanya negosiasi di antara para pihak dalam perjanjian
  • Namun, Restatement ini bisa memperkaya nuansa hukumIndonesia, terutama karena analisisnya bersandarkan pada putusan pengadilan danliteratur yang berwibawa mulai Indonesia merdeka.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-08-2013 — Putus : 16-01-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 48/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 16 Januari 2014 — Pidana Korupsi - BUDI SUSANTO
233 — 111
  • (BB No. 233) 231.2 (dua ) lembar asli Berita Acara Serah Terima Replika Mesin SepadaMotor sebanyak 30 ( tiga puluh ) Pcs pada tanggal 22 September 2011(Yang menerima PT.CMMA atas nama ADM GUDANG / Siti R ) dan(Yang menyerahkan atas nama ROMLI/PD ADIRAYA NUANSA) besertalampirannya berupa Fotocopy Faktur Nomor: 01/22/09/11.
    (BB No. 234) 232.2 (dua ) lembar asli Berita Acara Serah Terima Replika Mesin SepadaMotor sebanyak 30 ( tiga puluh ) Pcs pada tanggal 02 Oktober 2011 422 (Yang menerima PT.CMMA atas nama ADM GUDANG / Siti Rahmah)dan ( Yang menyerahkan atas nama ROMLI/PD ADIRAYA NUANSA)beserta lampirannya berupa Fotocopy Faktur Nomor : 02/03/10/11tanggal 03 Oktober 2011.
    (BarangBukti No. 233) 2342 ( dua) lembar asli Berita Acara Serah Terima Replika MesinSepada Motor sebanyak 30 (tiga puluh ) Pcs pada tanggal 22September 2011 ( Yang menerima PT.CMMA atas nama ADMGUDANG / Siti R ) dan ( Yang menyerahkan atas nama ROMLI/PDADIRAYA NUANSA ) beserta lampirannya berupa Fotocopy FakturNomor : 01/22/09/11.
    (Barang Bukti No. 234) 235.2 ( dua) lembar asli Berita Acara Serah Terima Replika MesinSepada Motor sebanyak 30 (tiga puluh ) Pcs pada tanggal 02Oktober 2011 ( Yang menerima PT.CMMA atas nama ADMGUDANG / Siti Rahmah ) dan ( Yang menyerahkan atas namaROMLI/PD ADIRAYA NUANSA ) beserta lampirannya berupaFotocopy Faktur Nomor : 02/03/10/11 tanggal 03 Oktober 2011.
Pengadilan PN PAMEKASAN Pidana Umum
Register : 23-05-2019 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 17-07-2019
Putusan PN PAMEKASAN Nomor 112/Pid.B/2019/PN Pmk
Tanggal 17 Juli 2019 — Penuntut Umum:
MOHAMMAD ARIFIN, SH.MH
Terdakwa:
MOH. HOLIK
81 — 6
  • Nuansa Aulia, Oktober 1997, Cetakan I, Hal. 114).Menimbang, bahwa menurut SR. Sianturi yang dimaksud dengan yang adadalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah ada kekuasan tertentu padaseseorang itu terhadap barang tersebut. Dimana barang itu tidak mesti secara nyataada di tangan seseorang itu tetapi dapat juga jika barang itu dititipokan kepada oranglain, dan orang lain dapat memandang bahwa si dititipi inilah yang berkuasa padabarang itu.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 10-09-2019 — Putus : 08-01-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr
Tanggal 8 Januari 2020 — Penuntut Umum:
1.WAWAN YUNARWANTO
2.AHMAD BURHANUDIN
3.NI NENGAH GINA SARASWATI
4.NUR HARIS ARHADI
5.ARIF SUHERMANTO
6.ANDHI KURNIAWAN
Terdakwa:
1.SUDARMAN
2.JONSON SIBURIAN
163 — 58
  • ., DelikDelik KhususKejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan LainLain Hak Yang TimbulDari Hak Milik, CV Nuansa Aulia, Bandung, 2011 Cetakan II halaman 73);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, darifaktafakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana disebutkan diatas, apakah dalam perbuatan Para Terdakwa ada perbuatanpembarengan/turut serta sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1)ke 1 KUHP;Menimbang, bahwa dengan mengambil alin seluruh pertimbangansebagaimana
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-06-2016 — Putus : 24-10-2016 — Upload : 20-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 48/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 24 Oktober 2016 — Pidana Korupsi - SUKOTJO SASTRONEGORO BAMBANG
168 — 49
  • CMMA atas nama ADMGUDANG/SITI R) dan (yang menyerahkan atas nama ROMLI/PDADIRAYA NUANSA) beserta lampirannya berupa foto copyFaktur Nomor: 01/22/09/1 1;2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah Terima Replika MesinSepada Motor sebanyak 30 (tiga puluh) Pcs pada tanggal 02Oktober 2011 (yang menerima PT.
    CMMA atas nama ADMGUDANG/SITI RAHMAH) dan (yang menyerahkan atas namaROMLI/PD ADIRAYA NUANSA) beserta lampirannya berupafoto copy Faktur Nomor: 02/03/10/11 tanggal 03 Oktober 2011;2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah Terima Replika MesinSepada Motor sebanyak 30 (tiga puluh) Pcs pada tanggal 13Oktober 2011 (Yang menerima PT.
    CMMA atas nama ADMGUDANG/SITI R) dan (yang menyerahkan atas namaROMLI/PD ADIRAYA NUANSA) beserta lampirannya berupafoto copy Faktur Nomor 01/22/09/11;2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah Terima Replika MesinSepada Motor sebanyak 30 (tiga puluh) Pcs pada tanggal 02Oktober 2011 (yang menerima PT.
    CMMA atas nama ADMGUDANG/SITI R) dan (yang menyerahkan atas nama ROMLI/PDADIRAYA NUANSA) beserta lampirannya berupa foto copy FakturNomor: 01/22/09/1 1;2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah Terima Replika MesinSepada Motor sebanyak 30 (tiga puluh) Pcs pada tanggal 02Oktober 2011 (yang menerima PT.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 04-11-2019 — Putus : 02-11-2020 — Upload : 20-05-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps
Tanggal 2 Nopember 2020 — Penggugat:
1.I Made Widana, S.Sos
2.I Nengah Sirde
3.I Nengah Sirnayasa
Tergugat:
1.Kornelius I Wayan Mega
2.Thomas I Nengah Suprapta
3.I Wayan Emilius
4.I Nyoman Bernadus
263 — 134
  • dan semuanya adalah suatu fakta hukum yang sama sekali tidakmempunyai dasar hukum yang benar, akan tetapi dengan caracara yangyuridis sebagai arglist penuh dengan nuansa tipu daya, penuh dengankebohongan belaka, penuh dengan rekayasa ,dan penuh denganpenyesatan dengan cara membuat Asumsi yang tidak benar dan betuldengan faktanya, dan juga bernuansa membelokkan alur hukum yang benarkearah alur hukum yang menyesatkan untuk kepentingannya sendiri dariPara Penggugat yang akibatnya dapat menimbulkan kerugikan
    Bahwa semua alasan hukum yang diuraikan dalam dan dijabarkan dalamdalildalil posita pada Point 1 tersebut adalah semuanya suatu fakta hukumyang sama sekali tidak mempunyai dasar hukum yang benar, akan tetapidengan caracara yang yuridis sebagai arglist penuh dengan nuansa tipudaya, penuh dengan kebohongan belaka, penuh dengan rekayasa danpenuh dengan penyesatan dengan cara membuat Asumsi yang tidak benardan betul dengan faktanya, dan juga bernuansa membelokkan alur hukumyang benar kearah alur hukum
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 28-12-2015 — Putus : 26-01-2016 — Upload : 11-02-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 119/Pid.Prap/2015/PN. Jkt-Sel
Tanggal 26 Januari 2016 — R. J.LINO, beralamat di Pekayon I No. 8 RT /RW 001/010, Kalurahan Ragunan ,Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan memberikan kuasa kepada Dr. MAQDIR ISMAIL, S.H., LL. M., M. RUDJITO, S.H., LL.M., MASAYU DONNY KERTOPATI, S.H. MOHAMMAD IKHSAN, S.H., LYSA PERMATA SARI, S.H., MORALES S, SUNDUSING, S.H., Dr. SF. MARBUN, S.H.,M.Hum., IGNATIUS SUPRIYADI, S.H., ADE KURNIAWAN, S.H., VIERLYN SHERYLLIA, S.H., HENDRAWAN AULIA AKBAR, S.H., Dra. LILIK D. SETYADJID, S.H.,M.H., HARTANTO, S.H., RINALDO PRIMA, S.H., MADE SITA LOKITASARI, S.H. Advokat-advokat yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, pada kantor MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Law Firm, yang beralamat Jalan Latuharhary No. 6A, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON PRAPERADILAN; TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, yang beralamat di Jl. HR Rasuna Said Kav. C1, Kuningan, Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Setiadi, S.H.,M.H., Nur Chusnia, S.H., M.Hum., Rr. Suryawulan, S.H.,M.H., Mr. (droit) Anatomi Muliawan, S.H., Arif Suhermanto, S.H.,M.H., Indra Mantong Batti, S.H.,LL.M., Rasamala Aritonang, S.H.,M,H., Indah Oktianti Sutomo, S.H.,MHum., R. Natalia Kristianto, S.H., Juliandi Tigor Simanjuntak, S.H., M.H., Rini Afriyanti, S.H.,M.Kn., Mia Suryani Siregar, S.H., Nancy Setiawati Silalahi S.H., Imam Akbar Wahyu Nuryamto, S.H., Ariawan Agustiartono, S.H.,M.H., Abdul Basir, S.H.,M.H., Wawan Yunarwanto, S.H.,M.H. masing-masing selaku pegawai KPK, beralamat Kantor di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan 12920 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKS-001/01-55/01/2016 tertanggal 7 Januari 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON PRAPERADILAN
1791 — 4017
  • Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006meniadakan nuansa perbuatan melawan hukum materiil dalam PenjelasanPasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001.Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Mahkamah Agungtelah menerbitkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 996 K/Pid/2006tanggal 16 Agustus 2006 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor1974K/Pid/2006 tanggal 13 Oktober 2006 yang tetapmempertahankan dan menerapkan perbuatan melawan hukummateriil dalam tindak
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Militer
Register : 05-05-2011 — Putus : 27-10-2011 — Upload : 15-12-2011
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 48 - K / PM I-03 / AD / V / 2011
Tanggal 27 Oktober 2011 — Praka Marnawi
37 — 17
  • Olehkarenanya dalam mempertimbangkan lamanyapenjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, makanuansa kejiwaan yang dirasakan oleh Saksi 6lta Rosana sebagai istri korban tersebut haruspula diperhadapkan dengan nuansa kejiwaan yangdirasakan oleh Terdakwa dan atau keluarganya,namun dalam hal ini Majelis Hakim berpendapatbahwa sesungguhnya keluarga korbanlah yangpaling banyak dirugikan oleh perbuatanTerdakwa.169Bahwa dikaji dari aspek kejiwaan/psikologisTerdakwa ternyata pada saat Terdakwa melakukantindak
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-04-2013 — Upload : 04-07-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 58/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda.
Tanggal 25 April 2013 — Drs.M.H. Thomas Alfa Edison, M.M bin H.M Yusuf
75 — 15
  • dua puluh empat ribu rupiah) danpenyetor yang menandatangani adalah saksi JEMMYGO ;Bahwa Saksi sudah lupa hari dan tanggalnya pada bulan Agustus 2009saksi terima bukti setoran dari saksi JEMMYGO di kantor PT.Pipit NusaRaya Tarakan ;Bahwa Dispenda Kabupaten Nunukan pernah minta invoice alat besar/berat milik PT.Pipit Nusa Raya Tarakan sekitar bulan Agustus 2009 untukdisrahkan ke UPTD Dispenda Kabupaten Nunukan dan telah saksikirimkan kepada saksi JEMMYGO foto copy invoice alat berat milikPT.Pipit Nuansa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 16-05-2016 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, M.M
Tanggal 16 Mei 2016 — Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, M.M
1376 — 856 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Majelis Hakim juga seharusnya lebihberhatihati dalam mengambil kesimpulan karena dalam perkara inipatut dipandang terdapat adanya nuansa Politis mengingat Drs. H.Rahudman Harahap, M.M./Pemohon Peninjauan Kembali pada saatpemeriksaan perkara ini adalah Sebagai Wali Kota Medan yang jugatelah mendapat Penghargaan atas Prestasinya selama MenjabatHal. 121 dari 170 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 13-10-2014 — Upload : 02-06-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1452 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 13 Oktober 2014 — BUDI SUSANTO
385 — 1214 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • CMMA atas nama ADMGudang/Siti R) dan (yang menyerahkan atas nama Romli/PDAdiraya Nuansa) beserta lampirannya berupa fotokopi Faktur Nomor:01/22/09/11. (Barang Bukti No. 234);2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah Terima Replika MesinSepeda Motor sebanyak 30 (tiga puluh) Pcs pada tanggal 02Oktober 2011 (yang menerima PT.
    No. 1452 K/Pid.Sus/2014235.236.237.238.239.240.Adiraya Nuansa) beserta lampirannya berupa fotokopi Faktur Nomor:01/22/09/11. (Barang Bukti No. 234);2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah Terima Replika MesinSepada Motor sebanyak 30 (tiga puluh) Pcs pada tanggal 02Oktober 2011 (yang menerima PT. CMMA atas nama ADM Gudang/Siti Rahmah) dan (yang menyerahkan atas nama Romli/PD AdirayaNuansa) beserta lampirannya berupa fotokopi Faktur Nomor :02/03/10/11 tanggal 03 Oktober 2011.
    CMMA atas nama ADMGudang/Siti Rahmah) dan (yang menyerahkan atas nama Romli/PDAdiraya Nuansa) beserta lampirannya berupa fotokopi Faktur Nomor: 02/03/10/11 tanggal 03 Oktober 2011. (Barang Bukti No. 235);2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah Terima Replika MesinSepeda Motor sebanyak 30 (tiga puluh) Pcs pada tanggal 13Oktober 2011 (yang menerima PT.
Restatement Batasan Umur
Author : Ade Maman Suherman; J. Satrio;
Batasan Umum (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak berdasarkan Batasan Umur)
5884 — 31538
  • 1. Perlu sekali adanya keseragaman istilah dan pengertian : kewenangan hukum, kecakapan bertindak, dan kewenangan bertindak.2. Dalam hubungannya dengan kecakapan bertindak, yang dikaitkan dengan umur dewasa, kita telah mempunyai patokan usia dewasa ... [Selengkapnya]
  • Namun, Restatement ini bisa memperkaya nuansa hukumIndonesia, terutama karena analisisnya bersandarkan pada putusan pengadilan danliteratur yang berwibawa mulai Indonesia merdeka.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 16-05-2016 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 59 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 16 Mei 2016 — Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, M.M
249 — 218 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Majelis Hakim juga seharusnya lebihberhatihati dalam mengambil kesimpulan karena dalam perkara inipatut dipandang terdapat adanya nuansa Politis mengingat Drs. H.Rahudman Harahap, M.M./Pemohon Peninjauan Kembali pada saatpemeriksaan perkara ini adalah Sebagai Wali Kota Medan yang jugatelah mendapat Penghargaan atas Prestasinya selama MenjabatHal. 121 dari 170 hal. Put.
Restatement Grosse Akta
Author : Ahmad Fikri Assegaf; Elijana Tanjah;
Grosse Akta
4630 — 4447
  • Alasan memilih topik grosse akte sebagai salah satu pokok bahasan Restatement adalah terdapatnya kesimpangsiuran terkait grosse akte. Grosse akte mempunyai judul Demi Ketuhanan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti irah-irah putusan pengadilan ... [Selengkapnya]
  • Namun, Restatement ini bisa memperkaya nuansa hukumIndonesia, terutama karena analisisnya bersandarkan pada putusan pengadilan danliteratur yang berwibawa mulai Indonesia merdeka.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-02-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1744 K/PID.SUS/2015
Tanggal 15 Februari 2016 — Mursimin Bin M.Siam(T1),Dkk
102 — 184 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Adi muklis mengatakan bahwabagian dari saya diserahkan atau diberi untuk membantu kawankawan yangsedang menjalani hukuman di penjara pada saat itu, ini atas perintah daripimpinan pada saat itu, terangnya di media cetak ;Dalam Memori Kasasi Pribadi saya ini perlu juga saya sampaikan, walaupun halini sudah saya uraikan di dalam Pledoi pribadi saya, Memori Banding Pribadisaya dan Memori Banding Pribadi Tambahan saya (Terlampir), yang mana sayamelinat kasus saya ini sangat kental dengan nuansa politiknya
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-01-2014 — Putus : 24-06-2014 — Upload : 14-11-2014
Putusan PN BENGKULU Nomor 7/PID.B/TIPIKOR/2014/PN.BKL (PN. Bengkulu)
Tanggal 24 Juni 2014 — M. ZAIRIN, SE., MM Bin Alm. H. JARIS
79 — 31
  • Sehingga dikhawatirkan akan terjadi conflict of interestjika hasil audit investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dijadikansatusatunya alat bukti yang menentukan ada tidaknya kerugian keuangan negara untuk kasuskorupsi, terutama jika kasus tersebut mengandung nuansa politis. Namun berbeda lagi denganpersfektif hakim.