Ditemukan 3977 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 15-12-2015 — Upload : 12-04-2016
Putusan PN GORONTALO Nomor 245/Pid.B/2015/PN Gto
Tanggal 15 Desember 2015 — - MUHAMAD TUMULO alias PIPUL
7110
  • /PN.GtoMenimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umumdengan dakwaan subsidaritas dalam dakwaan Primair terdakwa didakwa melangar pasal170 ayat (2) ke 1 KUHPidana Subsidiair perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentukSubsidaritas maka Majelis akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu ;Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair terdakwa
Putus : 21-10-2011 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 393 K/AG/2011
Tanggal 21 Oktober 2011 — LIES PUJI RAHAYU, S.Sos. binti SOEJADI DHARMA vs DJOKO SUSILO, S.H., M.H., bin H. SUWARDI
3616 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa judex facti telah salah menerapkan atau melanggar hukumyang berlaku, yaitu melangar Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam (KHI)jo Pasal 28 ayat (1) UndangUndang No. 4 Tahun 2004 TentangKekuasaan Kehakiman;Pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi/judex facti tentangnafkah iddah, uang mut'ah dan biaya hadhlonah yang hanyamendasarkan pada bukti slip penerimaan gaji semata sebesar Rp5.017.500, setiap bulannya sebagaimana bukti P4 tersebut adalahkurang cukup pertimbangan hukumnya;Bahwa seharusnya
Register : 01-03-2017 — Putus : 21-04-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 128/ Pid.B / 2017 / PN Llg
Tanggal 21 April 2017 — (terdakwa)1. Nama lengkap : EDI HUSNARA Als.EDI HAUNA Bin HUSIN
733
  • pidana yang didakwakan kepadanya;Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 128/Pid.B/2017/PN.LLGMenimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan :Kesatu Primair : Pasal 365 ayat (2) ke1,2 KUH PidanaSubsidair : Pasal 363 ayat (1) ke4 KUH PidanaATAU Kedua : Pasal 480 ke1 KUH PidanaMenimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa dengandakwaan alternatif maka Majelis Hakim diberi kKewenangan memiih dakwaanyang terbukti dalam hal ini Majelis Hakim memilih yang terbukti ke dakwaanKedua melangar
Register : 14-04-2021 — Putus : 15-06-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN PADANG Nomor 355/Pid.Sus/2021/PN Pdg
Tanggal 15 Juni 2021 — Penuntut Umum:
DESWIARNI, SH
Terdakwa:
1.ROMI WAHYUDI Pgl. ROMI bin BASRI
2.RIKI RIZALDI Pgl. RIKI bin SYAFRIZAL
3.APRIANTO Pgl. PERI bin CHAIRUL
8060
  • tentang Narkotika, Subsider melanggar Pasal 112 ayat(1) UU No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Lebih Subsider melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No35 Tahun 2009 tentang NarkotikaMenimbang, bahwa karena Dakwaan disusun secara subsideritas maka yang perlu dipertimbangkanadalah dakwan primernya apabila terbukti maka dakwan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan apabilatidak terbukti maka dilanjutkan dengan pembuktian dakwaan selanjutnyaMenimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwan primer melangar
Register : 22-11-2017 — Putus : 22-03-2018 — Upload : 28-05-2018
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 36/G/2017/PTUN.SMD
Tanggal 22 Maret 2018 — Penggugat:
ZULKIFLIANSYAH, SP.
Tergugat:
BUPATI BERAU
9552
  • Bahwa objek sengketa yang diterbitkan Tergugat secara melawanhukum dan / atau telah melangar Asas Asas Umum Pemerintahanyang baik dengan alasan sebagai berikut ;a.
Register : 21-02-2008 — Putus : 07-05-2008 — Upload : 22-11-2011
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 84/Pid.B/2008/PN.Bpp.
Tanggal 7 Mei 2008 — ISKANDAR ZULKARNAEN alias ENDEN
22537
  • Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah melangar pasal60 ayat (1) huruf c UU.RI No. 5 =Tahun = 1997 tentanPsikotropika;Subsidair =: Bahwa terdakwa ISKANDAR ZULKARNAIN ALS ENDEN pada tanggal21 Nopember 2007 atau setidak tidaknya suatu waktu = padatanggal 21 Nopember 2007 sampai dengan 9 Desember 2007 atausetidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007bertempat di JI.Batu Butok Rt. 85 Kel.
Putus : 22-12-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3475 K/Pdt/2012
Tanggal 22 Desember 2014 — PT. INDONESIA COAL DEVELOPMENT vs ANDREAS RINALDI
12589 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan katalain, Tergugat mengendalikan TCUP secara keseluruhan dan ketikaTergugat memerintahkan agar TCUP menyetujui danmelaksanakan pengalihanpengalihan tersebut, Tergugat secaralangsung menyetujui terciptanya pembebanan atas sahamsaham yang dialihkan dengan melangar hak Penggugat untuktidak memiliki pembebanan apa pun atas sahamsaham RTM atauRTP;2.15.5. Oleh karena itu, Tergugat bertanggung jawab atas pelanggarantersebut;Kesalahan pada pihak Tergugat2.16.
Putus : 09-02-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 465 K/AG/2008
Tanggal 9 Februari 2009 — Pemohon Kasasi Melawan Termohon Kasasi
3724 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dialami suatu kondisisangat ironis dan pahit sekali untuk diterima sebagai suatu kenyataan saatPenggugat datang ke rumah di Tangerang yang juga merupakan rumahPenggugat untuk bertemu dengan anakanak saat Tergugat tidak ada dirumah, ternyata tidak dibukakan pintu oleh pembantu atas perintah Tergugat;bahwa sikap Tergugat tersebut di atas menurut asumsi Penggugatmerupakan tindakan memisahkan Penggugat dari ketiga anakanak yangdapat dikatagorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang secara nyatatelah melangar
Putus : 15-08-2012 — Upload : 10-03-2016
Putusan PN PANGKAJENE Nomor Nomor: 98/ PID.B /2012 / PN. Pangkajene.
Tanggal 15 Agustus 2012 — H. MUH. KASIM Bin AMBOTANG;
6912
  • MUH KASIM adalah sebagai penjual ikan di PasarPangkep;e bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan baik yangberupa foto maupun fisik barang bukti;e bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangilagi perbuatannya yang telah melangar hukum tersebut;e bahwa terdakwa sudah sering sakitsakitan dan masih mempunyai tanggungankeluarga;Menimbang, bahwa untuk mendukung alat bukti dalam perkara ini, dipersidangan telahdiajukan dan diperiksa barang bukti
Register : 23-12-2021 — Putus : 10-02-2022 — Upload : 11-02-2022
Putusan PT PALEMBANG Nomor 153/PDT/2021/PT PLG
Tanggal 10 Februari 2022 — Pembanding/Penggugat : PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT PUSKOPAT PALEMBANG Diwakili Oleh : First Law Firm Advocates & Legal Consultants
Terbanding/Tergugat : HUMUNTAL SILITONGA
245170
  • Pada hasil Investigasi Jaminan tersebut hanya sebidang tanahtanpa unit bangunan diatasnya.Bahwa Tergugat telah melangar Pasal 97 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas berbunyi Pengurusan Sebagaimana dimaksudpada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi, dengan itikad baikdan penuh tanggung jawab.
Register : 26-08-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Mnk
Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
MUSLIM, SH
Terdakwa:
RUSTAM
32496
  • emas di Distrik Minyambouw, Kabupaten Pegunungan Arfak danKampung Aibow, Distrik Catubow, Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi PapuaBarat, sehingga lokasi tersebut bukan termasuk Wilayah Pertambangan; Bahwa jika ditemukan adanya kegiatan pertambangan baik dalam tahapeksplorasi maupun operasi produksi yang terjadi di Distrik Minyambouw,Kabupaten Pegunungan Arfak dan Distrik Catubow, Kabupaten PegununganArfak, Provinsi Papua Barat, maka kegiatan tersebut tergolong PETI(Pertambangan Tanpa Izin) dan melangar
Putus : 04-06-2014 — Upload : 11-11-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 529/Pid.B/2014/PN. Sby
Tanggal 4 Juni 2014 — DAYU NOVITA INDRASWARI Binti HADI SUTRISNO
15282
  • Kesalahan di sini dalam arti luas yakni meliputipertanggungjawaban pidana ;Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengandakwaan alternative kumulatif yaitu KESATU Pertama melanggar Pasal 378 KUHP joPasal 65 ayat (1) KUHP Atau Kedua melanggatr Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP; Dan KEDUA, melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1)KUHP, Dan KETIGA melangar Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahandan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;Menimbang, bahwa
Register : 08-05-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 10-07-2019
Putusan PN GARUT Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Grt
Tanggal 2 Juli 2019 — Penuntut Umum:
HERMAN DARMAWAN,SH
Terdakwa:
ARMI ARKAN BIN NANDI SOPANDI
306
  • pihak yang berwenang.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan jenis dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar ketentuan pasal 197Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan atau keduamelanggar ketentuan pasal 196 Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 TentangKesehatan atau ketiga melangar
Register : 24-06-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 07-10-2020
Putusan PA PONTIANAK Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Ptk
Tanggal 1 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
204
  • Seharusnya Tergugat sebagai seorang PNS merasa malukarena telah lebih dari 5 tahun telah pindah dari rumah kontrakan tidakmengurus surat pindah dan masih memakai alamat tersebut, apalagidengan jelas Tergugat sebagai PNS telah melangar UndangUndangtentang administrasi kKependudukan yaitu memakai alamat fiktif.Menolak dengan tegas jawaban Tergugat dalam eksepsi nomor 4dengan alasan yang dinamakan kabur adalah pokok perkara,sedangkan alamat dan indentitas merupakan kompentensi pengadilandan kompentensi
Putus : 16-12-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2426 K/PID.SUS/2010
Tanggal 16 Desember 2010 — Ir. YULIUS HENRY, MM
3116 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yulius Hendrydalam perkara ini, tidaklah melangar asasasas umumpemerintahan yang baik, sebagaimana pertimbangan hukumMajelis Hakim Tinggi (Judex Facti) pada PengadilanTinggi Palembang ;Peran Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan KuasaPengguna Anggaran hanyalah meneruskan pembayaranlangsung, apabila telah dipenuhinya semua syarat syaratadminstrasi yang diperlukan untuk itu.
Register : 01-04-2013 — Putus : 14-11-2013 — Upload : 15-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 153/PDT.G/2013/PN.BDG
Tanggal 14 Nopember 2013 — FERRY MOCH SJARIEF FATAH; IR. YEYEN TANIA; lawan PT BANK DANAMON INDONESIA TBK DSP UNIT PASAR SEDERHANA BANDUNG, CS; SRI HARTATI; KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ. DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH VII CQ. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDUNG; PEMERINTAH RI CQ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ KEPALA KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT CQ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG.; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG.
443
  • Penggugat dengan Tergugat I) dan tidak mengikat sama sekalidengan Pihak Ketiga yang membeli dengan itikad baik (Tergugat ID);GIl.134Gugatan Kabur (Exceptio Obscuri Libelli)Bahwa pada pokoknya dalam posita maupun petitum gugatan Para Penggugat adalahkabur dan tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:Bahwa disatu sisi Para Penggugat mengakui, membenarkan dan tidak menuntutpembatalan atau tidak dinyatakan tidak sah terhadap adanya Perjanjian Kreditdengan Tergugat I yang telah dibuatnya, namun ia melangar
Register : 24-07-2019 — Putus : 22-08-2019 — Upload : 22-08-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 409/PDT/2019/PT SMG
Tanggal 22 Agustus 2019 — Pembanding/Penggugat I : ISMET KAHARSAH Diwakili Oleh : SUKMA BAMBANG SUSILO, SH. dan REKAN
Pembanding/Penggugat II : HAPIZ BAHARSAH M. ARGHUBI Diwakili Oleh : SUKMA BAMBANG SUSILO, SH. dan REKAN
Pembanding/Penggugat III : RIZA BADARSAH Diwakili Oleh : SUKMA BAMBANG SUSILO, SH. dan REKAN
Pembanding/Penggugat IV : FAHMI KADARSAH Diwakili Oleh : SUKMA BAMBANG SUSILO, SH. dan REKAN
Pembanding/Penggugat V : NOVIA ISFANDIARI Diwakili Oleh : SUKMA BAMBANG SUSILO, SH. dan REKAN
Pembanding/Penggugat VI : RENA ASTRIANI Diwakili Oleh : SUKMA BAMBANG SUSILO, SH. dan REKAN
Terbanding/Tergugat I : Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah
Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pemalang
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang
131126
  • Bahwa karena penerbitan Hak Pakai Nomor 77 tahun 1991 atasnama Tergugat (Pemerintah daerah Kabupaten Pemalang) adalah cacathukum, yakni karena salah prosedur dan/atau salah penerapanPeraturan Perundangundangan dan/atau salah subjeknya, hal iniberakibat hukum bahwa penguasaan tanah OBJEK SENGKETA olehTergugat (Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang) adalah tidak sahdan melangar hukum.
Register : 28-09-2020 — Putus : 07-12-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PN RANGKAS BITUNG Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Rkb
Tanggal 7 Desember 2020 — Penuntut Umum:
ROY TUA HAKIM, SH
Terdakwa:
JUHRO Als JARWO KOPLING Bin HAMID
367266
  • Bahwa gambar yang dikirimkan pemilik akunHalaman 16 dari 33 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN RkbFaceboook messenger atas nama JARWO KOPLING kepada akunteman korban ada menampilkan alat kelamin atau alat genital korbanyang termasuk melangar Kesusilaan, dimana batasan larangan diaturdalam UU Pornografi;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan adanyaperkara tindak pidana informasi dan transaksi
Register : 30-07-2020 — Putus : 18-09-2020 — Upload : 18-09-2020
Putusan PT GORONTALO Nomor 65/PID.SUS/2020/PT GTO
Tanggal 18 September 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : DANIK ROCHANIAWATI, SH.,MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : AJIS SAIDO alias AJIS
10282
  • pipetkaca dan 1 (satu) pcs sedotan warna putih yang juga diakui milik Terdakwa;Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) sachet plastik berisibutiran kristal bening tersebut sesuai hasil pengujian Laboratorium adalahnarkotika Golongan jenis Metamfetamin (shabu) sesuai UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membeli, memiliki dan membawanarkotika tersebut adalah untuk dikonsumsinya, maka perbuatan Terdakwatersebut bertentangan dan melangar
Register : 28-07-2016 — Putus : 11-10-2016 — Upload : 08-11-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 869/Pid.B/2016/PN.Bdg.
Tanggal 11 Oktober 2016 — Ir. Dedy Afreindo Rusmana Bin Nasa (Alm)
403
  • Wirajaya melalui bagian administrasipiutang dengan disertai nota faktur/nota tagihan ;Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap dipersidangan selanjutnyaMajelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhisemua unsurunsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum,sehingga kepada Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atasperbuatannya ;Menimbang, bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara inidisusun secara alternatif yaitu melangar