Multi Sindo International dari daftar hitam yang ditayangkan dari Portal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);------------------------------5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara Rp 216. 000,- (Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah ); -----------------

bertentangan dengan Pasal 12 PERKA LKPPNo. 18 Tahun 2014)2202222 220222 no ne enn neeBahwa dengan dikeluarkannya KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD PARIAMAN(PENGGUNA ANGGARAN) NO:602/236/RsPr/III/2017 TERTANGGAL 25MARET 2017 tentang Sangsi Pencantuman Dalam Daftar Hitam atas namaPT.MULTI SINDO INTERNATIONAL (yang diterbitkan oleh Direktur RSUDPariaman (Pengguna Anggaran) tertanggal 25 Maret 2017 oleh Tergugat,menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat dengan penayanganPerusahan Penggugat di Portal Lembaga Kebijakan

mengemukakan halhal sebagai berikut: Bahwa Tergugat secara tegas membantah dan menolak seluruh dalildalilyang Penggugat kemukakan dalam surat gugatannya, kecuali halhal yangsecara jelas dan tegas telah diakui kebenarannya secara hokum;; Bahwa terhadap alasanalasan Penggugat dalam surat gugatannya secarakeseluruhan dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut : 1.Bahwa terbitnya objek sengketa dalam perkara aquo disebabkan karenaPenggugat telah melanggar ketentuan Pasal 3 ayat 2 huruf f PeraturanKepala Lembaga Kebijakan

Putusan Nomor 4 P/HUM/2019namun sampai dengan saat Permohonan ini diajukan kebijakan itutidak pernah datang. Satusatunya jalur yang tersedia menjadi CalonASN itu adalah dengan mengikuti seleksi CPNS.

,koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, serta pengawasanatas pelaksanaan kebijakan ASN;Perpres Nomor 47 Tahun 2015 (Bukti T3):a) Pasal 2 menyebutkan:Kementerian PANRB mempunyal tugasmenyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaanaparatur negara dan reformasi birokrasi untuk membantuPresiden dalam menyelenggarakan pemerintahannegara;b) Pasal 3 menyatakan:Kementerian PANRB menyelenggarakan fungsi berikut:a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidangreformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur danpengawasan

, kelembagaan dan tata laksana, sumberdaya manusia aparatur, dan pelayanan publik;b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur danpengawasan, kelembagaan dan tata laksana, sumberdaya manusia aparatur, dan pelayanan publik;Halaman 30 dari 46 halaman.

Bahwa Pasal 2 huruf (a), huruf (j), Nuruf (1) UndangUndangNomor 5 Tahun 2014 menegaskan bahwa dalampenyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN harusdidasarkan pada asas Kepastian Hukum, Non Diskriminatif,serta menjunjung Asas Keadilan dan Kesetaraan; Pasal 2 huruf (a), huruf (j), dan huruf (1):Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASNberdasarkan pada asas:a. Kepastian Hukum;j. Non Diskriminatif;.

Keadilan dan Kesetaraan; danSebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 2UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014, yang dimaksud denganasas kepastian hukum adalah suatu asas yang mewajibkanbahwa penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN,mengutamakan landasan peraturan perundangundangan,kepatutan dan keadilan.

Bentukpenguasaan Negara pada peringkat pertama dan yang palingpenting adalah Negara melakukan pengelolaan langsung atassumber daya alam sehingga Negara mendapatkan keuntunganyang lebih besar dari pengelolaan sumber daya alam.Penguasaan Negara pada peringkat kedua adalah Negaramembuat kebijakan dan pengurusan.

Perusahaan juga membayar retribusi daerahdan pungutan lain sesuai kebijakan pemerintah;c. kewajiban divestasi meningkat hingga 51 % sebagai jalanPemerintah meningkatkan kendalinya;B.

Putusan Nomor 29 P/HUM/2017Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Termohon menolakdalil yang diajukan oleh Para Pemohon bahwa PP a quobertentangan dengan UU Minerba dan UU 12/2011;17.Bahwa pada oprinsipnya, Pemerintah tetap konsisten untukmelaksanakan kebijakan peningkatan nilai tambah (hilirisasi)sebagaimana diamanatkan dalam UU Minerba.

Bahwa dengan demikian, Termohon menolak dalil yang diajukan olehPara Pemohon yang menganggap Pasal 112C angka 4 PP 1/2017bertentangan dengan Pasal102 dan Pasal103 UU Minerba;Ketentuan Pasal 112C angka 4 PP 1/2017 justru merupakan upayapemerintah untuk konsisten melaksanakan kebijakan peningkatan nilaitambah sebagaimana diamanatkan dalam UU Minerba;B.

Putusan Nomor 29 P/HUM/2017pengaturan lebih lanjut mengenai kebijakan peningkatan nilai tambahsebagaimana tercantum dalam UU Minerba;2. Bahwa apabila PP a quo dibatalkan, akan menimbulkan antara lain:a. Kekosongan hukum karena tidak adanya pengaturan lebih lanjutmengenai kebijakan peningkatan nilai tambah sebagaimana diaturdalam UU Minerba;b.

Widjajanto, tanggal 11 Mei 2009; bahwa asas kepastian hukum menunjuk pada Peraturan MenteriPendidikan Nasional No.76 Tahun 2008, tentang PengelolaanRumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;sebagai landasan dalam mengambil kebijakan denganmempertimbangkan kepatutan dan keadilan; norma regulatif sebagaiperaturan dasar yang rechtsmatigheid dalam penyelesaian sengketaTUN sekarang ini; bahwa Penggugat telah keliru dalam pemahaman dalil yangcemenyebutkan ...

; menghindari kebijakan tindakan hukum secara terpisahTg melalui ...

Dan menurut saksi PermendagriNomor : 76/2008 merupakan Peraturan Kebijakan ; Bahwa menurut saksi, Peraturan kebijakan tidak boleh bertentangan denganperaturan perundangundangan, jika bertentangan maka yangdiberlakukan adalah undangundang yang lebih tinggi ; Bahwa menurut saksi, suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat dilingkungan instansinya harus sesuai dengan peraturan diatasnya ;46Bahwa menurut saksi, apabila ada keputusan (beschikking) masih berlaku,kemudian ada peraturan baru, maka peraturan

dapat dilakukan olehseorang pejabat adalah harus dilingkup kewenangannya dan tidak bolehberbenturan dengan aturan yang lebih tinggi ; e Bahwa pendapat saksi, kebijakan pejabat yang dikeluarkan ternyatamenyimpang dari peraturan perundangundangan bisa sah apabilakewenangan yang menyimpang tersebut diperbolehkan oleh aturan dasar;Dan tidak sah apabila tidak ada dasar hukumnya.

(beleidsregel) dari60Tergugat dalam pengelolaan rumah dinas di Lingkungan Universitas Negeri Malang;Menimbang, bahwa kebijakan tersebut pada dasarnya bertentangandengan ........dengan peraturan perundangundangan yang berlaku yang berkaitan denganRumah Negara, sehingga sesuai asas preferensi yaitu asas lex superior derogate legiinferiori bahwa kebijakan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat dankarenanya harus dikesampingkan oleh Pengadilan; Menimbang, bahwa setelah melakukan penelitian ulang

I SENDIRI

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad);
3. Menghukum Tergugat untuk segera melaksanakan kebijakan

Tergugat untuk menurunkan tingkat rasio kredit bermasalah(rasio NPL) guna menjaga stabilitas kKeuangan perbankan;Berkaitan dengan hal itu, Bank Tergugat memiliki kebijakan danprosedur tertulis mengenai hapus buku dan hapus tagih yang wajibdisetujui oleh Dewan Komisaris paling rendah paling rendah olehDireksi.

Dewan Komisaris wajid melakukan pengawasan secara aktifterhadap pelaksanaan kebijakan yang merupakan bagian yang tidakterpisahkan dan kebijakan manajemen risiko Bank sebagaimanadiatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.Bahwa wewenang memutus penghapusbukuan piutang berada padaDireksi, atas usul/rekomendasi Divisi Kredit Sedangkan prosedurpenghapusbukuan yang harus dilakukan adalah dengan mengajukanusul penghapusbukuan kepada pejabat sesuai kewenanganpenghapusbukuan;Bahwa larangan dalam penghapusbukuan

Penghapusbukuan terhadap hutang debitur' tidak berartimenghapus nama debitur dan Daftar Kredit Macet BankIndonesia.Bahwa dan uraian tersebut diatas, maka jelaslah hapus tagih danhapus tagih merupakan kebijakan yang ambi!

Putusan No.29/PDT/2021/PT MKSyang tidak benar, karena hal tersebut adalah kebijakan interen dari bankbukan permintaan dari Penggugat ;Bahwa pertimbangan hukum Yudex factie Hakim Pertama PengadilanNegeri Makassar telah salah dan keliru dengan pertimbangan hukumsebagai berikut :1.

Putusan No.29/PDT/2021/PT MKSpengaruh Pandemi Virus Covid 19 dinyatakan sebagai Bencana Nasional NonAlam agar Penggugat bisa menyelesaikan hutangnya kepada Tergugat sesualdalilnya memohon kebijakan program Hapus Buku dan Hapus Tagih melaluiPengadilan agar Ssupaya mendapat kesempatan untuk berusaha secaramaksimal agar bisa menyelesaikan seluruh pokok pinjaman kreditnya kepadaTergugat;Menimbang bahwa Penggugat mengajukan kebijakan programhapus buku dan hapus tagih adalah bukan hapus hutang, tetapi

Hal initerbukti pada saat diliburkan , pekerja termasuk penggugat tidak ada yangdatang bekerja dan pada saat akhir bulan penerimaan upah , pekerjatermasuk penggugat menandatangi stip gaji dengan upah yang sudahdipotong sesuai dengan penjelasan sebelumnya dan kejadian ini punberlanjut sampai dengan dicabutnya kebijakan perusahaan mengenaisituasi pandemi corona .Halaman 24 dari 47 Halaman Putusan Nomor : 20/Pdt.SusPHI/2021/PN.SrgPerusahaan selalu mencoba untuk lebih baik lagi dalam memberikan hak hak

Tergugat yakni diliourkan tanpa dibayar upah;Menimbang, bahwa dari gugatan para Penggugat danjawabanTergugat serta Replik dan Duplik tersebut dapat di simpulkan adalahbahwa yang menjadi pokok permasalahan perselisihan antara paraPenggugat denganTergugat adalah apakah terhadap tuntutan upah paraPenggugat sebagaimana tertuang dalam gugatan dapat dikabulkan atautidak dan apakah kebijakan untuk meliburkan para Penggugat dapat dibenarkan ataukah tidak;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 163

libur tan pa upah akan tetapikaryawan lainnya pun di berlakukan kebijakan yang sama oleh Tergugat danmereka menerima kebijakan tersebut, T34 sampai dengan T36 berupa slipgaji atas nama Dasmi,Leha dan Kartinah yang diragukan keasliannya olehHalaman 42 dari 47 Halaman Putusan Nomor : 20/Pdt.SusPHI/2021/PN.SrgTergugat, yang terdapat pada bukti P13, P19 dan P22 terbukti adaperbedaan nama pada bukti yang diajukan oleh Penggugat Dasmi denganTergugat pada bukti Tergugat Dasmi adalah orang yang sama dengan

Dan dari seluruh karyawan Tergugatsesuai bukti T4 sampai dengan T33 telah menyatakan menerima kebijakanTergugat kecuali para Penggugat;Menimbang bahwa dengan memperhatikan bukti P3 sampai denganbukti P22 serta bukti T4 sampai dengan T33 dari seluruh bukti tersebutbaik para Penggugat yang tidak dapat menerima kebijakan Tergugat liburkerja tanoa upah maupun karyawan lain tergugat yang menerima kebijakanlibur tanpa upah semuanya telah diberlakukan libur tanoa upah denganpemotongan upah oleh Tergugat

, dengan mengacu pada pasal 151 ayat (1)Undangundang no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan pasal 151ayat (1) Undang undang No.11 Tahun 2020 tentang cipta kerja yang telahmengatur bahwa Tergugat sebagai Pengusaha dengan segala daya upayaharus menghindari PHK yakni dengan upaya melioburkan para Penggugattanpa dibayar upahnya oleh karena terbukti juga sebagian besar karyawanHalaman 44 dari 47 Halaman Putusan Nomor : 20/Pdt.SusPHI/2021/PN.SrgTergugat menerima kebijakan sebagaimana di maksudkan

.;NIP : 19840923 201001 1 011;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon Jabatan : Kepala Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon;3. Nama : M. LUHULIMA, S.H.;NIP : 19790523 201001 2 014;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon;4. Nama : TATY H.

.;NIP : 19811107 200701 2 012 ;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon;5. Nama : M. IRWAN SYAH, S.H.;NIP : 19901115 201903 1 016;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon;6.

.;NIP : 19950525 201903 1 012;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon. Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil beralamat di Kantor Pemerintah Kota Ambon Jl. Sultan Hairun No. 1 Ambon,Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

.;: 19840923 2010011 011;: Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon: Kepala Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan,Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat KotaAmbon;: M. LUHULIMA, S.H.;: 19790523 201001 2 014;: Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon: Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan,Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat KotaAmbon;: TATY H.

.;: 19811107 200701 2 012;: Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon: Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan,Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat KotaAmbon;Halaman 2 dari 76 Halaman Putusan Nomor:22/G/2019/PTUN.ABN5. Nama : M. IRWAN SYAH, S.H.;NIP : 19901115 201903 1 016;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota AmbonJabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan,Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat KotaAmbon;6. Nama : CANDROAITONAM, S.H.

;NIP > 19950525 201903 1 012;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota AmbonJabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan,Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat KotaAmbon.Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil beralamat di KantorPemerintah Kota Ambon Jl.

Asas Kepastian hukumyang adalah asas dalam negara hukumyang mengutamakan landasan peraturan perundang undangan,kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan PenyelenggaraNegara. artinya Tergugat seharusnya tidak mengeluarkan SuratKeputusan a quo.Karena Penerbitan Surat Keputusan olehTergugat jelasjelas menabrak kaidah hukum dan tidak mengikutiaturan serta ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku yaitu. melanggar perundangundangan berdasarkanUndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

BahwaAhlimenyatakan secara detail orang per orang tidak tahu namunmelalui publikasi media ada kebijakan Pemerintah Kota Ambon yangmemberhentikan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam TindakPidana Korupsi ; Bahwa Ahli menyatakan terkonsentrasi pada bidang Ilmu Tata Negara,Administrasi Negara, karena itu secara teori atau akademik, pengujianterhadap penggunaan kewenangan Pemerintah termasuk dalampenerbitan Keputusan Tata Usaha Negara maka ada tiga parameter yangakan menguji keapsahan tindakan

modal disetor (paid up capital) Dr.H.Ahmad Arnold Baramuli,SH pada PT.Polesa Pelita Indonesia berupa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada Obyek Sengketa A dan Obyek Sengketa B adalah sah menurut hukum ;----------------------------------------------------------------------------------------- Menyatakan Obyek Sengketa A dan Obyek Sengketa B adalah harta kekayaan milik PT.Polesa Pelita Indonesia in casu Penggugat ;----------------------------------- Menyatakan kebijakan

dan tindakan Direksi PT.Polesa Pelita Indonesia membongkar 2 (dua) unit gudang serat dan gudang peralatan pada Obyek Sengketa B adalah kebijakan dan tindakan yang sah menurut hukum ;--------------- Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik No.2279/Macinnae tanggal 6-3-2002, Surat Ukur Tanggal 5-3-2002 No.05/Macinnae/2002 seluas 49.505 M2 atas nama Arnol Baramuli terletak di Kelurahan Macinnae Kecamatan Paleteang Kab.Pinrang kepada Penggugat tanpa syarat dan dalam

layak lagi difungsikansebagai gudang sehingga Penggugat melakukan pembongkaran yang rencananya akandibangun kembali gudang baru yang lebih baik ;Bahwa harta kekayaan perseroan berupa tanah dan bangunan obyek sengketa A danObyek sengketa B, ternyata disangkali oleh para Tergugat dengan menyatakan bahwatanah dan bangunan tersebut adalah milik para Tergugat, Tergugat II melaporkanPenggugat kepada Kepolisian Daerah Sulawesiselatan dengan tuduhan pencurian danpengrusakan Karena Penggugat telah mengambil kebijakan

mengadili perkara perdata ini agarkiranya berkenan memutuskan:1 Mengabulkan gugatan penggugat untukseluruhnya ;13Menyatakan sita jaminan sah dan berharga menurutMenyatakan modal disetor (paid up capital) Dr.H.Ahmad Arnold Baramuli,SHpada PT.Polesa Pelita Indonesia berupa tanah dan bangunan sebagaimanadimaksud pada Obyek Sengketa A dan Obyek Sengketa B adalah sah menurutMenyatakan Obyek Sengketa A dan Obyek Sengketa B adalah harta kekayaanmilik PT.Polesa Pelita Indonesia in casuPenggugat ;Menyatakan kebijakan

dan tindakan Direksi PT.Polesa Pelita Indonesiamembongkar 2 (dua) unit gudang serat dan gudang peralatan pada ObyekSengketa B adalah kebijakan dan tindakan yang sah menurutMenghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik No.2279/Macinnae tanggal 632002, Surat Ukur Tanggal 532002 No.05/Macinnae/2002seluas 49.505 M2 atas nama Arnol Baramuli terletak di Kelurahan MacinnaeKecamatan Paleteang Kab.Pinrang kepada Penggugat tanpa syarat dan dalamkeadaan tanpa beban apapun ;Menyatakan peralihan

Rbg ;MENGADILI:Dalam Eksepsi ;Menolak Eksepsi TergugatTergugat ;Dalam Pokok Perkara ; 25222225 5022222 n sennaMengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;Menyatakan modal disetor (paid up capital) Dr.H.Ahmad Arnold Baramuli,SHpada PT.Polesa Pelita Indonesia berupa tanah dan bangunan sebagaimanadimaksud pada Obyek Sengketa A dan Obyek Sengketa B adalah sah menurutMenyatakan Obyek Sengketa A dan Obyek Sengketa B adalah harta kekayaanmilik PT.Polesa Pelita Indonesia in casu Penggugat ;Menyatakan kebijakan

dan tindakan Direksi PT.Polesa Pelita Indonesiamembongkar 2 (dua) unit gudang serat dan gudang peralatan pada ObyekSengketa B adalah kebijakan dan tindakan yang sah menurut hukum ;Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik No.2279/Macinnae tanggal 632002, Surat Ukur Tanggal 532002 No.05/Macinnae/2002seluas 49.505 M2 atas nama Arnol Baramuli terletak di Kelurahan MacinnaeKecamatan Paleteang Kab.Pinrang kepada Penggugat tanpa syarat dan dalamkeadaan tanpa beban apapun ;Menyatakan

Memastikan adanya kebijakan serta sistem dan prosedurdi cabang yang memadai dan mematuhi ketentuan perbankandan pemerintah;b. Menjalankan bisnis sesuai dengan sistem dan proseduryang berlaku;c. Memberikan masukan kepada direksi dalam menentukanstrategi dan kebijakan;d. Mengelola dan membina pegawai di kantor cabang untukbekerja dengan produktivitas dan motivasi yang optimal;e. Menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip KYC; Costumer/Pelanggan:a.

Hal. 8 SK Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIRtanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan danPelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bagi Bank Umum, Bab IllOrganisasi dan Manajemen Perkreditan.

Perkreditan,Angka 7.7.1 Kebijakan Agunan/Jaminan.

Memastikan adanya kebijakan serta sistem dan prosedurdi cabang yang memadai dan mematuhi ketentuan perbankan danpemerintah;b. Menjalankan bisnis sesuai dengan sistem dan proseduryang berlaku;c. Memberikan masukan kepada direksi dalam menentukanstrategi dan kebijakan;d. Mengelola dan membina pegawai di kantor cabang untukbekerja dengan produktivitas dan motivasi yang optimal;e. Menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip KYC; Costumer/Pelanggan:a.

tangan ZAIDIL MASRI selaku AO dan HAMIDAH selakuPinca tertanggal 06 Februari 2012, selanjutnya oleh komite kredit yangterdapat tanda tangan dari terdakwa JONIZA EFENDI selaku PimpinanWilayah (Pinwil) bersama dengan saksi RISMAN EDRIVAL selakuDirektur, saksi HAMIDAH selaku Pinca dan saksi ZAIDIL MASRI selakuAO menyatakan telah menyetujul permohonan perpanjangan kredittersebuttertanggal 26 Februari 2012, setelah itu terdakwa selakuPinwil bersama dengan saksi RISMAN EDRIVAL selaku Direkturmengambil kebijakan

NOVITA selakuWapinca tertanggal 14 Juni 2012, selanjutnya oleh komite kredit yangterdapat tanda tangan terdakwa selaku Pinca bersama dengan saksiRISMAN EDRIVAL selaku Direktur, saksi SELF DESMI NOVITA selakuWapinca dan saksi ZAIDIL MASRI selaku AO menyatakan telahmenyetujul permohonan perpanjangan kredit tersebut tertanggal 14Juni 2012 tanpa dilakukan survey lapangan oleh saksi ZAIDIL MASRIselaku AO, setelah itu terdakwa selaku Pinca bersama dengan saksiRISMAN EDRIVAL selaku Direktur mengambil kebijakan

BPR Mitra Danagung Inderapuradengan plafon sebesar Rp 45.000.000, (empat puluh lima juta rupiah)tersebut namun proses pencairan kreditnya tetap dilakukan setelahterdakwa selaku Pinwil bersama dengan saksi RISMAN EDRIVALselaku Direktur mengambil kebijakan untuk menandatanganipersetujuan kredit tersebut pada tanggal 04 Desember 2012, bahwaproses pencairan kredit atas nama nasabah SEPRISMA YANTO inidilakukan tanpa mempertimbangkan kelengkapan dokumen kreditseperti tidak ditemukannya sertifikat asli,

selaku AO dan saksi HAMIDAH selaku Pinca tertanggal 24Desember 2012, selanjutnya oleh komite kredit yang terdapat tandatangan terdakwa selaku Pinwil bersama dengan saksi RISMANHlm 14 dari 32 Putusan No.90/PID.SUS/2019/PT.PDG12.EDRIVAL selaku Direktur, saksi HAMIDAH selaku Pinca dan saksiZAIDIL MASRI selaku AO menyatakan telah menyetujui permohonanperpanjangan kredit tersebuttertanggal 24 Desember 2012, setelah ituterdakwa selaku Pinwil bersama dengan saksi RISMAN EDRIVALselaku Direktur mengambil kebijakan

dan ditandatangani oleh EKIWAHYUDI (Almarhum) selaku AO dan saksi HAMIDAH selaku Pincatertanggal 27 Desember 2012, selanjutnya oleh komite kredit yangterdapat tanda tangan terdakwa selaku Pinwil bersama dengan saksiRISMAN EDRIVAL selaku Direktur, saksi HAMIDAH selaku Pinca danEKI WAHYUDI (Almarhum) selaku AO menyatakan telah menyetujulpermohonan perpanjangan kredit tersebuttertanggal 27 Desember2012, setelah itu terdakwa selaku Pinwil bersama dengan saksiRISMAN EDRIVAL selaku Direktur mengambil kebijakan

Putusan Nomor 60 P/HUM/201749.50.yang mengatur bahwa secara filosofis penyelenggaraan kebijakan danManajemen ASN harus didasarkan pada asas kepastian hukum yangmenurut Penjelasannya mengandung arti bahwa setiappenyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN mengutamakanlandasan peraturan perundangundangan serta asas keadilan dankesetaraan yang menurut Penjelasannya mengandung arti yang harusmencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh fungsidan peran sebagai pegawai ASN;Bahwa dalam teknis

Pasal 2 huruf a dan huruf UndangUndang ASN:1)Uraian Pasal:Pasal 2:Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkanpada asas:a. kepastian hukum;b. ...;Halaman 48 dari 67 halaman.

Putusan Nomor 60 P/HUM/20172)Jawaban/Keterangan Pemerintah:Pemerintah berpendapat bahwa Pasal 354 PP Manajemen PNStidak bertentangan dengan Pasal 1 angka 22 dan Pasal 51 UndangUndang ASN dengan argumentasi sebagai berikut:a)Bahwa sistem merit tidak boleh membedakan umur dalampenyusunan kebijakan dan Manajemen ASN.

melaksanakan fungsi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1);(2) Instrumen kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)diberikan sebagai bentuk kemudahan dan dukungan yangdapat mendorong pertumbuhan dan sinergi semua unsurSistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan PenerapanIImu Pengetahuan dan Teknologi;(3) Instrumen kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dan ayat (2) dapat berbentuk dukungan sumber daya,dukungan dana, pemberian insentif, penyelenggaraan programilmu

Hal ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah untuk membukakesempatan yang luas bagi diaspora dan Warga Negara Indonesiapada umumnya yang memiliki kualifikasi, kompetensi danpengalaman pada tingkat global dapat mengabdi dan memajukannegara, salah satunya melalui bidang penelitian, (Vide Bukti T9).Sehingga yang bersangkutan dapat melaksanakan penelitianmelalui jalur PPPK. Kebijakan ini sejalan dengan sistem merit yangmerupakan basis utama pengaturan dalam UndangUndang ASN;i.

ANGKASA PURA II menerapkan kebijakan yang berbeda denganTergugat, dibandara SOEKARNO HATTA pengunjung yang membawakendaraan masuk ke area bandara tidak dikenakan jasa parkir, kecuali memangmasuk di area parkir. Padahal antara bandara JUANDA yang dikelola Tergugatdengan bandara SOEKARNO HATTA yang dikelola oleh PT.

ANGKASAPURA II samasama Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pertanyaannyakenapa penerapan soal parkir kendaraan di bandara berbeda.Bahwa, jika bandara SOEKARNO HATTA menerapkan kebijakan sepertibandara JUANDA tentu pendapatan jasa parkiran lebih besar, sebab kapasitaslalu lalang penerbangan jauh lebih besar dibanding bandara JUANDA. Bisa jadikarena PT.

Sebab, belum tentu semuakendaraan yang masuk hotel/kantor menggunakan jasa parkir hotel, bisa jadikendaraan a quo hanya mengantar tamu atau menjemput tamu hotel/kantor yangtidak butuh waktu lama.Bahwa, kebijakan Tergugat yang menerapkan kebijakan menarik jasa parkirbagi setiap kendaraan yang masuk area bandara JUANDA selama bertahuntahun tentu menghasilkan pendapatan ratusan milyar.

Angkara Pura IT menerapkan kebijakan yang berbeda dengan tergugat, di bandaraHalaman 15 dari 37 Putusan Nomor 132/Pdt.G/2015/PN.Sda.Soekarno Hatta pengunjung yang membawa kendaraan masuk ke area bandara tidakdikenakan jasa parkir, kecuali memang masuk di area parkir.

tentu semuakendaraan yang masuk hotel/kantor menggunakan jasa parkir hotel, bisa jadi kendaraana quo hanya mengantar tamu atau menjemput tamu hotel/kantor yang tidak butuh waktulama;15 Bahwa kebijakan tergugat yang menerapkan kebijakan menarik parkir bagisetiap kendaraan yang masuk area bandara Juanda selama bertahuntahun tentumenghasilkan pendapatan ratusan milyar.

Fotocopy Kebijakan Perkreditan Bank KPB Tahun 2001 Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tapin Tengah (1 eksp) ;15. Fotocopy Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Tahun 2001 Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tapin Tengah (1 eksp);16.

Fotocopy Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tapin Tengah Nomor : 14/SK.DIR/PD.BPR-TT/XI/2012 Nopember 2012 Tentang Kebijakan Perkreditan Bank atau Buku Pedoman Perkreditan (1 eksp) ;19. Fotocopy Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tapin Tengah Nomor : 001/PD.BPR/TT/SK-DIR/I/2012 Tanggal 02 Januari 2012 Tentang Pedoman Kepegawaian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tapin Tengah (1 eksp) ;20.

Kebijakan Perkreditan Bank dengan Surat Persetujuan Dewan PengawasNomor : 03/DP/PD.BPR/TT/V/2011 tanggal 11 Januari 2011.c. Kebijakan Perkreditan Bank dengan Surat Keputusan Direksi PD.

BPR berdasarkan kebijakan umum dan ketentuan ketentuanyang berlaku ;" Menetapkan kebijaksaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaanPD.

Dari sisi proses,keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan denganpengelolaan objek, mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusansampai dengan pertanggungjawaban.

Untuk itu, BPR wajib memilikipedomanpedoman kebijakan dan prosedur perkreditan secara tertulis. Pokokpokok kebijakan perkreditan BPR yang mengacu pada Pedoman Standar KPBpaling kurang mencakup:1. Kebijakan Pokok dalam Perkreditan, yang paling kurang meliputi:a. Prinsip Kehatihatian dalam Perkreditan ;b. Organisasi dan Manajemen Perkreditan ;c. Kebijakan Persetujuan Kredit ;d. Dokumentasi dan Administrasi Kredit ;e. Pengawasan Kredit ; danf. Penanganan Kredit Bermasalah ;2.

tanggungjawab terdakwa adalah menjual barangbarangelektronik berupa Laptop, Printer, Hardisk dan lainlainnya, dan hasilpenjualan tersebut terdakwa setorkan kepada saksi MULIONO ;Bahwa atas tanggungjawab terdakwa yang belum menyetorkan hasilpenjualan, yang menurut terdakwa menunggu kiriman dari pelanggan danterdakwa juga belum mempunyai uang sendiri, sehingga untuk memenuhitarget yang ditargetkan oleh saksi korban sebesar Rp. 400.000.000 (empatratus juta rupiah) perbulan, lalu terdakwa mengambil kebijakan

sendiridengan cara pembeli bolen membayar separuh dari harga pokok ;Bahwa karena terdakwa telah mengambil kebijakan sendiri dan takutdimarahi oleh saksi koroban maka pada tanggal 05 Juni 2016 terdakwa berniatberhenti bekerja dari Toko Master Komputer tanpa memeberitahukan kepadasaksi korban, dan pada saat terdakwa keluar dari Toko tersebut terdakwamembawa barangbarang berupa 1 (satu) Unit Laptop Thosiba warna hitam,1 (satu) buah TP LINK warna hitam dan uang hasil penjualan sebanyak Rp.34.000.000

sendiri dengan cara pembeliboleh membayar separuh dari harga pokok ;Bahwa karena Terdakwa telah mengambil kebijakan sendiri dan takutdimarahi oleh saksi koroban maka pada tanggal 05 Juni 2016 Terdakwaberniat berhenti bekerja dari Toko Master Komputer tanpa memeberitahukankepada saksi korban, dan pada saat Terdakwa keluar dari Toko tersebutTerdakwa membawa barangbarang berupa 1 (satu) Unit Laptop Thosibawarna hitam, 1 (satu) buah TP LINK warna hitam dan uang hasil penjualansebanyak Rp.34.000.000,00

Putusan Nomor 2460/B/PK/Pjk/2019Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali terbukti danmengaku dalam pelaksanaan impor/clearence stage, telah mereduksiketentuan kewajibannya untuk penerbitan SPTNP menurut Pasal 16sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1/7 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang a quo; Kedua, dengan mendalilkan mempunyai freisermessen untuk membuat' peraturan kebijakan (beleidsregel,pseudowetgeving) untuk prosedur impor guna mempersingkat waktupelayanan PIB pada tahap clearence stage, namun

kebijakan peraturana quo tidak dapat menghapus untuk membuat penetapan tarif dan/ataunilai pabean (cq.

SPTNP) berdasarkan Pasal 16 sebagaimana dimaksuddalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang a quo bila inginmenerbitkan SPKTNP; Ketiga, bahwa peraturan kebijakan yang dibuatoleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali telahmereduksi norma yang diatur dalam penerbitan SPKTNP yangditetapkan Pasal 17 dan Pasal 16 UndangUndang a quo, sehinggadapat dikesampingkan (put aside) dan olehkarenanya koreksiTerbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara aquo tidak dapat dipertahankan

Putusan Nomor 323 B/PK/Pjk/2018merupakan kebijakan fiskal yang merupakan otoritas Pemerintah Pusat(dalam hal ini: Menteri Keuangan sebagai Mandatory), hal ini secarahistoris dapat dibaca dalam Penjelasan UndangUndang PDRD (vide UUNomor 18 Tahun 1997 jo.

UndangUndang Nomor 34 Tahun 2000) yangmenyatakan bahwa "kebijakan perpajakan antara pemerintah pusat danpemerintah daerah pada hakekatnya merupakan sistem dan bagian darisuatu kebijakan fiskal Nasional" dan oleh karenanya koreksi Terbanding(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidakdapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal32A dan Pasal 33A ayat (4) UndangUndang Pajak Penghasilan jo.Penjelasan

Sis, tertanggal 29 Juli 2015;2. 1 (satu) lembar Surat Nomor : AV.26-30/V.68-6/99, perihal pemanggilan peserta CPNS berdasarkan kebijakan pengadaan PNS TA. 2014-2015 yang ditujukan kepada para PPK Pusat dan Daerah, tertandatangan Biro Humas an. TUMPAK HUTABARAT, tertanggal 29 Juli 2015. Disita dari Saudara ASEP SAEFUL FASIH berupa :1. 1 (satu) buah KTP an. ASEP SAEFUL FASIH.2. 1 (satu) buah Hand Phone Samsung.

Sis,tertanggal 29 Juli 2015;1 (satu) lembar Surat Nomor : AV.2630/V.686/99, perihalpemanggilan peserta CPNS berdasarkan kebijakan pengadaanPNS TA. 20142015 yang ditujukan kepada para PPK Pusat danDaerah, tertandatangan Biro Humas an. TUMPAKHUTABARAT, tertanggal 29 Juli 2015.Disita dari Saudara ASEP SAEFUL FASIH berupa :1 1 (satu) buah KTP an.

DEDE KURNIA bahwa dirinya punya kenalan orang BKN Pusatdan bisa mengurus pengangkatan CPNS melalui Jalur Kebijakan Khusustanpa melalui tes dengan persyaratan setiap orang yang akan diurus menjadiCPNS dikenai Biaya sebesar Rp.65.000.000, (empat puluh lima jutarupiah) yang dapat dibayar setengahnya dulu dan sisanya setelah SK.

DEDE KURNIA dengan ABAH DODIyang mengaku dari Kantor BKN Pusat dan satu tim dengan saksi MAMANSURYAMAN yang = samasama dari Kantor BKN Pusat yang akanmengurus pengangkatan PNS melalui jalur kebijakan Khusus tanpa tesdimana saksi MAMAN SURYAMAN sebagai ketua Timnya, setelah ituterdakwa mengatakan kepada saksi H.

menawarkanpendaftaran CPNS dari jalur kebijakan khusus untuk keluarga saksi;Bahwa benar pada waktu terdakwa ASEP SAEFUL FASIH datangmenawarkan pendaftaran CPNS melalui jalur kebijakan khusus diamemperlihatkan kepada saksi Nomor Pokok Penetapan Pegawai (NP3) atasnama calon peserta yang telah mendaftar;Bahwa benar setelah saksi percaya kepada terdakwa ASEP SAEFUL FASIHkemudian saksi mendaftarkan keluarga saksi sebanyak 10 (sepuluh) orangdengan menyerahkan berkas persyaratan dan uang tanda keseriusan

Pengangkatan CPNS akan diurus lansung oleh saksiMAMAN SURYAMAN orang BKN Pusat yang memiliki kuotapengangkatan CPNS dari Jalur kebijakan khusus ;Menimbang, bahwa untuk meyakinkan para peserta CPNS yangtelah mendaftar dan telah menyerahkan uangnya kepada terdakwadiantaranya saksi SUGENG SUROSO, saksi MOH.

Kebijakan dimaksud adalah Kebijakan UmumPengembangan Usaha Nomor : KU01/DS200/07/2004tertanggal 8 Juli 2004 yang ditandatangani olehDirektur Utama Perum Bulog Pusat Drs.

WidjanarkoPuspoyo.Bahwa dalam Kebijakan Umum Pengembangan Usaha NomorKU01/DS200/07/2004 tertanggal 8 Juli 2004 pada Bab IIMaksud dan Tujuan menyebutkan : Kebijakan Umum inimerupakan Dasar dan Pedoman bagi proses Pengajuan,Pengesahan, dan Pelaksanaan usulan Program danPengembangan Usaha Bidang Komersial dan lainnya yang2526dapat menghasilkan keuntungan bagi perusahaan sesuaidengan garis kebijakan Perusahaan dan Pada Bab IVPenerapan Organisasi yang terkait menyebutkan KebijakanUmum ini digunakan oleh

perusahaan ;Bab VI, Pernyataan Kebijakan angka 1.

Widjanarko Puspoyo.Bahwa dalam Kebijakan Umum Pengembangan Usaha NomorKU01/DS200/07/2004 tertanggal 8 Juli 2004 pada Bab IIMaksud dan Tujuan menyebutkan : Kebijakan Umum inimerupakan Dasar dan Pedoman bagi proses Pengajuan,Pengesahan, dan Pelaksanaan usulan Program danPengembangan Usaha Bidang Komersial dan lainnya yangdapat menghasilkan keuntungan bagi perusahaan sesuaidengan garis kebijakan Perusahaan dan Pada Bab IVPenerapan Organisasi yang terkait menyebutkanKebijakan Umum ini digunakan oleh

yang bernama Hilwa; Bahwa nama anak Para Pemohon sejak kecil diberi nama Hilwa sesuaidengan dokumendokumen yang Para Pemohon miliki yaitu : Kutipan AktaKelahiran, Kartu Tanda Penduduk (Kartu Tanda Penduduk), dan KK (KartuKeluarga), yang semuanya atas nama Hilwa, namun oleh karena ParaPemohon akan melaksanakan Ibadah Umroh termasuk mengajak anaknyayang bernama Hilwa tersebut, dan oleh karena nama anak Para Pemohonyang bernama Hilwa tersebut adalah terdiri dari 2 (dua) suku kata, dansesual dengan kebijakan

yang bernama Hilwa; Bahwa nama anak Para Pemohon sejak kecil diberi nama Hilwa sesuaidengan dokumendokumen yang Para Pemohon miliki yaitu : Kutipan AktaKelahiran, Kartu Tanda Penduduk (Kartu Tanda Penduduk), dan KK (KartuKeluarga), yang semuanya atas nama Hilwa, namun oleh karena ParaPemohon akan melaksanakan Ibadah Umroh termasuk mengajak anaknyayang bernama Hilwa tersebut, dan oleh karena nama anak Para Pemohonyang bernama Hilwa tersebut adalah terdiri dari 2 (dua) suku kata, dansesuai dengan kebijakan

berdasarkan keterangan saksi Faruk dan saksiMiqdad menerangkan bahwa nama anak Para Pemohon sejak kecil adalah Hilwa,dan yang tercantum pada Akta Kelahirannya adalah Hilwa, dan sekarang ParaPemohon ingin menambah nama anaknya tersebut dari Hilwa menjadi HilwaFuad Salhab, karena Para Pemohon akan melaksanakan lbadah Umrohtermasuk mengajak anaknya yang bernama Hilwa tersebut, dan oleh karena namaanak Para Pemohon yang bernama Hilwa tersebut adalah terdiri dari 2 (dua) Sukukata, dan sesuai dengan kebijakan

dan oleh karenanya haruslah dikabulkan;Menimbang, bahwa dalam ketentuan perundangundangan : Pasal 52UU Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan member landasanhukum untuk melakukan perubahan nama dan di lingkungan masyarakatIndonesia, apalagi dengan alasan karena Para Pemohon akan melaksanakanIbadah Umroh termasuk mengajak anaknya yang bernama Hilwa tersebut, danoleh karena nama anak Para Pemohon yang bernama Hilwa tersebut adalah terdiridari 2 (dua) suku kata, dan sesuai dengan kebijakan

kebijakan KPU Provinsisebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 adalah pelaksanaan keputusanatau kebijakan KPU..

Memberikan keterangan resmi berkenaan dengan kebijakan KPUProvinsi yang telah diputuskan dalam rapat pleno KPU Provinsisebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.Hal. 11 dari 46 hal. Put.

No. 186 K/PID.SUS/2009e.Bertindak dan/atau atas nama KPU Provinsi ke dalam dan /atau keluar.Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilinan Umum (KPU) Nomor: 677 Tahun2003 tanggal 5 Desember 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten /Kota, telah diatur sebagai berikut:a.Pasal 22 berbunyi : Keputusan atau kebijakan KPU Provinsisebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 adalah pelaksanaan keputusanatau kebijakan KPU..

diatur sebagai berikut:a.Pasal 22 berbunyi : Keputusan atau kebijakan KPU Provinsisebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 adalah pelaksanaan keputusanatau kebijakan KPU..

Pasal 22 berbunyi : Keputusan atau kebijakan KPU Provinsisebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 adalah pelaksanaankeputusan atau kebijakan KPU.b. Pasal 21 berbunyi : Pengambilan Keputusan atau kebijakan KPUProvinsi dalam menyelenggarakan Pemilu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan dalam suatu rapat pleno anggotaKPU Provinsi.c.