Dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor15/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Bab VIItentang Kegiatan Usaha Bagian Kesatu Pasal 19 ayat (1) point (6) Memberikanpiniaman kepada anggota. calon anggota koperasi yano bersangkutan. koperasilain dan atau anggotanya;Kesimpulan kami adalah, Penggugat tidak memahami peraturan tentangperkoperasian secara menyeluruh. Oleh karena itu, kami mohon kiranya MajelisHakim Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk:1.

Peraturan Menteri Koperasi no. 19/Per/M.KUKM/XI tahun2008, (P.8)Pasal 12 Tentang Pengawas1) Pengawas KSP atau koperasi yang memiliki USP dipilin dari danoleh anggota koperasi dalam rapat anggota.3) Pengawas KSP bertanggung jawab kepada anggota dalam rapatanggota.4) Dalam menjalankan tugasnya, pengawas dapat meminta bantuanjasa akuntan publik.5) Pengawas bertugas untuk:a) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan danpengelolaan KSP.b) Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.6

Pasuruan kota.14.Menghukum TERGUGAT dan TERGUGAT II untuk memberikan danmengembalikan hardisk ekternal yang dimaksud dalam gugatan ini, kepadapihak PENGGUGAT dan PENGGUGAT II.15.Menyatakan TERGUGAT dan TERGUGAT II bersalah telah melakukanPERBUATAN MELAWAN HUKUM, karena tindakannya telah mengingkariisi dari aturan hukum yang berlaku bagi koperasi CUSANQTI baik yangdimaksud dalam UU No. 25 tahun 1992, Perubahan Angaran dasarKoperasi CUSANQTI No. 22 tahun 2012 dan Peraturan Menteri KoperasiNo. 19/Per/M.KUKM

Indonesia bukan berbadan hukum, sehinggatidak mempunyai kewenangan untuk mengumpulkan dana atau memberipinjaman uang kepada Tergugat dengan bunga tinggi;Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi, Tergugat dalam Konvensimenuntut kembali Sertifikat Hak Milik Nomor 297, Pemegang HakYohanes Tamat yang telah lama disimpan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;Bahwa Penggugat menahan Sertifikat Hak Milik dari Yohanes Tamattidak dibenarkan berdasarkan Keputusan Menteri Negara KoperasiRepublik Indonesia Nomor 96/M.KUKM

Ditetapkan Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Pemerintah Kota Dumai pada tanggal 28082017.Ditandatangani Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduPemerintah Kota Dumai, Hendri Sandra, SE selanjutnya diberiCANDO... eee ccc c ccc eseeeeeeceeeaeeeeeeeeeeseaeeeceeeeeeaeaeaeeeeeeessasaeeseeeeesseaeesseegaes Bukti P10;Fotokopi Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan MenengahNomor : 003356/BH/M.KUKM.2/II/2017 tentang Pengesahan Akta PendirianKoperasi Karya Bakti Jaya Bersama.

tetap ditahan;

PengadilanNegeri Jember pada tanggal 17 September 2020 dalam Register Nomor97/Pdt.G/2020/PN Jmr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:Halaman 2 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Jmr1.Bahwa Penggugat merupakan suatu Lembaga Negara yangdibentuk dengan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi danUKM Republik Indonesia Nomor 19.4/Per/M.KUMKM/VIII/2006tanggal 18 Agustus 2006 sebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik IndonesiaNomor 11/Per/M.KUKM

yang diberi tanda T112;Menimbang, bahwa buktibukti tersebut telah pula dibubuhi materaisecukupnya dan dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan, kecuali bukti suratT19 dan T110 tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat II melaluikuasa hukumnya dalam perkara ini telah pula mengajukan alat bukti berupa:Putusan /Nomor 25/Pdt.G/2015/PN MtpPage 19 of 261 Fotokopi Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil danMenengah Nomor 15/Per/M.KUKM

industri pengolahan Kelapa terpadu(Karbon aktif dan Minyak goreng) TA. 2015 tidak terselesaikan disebabkansebagai berikut:e Dana uang muka dan termin 1 habis teralokasi untuk pekerjaan mesinkarbon aktif;e Mesin karbon aktif sudah selesai di rakit belum dapat dikirimkan kegorontalo dikarenakan tempat penyimpanan mesin karbon aktif milik KSUKarya Dharma UG belum dibangun.Hal ini bertentangan dengan:Pasal 10 ayat 2 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan MenengahRepublik Indonesia Nomor: 4/PER/M.KUKM

kedudukan dengan melaksanakan pekerjaan pengadaanperalatan Mesin Karbon Aktif dan Mesin Pengelola Minyak Goreng yang tidakbisa difungsikan dan digunakan , hal ini bertentangan dengan UndangundangNomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara pasal 18 ayat (3), pasal21 ayat (1), pada pasal 5 (huruf b), Pasal 11 (ayat 1) Perpres Nomor 54 Tahun2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 10 ayat 1 dan 2Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesianomor 4/PER/M.KUKM

No. 190/PMK.05/2012 tentangTata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN yangberbunyi Khusus untuk pembayaran komitmen dalam rangkapengadaan barang/jasa berlaku ketentuan sebagai berikut:huruf a : Pembayaran tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasaditerima.Pasal 10 ayat 1 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil danMenengah Republik Indonesia Nomor: 4/PER/M.KUKM/III/2015 tentangPedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial dalam RangkaPengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Wirausaha

SYARIFUDDIN HASAN MM.MBA. dengan Nomor Skep:05/Kep/M.KUKM/I/2011 tanggal 11 Januari 2011 tentang pengangkatan dalam jabatan sruktural;Bahwa saksi hanya mengarahkan kalau Koperasi Serba Usaha (KSU) KaryaDharma Universitas Gorontalo mau dengan Pak Pipin sebagai narasumberkami;Bahwa saksi pernah mengadakan rapat di Gorontalo dengan KoperasiSerba Usaha (KSU) Karya Dharma Universitas Gorontalo dan jugaPengawas yang diwakili Pak Triyono pada bulan Desember 2017;Bahwa proses awal sehingga Koperasi Serba

Pasal 10 ayat 1 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 4/PER/M.KUKM/III/2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Wirausaha Pemula, Dan Lembaga Pendidikan Non Pemerintah.Realisasi Bantuan dilakukan dengan mengikuti mekanismeadministrasi Keuangan Negara sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku.7.

Fotocopy Pengesahan perubahan anggaran dasar Koperasi SerbaUsaha Pancatama menjadi Koperasi Simpan Pinjam panca TamaBersama Nomor : 277/PAD/M.KUKM.2/I/2017 tertanggal20 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda T6;7. Fotocopy bukti pengeluaran kas KSP Panca Tama Nomor :01/K/II/2018 tertanggal 1 Febuari 2018, kepada Wiji Sri Suprapti danSri Utami, selanjutnya diberi tanda T7;8.

Penggugat dalam rekonpensi/Para Turut Tergugat dalam konpensimenuntut kembali sertifikat hak milik nomor 777 dan sertifikat hak miliknomor 674 yang telah lama disimpan oleh Penggugat Drs.Aloisius Poleng,MSi dalam konpensi/Tergugat dalam rekonpensi untuk memperolehkembali sertifikat tersebut secara hukum.Bahwa Penggugat Drs.Aloisius Poleng, M.Si yang menyimpan / menahansertifikat nomor 777 dan sertifikat 674 tidak dapat dibenarkan berdasarkankeputusan menteri Koperasi Republik Indonesia nomor 96 / Kep / M.KUKM

Peraturan Menteri Koperasi danUsaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaNo.19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat AnggotaKoperasi Pasal 4 ayat (1), maka menurut pendapat Majelis Hakim rapatanggota dilaksanakan pada tanggal 20 April 2011 yang sah menuruthukum, harus diberlakukan menurut hukum dan sesuai denganUndangUndang.Halaman 6 dari 25 halaman, Putusan Nomor : 47/PDT/2017/PT.BJMBahwa atas alasan dan pertimbangan hukum seperti tersebut di atasPembanding keberatan dengan alasan sebagai

PerjanjianPembiayaan Nomor PP0OO1, maupun proses penyerahan serta pengikatanObjek Jaminan, tidak melanggar satupun ketentuan perundangundanganyang berlaku;Menimbang, bahwa terkait hal tersebut di atas, setelah Majelis Hakimmemperhatikan berkasberkas terkait dengan legalitas dari Koperasi SimpanPinjam Sahabat Mitra Sejati (Tergugat I), Majelis Hakim memperoleh faktahukum bahwa benar Tergugat adalah Koperasi Simpan Pinjam berdasarkanKeputusan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor218/PAD/M.KUKM

Bukti P 18: Keputusan Menteri Koperasidan Usaha Kecil dan Menengah Nomor218/PAD/M.KUKM.2/XII/2015 tertanggal 17 Desember2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran DasarKoperasi Mitra Sejati menjadi Koperasi Simpan PinjamSahabat Mitra Sejati (Sesuai dengan asili);19.

Bahwa Penggugat merupakan Badan Hukum yang secara sahtelah menjadi subjek Hukum yang dituangkan dalam Akta PerubahanAnggaran Dasar Koperasi Kredit CU Satolop (KOPDIT CU SATOLOP)Nomor 16 pada tanggal 28 Maret 2008 oleh Notaris Asni Julia, S.H.Notaris Pembuat Akta Koperasi SK Menteri Negara Koperasi danUsaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: NPAK0001/Kep/M.KUKM/X/2004 tertanggal 12 Oktober 2004;3.

Nomor : 59 / KEP / M.KUKM / XII / 2013, tanggal 27 Desember 2013 tentang penetapan Pejabat Pengelola Anggaran Kementerian Koperasi dan UKM TA. 2014 yang telah dilegalisir;

Nomor : 19 / KEP/M.KUKM/V /2012, tanggal 10 Mei 2012 tentang pengangkatan SURYANTI, S.Sos, MM sebagai Kabid Prasarana pada Asisten Deputi Urusan Sarana dan Prasarana Pemasaran Deputi Bid. Pemasaran dan Jaringan Usaha Kemenkop & UKM RI telah dilegalisir;

Nomor : 03 / PER / M.KUKM / VII / 2014, tanggal 24 Juli 2014 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM R.I. Nomor : 07 / PER / M.KUKM / XI / 2012, tanggal 29 November 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Melalui Koperasi yang telah dilegalisir;

(Satu) Lembar Potongan Karcis Pemerintah Kota Dumai Dinas Perhubungan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dengan Nomor 0278;

Bahwa dengan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi danUsaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor23/KEP/M.KUKM/I/2003 sebagaimana telah diubah dalam KeputusanMenteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik IndonesiaNomor: 08/KEP/M.

koperasi.(4) Modal Penyertaan diakui sebagai pemupukan modal koperasi yangmengandung resiko;Pasal 136(1) Kewajiban pemodal meliputi:a. menyetor Modal Penyertaan sesuai perjanjian; danb. menanggung risiko kerugian usaha yang dibiayai dengan modapenyertaan sebatas nilai modal penyertaan yang ditempatkan dalam satuan unitModal Penyertaan.Kemudian hal serupa juga telah dengan jelas diatur dalam Pasal 14ayat 1 huruf a Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan MenengahRepublik Indonesia Nomor 11/Per/m.Kukm

Islam, Pekerjaan: Wiraswasta Pendidikan: SMA (Paket C);Menimbang, bahwa Status Badan Hukum Koperasi sendiridisebutkan pada pasal (9) Undangundang Republik Indonesia Nomor 25Tahun 2009 tentang Koperasi yakni; Koperasi memperoleh status badanhukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah .Menimbang, bahwa dalam hal pengesahan oleh pemerintah statusbadan hukum koperasi sendiri diberikan oleh Menteri Koperasi dan UsahaKecil dan Menengah (Permen Koperasi Usaha Kecil dan MenengahNomor : 10/Per/M.KUKM

/IX/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi)Halaman 98 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2017/PN.PLWmelalui Dinas Koperasi dan Perdagangan yang bentuk pengesahan statusbadan hukumnya berupa Akta Pendirian Koperasi.Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal (1) ke1 Permen KoperasiUsaha Kecil Dan Menengah Nomor: 10/Per/M.KUKM/IX/2015 TentangKelembagaan Koperasi menjelaskan bahwa Koperasi adalah badanusaha yang beranggotakan orangseorang atau badan hukum koperasidengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip

asaskekeluargaan;Menimbang, bahwa selanjutnya penggolongan Koperasi sebagaiBadan Usaha yang berbadan hukum disebutkan pada Pasal 1 ke1 UU RINo 25 Tahun 2009 tentang Koperasi yakni: Koperasi adalahbadan usahayang beranggotakan orangseorang atau badan hukum Koperasi denganmelandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligussebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan,Menimbang, bahwa selanjutnya pada pasal (1) ke2 PermenKoperasi Usaha Kecil Dan Menengah Nomor: 10/Per/M.KUKM

RAJA WALI JAYA PERKASA dengan MUNAKIF pada tanggal 7september 2015, diberi tanda bukti T.3;Fotocopi Akte pendirian koperasi tanjung jaya abadi No. 122 di buat diNotaris / PPAT E.K.SSAPUTRO.SH.MKn. pada tanggal 20 Desember 2016,diberi tanda bukti T.4;Fotocopi keputusan mentri koperasi dan usaha kecil, dan menengah No.002983 / BH/M.KUKM.2/I/2017.