Ditemukan 3581 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : hukuman hukumk hukumya hukum hutama hukama hukumã hukumu hukumi hukumm
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Khusus PHI
Register : 21-11-2017 — Putus : 22-03-2018 — Upload : 08-12-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Ptk
Tanggal 22 Maret 2018 — JIJON, S.H LAWAN 1.PT.DARMEX AGRO 2.PT.WAHANA HIJAU SEMESTA WHS
222 — 46
  • yaitukesimpulan Penggugat tertanggal 1 Maret 2018, Tergugat 1 dan Tergugat 11tertanggal 26 Februari 2018 sebagaimana selengkapnya termuat dalam BeritaAcara Persidangan;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam beritaacara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telahtermuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhal yangdiajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 24-09-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 P/HUM/2013
Tanggal 24 September 2013 — MANSYUR GUNAWAN,dkk vs MENTERI KESEHATAN RI
40 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PP No. 72 Tahun 1998 tentangPengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, maka istilah Badan Hukuma quo bukan merupakan kaidah hukum (rechtsnorm), dan sesuai dengan asaspembentukan peraturan perundangundangan, yang mengatakan bahwaPenjelasan Peraturan Perundangundangan tidak dapat digunakan sebagaidasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut (vide, Lampiran Il angka 177UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan), maka istilah Badan Hukum pada Penjelasan Pasal 15 ayat
Pengadilan PN BALIGE Perdata Tanah
Putus : 13-05-2015 — Upload : 01-06-2015
Putusan PN BALIGE Nomor 11/Pdt.G/2013/PN.BLG
Tanggal 13 Mei 2015 — PANDAPOTAN SIRAIT, DKK LAWAN TONGAM SITORUS, DKK
62 — 245
  • selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan;Menimbang, bahwa setelah mengajukan kesimpulan, akhirnya ParaPenggugat dan Para Tergugat menyatakan sudah tidak ada halhal yangakan diajukan lagi, dan mohon dijatuhkan putusan;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini,yang untuk ringkasnya putusan ini, dianggap telah termuat dan menjadisatu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 06-07-2020 — Putus : 01-09-2020 — Upload : 09-09-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 26/Pid.Pra/2020/PN Bdg
Tanggal 1 September 2020 — Pemohon:
ILHAM RACHMAT
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, Cq. Direktorat Reserse Kriminal Umum
2.Kepala Kepolisian Resor Cimahi
3.Kepala Kepolisian Sektor Cipatat
93 — 35
  • FAKTA HUKUMA. Tindakan Termohon 1,II, III tindakan Abuse Of Power1.
Pengadilan PN MENGGALA Perdata
Putus : 31-07-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan PN MENGGALA Nomor 34/Pdt.G/2018/PN.Menggala
Tanggal 31 Juli 2019 — Juresi Lawan PT. Citra Lamtorogung Persada (CLP)
167 — 36
  • Gugatan Tidak Memiliki Dasar HukumA.1 Dasar hukum terpenuhinya unsurunsru perbuatan melawan hukum1. Bahwaunsurunsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) secara ku mulatifmenurut pasal 1865 KUHPER adalah sebagai berikut:a.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus Kepailitan
Register : 07-06-2018 — Putus : 21-08-2018 — Upload : 02-10-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Niaga Sby
Tanggal 21 Agustus 2018 — PT INTAN BARUPRANA FINANCE TERHADAP CV KALIMAS JAYA UTAMA
728 — 347
  • Namun apabila tidak tercapai kata sepakatmaka para pihakmemilin domisili hukum yang umum dan tetap diKepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;Bahwa, persoalan/hubungan hukum antara Termohon Pailit ,Termohon Pailit ll dengan Pemohon Pailit dan Pemohon Pailit Iladalah mengenai wanprestasi, yang jJjelasjelas merupakankompetensi Pengadilan Negeri;Bahwa, faktafakta lain yang berkaitan erat dengan hubungan hukuma quo, Pemohon Pailit dan Pemohon Pailit Il juga telah melakukanperbuatan melawan hukum,
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 26-11-2015 — Upload : 29-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 704 K/Pdt.Sus-KPPU/2015
Tanggal 26 Nopember 2015 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) VS 1. CV BELAWAN INDAH, DKK
330 — 218 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka pengajuan upaya hukumA.6.Keberatan ini adalah sah demi hukum karena telah memenuhi syaratformil mengenai tenggang waktu pengajuan keberatan;Bahwa selanjutnya Pasal 65 ayat (2) menyatakan:(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan diPengadilan Negeri ditempat kedudukan hukum usaha Pelaku Usahayang menjadi Terlapor;Bahwa kedudukan hukum Pelaku Usaha/Pemohon Keberatan adalahsama seperti yang disebutkan di dalam Putusan Termohon Keberatan,sebagai
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 02-09-2019 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 21-03-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 27/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 27 Februari 2020 — Penggugat:
Ir. PAULUS NOYA
Tergugat:
BUPATI HALMAHERA UTARA
184 — 98
  • G/2019/PTUN.ABNpelanggaran yang dilakukan Penggugat adalah sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 4 angka 6 PP No. 53 Tahun 2010 yang berbunyi :Pegawai Negeri Sipil dilarang :6. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat,bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanyadengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain, yangsecara langsung atau tidak langsung merugikan negara.Sedangkan jenis hukuman yang dijatunkan terhadap Penggugat adalahjenis hukuma
Pengadilan PN Labuan Bajo Perdata Tanah
Putus : 26-09-2013 — Upload : 17-01-2014
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 11/PDT.G/2012/PN.LBJ.
Tanggal 26 September 2013 — HUTAMA CHANDRA Melawan HENDRIK CHANDRA, dkk
95 — 34
  • mengajukankesimpulannya masingmasing tertanggal 12 September 2013; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatuyang terampir dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah dimuat dandipertimbangkan dalam Putusan ini ; wanna Menimbang, bahwa karena para pihak menyatakan tidak ada lagi yang akandisampaikan, maka Pengadilan menyatakan pemeriksaan dalam perkara ini dinyatakan selesai, dan selanjutnya pihakpihak yang berperkara memohon Putusan ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-01-2018 — Putus : 16-03-2018 — Upload : 29-03-2018
Putusan PT MAKASSAR Nomor 17/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS
Tanggal 16 Maret 2018 — Hj. ANDI NUZULIAH.SH
87 — 66
  • Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lainatau suatu Korporasi;pidanaHakim pertama dalam putusannya mengenai unsur tindakini) mengemukakan beberapa fakta sekaligus kualifikasihukum atas fakta tersebut sebagai berikut :Mengenai Fakta Hukuma. Majelis Hakim Pertama dalam pertimbangannyamengemukakan :Bahwa untuk perluasan dan Pengembangan BandaraInternasional Makassar, maka PT.
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata
Register : 27-02-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 19-06-2019
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Rap
Tanggal 18 Desember 2018 — Penggugat:
PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk Bank BRI AGRO
Tergugat:
1.MULYONO
2.MARIAM
3.Notaris SETIAWATI, S.H
Turut Tergugat:
1.PT Bank BTPN
2.Kepala Kantor Pertanahan Rantau Prapat I
89 — 42
  • Tergugatada menyampaikan kesimpulan (Konklusi) di depan persidangan masingmasing pada tanggal 6 November 2018;Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugattidak ada lagi yang akan menyampaikan sesuatu dan mohon kepada MajelisHakim untuk memberikan putusan ;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalamberita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggaptelah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
Pengadilan DILMILTI I MEDAN Pidana Umum Penipuan
Register : 03-10-2017 — Putus : 31-03-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 20-K/PMT-I/AD/X/2016
Tanggal 31 Maret 2017 — Subur Raharjo, Letkol Czi NRP 11930091391070
157 — 34
  • danbijaksana yang sematamata berdasarkan kepada keadilan yanghakiki atas dasar mencari kebenaran semata selain untukkemudian demi mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukumdan keadilan.Tidak berlebihan apabila dipersidangan yang terhormat inisebagai profesionalitas dalam melaksanakan fungsi aparaturpenegak hukum, kita semua yang terlibat dalam persidangan aquo selalu menjunjung tinggi keadilan fiat justitia ruat coelum(tegakkan keadilan meskipun langit akan runtuh).ll Tentang Dakwaan dan Tuntutan Hukuma
Pengadilan PA MARTAPURA Perdata Agama
Register : 26-02-2021 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PA MARTAPURA Nomor 245/Pdt.G/2021/PA.Mtp
Tanggal 30 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
61 — 11
  • 30 September 1996 yang menyatakan walaupundalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, akan tetapiyang paling penting dilihat adalah sejauhmana pecahnya hati rumah tangga suamiisteri tersebut, namun dalam hal terjadi perceraian karenan gugatan isteri yangdisebabkan kesalahan dan kelakuan buruk suami, maka suami tersebut dihukumuntuk memberikan nafkah iddah, maskan, kiswah dan mutah yang layak kepadabekas isterinya (VideVaria Peradilan, Tahun 2006, No.244), sehingga kaedah hukuma
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 22-03-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 16-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 197/PDT/2018/PT DKI
Tanggal 30 Mei 2018 — Pembanding/Terbanding/Penggugat : Persatuan Tenis Seluruh Indonesia PELIT
Terbanding/Pembanding/Tergugat I : Direktur Utama Pusat Pengelolah Komplek Gelora Bungkarno
Terbanding/Tergugat III : Menteri Pemuda dan Olahraga RI
Terbanding/Tergugat IV : Menteri Sekretaris Negara RI
Terbanding/Tergugat V : Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat RI
Terbanding/Tergugat VI : Menteri Keuangan RI
44 — 28
  • TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUMa. Apabila dicermati maka dalam uraian pasal 1365 KUHPerdataterdapat unsurunsur sebagai berikut:e Ada Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;e Harus ada unsur kesalahan; Harus ada kerugian yang diderita; Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengankerugian yang ditimbulkan.Unsurunsur tersebut bersifat kumuiatif, hal ini berartiapabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatantersebut tidak dapat dikatakan perbuatan melawan hukum.b.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 06-07-2017 — Putus : 07-11-2017 — Upload : 23-01-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 137/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 7 Nopember 2017 — I KETUT WATHIN CIPTAWAN ; MENTERI LINGKUGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
299 — 173
  • PendaftaranTanah, sehingga gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan harusditolak.Dalil Penggugat memori gugatannya huruf B.Vl angka 86 s/d 89halaman 33 s/d 36 yang menyatakan bahwa penerbitan keputusanHalaman 66 dari 95 hal, Putusan No.137/G/2017/PTUNJKTTUN a quo bertentangan dengan AsasAsas Umum PemerintahanYang Baik, yaitu asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas tidakmenyalahgunakan kewenangan dan asas keterbukaan, adalah dalilyang tidak beralasan hukum, dengan alasan:1) Asas Kepastian Hukuma
Pengadilan MS Suka Makmue Perdata Agama
Register : 12-03-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 24-11-2021
Putusan MS Suka Makmue Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm
Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
60 — 27
  • MS.Skm, hal 49 dari 82 halBahwa, Penggugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya telahmengajukan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatanrekonvensinya.B.7 Kesimpulan Tergugaat RekonvensiBahwa, Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya telahmengajukan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawbanrekonvensinya.Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal ikhwalyang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian takterpisahkan dari putusan ini4 PERTIMBANGAN HUKUMA
Pengadilan MS Suka Makmue Perdata Agama
Register : 12-03-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 23-07-2021
Putusan MS Suka Makmue Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Skm
Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
64 — 19
  • MS.Skm, hal 49 dari 82 halBahwa, Penggugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya telahmengajukan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatanrekonvensinya.B.7 Kesimpulan Tergugaat RekonvensiBahwa, Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya telahmengajukan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawbanrekonvensinya.Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal ikhwalyang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian takterpisahkan dari putusan ini4 PERTIMBANGAN HUKUMA
Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Perdata
Register : 13-09-2016 — Putus : 30-06-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 06/Pdt.G/2016/PN Gns
Tanggal 30 Juni 2016 — Drs. Slamet.Ys DKK sebagai Penggugat M E L A W A N Panitia Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Bakauheni Terbanggi Besar DKK sebagai Tergugat sebagai Tergugat
109 — 193
  • PERBUATAN TERGUGAT MELAWAN HUKUMa. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnyasendiri.c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.d. Perbuatan yang bertentangan dengan kehatihatian ataukeharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik. Bahwa perbuatan TERGUGAT menguasai, membangun danmengambil manfaat di atas tanah milik PENGGUGAT merupakanbentuk perbuatan yaitu:a. Bertentangan dengan Hak orang lain.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Upload : 12-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2584 K/Pid.Sus/2016
drg. SRI PURWANTI Anak Dari MARGINO HUSODO
59 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding untukmempertimbangkan kembali pertimbanganpertimbangan hukum yangjelas Terdakwa menolak dengan dasar yang tidak Terdakwa pahamimengenai pemasukan keuangan Negara yang telah disetor ke DaerahPemda Kabupaten Lamandau yang bersumber dari penarikan Klaim Kasjaminan Bank sebagai bentuk hukuma kepada rekanan yang Terdakwasampaikan adalah (keuntungan Negara) penarikan uang garansi BankHal. 32 dari 63 hal. Put.
Pengadilan PN TEGAL Perdata
Register : 01-04-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 06-09-2019
Putusan PN TEGAL Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Tgl
Tanggal 5 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
180 — 43
  • Tanah Pasal 13 ayatHalaman 10 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Padt.G/2019/PN Tgl(4).(5).Tanggal buku tanah Hak Tanggungan sebagaimana dimaksudpada ayat (3) adalah tanggal hari ketujuh setelah penerimaansecara lengkap suratsurat' yang diperlukan bagipendaftarannya dan jika hari ketujuh itu jatuh pada hari libur,buku tanah yang bersangkutan diberi bertanggal hari kerjaberikutnya.Hak Tanggungan lahir pada hari tanggal buku tanah HakTanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).SIFAT MELAWAN HUKUMA