Ditemukan 3979 data
104 — 27
atributatribut dari badanKepegawaian Negara, sehingga saksi korban dan anaknya percaya akanperkataan dan perbuatan Terdakwa, namun kenyataannya anak saksi korbantidak masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil, sehingga Majelis Hakim akanmemilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang lebih relevan dan mendekatipada pembuktian perkara ini, yaitu sebagaimana didakwakan dalam dakwaanKesatu Penuntut Umum;Menimbang, bahwa dalam dakwaan Pertama, terdakwa didakwa telahmelakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan dalam Melangar
70 — 29
107Permen Pemberian dan Pembatalan adalah (i) kesalahan prosedur, (ii)kesalahan penerapan peraturan perundangundangan, (iii) kesalahan subyekhak, (iv) kesalahan objek hak, (v) kesalahan jenis hak, (vi) kesalahanperhitungan luas, (vii) terdapat tumpang tindih hak atas tanah, (viii) data yuridisHalaman 12 dari 72 halaman, Putusan Nomor : 106/G/2014/PTUNJKT.39.40.41.atau data fisik tidak benar, atau (ix) kesalahan lainnya yang bersifathukum administratif ; Bahwa selain dibuat dan/atau diterbitan secara melangar
150 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 11 K/Pid.Sus/2018Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagaiberikut:Bahwa keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum padapokoknya sependapat Judex Facti dalam hal menyatakan Terdakwa terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melangar Pasal3jo. Pasal 18 UndangUndang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo.
38 — 8
Pasal 132 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif,maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan dari Penuntut Umumberdasarkan faktafakta di persidangan;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalamdakwaan Kesatu melangar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1)UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurunsurnya sebagaiberikut:1. Unsur setiap orang;2.
32 — 11
.: 371/Pid.B/2013/PN.PDG, tanggal 18 September 2013 Page 3 of 511 Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukantidak pidana melangar Pasal 374 KUHPidana;2 Membebaskan terdakwa dari dakwaan yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umumperkara a quo;3 Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;4 Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnyasebagai manusia;5 Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;Telah
95 — 47
Keputusan TUN dapat mengajukan = gugatan tertuliskepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agarKeputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itudinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertaituntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi, maka denganini kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Semarang untuk sudi dan berkenan memeriksa danmemutuskan : 522 ee eee ee eee eeeDALAM POKOK PERKARALl; Mengabulkan gugatan Penggugatseluruhnya; 23Menyatakan Tergugat telah melangar
TOMMY PURNAMA, S.H.
Terdakwa:
SARPITA ANGGREANI Binti AGUSTARI
100 — 25
Maka pemberiFidusia dinyatakan ingkar janji, unsur unsur perbuatan melangar hukumsehubungan dengan pengunaan dan pegaiihan benda yang menjadi objekjaminan Fidusia dapat dikenakan kepadanya.
318 — 195 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa tujuan pengenaan denda administrasi adalah untuk mendorongagar pelaku usaha yang terbukti melangar tidak mengulangi perbuatannya,bukan untuk mematikan usahanya, sehingga pengenaan sanksi dendasecara proporsional dapat dibenarkan, meskipun denda tersebut lebihrendah dari batas minimal denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuanPasal 47 ayat (2) huruf g UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999;2.
FIRMINUS DODI
Tergugat:
PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES
Turut Tergugat:
1.PT. ASTRA INTERNASIONAL, DAIHATSU CABANG PONTIANAK
2.PT. Asuransi Cigna
167 — 49
melaporkanPenggugat ke Polsek Pontianak Selatan, namun belum dapat diprosessecara pidana, karena objek kendaraan dimaksud adalah secara sahPenggugat beli, sebagaimana Suratsurat perjanjian.Bahwa akibat tidak memiliki STNK dan Plat nomor polisi objekkendaraan tidak dapat dioperasionalkan sehingga mengakibatkantertungaknya pembayaran cicilan kredit angsuran ke3 (tiga)/ April 2017hingga perkara ini disidangkan.Bahwa akibat tidak diserahkannya STNK dan plat nomor polisi atasobjek kendaraan dimaksud Tergugat, telah melangar
187 — 455
Tidak Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AUPB).2.7.
4329/1997, tanggal 25 Agustus 1997 luastanah 49,8 hektar terletak di Kampung Terbanggi Subing,Halaman 119 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN GnsKecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, ProvinsiLampung, dalam proses penerbitan sertipikatnya:1.a FF WNSudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlakuatau sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku;Telah memenuhi norma kepatutan;Tidak melanggar asas kecermatan dan asas ketelitian;Tidak Sewenangwenang;Tidak melangar
Sudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlakuatau sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku;Telah memenuhi norma kepatutan;Tidak melanggar asas kecermatan dan asas ketelitian;Tidak Sewenangwenang;ao fF wnTidak melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AUPB);6. Tidak Terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu :a). Tidak terjadi Kesalahan prosedur;b). Tidak terjadi Kesalahan penerapan peraturanperundangundangan;c). Tidak terjadi Kesalahan Subyek Hak;d).
173 — 132
Oleh karena hal tersebut telah salingbertentangan dengan Berita Acara Pelaksanaan Paparan NasionalNomor: 99/BAHGK/OJVII/2015 tertanggal, Jakarta 5 November 2015 ; .Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 03/Pbt/BPN73/2017 tertanggal 15 Maret 2017, yang mana menurut hematPenggugat Tergugat telah melangar AzasAzas Umum PemerintahanYang Baik (General of Good Goverment) yaitu teristimewa pada AzasKepastian Hukum Azas
123 — 49
Bahwa dalam melakukan kegiatan menghimpun dana dariorang lain atau masyarakat yang bukan anggota Koperasitersebut terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pimpinan BankRakyat Indonesia.Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melanggarpasal yang didakwakan maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsur unsur pasal sebagaimana yang di dakwakan Penuntut Umum.Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan kesatu melangar pasal
38 — 5
diatas boxtengah antara kursi sopir dan kursi penumpang dan 1 (satu)unit Handphone Nokia 6300 warna merah milik Terdakwayang terletak diatas soedo meter dalam mobil tersebut;Bahwa terdakwa sebagai Pegawai LembagaPemasyarakatan Kelas Biaro Bukittinggi, pada saatTerdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut keluardari Lembaga Pemasyarakatan Biaro Bukittinggi sedangtidak bertugas (jam lepas dinas) dan tidak melaluipemeriksaan petugas yang sedang berjaga, Terdakwamenyadarai perobuatan Terdakwa ini melangar
101 — 57
. : PDM 125/GIANY/11/2019 tanggal 29Januari 2020 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa ARIF MUHAMAD LUFTI Alias ARIF MUHAMADLUTFI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukanpenggelapan dalam keluarga sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Dakwaan Kesatu Primair melangar Pasal 376 KUHP;Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa ARIF MUHAMAD LUFTI AliasARIF MUHAMAD LUTFI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahundikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara
116 — 17
Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum meliputiperbuatan dan tidak berbuat, UndangUndang tidak menentukan apa yabgdimaksud dengan perbuatan melawan hukum, namun yurisprudensimemberikan criteria yaitu:1.2.1. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;1.2.2. melanggar subyektif orang lain;1.2.3. melangar kaidah tata susila;1.2.4. bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian sertasikap hatihati yang seharusnya dimiliki seseorang dalampergaulan dengan sesame warga masyarakat atauterhadap
Drs. BUSTAM AS, M.Sc., MM.
Tergugat:
Gubernur Sulawesi Tenggara
286 — 157
50/MM.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 sebagai dasar dalamkonsiderans Membaca, padahal pada saat Penggugat berhak pensiun denganhormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun pada tanggal23 September 2018 atau pada tanggal 5 Desember 2018 dengan adanya SKGubernur No. 627 Tahun 2018, Penggugat belum berstatus Terpidana dalamperkara Nomor: 71/Pid.SusTPK/2018/PN Kdi. dan baru putus pada tanggal 26Juni 2019 serta mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 3 Juli 2019:5) Tergugat melangar
TOMY NOVENDRI,S.H.,M.Kn
Terdakwa:
1.SANELIA AMELIA Binti M. IDRIS Als SANELA
2.MONICXA CAROLINE Als MONIC Binti DEDI IRAWAN
472 — 442
computer atau system elektronik termasuk tetapi tidakterbatas pada tulisan, Suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic datainterchange, surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf,tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yangmemiliki arti atau dapat dipahami orang yang mampu memahaminya;Menimbang, bahwa disebut melakukan perbuatan membuat dapatdiaksesnya jika pelaku sengaja membuat publik bisa melihat, menyimpanataupun mengirimkan kembali konten melangar
147 — 71
Bahwa oleh karena itu selanjutnya proses pemecahan dan pembuatanAkta Hibah yang dibuat Terbanding X tidak melangar ketentuan dan/atauperaturan perundangundangan yang berlaku, sehingga hukum terhadap:a. Akta Hibah Nomor 157/2014 tanggal 06032014 dibuat Dra. JuliastutiMamurotun, SH. Notaris/PPAT Karanganyar (Terbanding X/Tergugat X)b. Akta Hibah Nomor 224/2014 tanggal 25032014 dibuat Dra. JuliastutiMamurotun, SH. Notaris/PPAT Karanganyar (Terbanding X/Tergugat X)c.
NIDYA EKA PUTRI, S.H
Terdakwa:
MUHAMMAD FARHANS PRATAMA Als FARHAN Bin YULIADRI
82 — 49
seluruhnya dari pidana yangdijatunkan;Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN PlwMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan atau hukuman bukanlahmerupakan suatu pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi merupakaninsttumen yang diberikan oleh Negara untuk dilakukan pembinaan bagiTerdakwa yang sudah melakukan perbuatan yang melangar
80 — 28
Bukankah apa yang dilakukan olehsaudara Abdi Sitepu dengan merubah lahan padahal lahan tersebut belum sahsecara hukum menjadi hak miliknya adalah tindakan yang melangar hukum?Mengapa Para Penggugat hanya meminta sita jaminan pada objek perkara nomor2 dan 3 padahal objek perkara nomor juga dalam sengketa ?17. Bahwa Para Penggugat apakah pernah terpikir bagaimana nasib cucunya yangmasih kecil harus menatap masa depannya sedangkan ayahnya sebagai pencarinafkah utama sudah tiada?