Berdasarkan hasil permohonan pengembalian batas/rekonstruksi HGBNomor 35/Bojonegara yang dilakukan oleh Kanwil Pertanahan NasionalProvinsi Banten dimana hasilnya termuat dalam surat bukti P07,diperoleh fakta hukum bahwa bidang tanah Sertipikat HGB Nomor35/Desa Bojonegara dan bidang tanah Sertipikat HGB Objek Sengketa,tumpang tindin (overlap) seluas 18.430 m?.

rekonstruksi) tertuang dalam Surat Nomor632/636.200/V/2016, tanggal 20 Mei 2016 (vide bukti P7) danberdasarkan hasil rekonstruksi pengembalian batas bidang tanahSertipikat HGB Objek Sengketa dan sertipikat HGB Nomor 35/DesaBojonegara dalam Pemeriksaan Setempat pada tanggal 11 Januari2017 dan 18 Januari 2017, (vide bukti T34 dan T35);Bahwa baik dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat maupun dariTermohon Kasasi/Terbanding/Tergugat samasama mengajukan buktisurat di persidangan tentang adanya tumpang tindin

tersebut, berada/ terletak di perkantoranOperasional Turut Tergugat Ill, tetapi Tergugat selalu menyatakan bahwatanah hak milik Penggugat tersebut tumpang tindin dengan bidang tanahsebagaimana dimaksud Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 538 Tahun 1978,atas nama Doktorandus Aslan Gunawan (Turut Tergugat 1).Bahwa dari kenyataan tidak dapatnya Penggugat menguasai danmemanfaatkan, bahkan telah menghilangkan atau meniadakan hak milikPenggugat atas bidang tanah tersebut dan dengan demikian telahmenimbulkan

tidak berwenang mengadili perkara ini, Karena obyek dari gugatan ini28adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa danmengadili (Kompetensi Absolut);Menimbang, bahwa atas Eksepsi pihak TERGUGAT Ill tersebut, pihakPENGGUGAT telah mengajukan Tanggapan secara tertulis dalam Repliknya yangpada pokoknya sebagai berikut:Bahwa PENGGUGAT menolak eksepsi tersebut, oleh karena PerbuatanTERGUGAT I, TERGUGAt II, dan TERGUGAT Ill yang telah menyatakan bahwatanah hak milik PENGGUGAT tumpang tindin

,atas nama Doktorandus Aslan Gunawan/ Turut Tergugat (dalam hal ini SertipikatHak Milik (SHM) Nomor 538 Tahun 1978, menjadi dasar jual bell antara TurutTergugat dengan Turut Tergugat II), berada atau tumpang tindin dengan bidangtanah hak milik Penggugat tersebut;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 dan 3 Undangundang No. 30 Tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa AdministrasiPemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atautindakan oleh badan dan/ atau pejabat

Hal ini antara lain dimaksudkan untuk menghindariadanya tumpang tindin dalam pemberian Sertifkat oleh BadanPertanahan;Bahwa selain itu, Penggugat mendalilkan telah memiliki Sertifikat atastanah objek sengketa sesuai Sertifikat Hak Milik No.26.10.01.05.3.00300, namun apabila bukti hak berupa Sertifikattersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah PP 24/1997 menyatakan:Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah

Januari 2017 dan telah diberitahukan denganSurat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepadaTergugat dan Tergugat Il Intervensi pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2017;Menimbang, bahwa kontra memori banding Penggugat pada pokoknyamenyatakan bahwa Hakim Tingkat Pertama tidak salah dalammempertimbangkan hukum antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugatsecara nyata telah keliru menyampaikan permohonan penerbitan sertifikat yangtelah menjadi objek sengketa dimana telah terjadi tumpang tindin

Namun memperhatikan fakta penahanan yangdilakukan terhadap, Termohon sesuai Surat Perintah Penahanan Nomor :Print04,R.2.17,'Fd. 1/0 1 /2014 tanggal 16 Januari 2014 yaitu sejak tanggal16 Januari 2014 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2014, maka terdapattumpang tindin waktu pelaksanaan penangkapan dengan waktupelaksanaan penahanan (khusus dimulainya penahanan tanggal 16 Januari2014) dengan alasan bahwa balk dalam Surat Perintah Penangkapan,Nomor : PrintO2/R.2.17/Fd. 1/0 1/2014, tanggal 10 Januari 2014

Il Kota Waringin Barat kepadaYAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN BERINGIN Pangkalan Bun, berdasarkanBERITA ACARA PENYERAHAN TANAH Nomor: 593.32/570/XI/92.BUtanggal 18 Nopember 1992 dan Sertipikat Hak Pakai No. 146 DesaMadurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat,Propinsi Kalimantan Tengah, atas nama YAYASAN PEMBINA PENDIDIKANBERINGIN, Surat Ukur No. 716/1995 tanggal 24 Maret 1995 sepanjangyang tumpang tindin denganbidang tanah sebagaimana termaktup dalamSertifikat Hak milik Nomor: 354 tahun

Oleh karena itu kepentingan Penggugatsangat dirugikan karena tidak dapat menguasai tanah secara leluasa untukdigunakan pembangunan perumahan bersubsidi bagi masyarakatberpenghasilan rendah, dengan Izin Mendirikan Bangunan dari PemerintahKabupaten Deli Serdang Nomor : 503.570.648/0407/DPMPPTSPDS/VII/2017,tertanggal 10 Juli 2017, dan pemisahan Bidang Sertipikat Hak Guna BangunanNomor : 648/Lau Bakeri milik Penggugat tersebut tidak dilaksanakan Tergugatkarena tumpang tindin hak dengan objek gugatan;

Bahwa penerbitan Objek Gugatan yaitu Sertipikat Hak Milik No.995/DesaLau Bakeri, tanggal 21 Desember 2012, Surat Ukur No.671/Lau Bakeri/2012,tanggal 21 Desember 2012, luas = 6.412,M2, atas nama KABAR GINTING,yang disebut Tergugat tumpang tindin dengan Sertipikat Hak Guna BangunanHalaman 4PutusanPerkara No.44 / G/2018 /PTUNMDNNo.648/Lau Bakeri, tanggal 12 Agustus 1998, Surat Ukur tanggal 23 Juli 1998,Nomor : 552/Lau Bakeri/1998, atas nama PERSEROAN' TERBATASPANCAJAYA ANEKAKARSA, milik Penggugat yang

RONAL SINULINGGAini ; Bahwa Saksi tahu ada jalandari Desa Lau Bakeri ke Kutalimbaru Bahwa Saksi yang menunjukkan batas sewaktu pengukuran Bahwa ada sertipikat yang tumpang tindin dengan HGB No. 648selain sertipikat No. 955 atas nama Gelora Sitepu Bahwa saksi menjadi karyawan di PT Pancajaya AnekakarsaSejaktahun 2014 sampai sekarang Bahwa Saksi dan Viktor Pardede yang menunjukkan lokasipada saatpengukuranMenimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi pada PersidanganMenimbang, bahwa di Persidangan

Tumpang tindih (Sengketa) kewilayahansebagaimana dimaksud haruslah didasarkan pada suatu prosesHalaman 18 dari 79 halaman Putusan Nomor 21 P/HUM/2018pembuktian di pengadilan siapa yang paling berhak atas WIUP.Tumpang tindin kewilayahan jelas memiliki persoalan sengketadimana terdapat IUP yang samasama memiliki kekuatan dimanamemerlukan proses hukum atas nama daulat Tuhan (Hakim) untukmemeriksa, mengadili dan memutusnya.Peran pengadilan dalam penyelesaian sengketa yang munculdalam pelaksanaan IUP,

Pemerintah.Jadi, tidak ada hubungannya, antara pemenuhan kewajiban hinggadinyatakan pailit pemegang IUP menurut Pasal 119 UU Minerba 2009dengan evaluasi tumpang tindih kewilayahan sehingga IUP harusdicabut.Dengan demikian hal ini mempertegas bahwa persoalantumpang tindin kewilayahan haruslah menjadi domain pengadilanatau arbitrase (Pasal 154 UndangUndang Minerba 2009).Bahwa siapapun yang memegang IUP, maka harusmendapatkan hak dan perlindungan serta jaminan kepastian hukumuntuk dapat bereksplorasi

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalil Para Pemohon yangmenyatakan bahwa Permen a quo bertentangan dengan Pasal 119 UUMinerba terkait pencabutan izin dalam hal terjadi tumpang tindihHalaman 52 dari 79 halaman Putusan Nomor 21 P/HUM/2018kewilayahan adalah tidak berdasar karena dirjen atas nama menteritidak melakukan pencabutan iup yang terdapat tumpang tindihkewilayahan.bahwa termohon juga menolak dengan tegas dalil para pemohon yangmenyatakan bahwa penyelesaian tumpang tindin kewilayahan harusdiselesaikan

untukkegiatan usaha pertambangan sebagaimana diamanatkan PeraturanPemerintah 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan UsahaPertambangan Mineral dan Batubara. dan juga sesuai ketentuanPerpres Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan SDMjuncto Perpres Nomor 105 Tahun 2016;Bahwa Permen ESDM obyek HUM a quo merupakan suatupengaturan (regeling) mengenai tata cara dan kriteria evaluasipenerbitan izin pemberian status clear and clean dalam UPpertambangan yang tidak bermasalah secara administrasi dantumpang tindin

Untuk sebagian bidang tanah Sertipikat Hak MilikNo.1759/Desa Cibeureum atas nama Lumassia seluas 1.090 M2telah tumpang tindin dengan bidang tanah Sertipikat Hak Milik No.444/Desa Cibeureum atas nama OesmanWidjaja ;b. Untuk sebagian bidang tanah Sertipikat Hak MilikNo.1759/Desa Cibeureum atas nama Lumassia seluas 7.515 M2telah tumpang tindin dengan bidang tanah Sertipikat Hak Milik No.445/Desa Cibeureum atas nama OesmanWidjaja ;C.

Untuk sebagian bidang tanah Sertipikat Hak MilikNo.1759/Desa Cibeureum atas nama Lumassia seluas 4.480 M2telah tumpang tindin dengan bidang tanah Sertipikat Hak Milik No.446/Desa Cibeureum atas nama OesmanWidjaja ;d. Untuk sebagian bidang tanah Sertipikat Hak MilikNo.1760/Desa Cibeureum atas nama Lumassia seluas 573 M2 telahtumpang tindihn dengan bidang tanah Sertipikat Hak Milik No.444/Desa Cibeureum atas nama OesmanWidjaja ;e.

luas tanah dimaksud terjadi karena pada dasarnyaPenggugat sama sekali tidak mengetahui letak dan batasbatas tanah yangdiakui sebagai milik Penggugat sebagaimana dalil Penggugat padahalaman 7 angka 2 dalam surat gugatannya; Bahwa dengan terdapat perbedaan luas tanah tersebut maka terjadiperbedaan luas tanah pada posita gugatan dengan luas tanah dalampetitum gugatan Penggugat, dimana didalam posita halaman 10 alineakesatu huruf a, b, dan c, Penggugat menyatakan luas tanah milikPenggugat yang tupang tindin

Position)sesuai dengan surat Tergugat II yaitu Surat Keputusan Kepala BadanKoordinasi Penanaman Modal Nomor : 61 / 1 / IUP / PMA / 2017tertanggal 12 Desember 2017 / Objek Sengketa II ;5, Bahwa tumpang tindin IUP (PT. Position) dan IUP Penggugatdikarenakan pada awal pengajuan WIUP atas nama (PT. Position)sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur No.118.45 / 54005 / 2010, bahwa PT. Position memiliki 8 (delapan) titikkoordinat yang tercatat di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;6.

Position) tercatat dengan 68 titik koordinat,akan tumpang tindin dengan koordinat milik Penggugat, maka jelasPenggugat tidak dapat dinyatakan Clear and Clean sebagaimanaSurat Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 138.2 / KPTS / MU /2009 tanggal 01 Agustus 2012 ;15. Hal tersebut juga berlaku sebaliknya, PT.

B48/MB.03/DBP.PW/2021 perihal Tanggapan Terkait Penyampaian SKIUP OP PT Wana Halmahera Barat Permai (Unit VIII) (PT WHBP)menyampaikan bahwa IUP OP PT WHBP tidak dapat ditindaklanjutiuntuk dimasukkan ke dalam basis data perizinan pertambangan di DitjenMinerba karena tumpang tindin sama komoditas dengan IUP PT Positionsesuai dengan Surat Keputusan Kepala BPKM No. 61/1/IUP/PMA/2017(Objek Sengketa 1).;Vil.

Dalam hal ini, IUP PT WHBP tidak memenuhi 2 kriteria yaitukriteria tidak tumpang tindin dengan komoditas IUP lain dan status masaIUP masih berlaku;69. IUP PT WHBP seperti yang telah dijelaskan pada poinsebelumnya tumpang tindih dengan PT Position. Sehingga PT WHBPtidak memenuhi kriteria kewilayahan;70. PT WHBP melalui surat Nomor 118/WHBPX/2017 tanggal 3Oktober 2017 mengajukan permohonan suspensi kepada Kepala DinasPertambangan dan Energi Maluku Utara.

Sedangkan PT Position (Tergugat Il Intervensi) jugadinyatakan Clear and Clean pada tanggal 12 Juli 2013sebagaimana sertifikat Clear and Clean Nomor 785/Min/12/2013tanggal 27 September 2013 tetapi PT Position tercatat dengan 68titik koordinat, akan tumpang tindin dengan koordinat milikPenggugat. Terhadap dalil Penggugat akan Tergugat II tanggap!

Eksepsi Gugatan Kabur (obscuur libel);Bahwa ketidakjelasan dan kekaburan gugatan Penggugat seperti positayang tidak jelas, tumpang tindin antara posita satu dengan yang lain,kontradiksi antara posita dengan petitum sehingga gugatan menjadi kaburakan Tergugat dan Tergugat II uraikan di bawah ini:1) Bahwa Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dankejadian atau peristiwa maupun dasar fakta (feitelijke grond) secaraHalaman 7 dari 14 hal. Put.

Tondok Alla saksi di hadang olehNANDITO dan temantemannya kurang lebin 10 orang, setelah berhentisaudara RAHMAT dan saudara MOGE meninju pipi sebelah kanan saksidengan menggunakan tangan yang di kepal sehingga saksi terjatuh darisepeda motor yang saksi tumpangi dan tubuh saksi di tindin sepeda motorkemudian datang saudara NANDITO memukul bibir sebelah kiri atas saksidengan menggunakan batu kali Kemudian Terdakwa datang menikam dadasebelah kiri saksi dengan sebuah busurBahwa saudara NANDITO melakukan

., menyimak bunyi pertimbanganterhadap bukti pada putusan tersebut adalah sangat tepat, namun olehJudex pacti Pengadilan Agama Praya benarbenar tidak menjalani dantidak memberikan pertimbangan hukum yang tepat terhadap perkaraini, dan telah terlihat dengan jelas dalam menjatuhkan amar putusan,telah tidak di muat halhal tersebut, maka terhadap putusan ini telahkeliru dan berakibat terjadinya tumpang tindin antara putusan yangsatu dengan yang lainnya pada hal putusan tersebut masih satu kantoryang

Berdasarkan halhal sebagaimana dijelaskan di atas dalam Poin 20 s.d. 29di atas, yang menjadi pertanyaan besar adalah atas dasar apa Termohonkemudian menyatakan bahwa atas tanah SHGB 1760/Gembor dan SHGB181758/Gembor tersebut tumpang tindin dengan sertipikat hak atas tanahmilik pihak lain?

dalil jawaban Termohon adalah: Tidak benar apabilaTermohon disebut pasif dan Termohon tidak keberatan terhadap permohonanSKPT, Termohon bersedia untuk menerbitkan SKPT yang dimohonkan Pemohon,namun pada saat Pemohon bertemu dengan Kepala Sub Seksi Sengketa,Pemohon tidak menyinggung mengenai permohonan penerbitan SKPT, akantetapi ingin mengecek Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 1760/Gembor danNo. 1758/Gembor, dan memang benar kedua Buku Tanah tersebut berada dibagian sengketa karena terjadi tumpang tindin

AsiaplastIndustries Tbk, tumpang tindin dengan sertipikat orang lain dandianjurkan untuk penyelesaian secara mediasi;4.

yang dikuasai Tergugat dan Tergugat Ilyang bertumpang tindin dengan tanah milik Penggugatberdasar SHM No. 27/Kramat atas nama Penggugat;PETITUM GUGATANMemperhatikan semua dasardasar dan oprinsipprinsip hukumdikaitkan dengan faktafakta dan peristiwa hukum yang Penggugatpaparkan dan uraikan di atas, dalil atau posita gugatan yang diajukanPenggugat dalam perkara ini pada dasarnya tidak terbantahkan lagi.

sebagaimana yang tercantum dalam SHM No. 27/Kramat ;Menyatakan seluas 33m2 tanah yang dikuasai dan diusahai Tergugat dan Tergugat Il berdasar SHM No. 457/Kramat, tumpang tindin dengantanah milik Penggugat berdasar SHM No. 27/Kramat ;Menyatakan tindakan Tergugat dan Tergugat Il menguasai danmengusahai seluas 33m? yang tumpang tindih dengan tanahPenggugat adalah tanpa hak dan secara melawan hokum ;Menghukum Tergugat dan Tergugat Il untuk menyerahkan tanahseluas 33m?

Unh.11.12.13.14.15.16.Bahwa adanya kedua sertifikat hak atas tanah tersebut di atas tanahsengketa sebagaimana yang dimaksud dalam posita 5 adalah hasilperbuatan Tergugat yang mengatasnamakan Tergugat Il dan Tergugat Illyang masih merupakan anakanak dari Tergugat sendiri;Bahwa dengan diterbitkannya sertifikat tanah tersebut oleh TurutTergugat, maka menimbulkan tumpang tindin hak atas tanah di atastanah sengketa, karena dalam obyek yang sama mempunyai sertifikat hakatas tanah yang ganda, yaitu Sertifikat

YUSUF) yang diolah oleh Burhan;Selanjutnya bila dicermati lebin dalam pada gugatan Penggugat tersebutmendalilkan sertifikat hak milik 1460/2008 dan 1461/2008 letaknya masukkedalam SHM Nomor 19/2003 tanah milik Penggugat sehingga terjadilahtumpang tindin kemudian batas sebelah barat dari SHM nomor 1460/2008 danSHM 1461/2008 adalah tanah penggugat dengan sertifikat hak milik nomor19/2003.Hal ini berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat yang mana penggugatmenunjukkan sebelah barat dari objek sengketa

;Final :KTUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan TERGUGAT aquo tidaklagi memerlukan persetujuan dari Instansi/Pejabat Tata Usaha Negaralainnya, karena KTUN Obyek Sengketa bersifat definitif dan telahmenimbulkan akibat hukum:Bahwa akibat hukum yang ditimbulkan KTUN aquo adalah terjadinyatumpang tindin kepemilikan hak atas tanah aquo antara PARAPENGGUGAT dengan Sdr.

Saksi H.JEFRY, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Turut Tergugat namuntidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, sedangkandengan Tergugat saksi tidak mengenalnya;27Bahwa saksi mengerti dipanggil di persidangan sehubungandengan masalah tumpang tindin kepemilikan tanah antaraPanggugat dan Tergugat yang terletak di jalan Basuki Rahmatkelurahan Tanjungpinang Timur kecamatan Bukit Bestari kotaTanjungpinang;Bahwa saksi tinggal di sekitar tanah sengketa

Saksi SYAMSU JULIANDI, pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:32Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, sedangkan denganTergugat maupun Turut Tergugat saksi kenal tapi tidak adahubungan keluarga maupun pekerjaan;Bahwa saksi mengerti dipanggil di persidangan sehubungandengan masalah tumpang tindin kepemilikan tanah antaraPanggugat dan Tergugat yang terletak di jalan Basuki Rahmatkelurahan Tanjungpinang Timur kecamatan Bukit Bestari kotaTanjungpinang;Bahwa saksi merupakan pemilik kedua atas tanah

Saksi AGUSTINUS, SH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikutBahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, sedangkan denganTergugat maupun Turut Tergugat saksi kenal tapi tidak adahubungan keluarga maupun pekerjaan;Bahwa saksi mengerti dipanggil di persidangan sehubungandengan masalah tumpang tindin kepemilikan tanah antara33Panggugat dan Tergugat yang terletak di jalan Basuki Rahmatkelurahan Tanjungpinang Timur kecamatan Bukit Bestari kotaTanjungpinang;Bahwa saksi kenal dengan Tergugat pada tahun 2014

Sunindo Primalandtersebut;Bahwa oleh karena itu sudah berdasarkan hukum atas tanah milik ParaPenggugat yang telah tumpang tindin dengan Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 179/Cilaku atas nama PT. Sunindo Primaland seluas +2.500 m?

milik ParaPenggugat menjadi tumpang tindin dengan Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 179/Cilaku atas nama PT.

Sunindo Primaland/Tergugat tersebut, Para Penggugat Mohon Kepada Yang Mulia Majelis HakimPemeriksa Perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas obyek tanahtersebut;Bahwa berdasarkan uraian, faktafakta ternyata Gugatan Para Penggugattelah didukung oleh buktibukti yang kuat dan diyakini kebenarannya dimanatanah milik Para Penggugat telah tumpang tindin atau masuk menjadibagian dengan tanah milik Tergugat sebagaimana dalam sertifikat milikdan atas nama PT.Sunindo Primaland/Tergugat maka Para PenggugatMohon

Terdapat tumpang tindin hak atas tanah; h. Data yuridis ataudata fisik tidak benar; atau i.

Putusan Nomor 205 K/TUN/2016setelah Peta Bidang NIB 15.01.03.02.09223 tanggal 18 Juni 2013atas nama Helni, S.Ag., M.Si,, sebagaimana dinyatakan dalamjawaban Kepala BPN Kota Palangka Raya angka (5) pada perkaraNomor 07/G/2015/PTUN.PLK, tertanggal 21 Mei 2015 yangdikuatkan dengan bukti T9 (Peta Bidang) dengan menyatakanPeta Bidang yang diberikan kepada Ardiansyah, S.Hut., denganNIB 15.01.03.02.10029 tidak tumpang tindin dengan Peta BidangNIB 15.01.03.02.09223 atas nama Helni sebagaimana gugatanPenggugat