Ditemukan 323 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 21-10-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 30-11-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 265/PID.SUS/2021/PT DKI
Tanggal 29 Nopember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum I : NANANG PRIHANTO., SH.
Terbanding/Terdakwa : ABNER.
7922
  • berukut ;

    1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
    2. Merubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 310/PID.SUS/ 2021/ PN Jkt.Pst, tanggal 21 September 2021, dan menyatakan terdakwa ABNER telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual, menerima , menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Unadang
Register : 03-08-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 30-11-2018
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plk
Tanggal 15 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
1.Pintar Simbolon, SH
2.BUDI SULISTYO, SH
3.BAYU UTOMO ,SH
4.LILIK HARYADI, SH
Terdakwa:
1.UJANG Bin ONJOK
2.RAMSES GUSTIKA Bin YM .ASAU
11826
  • ASAU telah melawan hukum yaitu :1) Unadang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 29 yang menyatakan Kepala Desa antara lain dilarang :e Merugikan kepentingan Umume Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/ atau Golongan tertentue Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/kewajibannya2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturanpelaksanaan UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 91yang menyatakan seluruh pendapatan Desa diterima
Register : 24-01-2018 — Putus : 09-05-2019 — Upload : 24-05-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 80/Pdt.G/2018/PN Dps
Tanggal 9 Mei 2019 — Penggugat:
MICHAEL TANNER
Tergugat:
1.Debby Sintyawati T
2.Sascha Horst Christopher Prinzler
3.Pascal Daniel Dieng
4.Ni Ketut Adi Wahyuni
5.Ni Made Dinda Rahayu
6.Mutrin Intjie Makkah
Turut Tergugat:
1.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
2.adan Pelayanan Perijinan Terpadu kabupaten Badung
311246
  • persyaratan yang di tetapkan oleh undang undang serta peraturan pelaksanaannya.Bahwa oleh karena suatu perseroan di dirikan berdasarkanperjanjian dan kesepakatan para pihak sehingga akta tersebut dibuat oleh para pihak yang telah menyepakati dan membuat aktapendirian perseroan, mengingat akta perseroan merupakan aktanotariil sehingga akta tersebut tidak bisa di buat di bawah tanganantara para pihak sedangkan Notaris /Tergugat yang merupakanpejabat yang di berikan wewenang untuk itu berdasarkan unadang