Ditemukan 3581 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : hukuman hukumk hukumya hukum hutama hukama hukumã hukumm hukumu
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 16-10-2020 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 591/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 4 Agustus 2021 — Penggugat:
KOESWANTO
Tergugat:
DIOR ALI
Turut Tergugat:
1.YUDI KURNIAWAN HADDY
2.TIRTA MAHENDRA DWIPUTRA
157 — 51
  • IDAK ADANYA HUBUNGAN HUKUMa) Bahwa dalam dalil gugatan a quo yang menjadi dasar gugatanadalah Perjanjian Kerjasama Pembelian Piutang (Cessie)tertanggal 31 Oktober 2019 antara Penggugat dan Tergugat,yang dipaksakan kehendaknya memasukan Turut Tergugat IIdalam perkara a quo dengan menarik peristiwa jual beli CessiePT. Bank Commonwealth pada PT. Gcriya Wijaya Prestige, yangtidak memiliki hubungan hukum apapun kepada Penggugat.
Pengadilan PA MATARAM Perdata Agama Waris Islam
Register : 27-04-2017 — Putus : 20-02-2018 — Upload : 01-10-2018
Putusan PA MATARAM Nomor 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr
Tanggal 20 Februari 2018 — Para Tergugat VS Para Tergugat dan Para Turut Tergugat
113 — 46
  • PA.Mtr.Bahwa ,pada akhir pemeriksaan perkara ini , Penggugat dan paraTergugat serta para Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertulis danselanjutnya tidak mengajukan apa apa lagi dan mohon putusan ;Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis hakimmencukupkan dengan menunjuk segenap surat surat yang berkaitan denganperkara ini dan seluruh berita acara sidang perkara ini dinyatakan pula sebagaiduduk perkara yang merupakan rangkaian tidak terpisahkan dengan putusanini;PERTIMBANGAN HUKUMA
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 10-05-2019 — Putus : 09-07-2019 — Upload : 17-07-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 291/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 9 Juli 2019 — Pembanding/Tergugat I : DJAUW KIAT FIE
Pembanding/Tergugat II : LORITA MOCHSEN
Pembanding/Tergugat III : LIAUW SUSY MARGARETH
Pembanding/Tergugat IV : LIOE SOEI NGIAT
Pembanding/Tergugat V : LIAUW SUSAN MARGARETH
Pembanding/Tergugat VI : CHARLES LEW
Pembanding/Tergugat VIII : PIMPINAN GEREJA BUNGA BAKUNG
Pembanding/Tergugat IX : PIMPINAN GEREJA REM
Terbanding/Penggugat I : EDDI UMAR, SE
Terbanding/Penggugat II : BACHTIAR
Terbanding/Penggugat III : HADI TANOYO
Terbanding/Penggugat IV : LENNI USAN
Terbanding/Penggugat V : WILLIAM GOZALI
Terbanding/Penggugat VI : GRACE IRENE
Turut Terbanding/Tergugat VII : DIANA SAPUTRA
Turut Terbanding/Tergugat X : PIMPINAN GEREJA HOUSE Of PRAYER
Turut Terbanding/Tergugat XI : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRATIF JAKARTA UTARA
Turut Terbanding/Tergugat XII : GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA Cq. KEPALA DINAS PENATAAN KOTA PROVINSI DKI JAKARTA
293 — 577
  • Alasan diajukannya GugatanAdapun Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukuma quo dengan alasanalasan dan berdasar hukum sebagaimanadiuraikan di bawah ini:A. MENGENAI JUAL BELI4. Bahwa Penggugat telah membeli dan melunasi pembayaran atas unitApartemen setempat dikenal dengan Satuan Rumah Susun/Apartemenhal 5 dari 99 hal put.
Pengadilan PN PUWAKARTA Perdata
Register : 18-03-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Pwk
Tanggal 5 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
205 — 46
  • telan menyerahkan Kesimpulannya (Konklusi)di persidangan pada tanggal 28 Juni 2018 yang isinya selengkapnya darikesimpulan tersebut dianggap telah termuat dalam putusan iniMenimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam beritaacara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telahtermuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhalyang diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 04-03-2020 — Putus : 01-07-2020 — Upload : 02-07-2020
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 14/G/2020/PTUN.BNA
Tanggal 1 Juli 2020 — Penggugat:
MUHAMMAD ZAIN
Tergugat:
GUBERNUR ACEH
271 — 159
  • Olehkarena itu, sudah seharusnya ketentuan mengenai tata carapenjatuhan hukuma/pemberhentian PNS di dalam PP Disiplin PNSjuga dilaksanakan oleh Tergugat;Halaman 31 dari 84 HalamanPutusan Perkara Nomor 14/G/2020/PTUN.BNA4. Bahwa Pasal 23 jo. Pasal 24 jo. Pasal 25 PP Disiplin PNS,menentukan bahwa sebelum PNS dijatuhi hukuman, PNS yangbersangkutan terlebih dahulu dipanggil secara tertulis untuk diperiksaoleh atasan langsung atau oleh Tim Pemeriksa;Bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 23 jo.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 04-03-2016 — Putus : 01-09-2016 — Upload : 16-09-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 46/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 1 September 2016 — NGALIMUN, S.H ; WAKIL JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA.
64 — 42
  • Keputusan TUN in Iitis tidakmelanggar Asasasas Umum Pemerintahanyang Baik (AAUPB)Bahwa penerbitan Keputusan TUN in /itis tidak melanggar AsasAsasUmum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana Penggugatdalilkan dalam gugatan halaman 14 yang pada pokoknya menyatakanKeputusan TUN in /itis bertentangan dengan asas Kepastian Hukum danasas Kecermatan;Dalil Penggugat tersebut di atas tidak beralasan dan tidak berdasar atashukum karena:Terkait Asas Kepastian Hukuma.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 27-11-2019 — Putus : 15-01-2020 — Upload : 15-01-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 572/Pdt/2019/PT MDN
Tanggal 15 Januari 2020 — Pembanding/Penggugat : AMIRUDDIN HARAHAP Diwakili Oleh : JULFAN ISKANDAR, S.H.
Terbanding/Tergugat : S.H.WESLY PANGARIBUAN
Terbanding/Intervensi I : Posma Napitupulu
44 — 58
  • TERBANDINGI telah melakukan penyerahan (levering) dengan sukarela terhadap bidang tanah terperkara berikut dengan alas hakkepemilikannya sebagai konsekwensi yuridis dari isi perjanjian pinjammeminjam uang tersebut, pada hari Selasa, tanggal 20, (dua puluh) Mei2003 (dua ribu tiga) ;2 PERBUATAN MELAWAN HUKUMa.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 28-02-2020 — Putus : 16-03-2021 — Upload : 18-05-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 137/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 16 Maret 2021 — Penggugat:
HENDRA LIE, selaku DIREKTUR PT. Mata Elang Internasional Stadium
Tergugat:
1.PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL, Tbk dan Entitas Anak
2.FREDI TAN selaku Direktur Utama PT. PARAMITHA BANGUN CIPTA SARANA, PT. WAHANA AGUNG INDONESIA
3.Notaris SUTJIPTO, S.H., M.Kn
4.Notaris EDISON JINGGA, S.H
161 — 106
  • FREDIE TAN sebagai BADAN HUKUMa) Bahwa pada Gugatan aquo, nama identitas Tn. FREDIE TAN, telahditerangkan PENGGUGAT seolaholah seorang Subjek Hukum yangberkedudukan selaku :1) Direktur Utama PT. PARAMITHA BANGUN CIPTA SARANA PBCS;2) Direktur Utama PT. WAHANA AGUNG INDONESIA WAI ;3) Direktur Utama PT. WAHANA AGUNG INDONESIA PROPERTINDOWAIPb) Bahwa Tn.
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-01-2018 — Putus : 06-06-2017 — Upload : 30-01-2018
Putusan PN JAYAPURA Nomor 131/ PDT. G / 2016 / PN Jap
Tanggal 6 Juni 2017 — PENGGUGAT: 1. SUPARJIANTO 2. SUTIK AMANAH 3. SRI WAHYUNINGSIH 4. DEWI ASTUTI 5. AZIS SLAMET 6. SUKEMI SWIGIM 7. HARIS 8. JHON MATIUS 9. WADJIRAN TERGUGAT: PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTRIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq.PEMERINTAH PROVINSI PAPUA Cq.PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
90 — 34
  • Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;Atau :Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam beritaacara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuatdan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhal yangdiajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 14-02-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 30-09-2019
Putusan PTUN PALU Nomor 3/G/2019/PTUN.PL
Tanggal 23 Juli 2019 — Penggugat:
PT. PERDANA BUMI SYARIHARTI
Tergugat:
1.KPA, Pejabat Penandatangan SPM Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I, Propinsi Sulawesi Tengah.
2.Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I,PPK 06, Tonggolobibi, Malala
246 — 226
  • Objek Gugatan bertentangan dengan asas kepastian hukuma) Menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undangundang No. 30Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalahAsas dalam negara hukum yang mengutamkana landasanketentuan peraturan perundangundangan, kepatutan,keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakanpenyelengaraan pemerintahan.Hal 24 Putusan No. 3/G/2019/PTUN.PLb) Bahwa asas Kepastian Hukum dan asas Het Vermoden vanRechtmatigheid atau asas Presumtio Justea Causa atau AsasPraduga Rechmatig,
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-05-2016 — Putus : 14-09-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 305/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 14 September 2016 — MARIO LEO CS >< WINTEN WILARAS
69 — 46
  • LATAR BELAKANG HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGATDENGAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT Il YANG MENIMBULKANBERBAGAI MASALAH HUKUMa. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah mengikatkan diri dalamPerjanjian Pembangunan, Pengelolaan dan Pengalihnan Hak Atas UnderseaWorld No. 81 tanggal 21 September 1992 yang dibuat di hadapan NotarisSutjipto, SH (P1).b.
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata
Register : 04-02-2019 — Putus : 21-08-2019 — Upload : 02-10-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Bna
Tanggal 21 Agustus 2019 — Penggugat:
PT AMEERA AURELIA
Tergugat:
1.PT BANK RAKYAT INDONESIA Persero Tbk KANTOR CABANG BANDA ACEH
2.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDA ACEH
75 — 15
  • TII.10;Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat dan II masingmasing telah mengajukan kesimpulannya Penggugat dan Tergugat II padatanggal 27 Juni 2019, sedangkan Tergugat pada tanggal 4 Juli 2019;Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini maka segalasesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satukesatuan yang tidak terpisahkan dari pada putusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhalyang diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
Pengadilan PN PANGKAL PINANG
Register : 19-05-2015 — Putus : 10-12-2015 — Upload : 04-11-2016
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Pgp
Tanggal 10 Desember 2015 —
67 — 7
  • Pgpdan menyangkut isi kesimpulan dimaksud, ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yangmerupakan bagian dari Putusan ini;Menimbang, bahwa pada akhirnya baik Penggugat maupun Tergugat mohonputusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA. DALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa didalam eksepsinya pihak Tergugat telah mengajukaneksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:1.
Peraturan & Perundang-undangan SK Ketua MA Petunjuk Teknis
Keputusan Ketua MA
Keputusan Ketua MA Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 Tahun 2020
4511 — 17145
  • Tentang : Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
  • Pertimbangan Hukuma. Pertimbangan hukum mengabulkan permohonan PKPU:a) Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secarasederhana yaitu:i. Debitor terbukti mempunyai 2 (dua) atau lebihKreditor;li. Tidak membayar lunas 1 (satu) utang yang telahjatuh waktu dan dapat ditagih;iii. Perbedaan jumlah utang tidak menghalangi untukdikabulkannya permohonan PKPU;b) Menentukan jatuh waktu dapat didasarkan antara lainsebagai berikut:i.
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Pidana Khusus
Register : 22-10-2021 — Putus : 15-11-2021 — Upload : 16-11-2021
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 6/Pid.Pra/2021/PN Psb
Tanggal 15 Nopember 2021 — Pemohon:
1.Mia Kholida
2.Rosmina
Termohon:
Badan Narkotika Nasional
68 — 90
  • PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON TIDAK SAH DANCACAT HUKUMa.
Pengadilan PN AMURANG Perdata Tanah
Putus : 24-03-2020 — Upload : 10-09-2020
Putusan PN AMURANG Nomor 123/Pdt.G/2019/PN Amr
Tanggal 24 Maret 2020 — LYDIA SUPIT LELENGB dkk lawan HENOCH ANDRIES REPI dkk
246 — 126
  • Exceptio Obscuur Libel (Gugatan kabur dan tidak jelas)Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidakterang atau isinya Gelap (onduidelijk) yang dapat Tergugatjabarkan sebagai berikut:(1) Masalah Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukuma.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-04-2013 — Putus : 27-08-2013 — Upload : 28-08-2013
Putusan PN TERNATE Nomor 06/PID.TIPIKOR/2013/PN.TTE
Tanggal 27 Agustus 2013 — WELHELMUS TAHALELE, SE
103 — 37
  • Terdakwamenyimpulkan hasilhasil tinjauan sebagai berikut :1 Mengenai dakwaan primair, tidaklah terbukti sebab :a2 Mengenai dakwaan subsider :hukum secara materil.memenuhipembenar dan alasan pemaaf.Saya selaku terdakwa tidak mempunyai opzet (kesengajaan) yang menyertaiperbuatan melawan hukum baik melawan hukum formil maupun melawanSaya selaku terdakwa yang saat itu menjabat selaku Bupati HaltimStafuitluitingsronden atau dasardasar peniadaanhukuman sehingga patut dan layak untuk memperoleh alasan hukuma
Pengadilan PA MALANG Perdata Agama
Register : 25-10-2018 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 02-10-2019
Putusan PA MALANG Nomor 2165/Pdt.G/2018/PA.MLG
Tanggal 26 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
91 — 29
  • Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukanpengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatanyang diancam dengan hukuma 5 Tahun penjara atauhukuman yang lebih berat.Gide Bahwa dalam eksepsi tergugat menyatakan parapenggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan karena dalamhal ini tergugat mendalilkan harta yang dimaksud adalah hartabersama;Dalam Ketentuan Pasal 171 huruf e yang dimaksud harta warisadalah harta bawaan ditambah dari harta bersama setelahdigunakan untuk keperluan pewaris selama
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 10-10-2018 — Putus : 07-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 338/Pdt.G/2018/PN Mks
Tanggal 7 Mei 2019 — Penggugat:
IR. ARWAN TJAHJADI
Tergugat:
1.Kantor PT. Bank Negara Indonesia Persero, Tbk Sentra kredit Menengah Makassar
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
3.OTORITAS JASA KEUANGAN
4.Gubernur Bank Indonesia di Jakarta
69 — 15
  • Pokok Perkara dalam Gugatan Perbuatan Melawan HukumA.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 18-04-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 08-11-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 78/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 26 Oktober 2016 — PT. MAMBERAMO ALASMANDIRI ; KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM) REPUBLIK INDONESIA
167 — 124
  • Nomor 78/G/2016/PTUNJKTBerdasarkan halhal tersebut di atas, maka dalil Penggugat tersebut tidakberdasarkan hukum dan harus ditolak;Terhadap dalil Penggugat pada angka 4 halaman 9 s/d 11 yang padaintinya menyatakan bahwa Keputusan TUN a quo bertentangan denganasasasas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kepastian hukum,asas proporsionalitas, asas pemberian alasan, larangan penyalahgunaanwewenang, dan larangan bertindak sewenangwenang adalah dalil yangtidak benar, dengan alasan :1) Asas Kepastian Hukuma