Ditemukan 3449 data
79 — 35
CitraAditya Bakti, Bandung 1997, halaman 275 322, pokokpokok penjelasannya akandikemukakan sebagai berikut :e Bahwa merupakan pendapat yang baku dalam, disiplin hukum pidana bahwa padadasarnya, suatu undangundang itu haruslah ditafsirkan menurut undangundang itusendiri (het hoofdbeginsel moet zijn, dat de wet uit zich zelf moet worden verklaard)tetapi oleh karena UndangUndang No.31 tahun 1999 Jo UndangUndang No.20 tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan penjelasantentang
96 — 29
CitraAditya Bakti, Bandung 1997, halaman 275 322, pokokpokok penjelasannya akandikemukakan sebagai berikut :e Bahwa merupakan pendapat yang baku dalam, disiplin hukum pidana bahwa padadasarnya, suatu undangundang itu haruslah ditafsirkan menurut undangundang itusendiri (het hoofdbeginsel moet zijn, dat de wet uit zich zelf moet worden verklaard)tetapi oleh karena UndangUndang No.31 tahun 1999 Jo UndangUndang No.20 tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan penjelasantentang
99 — 18
sampai dengan hari, tanggal dan bulantidak dapat diingat lagi tahun 2000 dua belas, atau setidaktidaknyapada suatu hari dan bulan dalam Tahun 2000 sebelas sampai dengansuatu hari dan bulan dalam tahun 2000 dua belas, bertempat di MakoPusdikhub Kodiklat TNI AD Cimahi Bandung Jawa Barat, atau setidaktidaknya di tempattempat lain yang termasuk daerah HukumPengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana:" Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagaimilik sendiri (zich
138 — 333 — Berkekuatan Hukum Tetap
instrumen hukum keperdataan sekaligus pula melibatkandiri dalam hubungan hukum keperdataan, sehingga kedudukan hukumpemerintah tidak berbeda dengan seseorang atau badan hukum perdata;Menurut P. de Haan (dikutip dari buku Ridwan HR dalam bukunyaHukum Administrasi Negara, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,2011, hal 220), dalam hal perjanjian perdata murni (De privaatrechtelijkeovereenkomst zonder meer) de overhead neemt hier als rechtspersoonaan het privaat rechtsverkeer deel en onderheidt zich
56 — 30
Lamintang, SH : DasarDasar UntukMempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku di Indonesia" pokokpokok penjelasannya akandikemukakan sebagai berikut :e Bahwa merupakan pendapat yang baku dalam, disiplin hukum pidana bahwa padadasarnya, suatu undangundang itu haruslah ditafsirkan menurut undangundang itusendiri (het hoofdbeginsel moet zijn, dat de wet uit zich zelf moet worden verklaard)tetapi oleh karena UndangUndang No.31 tahun 1999 Jo UndangUndang No.20tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
90 — 104
GAMPO ALAM terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja dan melawan hukummengaku sebagai milik sendiri (zich toeeigenen) barang sesuatu yangHalaman 2 dari 138 HalamanPutusan Nomor 159/Pid.B/2016/PN.Psbsebagian adalah kepunyaan orang lain, dilakukan oleh orang yangpenguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerjasebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Pasal 374 KUHP.2.
139 — 59
Menyatakan Terdakwa MAINIS DATUK TAN KABASARAN terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja dan melawan hukummengaku sebagai milik sendiri (zich toeeigenen) barang sesuatu yangsebagian adalah kepunyaan orang yang dilakukan oleh orang yangpenguasaannyaterhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerjasebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu pasal 374 KUHP.;2.
124 — 23
Citra Aditya Bakti, Bandung 1997, halaman 275 322, pokok pokok penjelasannya akan dikemukakan sebagai berikut Bahwa merupakan pendapat yang baku dalam, disiplin hukumpidana bahwa pada dasarnya, suatu = undangundang ituharuslah ditafsirkan menurut' undangundang itu sendiri(het hoofdbeginsel moet zijn, dat de wet uit zich zelfmoet worden verklaard) tetapi oleh karena Undang UndangNo.31 tahun 1999 Jo UndangUndang No.20 tahun = 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidakmemberikan penjelasan
63 — 13
Unsur dengan sengaja dan melawan hukum Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja yang di maksudharuslah meliputi seluruh unsur subyektif dari pasal ini , apabilaunsur dengan sengaja di hubungkan dengan unsur memiliki Secaramelawan hukum atau Zich Toeeigenen, maka perbuatan memilikisecara melawan hukum yang di lakukan oleh pelaku haruslah secarasengaja dan perbuatan memiliki tersebut haruslah sudah selesai dilakukan, misalnya benda tersebut telah di jual atau di pakai sendiri ;Menimbang, bahwa unsur dengan
636 — 668 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Hoge Raad tanggal 4 Februari 1947 NJ 1947 No. 170 : 'Voor deonder 1 bedoelde wetenchap komt het er slechts op aan, of de begiftigdeambtenaar zich er zelf van bewust was, dat de gift strekking had om hem tebewegen om een bepaalde, met zijn plicht strijdige handeling te verrichten;daargelaten of de gever het oogmerk dat de handeling zou geschieden artinyamengenai pengertian seperti yang dimaksudkan dalam angka 1 (Pasal 419KUHP) itu, yang penting hanyalah apakah Pegawai Negeri yang diberipemberian
87 — 45
Citra Aditya Bakti, Bandung 1997, halaman 275 322, pokokpokok penjelasannya akan dikemukakan sebagai berikut :e Bahwa merupakan pendapat yang baku dalam, disiplin hukum pidana bahwapada dasarnya, suatu undangundang itu haruslah ditafsirkan menurutundangundang itu sendiri (het hoofdbeginsel moet zijn, dat de wet uit zich zelfmoet worden verklaard) tetapi oleh karena UndangUndang No.31 tahun 1999Jo UndangUndang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi tidak memberikan penjelasan
MAT YASIN
Terdakwa:
LIM YANDI JOHANES
85 — 35
Di dalam Memorie van Toelichtingdalam pembentukan Pasal 372 KUHP dinyatakan bahwa perkataanmenguasai bagi dirinya sendiri (zich toeeigenen) harus diartikan sebagaimenguasai sesuatu seolaholah ia adalah pemiliknya (het als heer enmeester beschikken), dan jurisprudensi dalam perkaraperkarapenggelapan telah tetap menganut pengertian tersebut denganpemahaman, bahwa perbuatan menguasai seolaholah ia adalahpemiliknya itu, harus dilakukan oleh orang yang menguasai barangtersebut, dan perlakuan terhadap
149 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
Wanneer binnen de grenzen der concessievruchtboomen worden aangetroffen, behoorende aan vroegerebewoners, verbindt de contractant ter andere zijde zich de waarde dierde vruchtboomen naar billiikheid aan de rechthebbenden tevergoeden. In geval van verschil beslissen de Sultan en zijnerijksgrooten, des verkiezende in overleg met het hoofd van Geweestlijkof Plaatselijk Bestuur.
99 — 53
Bgl.Bandung 1997, halaman 275 322, pokokpokok penjelasannya akandikemukakan sebagai berikut :Bahwa merupakan pendapat yang baku dalam, disiplin hukumpidana bahwa pada dasarnya, suatu undangundang ituharuslah ditafsirkan menurut undangundang itu sendiri (hethoofdbeginsel moet zijn, dat de wet uit zich zelf moet wordenverklaard) tetapi oleh karena UndangUndang No.31 tahun1999 Jo UndangUndang No.20 tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikanpenjelasan tentang pengertian dengan
49 — 18
Citra141Aditya Bakti, Bandung 1997, halaman 275 322, pokokpokok penjelasannya akandikemukakan sebagai berikut :e Bahwa merupakan pendapat yang baku dalam, disiplin hukum pidana bahwa padadasarnya, suatu undangundang itu haruslah ditafsirkan menurut undangundang itusendiri (het hoofdbeginsel moet zijn, dat de wet uit zich zelf moet worden verklaard)tetapi oleh karena UndangUndang No.31 tahun 1999 Jo UndangUndang No.20 tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan penjelasantentang
1332 — 3526 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kewenangan hanya diberikan oleh UndangUndang(een bestuursorgan kan zich geen bevoegdheid toeeigenen. Slechts de wet kanbevoegheden verlenen) (vide : R.J.H.M. Huisman, Algemeen Bestuursrecht, eenInleiding, Penerbit Kobra. Amsterdam, tanpa tahun, hlm.7).
111 — 58
Citra Aditya Bakti, Bandung 1997, halaman 275 322, pokokpokok penjelasannya akan dikemukakan sebagai berikut :e Bahwa merupakan pendapat yang baku dalam, disiplin hukum pidana bahwapada dasarnya, suatu undangundang itu haruslah ditafsirkan menurutundangundang itu sendiri (net hoofdbeginsel moet zijn, dat de wet uit zich zelfmoet worden verklaard) tetapi oleh karena UndangUndang No.31 tahun 1999Jo UndangUndang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi tidak memberikan penjelasan
83 — 32
CitraAditya Bakti, Bandung 1997, halaman 275 322, pokokpokok penjelasannya akandikemukakan sebagai berikut :e Bahwa merupakan pendapat yang baku dalam, disiplin hukum pidana bahwa padadasarnya, suatu undangundang itu haruslah ditafsirkan menurut undangundang itusendiri (het hoofdbeginsel moet zijn, dat de wet uit zich zelf moet worden verklaard)tetapi oleh karena UndangUndang No.31 tahun 1999 Jo UndangUndang No.20 tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan penjelasantentang
1.I MADE DHAMA, SH
2.I PUTU GEDE DARMA PUTRA,SH.
Terdakwa:
1.EKA AUGUSTA HERRIYANI
2.EVIE MARINDO CHRISTINA
600 — 456
MenurutHoge Raad, perbuatan "zich toeeigenen" adalah menguasai benda milik oranglain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki pelaku atasbenda tersebut;Menimbang, bahwa unsur "yang ada dalam kekuasannya bukan karenakejahatan", menurut Adam Chaazawi mengatakan sesuatu benda dalamkekuasaan seseorang adalah apabila antara orang itu dengan bendanyaterdapat hubungan yang sedemikian eratnya, sehingga apabila ia akanmelakukan segala perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukansecara
84 — 31
semula atau memindahkan penguasaan nyata atas sesuatukepemilikan barang dari pemiliknya semula kepada tempat yang lain atau ke tanganorang yang bukan pemiliknya;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak atau disebut jugamelawan hukum (wederrechtelijk) ialah bertentangan dengan peraturan undangundangan;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Memorie van Toelechting, perkataanmemiliki secara melawan hukum sebagai terjemahan dari perkataan wederrechtelijkzich toeeigent, ditafsirkan sebagai het zich