Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa substansiyang telah dipertimbangkan dan diputus tetap dipertahankan oleh MajelisHakim sudah tepat dan benar, karena berdasarkan SPHP bahwaPerolehan CPO dan PKO yang tidak dilengkapi dengan dokumenpendukung yang menentukan Form BC 4.0 dan tidak masuk dalamgudang kawasan berikat, sehingga tidak memperoleh fasilitaspembebasan dari pengenaan PPN dan olehkarenanya koreksi Terbanding(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan

menurut Tebanding tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 8Undangundang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ( UU KUP);bahwa kronologis penyampaian SPT Tahunan PPh Badan dan proses pemeriksaan adalah sebagaiberikut : Tanggal Keterangan30 Maret 2007 SPT Tahuan PPh Badan tahun 2006disampaikan ke KPP Jakarta Jatinegara2 Juli 2007 Pemberitahuan Pemeriksaan Pajakdisampaikan ke Pemohon Banding18 Sep 2007 SPT Tahuan PPh Badan (Pembetulan)disampaikan ke KPP Madya Jaktim17 Maret 2008 Diterbitkan SPHP

Koreksi atas Biaya Usaha Lainnya sebesar Rp. 525,611,548,00Alasan BandingKoreksi atas Peredaran Usaha sebesarRp 6.260.565. 142,00Alasan KoreksiBahwa berdasarkan penjelasan pada Surat Pemberitahuan HasilPemeriksaan (SPHP), Terbanding beranggapan bahwa penjualan kepada PTTechnopia Lever merupakan penjualan kepada related party, oleh karena ituTerbanding menghitung ulang penjualan kepada PT Technopia Lever denganmargin sesuai dengan margin PT Technopia Lever kepada main distributor yaitu20%;Bahwa Perhitungan

Metode lainnya yang dapat diterima;Bahwa berdasarkan penjelasan pada Surat Pemberitahuan HasilPemeriksaan (SPHP), Terbanding telah menetapkan margin penjualanPemohon Banding kepada afiliasi Pemohon Banding (PT Technopia Lever)sebesar 20% sesuai margin PT Technopia Lever pada main distributor;Bahwa Pemohon Banding tidak mengetahui metode apa yang digunakanoleh Terbanding, tetapi sangat jelas penetapan margin tersebut tidakberdasarkan salah satu metode yang umum diterima sebagaimana diuraikan diatas

mengakibatkan ketimpangan ataumismatch antara pembelian dan penjualan dari dua Wajib Pajak dalam negeni;Bahwa berdasarkan uraian di atas, koreksi Terbanding atas harga jualPemohon Banding secara nyata tidak berdasarkan metode pengujian hargawajar yang dapat diterima umum dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakanyang berlaku sehingga harus dibatalkan;Koreksi atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp. 45,115,184,00Alasan KoreksiBahwa berdasarkan penjelasan pada Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan(SPHP

Manaf Lubissudut Jalan Jongkong, yang dikeluarkan oleh Tergugat, baru diketahuiPenggugat tanggal 22 November 2011 dari Penyidik berdasarkan SPHP(Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan) dengan Nomor B/1780/XI/2011/Reskrim, disampaikan kepada Penggugat tanggal 22 November2011, maka pengajuan gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktusebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto perubahan atasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986;9

mencobacoba, sebab berdasarkan AktaPembagian Warisan Nomor 20/1988 tanggal 19 Oktober 1988 hakkeperdataan Penggugat terhadap tanah Sertipikat a quo telah beralih kepadaEndang Tety Christina Boru Pasaribu, sehingga tidak layak dijadikansebagai dasar gugatan dan harus ditolak dengan tegas;2 Tentang Tenggang Waktu;Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan antara lain bahwaPenggugat mengetahui keberadaan Sertipikat Hak Milik Nomor 1885/HelvetiaTimur tanggal 22 November 2011 dari penyidik berdasarkan SPHP

Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor 20/SPHP/ 11 Pekanbaru tanggal17 Februari 2011; 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima BPKB Adira Finance CabangPerawang Nomor Memo 0614.11.c.02830 tanggal 18 November 2011,telah diterima nama Hondaindo Perkasa Motor atas nama NamaNasabah Zulkai Hartono, nama BPKB atas nama Wastuti;Hal. 6 dari 24 hal. Put.

Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor 20/SPHP/11 Pekanbaru tanggal17 Februari 2011; 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima BPKB Adira Finance CabangPerawang Nomor Memo 0614.11.c.02830 tanggal 18 November 2011,telah diterima nama Hondaindo Perkasa Motor atas nama NamaNasabah Zulkai Hartono, nama BPKB atas nama Wastuti; 1 (satu) lembar pengembalian BPKB kepada Hondaindo Perkasa Motoratas nama Soim BM 5939 YD Nomor BPKB H 03420383, Perawangtanggal 09 November 2011;Hal. 7

Nomor 72 PK/Pid/2017b)Surat Pengantar Nomor 20/SPHP/11 Pekanbaru tanggal 17Februari 2011, tanpa mempertimbangkan bahwa bukti tanda terimatersebut merupakan pengambilan 3 (tiga) BPKB atas namakonsumen Kelana, Risan dan Harsono di CV. Hondaindo PerkasaPekanbaru, dalam pengembilan BPKB tersebut Terdakwa Asmadi,S.E. telah menyerahkan kepada pihak CV. Hondaindo PerkasaCabang Siak, hal tersebut dibuktikannya dengan ditemukan BPKBatas nama Kelana dan Risan di CV.

Putusan Nomor 38/B/PK/PJK/2016diterbitkannya SP3 pada tanggal 21 Juli 2011, pelaksanaan di lapangan barudimulai tanggal 2 Agustus 2011, dan SPHP diterbitkan pada tanggal 22September 2011;Bahwa oleh karenanya Pemohon Banding menyatakan bahwa prosespemeriksaan sudah mengabaikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor82/PMK.03/2011 tanggal 3 Mei 2011 yang berlaku sejak tanggal 3 Mei 2011;Bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa kurun waktu tidaklah mengikatdalam hal data dan bukti yang diperlukan sudah cukup

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) sudah memberikan penjelasan yang memadai atasperbedaan nilai dalam pembelian yang dibayarkan olehpemegang saham antara yang disampaikan oleh PemohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saatPemeriksaan dengan yang disampaikan pada saat banding.Adapun selisin tersebut adalah sebesar Rp 1.121.377,00dengan perhitungan sebagai berikut:Cfm surat tanggapan atas SPHP Rp 49.651.121.212,00Rp 49.649.999.835,00Rp 1.121.377,00disebabkan adanya

Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) telah menyampaikan kepadapihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)bahwa terdapat selisih pembelian yang merupakan pembelianyang dilakukan pembayaran oleh Pemegang Saham langsungtanpa melalui rekening Pemohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) yaitu sebesar Rp 49.651.121.212,00sebagaimana tercantum dalam Surat Tanggapan atas SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor 0001/TAX/GFP/IX/2011 tanggal 29 September 2011 yang merupakansanggahan atas SPHP

Nomor Pem235/WPJ.04/KP.1100/2011 tanggal 22 September 2011;(Bukti Surat Sanggahan Atas SPHP Nomor0001/TAX/GFP/IX/2011 tanggal 29 September 2011 terlampir======= Lampiran P 6);Bahwa didalam surat tersebut Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) menyampaikan sebagai berikut:a.

Terbanding95.146.304.052,0094.658.434.464,00 Selisih487.869.588,00 Total Pembelian Pemohon Banding seharusnya95.146.304.052,00 Tercatat di GL48.736.613.967,00(ac 1702 Debet) Biaya EMKL (583.921.780,00)Pembelian Tahun 2007 (2.656.387.970,00)Murni Pembelian kertas Tahun 2008 45.496.304.217,00Selisih Pembelian vs GL Persediaan49.649.999.835,00 Pembelian yang dibayarkan oleh Pemegang Saham49.649.999.835,00 Selisih0,00 Pembelian yang dibayar Pemegang Saham49.649.999.835,00 Pembelian yang dibayar Pemegang Saham SPHP

Putusan Nomor 1992/B/PK/Pjk/2021Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Pajak sudah benar karenaterbukti bahwa Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali sudahmengetahui dan hadir memenuhi undangan Tim Pemeriksa dalamrangka penyampaian hasil koreksi sementara, kemudian menerima SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan/SPHP, selanjutnya hadir dalampembahasan akhir hasil pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 10 April2019 yang bertempat di KPP Wajib Pajak Besar Tiga dan terakhir hadiruntuk menandatangani Berita Acara

obyek sengketa berupa gugatanatas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Pajak Penghasilan Final Pasal23/26 Nomor : 00014/545/16/073/18 tanggal 24 April 2018 Masa PajakJanuari 2016 yang telah dipertimbangan dan diputus dipertahankan olehMajelis Hakim adalah sudah tepat dan benar karena kewenanganhukum yang merupakan diskresi Tergugat sekarang TermohonPeninjauan Kembali (DJP) untuk dapat/tidaknyamenentukan/memutuskan apakah perlu dilakukan perpanjangan jangkawaktu penyampaian tanggapan tertulis atas SPHP

sesuai Risalah Pembahasan(lampiran 5 surat banding), berikut adalah total koreksi objek PPh Pasal 23untuk masa Januari sampai dengan Desember 2010 ~ sebesarRp298.263.637.223,00 dengan rincian sebagai berikut:Uraian Jumlah (Rp)Materi Sengketa:Royalti kepada pemerintah 183.331.106.548,00Bongkar muat/stevedoring 23.729.262.185,00Akrual biaya Des 2010 304.213.435.868,00Akrual biaya Des 2009 (236.665.119.108,00) 67.548.316.760,00SKB PT RPP Mining Contractor 11.941.421.798,00Tambahan koreksi setelah SPHP

Tambahan koreksi setelah SPHP berupa:i) Biaya mobilisasi/demobilisasi sejumlah Rp8.938.922.699,00;ii) Biaya coal selling commission sejumlah Rp9.904.716.658,00;iii) Biaya jasa keamanan kepada Pemuda Pancasila sejumlahRp2.260.000.000,00;iv) Biaya reklamasi sejumlah Rp60.000.000,00; danv) Lainlain tidak terinci sejumlah (Rp9.450.109.425,00);Menurut Pemohon Banding:Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding di atas danmengajukan banding dengan dasar sebagai berikut:1.

Royalti yang dibayarkan kepada Pemerintah tidak termasuk dalampengertian royalti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf hUndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilansebagaimana diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 36 Tahun2008 ("UndangUndang PPh");Bahwa penjelasan Terbanding dalam SPHP tentang definisi royalti tidakmencakup definisi royalti dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h UndangUndangPPh secara utuh.

2017materi sengketa yang telah dilaksanakan tidak dipertimbangkan oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak dalam memutus sengketa banding;Adapun sengketa materi yang dibahas adalah pengenaan PPh Pasal 23 ataspembayaran royalti kepada Pemerintah, pembayaran biaya bongkar muat(stevedoring), jasa konsultan, estimasi biaya yang dibukukan di bulanDesember 2010 dan Jurnal Balik yang dibukukan di bulan Desember 2009,pembayaran atas tagihan kepada PT RPP Mining Contractor (RMC) danbeberapa tambahan koreksi setelah SPHP

Pasal 23.Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding),pengenaan PPh Pasal 23 atas biaya tersebut tidak tepat dikarenakan halhal sebagai berikut:a) Royalti yang dibayarkan kepada Pemerintah tidak termasuk dalampengertian royalti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)huruf h UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang PajakPenghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan UndangUndangNomor 36 Tahun 2008 (UndangUndang PPh);Penjelasan Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding)dalam SPHP

menyampaikan undangan secara tertulis untuk melakukanpembahasan akhir hasil pemeriksaan, membuat risalah pembahasan,membuat Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, membuatIkhtisar Hasil Pembahasan Akhir, dan membuat Berita AcaraKetidakhadiran Wajid Pajak dalam Pembahasan Akhir HasilPemeriksaan;Bahwa Penggugat sudah mengetahui dan hadir memenuhi undanganTim Pemeriksa dalam rangka penyampaian hasil koreksi sementara(pada tanggal 14 Maret 2019), kemudian menerima SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan/SPHP

faksimili Penggugatsekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak aktif, yang melaluiundangan tersebut, Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembalidiberi kesempatan untuk hadir dan melakukan pembahasanhasilpemeriksaan pada tanggal 20 April 2018, namun Penggugat sekarangPemohon Peninjauan Kembali tidak hadir dalam pembahasan akhir hasilpemeriksaan dan tidak menyampaikan tanggapan tertulis atasSPHP sebagaimana telah Tergugat sekarang Termohon PeninjauanKembali tuangkan dalam risalah pembahasan berdasarkan SPHP

menjadi objek sengketa berupa gugatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23Nomor 00101/203/16/073/18 tanggal 24 April 2018 Masa Pajak Januari2016 yang telah dipertimbangan dan diputus dipertahankan oleh MajelisHakim adalah sudah tepat dan benar karena kewenangan hukum yangmerupakan diskresi Tergugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali(DJP) untuk dapat/tidaknya menentukan/memutuskan apakah perludilakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan tertulisatas SPHP

Putusan Nomor 2718/B/PK/Pjk/2019Hakim adalah sudah tepat dan benar karena kewenangan hukum yangmerupakan diskresi Tergugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali(DJP) untuk dapat/tidaknya menentukan/memutuskan apakah perludilakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan tertulisatas SPHP.

Terbanding menggunakan Pasal 3 ayat (1) danPasal 26A ayat (4) UndangUndang tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan (UU KUP) dan Pasal 4 ayat (1) UU PPh sebagai dasar hukum;Bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor$8120/WPJ.11/KP.12/ 2011, tanggal 8 Juli 2011, dasar koreksi oleh Terbandingadalah sebagai berikut:Halaman 3 dari 24 halaman.

dimaksud pada ayat (6) harusdisampaikan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga)hari kerja terhitung sejak:a) diterimanya tanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan HasilPemeriksaan dari Wajib Pajak sesuai jangka waktu sebagaimanadimaksud pada ayat (3) dan/atau ayat (4);b) berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat pada (3)dan/atau ayat (4), dalam hal Wajid Pajak tidak menyampaikantanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;Bahwa tanggapan tertulis atas SPHP

Putusan Nomor 1064/B/PK/PJK/2015Bahwa sesuai SPHP oleh Terbanding dalam koreksinya terdapatpenghitungan ganda (double counting") atau perhitungan yang tidaksemestinya;Bahwa dalam koreksinya Terbanding memperhitungkan kembaliperedaran usaha yang telah dilaporkan dalam koreksi peredaran usaha sesuaiperincian perhitungan sebagai berikut: No Katerangan Jumlah (Rp)1 Penyerahan Pompa Giboultjoint ke Bok Dwi Wahatno 9.750.250,002 Proyek Uprating IPA 20 lpd (SPK Nomor 08N/2008) 538.000.000,003 Proyek Uprating

2000 KUP" (vide Tanggapan Surat angka 2 huruf a) padahalpermohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimanatercantum di dalam SPT Tahunan PPh badan Tahun Pajak 2006 yangdisampaikan tanggal 27 Maret 2007 telah dianulir Penggugat dengan melaluiSPT Pembetulan yang disampaikan tanggal 17 Juni 2007 dan atau 1 (satu)bulan sebelum Surat Perintah Pemeriksaan Pajak dan penerbitan SKPKB harusdikesampingkan karena tidak sesuai dengan yang diamanatkan Pasal 17 BUndangUndang Nomor 16/2000 KUP;Bahwa SPHP

ditandatangani oleh pejabat yang namanya tidak tercantumbaik di dalam Surat Perintah Pemeriksaan Pajak maupun di dalam SuratPemberitahuan Pemeriksaan, dan dengan demikian SPHP harus dinyatakantidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya harus dikesampingkan;Bahwa Pemeriksa membuat Berita Acara Tidak Memberikan Tanggapansebagai dasar hukum untuk pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan dan NotaPerhitungan karena Wajib Pajak tidak memberi Surat Tanggapan atas SPHP,padahal tanggapan telah diberikan tanggal

Pemeriksaan, Fakta Lapangan, Fakta Pembukuan, danFakta Pembuktian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)dapat disampaikan:1 Fakta Pemeriksaan:1 Bahwa koreksi Peredaran Usaha didasarkan hasil analisa produksiberdasarkan data dari Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) berupa data komposisi pembuatan produk;Bahwa data tersebut digunakan sebagai dasar analisa karenaPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidakmemperoleh data dan dokumen terkait proses produksi (sampaidengan SPHP

tidak ada dokumen COA Bahan Baku, Job Mixing,Dokumen BP POM);2 Bahwa berdasarkan hasil analisa produksi, Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) menemukan adanya selisih lebihproduksi antara hasil perhitungan dengan yang dilaporkan;Bahwa atas temuan tersebut telah disampaikan kepada TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melalui SPHP, danatas SPHP tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) hanya memberikan tanggapan tertulis yangmenyatakan tidak setuju dan argumentasinya

Tim Pemeriksa menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan(SPHP) Nomor Pem58/WPJ.07/KP.10/2012 tertanggal 12 November 2012yang Pemohon Banding terima pada tanggal 13 November 2012.Berdasarkan SPHP, Tim Pemeriksa melakukan koreksi fiskal positif untukobyek PPh atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesarRp5.214.633.606 meliputi masa pajak JanuariDesember 2008:3.

AWE (NWN) telah mengajukan surat tanggapan terhadap SPHP yangmenyatakan tidak setuju dengan koreksi fiskal positif PPh atasPemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp5.214.633.606 padatanggal 27 November 2012;4. KPP Migas memberikan undangan tertanggal 7 Desember 2012 untukmenandatangani Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Pajakpada tanggal 12 Desember 2012.

menjadi objek sengketa berupa gugatan atas SuratKetetapan Pajak Nihil (SKPN) Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26Nomor 00021/545/16/073/18 tanggal 24 April 2018 Masa Pajak Oktober2016 yang telah dipertimbangan dan diputus dipertahankan oleh MajelisHakim adalah sudah tepat dan benar karena kewenangan hukum yangmerupakan diskresi Tergugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali(DJP) untuk dapat/tidaknya menentukan/memutuskan apakah perludilakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan tertulisatas SPHP

NKEB/WPJ.19/2019 tanggal 27 September2019, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 berdasarkan Pasal 36 ayat(1) huruf d karena Permohonan Wajib Pajak terkait Pajak PenghasilanPasal 23 Nomor 00022/203/17/051/19, tanggal 26 April 2019; Bahwa Penggugat sudah mengetahui dan hadir memenuhi undanganTim Pemeriksa dalam rangka penyampaian hasil koreksi sementara(pada tanggal 14 Maret 2019), kemudian menerima SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan/SPHP

dinubungkan dengan Kontra Memori PeninjauanKembali tidak dapat menggugurkan faktafakta dan melemahkanbuktibukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbanganhukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo berupasubstansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh MajelisPengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agungmengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusanPengadilan Pajak a quo karena in casu tanggapan Penggugat sekarangTermohon Peninjauan Kembali atas SPHP