Bahwa Lessor telah menyewa guna usahakan barang modal dengan hakopsi kepada Lessee incasu Tergugat berdasarkan Lampiran PSGU(Lease Agreement) Daftar, sebagaimana tercantum di dalam Asset NomorKontrak : 88820130023, 88820130025, 88820130053, dan 88820140007dengan total nilai sewa guna usaha/pembiayaan secara keseluruhan ialahsebesar Rp.11.288.000.000, (Sebelas Milyar Dua Ratus Delapan PuluhDelapan Juta Rupiah) yang terdiri dari :a.

Surat Nomor: 020/SOM/LEG/II/2016, tertanggal 29 Februari 2016,Perihal: Somasi.13.Bahwa sampai dengan lewatnya tenggang waktu peringatan yangdiberikan, ternyata Lessee incasu Tergugat belum juga melaksanakankewajiban sehingga Lessee telah lalai membayar/memenuhi kewajibansebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 3 Perjanjian kepadaPenggugat.

TOTAL KESELURUHAN UTANG : Rp.8.003.864.243,(terbilang : Delapan Milyar Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh EmpatRibu Dua Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah);16.Bahwa berdasarkan halhal sebagaimana tersebut diatas, dan oleh karenaLessee incasu Tergugat telah terbukti Ingkar Janji (Wanprestasi) atasPerjanjian, dan mengingat sampai dengan Gugatan ini diajukan tidak adaitikad baik dari Lessee incasu Tergugat untuk menyelesaikan seluruhpembayaran kepada Penggugat, sedangkan Penggugat memerlukanjaminan, kepastian

Perjanjian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee), tertanggal 08Agustus 2012, untuk Perjanjian , telah memberikan jaminan pribadidengan mengikat dirinya sebagai Penjamin (Guarantor) untukmenjamin hutanghutang Lessee incasu Tergugat kepada Lessortanpa syarat yang timbul dari Perjanjian yang dibuat antara Lesseeincasu Tergugat dengan Lessor.b.

HEXAFINANCE INDONESIA incasu Penggugat. Oleh karena itu PT. HEXAFINANCE INDONESIA incasu Penggugat berhak untuk melaksanakansegala tindakantindakan maupun hakhak sebagaimana yang diatur didalam Perjanjian menggantikan kedudukan PT.

Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkasperkara;Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagaiberikut:Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapatdibenarkan karena judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa putusan judex facti (incasu

Pengadilan Tinggi Surabaya) yangmenguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkalan atas keterbuktianDakwaan Alternatif Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan penjatuhan pidananyatidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam menjatuhkanputusan tersebut telah memberikan pertinbangan hukum yang tepatdan benar dalam mempertimbangkan faktafakta persidangan; Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum atas putusanjJudex facti incasu, dengan alasan

Putusan Nomor 1390 K/Pid.Sus/2019 Bahwa alasan judex facti menjatuhkan pidana yang dijatuhkankepada Para Terdakwa incasu yaitu pidana penjara masingmasingselama 3 (tiga) tahun, sudah tepat dan benar dalam pertimbanganhukum, karena dalam menjatuhkan pidana tersebut telah dengancermat mempertimbangkan aspekaspek hukum pemidanaannyayaitu aspek kepastian hukum, aspek keadilan dan aspekkemanfaatan pemidanaan a quo terhadap Para Terdakwa dan bagimasyarakat; Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi Penuntut Umum

isinya panggilan aanmaning tersebut telah diklarifikasi dariPEMOHON AANMANING DAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAWN/ incasuPENGGUGAT dan TERMOHON Almarhum AMSARI (incasu TERGUGAT II, Ill,IV, V, dan VI) DINYATAKAN TELAH MELUNASI PEMBAYARAN SELURUHHUTANGNYA atas dasar 2 (dua) kwitansi pembayaran sesuai jumlahhutangnya sebesar Rp. 150.000.000, (Seratus lima puluh juta rupiah), yangdibayarkan oleh TERGUGAT I/ WAHYU BUDI SUSANTO, yaitu:a.

Bahwa Almarhum AMSARI (incasu TERGUGAT Il, Il, Ill, IV, V dan VI) adalahpihak yang tidak terikat atau tidak mempunyai hubungan hukum denganHal 14 dari 43 halaman Putusan No. 194/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt.Adv.il and Ugji Consultantperjanjian tersebut di atas begitu juga Kantor Pertanahan Kota AdministrasiJakarta Selatan/ TURUT TERGUGAT II tidak pernah terlibat atau ikut sertadalam Perjanjian Kerjasama tanggal 28 Nopember 2014;5.

Bahwa sesuai panggilan aanmaning dan rapat aanmaning jelas sesuai faktaAlmarhum AMSARI (incasu TERGUGAT Il, III, IV, V dan VI) tersebut telahdilunasi atas dasar 2 (dua) kwitansi pembayaran hutang seluruhnya sebesarRp. 150.000.000, (Seratus lima puluh juta rupiah) hanya ada keterlambatanwaktu pembayaran selama 25 (dua puluh lima) hari;6.

Bahwa atas dalil gugatan tersebut di atas, KOPERASI/ PENGGUGAT puntelah keliru menarik Almarhum AMSARI (incasu TERGUGAT II, Ill, IV, V danVl) dalam perkara aquo dan menarik Kantor Pertanahan Kota AdministrasiJakarta Selatan/ TURUT TERGUGAT II tidak pernah terlibat atau ikut sertadalam Perjanjian Kerjasama tanggal 28 Nopember 2014 dan TERGUGAT pun tidak mempunyai hubungan hukum dengan PENGGUGAT, kecualihubungan hukum dengan dr.

(seratus delapan belas meter persegi), sebagaimana diuraikandalam surat ukur tanggal 9 Nopember 1998 No. 09.04.09.03.01434 terdaftaratas nama AMSARI kepada Para Ahli Warisnya (incasu TERGUGAT Il, Ill, IV,V dan V pada saat putusan aquo diucapkan dalam persidangan terbuka untukumum atau melalui Kuasa Hukumnya terdahulu yaitu: KANTOR HUKUMSUPRIYATNA PRAYITNO & ASSOCIATES..

Bahwa tanah milik dan/atau tanah peninggalan kakek Tergugat (almarhumLA OWI Alias MA ZIAMU) tersebut pada awalnya termasuk dan meliputi pulabagian tanah yang kini telah dikuasai dan/atau dimiliki oleh Penggugat (RASYID MARINDA), yakni pada sisi SEBELAH BARAT dari tanah milikdan/atau tanah peninggalan almarhum LA OWI Alias MA ZIAMU yang kinidikuasai oleh Para Tergugat (incasu: Tanah Objek Sengketa), akan tetapiberdasarkan kesepakatan Tergugat dengan Penggugat I, maka sisa tanahmilik dan/atau tanah

Bahwa setelah meninggalnya almarhum LA OWI Alias MA ZIAMU (kakekTergugat I), maka penguasaan tanah milik dan/atau tanah peninggalankakek Tergugat tersebut (incasu: Tanah Objek Sengketa) maupun rumahpanggung milik dan/atau peninggalan kakek Tergugat yang hingga kinitetap berdiri kokoh di atas Tanah Objek Sengketa yang dikuasai oleh ParaTergugat, kKemudian diteruskan oleh anakanak almarhum LA OWI Alias MAZIAMU antara lain bernama MA NAZIA (almarhum) yakni orang tua (ayah)Tergugat sampai beliau meninggal

: Tanah Objek Sengketa)termasuk bagian tanah milik dan/atau tanah peninggalan kakek Tergugat yang telah dipertukarkan dengan Penggugat (RASYID MARINDA) yangterletak atau berbatas pada sisi SEBELAH BARAT bagian tanah milikdan/atau tanah peninggalan kakek Tergugat yang kini dikuasai oleh ParaTergugat (incasu: Tanah Objek Sengketa), oleh karena Tanah ObjekSengketa yang kini dikuasai oleh Para Tergugat tersebut termasuk tanahyang kini telah dikuasai dan/atau dimiliki oleh Penggugat (RASYIDMARINDA), sejak

: TanahObjek Sengketa), maka sejak saat itu Para Tergugat tinggal menguasai danmenempati bagian tanah milik dan/atau tanah peninggalan almarhum LAOWI Alias MA ZIAMU yang kini dikuasai oleh Para Tergugat (incasu: TanahObjek Sengketa) ditambah dengan sisa tanah milik dan/atau tanahpeninggalan almarhumah WA SALAMU dan almarhum LA BETELE (nenekdan kakek Para Penggugat) yang terletak atau berada pada sisi SEBELAHSELATAN Jalan HOS Cokroaminoto yang letaknya persis berbataslangsung dengan tanah milik dan

Bahwa bukti tersebut jikadihubungkan dengan bukti P.LILIMILIMW 2 / P.LILULM 2a berupagambar/sketsa tanah warisan, maka tanah objek sengketa dalam perkara incasu, masuk dalam sketsa gambar yang merupakan bagian tanah warisanpeninggalan Ina Jawa;Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P.I.ILIII.IMW 3 berupa Berita AcaraPemeriksaan Tanah Ina Jawa yang ditempati La Owi.

Bahwa ketika Para Penggugat bertanya kepada Tergugat tentangasalusul kepemilikan tanah sengketa tersebut, Tergugat menjawabbahwa tanah tersebut diperoleh dari JualBeli dari seorang bernamaSUMAIDAH alias SUBAIDAH (incasu Tergugat II) pada tahun 2014 dihadapan Notaris MOCH. SURURI, SH, M.kn (incasu Turut Tergugat II)sebagaimana yang tertuang dalam Akta Jual Beli (AJB) Nomor736/2014 tanggal 24 Desember 2014;9.

, sedangkan tanah obyeksengketa pada hakekatnya merupakan tanah dengan letter C nomor384, Persil 73, Kelas D.I, Desa Panjalinan dengan luas 1.384 m7,sehingga penerbitan SHM No. 38/Desa Panjalinan oleh KantorPertanahan Kabupaten Bangkalan (incasu Turut Tergugat IV) adalahSALAH OBYEK sehingga penerbitan SHM tersebut adalah CACATHUKUM; 10.Bahwa atas dasar penerbitan SHM No.38/Desa Panjalinan tersebut,kemudian Tergugat mengalinkan obyek sengketa tersebut tanpasepengetahuan Para Penggugat kepada Tergugat

III melalui perjanjianjualbeli di hadapan Notaris/PPAT NOVI KOERFIANA, SH, M.Kn(incasu Turut Tergugat III) sebagaimana yang tertuang dalam Akta JualBeli No. 19/2017 tanggal 09 Oktober 2017, sehingga sekarang SHMNo. 38/Desa Panjalinan sudah beralin nama menjadi atas namaSUMAITYAH (incasu Tergugat III);11.Bahwa pada sekitar tahun 2018, Tergugat III atas dasar jualbeli yangdilakukan dengan Tergugat tersebut, kemudian mencoba untukmenguasai tanah sengketa tersebut, namun hal tersebut tidak dapatdilakukan

Kartini, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, seluas 656 m², sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 00551/Kelurahan Wale, diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 01/Wale/2008 tertanggal 05 Maret 2008 dan/atau perubahannya sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 00823/Kelurahan Wale, diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 00057/Wale/2016 tertanggal 01 Februari 2016 (incasu: Tanah Objek Sengketa), dengan batas-batas sebagai berikut :

.** Bahwa semasa hidupnya SAMADJI dan SULASTRI Incasu Penggugat Iltidak di karuniai anak.** Bahwa namun sewaktu SULASTRI diperistri oleh SAMADuUI, status SULASTRItelah menjanda dan mempunyai anak :1. MASLIN SUHARTI2. IMPIl MUALIMAH3. AGUS TARANGGONOHal. 1 dari 18 hal. Put.

sebagaimana yang tercantum dalamAkta Jual Beli Tanah Nomor : 1396/ JB/NGASEM/2007 tersebut dijual lagi olehAGUS TARANGGONO Incasu Penggugat secara di bawah tangan kepadaSUMARI AGUS WIBOWO Incasu Penggugat Ill yang beralamat di DesaCabean RT. 06 RW. 01, Kec. Cepu, Kab.

Blora seharga Rp. 35.000.000,(Tiga puluh lima juta rupiah).Bahwa namun sekitar bulan Mei tahun 2008 ada orang yang bernamaSUHADAK Incasu Tergugat yang tanpa izin dari para Penggugat mendirikanrumah di atas tanah milik SUMARI AGUS WIBOWO Incasu Penggugat Ill yaitutanah seluas 650m? yang terletak di Persil 24 a, Blok D.I, C Nomor 1078,Dukuh Ledok, Ds.Mojodelik, RT. 04 RW. 01, Kec. Ngasem, Kab. Bojonegoroyang batasbatasnya adalah :Utara : Jl.

DesaTimur : Narto, PriantoSelatan : MarjukiBarat : Rasidin, Ngadi, Sudiyono.Sebagaimana yang telah terurai dalam Akta Jual Beli Tanah Nomor :1396/ JB/NGASEM/2007 yang dibuat oleh dan atau dihadapanNotaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah ENI ZUBAIDAH, SH.Bahwa perbuatan SUHADAK Incasu Tergugat dalam hal mendirikan rumahdi atas tanah milik para Penggugat tersebut telah mendapat teguran dari paraHal. 2 dari 18 hal. Put.

tercatat atas namaSAMDuJI dan belum pernah dioperalihkan kepada pihak lain;Bahwa selanjutnya oleh SAMDuUI tanah tersebut dioperalihnkan secara jualbeli kepada Penggugat yang kemudian dituangkan dalam Akta Jual BeliTanah Nomor : 1396/JB/NGASEM/2007 yang dibuat oleh dan ataudihadapan Notaris/PPAT ENI ZUBAIDAH, SH pada tanggal 31 Desember2007;Bahwa oleh karena jual beli tersebut dilakukan oleh orang yang berhak untukmenjual tanah tersebut, yaitu SAMADJI serta atas persetujuan dariistrinya/SULASTRI Incasu

Menyatakan bahwa Rudi Kurniawan incasu Penggugat , Farida Kurniawanincasu Penggugat Il, Ridwan Kurniawan incasu Penggugat Ill, YantiKurniawan incasu Penggugat IV, Hadi Kurniawan incasu Penggugat V,Kevin Kurniawan (anak dari hasil perkawinan Teddy Kurniawan danTergugat) dan Maimunah incasu Tergugat, adalah ahli waris yang sah darialmarhum Teddy Kurniawan;.

Rudi Kurniawan incasu Penggugat anak kandung dari TeddyKurniawan, Farida Kurniawan incasu Penggugat Il anak kandung dariTeddy Kurniawan, Ridwan Kurniawan incasu Penggugat IIl anak kandungdari Teddy Kurniawan, Yanti Kurniawan incasu Penggugat IV anakkandung dari Teddy Kurniawan, Hadi Kurniawan incasu Penggugat Vanak kandung dari Teddy Kurniawan, Kevin Kurniawan anak kandungdari Teddy Kurniawan dari hasil perkawinan dengan Tergugat, masingmasing mendapatkan 3/28 bagian dari harta warisan;b.

Maimunah incasu Tergugat, istri dari Teddy Kurniawan mendapat 1/4bagian dari harta warisan;. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atassebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Ikan Tongkol Hak MilikNomor 1060/PS dan Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 823/IMB/DTK/IV/2005 serta mobil Mitsubishi Kuda dengan Nomor Polisi BE 2851 Bu;.

Darulquthni)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makaMajelis Hakim menemukan fakta hukum incasu sebagai berikut: Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri bawahtangan yang menikah pada tanggal 12 Januari 2012. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam.

Pasal 4Kompilasi Hukum Islam perihal keabsahan perkawinan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukumtersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti keabsahanHalaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 0792/Pdt.G/2018/PA.Rkspernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga pernikahan incasu harusdinyatakan sah.Menimbang, bahwa pernikahan yang sah adalah conditio sine quo nondari suatu perceraian yang sah, sehingga oleh karena pernikahan incasu sah,maka gugatan cerai incasu dapat

diperiksa dan dipertimbangkan untuk diadilidan diputus.Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai incasu, Majelis Hakimmenemukan fakta persidangan sebagai berikut: Bahwa menurut Penggugat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugatpada awalnya rukun hingga dikaruniai 1 orang anak, akan tetapi karenakekurangan nafkah dari Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat seringbertengkar sejak Agustus 2013 yang lalu, kemudian Penggugat danTergugat berpisah sehingga sejak Desember 2013 sampai dengansekarang Penggugat

Dalam Negeritanggal 31 Maret 1982 No.14 tahun 1982 , menerbitkan Peraturantentang larangan Pembuatan /Pengesahan Akta Kuasa Mutlak yangbertujuan untuk menghindari penyalagunaan hukum Pemindahan Hakatas tanah secara terselubung dan sewenangwenang dengan beberapapengecualian ;Menimbang, bahwa Intruksi Menteri dalam Negeri tersebut adalahsalah satu bentuk Hukum positif yang mengandung aturan hukum publikbertujuan mengatur ketertiban Umum dalam transaksi jual beli tanah ;Dalam konteks perkara ini (incasu

dapatdi cabut kembali olehpemberi Kuasa adalah merupakan penyimpangan dari pasal 1813KUHPerdata ;Oleh karena itu penerbitan Surat Kuasa menjual tanggal 03 Juli 2009masingmasing nomor : 04, Nomor 05, dihadapan Notaris Albert SDumanauw, SH haruslah dinyatakan tidak sah batal demi hukum karenabertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku Cq.IntruksiMendagri tanggal 31 Maret 1982 Nomor :14 tahun 1982, dengandemikian gugatan Penggugat dalam petitum angka 7 dapat di kabulkan ;Menimbang, lebih lanjut Incasu

No.298/PDT/2013/PT.Mks20Rekonvensi , karena pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut samadengan pertimbangan gugatan rekonvensi tergugat dan Turut tergugatIl .oleh karena itu gugatan rekonvensi tergugat III dalam putusannyamenolak Eksepsi Tergugat Rekonvensi dapat dikuatkan ;DALAM POKOK PERKARA REKONVENSIMenimbang, bahwa Gugatan rekonvensi Tergugat III Konvensi /penggugat Rekonvensi; Incasu adalah berkaitan erat dengan GugatanKonvensi , tentang transaksi jual beli tanah hak milik di kelurahan

pemegang hak HermanLumanga (Penggugat Konvensi) Akta jual beli tanggal 25 April 2012nomor:14/2012 ;Menimbang, bahwa transaksi jual beli tanah antara tergugat Konvensi sebagai penjual dengan Tergugat IIl Konvensi sebagai pembelidengan menggunakan surat kuaSa menjual yang merupakan surat kuasamutlak ,Akta Kuasa menjual tanggal 03 Juli 2009 No.05 dan sudahdipertimbangkan dalam Konvensi oleh majelis tingkat bandingsebagaimana tersebut di atas dalam putusan ini , Kemudian majelis HakimTingkat banding Incasu

No.298/PDT/2013/PT.Mks22gugatan Rekonvensi berada dipihak yang kalah maka dihukum untukmembayar biaya perkara dalam dalam kedua tingkat peradilan yangditetapkan nihil ;Menimbang, bahwa berdasar analisa pertimbanganpertimbangan Incasu Majelis Hakim Tingkat banding sebagaimana uraiantersebut di atas baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi , makaputusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 26 Agustus 2013 Nomor:11/Pdt.G/2013/PN.Mks dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi haruslahdibatalkan dan Pengadilan

Dengan demikian kapasitas Penggugat dalam memajukan gugatan initidak jelas/kabur, dengan kata lain, Penggugat tidak memiliki kualitashak (persona standi in judicio) dalam memajukan gugatan ini ;Bahwa dalam petitum gugatan angka ke5 Penggugat memintakanagar "Menghukum Tergugat ataupun pihakpihak yang mendapatkanhak dari padanya untuk mengosongkan tempat katrol tersebut ....1S tana nae ee te et ee ee re re eeeSecara nyata (Feiteliike) yang menguasai dan mengelolai tempatkatrol incasu adalah pihak SPSI

, adalahdikarenakan : 22222 nnn nnn nnn nnn ee neee noe2.1 Bahwa Tergugat pada satu pekan (7 hari) sebelum jatuh tempopembayaran telah menghubungi Penggugat untuk melakukanpembayaran atas stand/meja tempat berjualan ikan yang disewaTergugat incasu, namun Penggugat menolak pembayaran sewatersebut dari Tergugat, dimana Penggugat mengatakan : pembayaranditunda terlebin dahulu, dan Penggugat tidak ada memberikanpenjelasan/alasan yang sah menurut hukum lebih lanjut kepadaT@rQUQ al j 2 2 nn nnn nnn nnn

Bahwa Tergugat juga telah berjualan ikan dilokasi incasu sejakpertama kali pasar ikan tersebut ada dan beroperasi pada tahun 1974,dan sebagai pertimbangan bagi Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini, Tergugat merasa perlu menguraikan secararingkas tentang berdirinya pasar ikan dimaksud, sebagai berikut :Bahwa pada sekitar tahun 1974 alm. Samsudin disuruh oleh Brigjend.(Purn.) R.

Munthe, yang pada saat itu selaku Pengelola pasar ikanincasu, untuk menjumpai dan membujuk Tergugat dan ParaPedagang ikan Pasar Kemiri agar bersedia pindah tempat berjualankelokasi pasar ikan incasu, guna meramaikan dan memajukan pasarikan tersebut. Dan Tergugat serta. beberapa Pedagang ikan bersediauntuk pindah berjualan ikan dari pasar Kemiri kepasar ikan incasudengan kesepakatan ; 252" 2 205 Bahwa Brigjend. (Purn.) R.

Munthe selaku Pengelola pasar ikan padasaat itu, tidak akan mengutip uang sewa selama. 1 (satu) tahun dariPara Pedagang 5 222520 noo non no nnn cen scenes nen neeBahwa kemudian Tergugat dan Para Pedagang ikan merintismembangun dan mempromosikan pasar ikan incasu dengan penuhperjuangan dan pengorbanan.

Darulquthni)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makaMajelis Hakim menemukan fakta hukum incasu sebagai berikut: Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri bawahtangan yang menikah pada tanggal 28 Agustus 2012. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam.

Pasal 4Kompilasi Hukum Islam perihal keabsahan perkawinan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukumtersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti keabsahanpernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga pernikahan incasu harusdinyatakan sah.Menimbang, bahwa pernikahan yang sah adalah conditio sine quo nondari suatu perceraian yang sah, sehingga oleh karena pernikahan incasu sah,maka gugatan cerai incasu dapat diperiksa dan dipertimbangkan untuk diadilidan diputus.Menimbang

, bahwa terhadap gugatan cerai incasu, Majelis Hakimmenemukan fakta persidangan sebagai berikut: Bahwa menurut Penggugat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugatpada awalnya rukun hingga dikaruniai 1 orang anak, akan tetapi karenakekurangan nafkah dari Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat seringbertengkar sejak Mei 2013 yang lalu, kemudian Penggugat dan Tergugatberpisah sehingga sejak Januari 2014 sampai dengan sekarang Penggugatdan Tergugat berpisah rumah dan menjalankan hidup masingmasing tanpapeduli

Wazirsyah bin M.Yusuf AS selaku anak lakilaki incasu sebagai Pemohon;Syahputra bin M.Yusuf AS selaku anak lakilaki incasu sebagai Pemohon IT;Ridwansyah bin M.Yusuf AS selaku anak lakilaki incasu sebagai Pemohon III;Irwansyah bin M.Yusuf AS selaku anak lakilaki incasu sebagai Pemohon IV;aMeutia Fitriah binti M.Yusuf AS selaku anak perempuan incasu sebagaiPemohon V;Menimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almh.

Oleh karena itu pada tempatnya bilaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor wajib menyatakan dirinya tidakberwenang mengadili perkara incasu ( vide Pasal 134 HIR).B.

PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI PERSONA STAND IN JUDICO ; Dalam gugatan incasu disebutkan secara tegas bahwa yangmengajukan gugatan adalah CV. Delima Jaya yang merupakan badanusaha yang bukan merupakan badan hukum oleh karenanya tidakdapat diwakili oleh beberapa orang saja melainkan seluruh pemegangsaham ; Apabila hanya diajukan Wiyanta dan Ew saja maka sudah tentugugatan InCasu tidak memiliki persona Standi In Judico, sehinggawajib untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;D.

Bank Rakyat Indonesia sebagai pihak yangpertama kali melakukan hubungan hukum dengan Penggugat dansebagai pihak yang ikut serta dalam pemberian akad kredit, jual beli dantransaksi hukum lainnya atas obyek incasu ; Adalah sudah sewajarnya bila PT. Bank Rakyat Indonesia wajibdiikutsertakan sebagai pihak karena dalam obyek yang sama, karenaasal mula permasalahan incasu adalah dengan adanya akad kredityang dilanjutkan dengan transaksi jual beli antara PT.

Bank Rakyat Indonesia maka gugatan incasu patut ditolak atausetidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.E.

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.. tanggal 13Desember 1958 Nomor 4.K/Sip/1958, dalam perkara antara Moehati lawanGustaff dkk, dinyatakan Dengan demikian jelas gugatan incasu patutditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;Seandainya gugatan incasu tetap diajukan oleh Penggugat makatetap saja gugatan ini patut menurut hukum untuk ditolak atau tidak dapatditerima karena yang bertanggungjawab akan transaksi hukumsebagaimana diuraikan oleh Penggugat adalah P.T.

berikut;Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh majelistingkat pertama bahwa selama Pembanding/Tergugat denganTerbanding/Penggugat terikat perkawinan sah telah dikaruniai seorang anakbernama ANAK PEMBANDING dan TERBANDING, lahir tanggal 21Desember 2011 (vide, bukti P.4), dengan demikian anak tersebut belum genapberusia 12 tahun;Menimbang, bahwa menurut Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf aKompilasi Hukum Islam bahwa anak yang belum genap berusia 12 tahun hakasuhnya berada di ibunya (incasu

Namun demikian,menurut Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b UndangUndang Nomor 1 tahun 1974dinyatakan apabila ternyata ibunya (incasu Terbanding/Penggugat) terbuktisangat melalaikan kepada anaknya dan berkelakuan buruk sekali, maka hakasuhnya dapat dicabut dan dipindahkan kepada pihak lainnya (incasu kepadaPembanding/ Tergugat);Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan majelis tingkatpertama, menurut majelis tingkat banding tidak terbukti bahwaTerbanding/Penggugat sangat melalaikan kepada anaknya

hukum dan amar putusan majelistingkat pertama sepanjang berkaitan dengan gugatan Biaya pemeliharaan anaksebagaimana yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama PalembangNomor 1926/Pdt.G/2015/PA.Plg. tanggal 19 April 2016 Masehi yangbertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1437 Hijriah karena tidak tepat dan tidakbenar, dengan pertimbangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (1) Undangundang Nomor 1tahun 1974 dapat diambil abstrak hukum bahwa asas pemberian nafkah adalahkemampuan suami (incasu

.; Bahwa amar putusan tersebut di dasarkan dengan pembuktian Penggugat incasu Pemohon Peninjauan Kembali berupa bukti SPPT atas nama H Kamunridan 2 (dua) orang saksi masingmasing bernama H. A. Muh. Nawir dan Tajuddinbin H.

Hal ini menunjukkan fakta hukum yangterungkap dipersidangan bahwa baik pembuktian Penggugat asalTerlawan in casuPemohon Peninjauan Kembali maupun Pembuktian Tergugat asalPelawan incasu Termohon Peninjauan Kembali, ternyata saling bersesuaian, maka benar H.Kamunri/Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai hak "pengelolaan" sehinggamenurut hukum H.

Sedangkan pertimbangan hukum Judex Factie dan JudexJuris terkait penbayaran ganti rugi tidak diperkenankan terhadap tanah Negarabebas, berdasarkan Keppres Nomor 55 Tahun 1993, padahal tanah sengketabukan tanah negara bebas melainkan tanah negara tidak bebas denganmelekat hak pengeloaan dan pajaknya dibayar secara terus menerus, oleh H.Kamunri incasu Pemohon Peninjauan Kembali.

Sehingga Keppres yangdimaksudkan tersebut yang dijadikan pertimbangan hukum oleh Judex Facti danJudex Juris, tidak relevan dalam perkara ini, melainkan sesuai prinsip hukumpertanahan "Hak Prioritet" sebagaimana dimaksudkan beberapa hak termasukhak pengeloaan di dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 TentangUndang Undang Pokok Agraria;Keberatan KetigaBahwa selain keberatan tersebut di atas, Penggugat asalTerlawan incasu Pemohon Peninjauan Kembali juga mengajukan bukti baru (Novum) yangterkait dengan