Ditemukan 555862 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 2014 2000 2008 2009 2007
Penelusuran terkait : 14 2004 kasasi pmh 16-08-2004 36/g.tun/2004/ptun.mks 2004/pdt.g/2016/pa.plg Surat paksa tanggal 14 januari 2004
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-03-2007 — Upload : 02-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 458K/TUN/2005
Tanggal 26 Maret 2007 — Prof. Dr. EDIWARMAN, SH., M.Hum ; vs. REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA ; DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA ; Dkk
31 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • bataswewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana (UndangUndang No. 8 Tahun 1981) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana,maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan UndangUndang No.4 Tahun 2004
    , UndangUndangNo.8 Tahun 1981 dan UndangUndang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yangtelah diubah dengan UndangUndang No.5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang No.3 Tahun 2009 dan peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/TerdakwaSULAEMAN tersebut ;Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayarbiaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500, (dua ribu lima ratusrupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-08-2008 — Upload : 16-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50PK/TUN/2007
Tanggal 25 Agustus 2008 — GUBERNUR BANK INDONESIA ; vs. PT. BANK DAGANG BALI
394 — 835 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tanggal 8 April 2004 tentang Pencabutan IzinUsaha PT.
    tertanggal 12Pebruari 2004 kepada Bank NISP (bukti P7), surat No. 45/DIR/SKT/2004tertanggal 12 Pebruari 2004 kepada Bank Eksekutif (bukti P8), surat No. 09/DIR/Skt/2004 tertanggal 9 Januari 2004 kepada Bank Asiatic (bukti P9), suratNo.39/DIR/Skt/2004 tertanggal 11 Pebruari 2004 kepada Bank CIC (bukti P10);Bahwa kemudian Penggugat pada tanggal 11 Pebruari 2004 (bukti P11)dan tanggal 16 Pebruari 2004 (bukti P12) juga telah melayangkan surat kepadapimpinan Bank Indonesia Denpasar untuk meminta bantuan
    Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan mencabut PenetapanNo. 089/G.TUN/2004/PTUNJKT. tentang Penundaan Pelaksanaan SuratKeputusan No. 6/6/G/KEP.GBI/2004 tanggal 8 April 2004 tentangPencabutan Izin Usaha PT. Bank Dagang Bali ;3.
    BankDagang Bali Kantor Cabang Surabaya tanggal 26 April 2004 sampaidengan 15 Oktober 2004 (sebelum Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta No.089/G.TUN/2004/PTUN.JKT yang diputuskan padatanggal 20 Oktober 2004) (terlampir sebagai bukti baru bertanda PK1d);. Rekapitulasi Realisasi Pembayaran kepada Nasabah ex. PT.
    MenteriKeuangan tanggal 8 April 2004.b.
Pengadilan PN TRENGGALEK Pidana Umum
Register : 21-11-2018 — Putus : 13-12-2018 — Upload : 07-01-2019
Putusan PN TRENGGALEK Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Trk
Tanggal 13 Desember 2018 — Penuntut Umum:
1.Ubaydillah,SH.,MH
2.Rista Erna Soelistiowati,SH
3.Hadi Sucipto,SH
4.Agustini, SH
Terdakwa:
1.Nur Hadi Eko Santoso
2.Nanda Barata
47 — 85
Pengadilan PN RANTAU Pidana Umum
Register : 07-10-2021 — Putus : 19-10-2021 — Upload : 01-11-2021
Putusan PN RANTAU Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Rta
Tanggal 19 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
1.Harismand, SH
2.Fany Onne Khairina, S.H.
Terdakwa:
Arbaini Als Aba Bin Usman
65 — 12
Pengadilan PN WATAMPONE Pidana Umum
Register : 08-09-2021 — Putus : 27-09-2021 — Upload : 29-09-2021
Putusan PN WATAMPONE Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Wtp
Tanggal 27 September 2021 — Penuntut Umum:
HARNAWATI, SH
Terdakwa:
MUH.ALI BONE BIN H.BONE
147 — 26
Pengadilan PN JAMBI Pidana Umum
Register : 27-01-2021 — Putus : 17-02-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Jmb
Tanggal 17 Februari 2021 — Penuntut Umum:
NIRMALA DEWI, SH,MH
Terdakwa:
SURANTO Als ANTO Bin SUDIYO
60 — 14
  • Jambi tidak memiliki SIUP maka melanggar ketentuansebagaimana dimaksud Pasal 92 Jo dalam Pasal 26 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang RI No. 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UU No. 31 tahun 2004.Adapun bunyi pasal 92 sebagaimana dimaksud yaitu Setiap orangyang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan RepublikIndonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan,pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran
    Jambi akan dikirim ke Negara Singapura sesuai denganUU Perikanan No. 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah menjadi UU RINo. 45 Tahun 2009 kegiatan sebagaimana dimaksud termasuk dalamkategori Pengangkutan Ikan (Benih Bening Lobster/ BBL).
    Jambi Benih Bening Lobster (BBL) akan diangkut ke NegaraSingapura tidak memiliki dan atau tidak mempunyal Surat Izin UsahaPerikanan (SIUP) maka orang yang melakukan kegiatan sebagaimanadimaksud melanggar ketentuan Pasal 92 Jo dalam Pasal 26 ayat (1) UURI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubahdengan UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31Tahun 2004.Dengan Fakta bahwa untuk kegiatan yang dilakukan oleh Budianto,Terdakwa Suranto Als Anto, Akhiarmansyah, Reno Sahriyal
    Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubahdengan Undangundang RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atasUU No. 31 tahun 2004 yang berbunyi Setiap orang yang dengansengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukanusaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan,pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memilikiSIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana denganpidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyakRp1.500.000.000,00
    Tentang Perikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke1KUHP yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.
Pengadilan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Pidana Umum
Register : 19-06-2020 — Putus : 08-07-2020 — Upload : 09-07-2020
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Tjt
Tanggal 8 Juli 2020 — Penuntut Umum:
1.DONI HENDRY WIJAYA, SH
2.NI LUH HARTINI PUSPITA SARI, SH
Terdakwa:
1.M. Burhan als Burhan bin H. Pasuloi
2.Amirudin als Amik bin Ambok Intang alm
132 — 102
  • No. 31 tahun 2004 tentang perikanansebagaimana diubah dengan UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perikanan;Bahwa perbuatan para terdakwa bersama Sdr.
    tentang Perikanan yang telah diubahdengan UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan AtasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
    Tentang Perikanan sebagaimanadiubah menjadi UndangUndang RI Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahanatas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 56Ke1 KUHPidana yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.
    Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadiUndangUndang RI Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
    atau mengawetkannya sesuai Pasal 1 Angka 5UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimanadiubah menjadi UndangUndang RI Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahanatas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Umum
Register : 04-02-2021 — Putus : 23-02-2021 — Upload : 25-02-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Bgl
Tanggal 23 Februari 2021 — Penuntut Umum:
WENHARNOL SH MH
Terdakwa:
MUHAMMAD ARIS Als ARIS Bin DG PATANDRA Alm
98 — 20
  • Bahwa berdasarkan Pasal 106 Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undangundang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Ketentuan Peralinan, pada pokoknyamengatur bahwa tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi diluar daerah hukum Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perikanan;3.
    tentang perikanan DAN Pasal 84 ayatHal2dari40 Hal Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Bgl(2) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor31 Tahun 2004 tentang perikanan;Menjatuhkanpidanaterhadapterdakwaberupapidanapenjaraselama 10 (Sepuluh)bulan dengandikurangiselamaterdakwaberadadalamtahanansementara dandenganperintahterdakwatetapditahansertadendasebesar Rp. 100.000.000,(Seratus juta rupiah) subsidair Kurungan selama 6 (enam) Bulan;Menyatakanbarangbuktiberupa : 1 (satu) unit
    diperairan tersebut tidakdiperbolehkan karena alat penangkap ikan tersebut dapat merugikan dan/ataumembahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya karenapengoperasiannya pada dasar perairan akan mengakibatkan kehancuran habitatdan semua jenis ikan akan tertangkap yang mengakibatkan kepunahan jenis ikantertentu;won nnnnnn === Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal84 ayat (3) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang UndangNomor 31 Tahun 2004
    dan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama terlebih dahulu, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 Ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikananyangmempunyai unsurunsur sebagai berikut :1.
    Jo UndangUndang RI Nomor 45 tahun2009 tentang perubahan UU RI No 31 tahun 2004 tentang Perikanan, yangmempunyai unsurunsur sebagai berikut :3.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum
Register : 23-09-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 20-10-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 447/Pid.Sus/2019/PN Kdi
Tanggal 14 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
H. DJAINUDDIN RASYID, SH.,MH.
Terdakwa:
SULTAN Bin ALIMUDDIN
31 — 7
  • meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajaMemiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakan alatpenangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yangmengganggu dan merusak keberlanjutan Sumber daya ikan di kapalpenangkap ikan di Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesiayang dilakukan oleh Nelayan kecil dan/ atau pembudidayaan ikankecil sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 100 B JoPasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RINo. 31 tahun 2004
    Berdasarkan keterangan Ahli bahwa alat tangkap ikan berupajarring Trawls jenis pukat hela berpapan adalah merupakan alattangkap yang terlarang berdasarkan Permen KP No. 2 tahun2015 tentang larangan penggunaan alat penangkap ikan pukathela (Trawls) dan pukat tarik (Seine nets) di Wilayah pengelolaanperikanan Republik Indonesia.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 85 jo pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan
    Berdasarkan keterangan Ahli bahwa alat tangkap ikan berupajarring Trawls jenis pukat hela berpapan adalah merupakan alattangkap yang terlarang berdasarkan Permen KP No. 2 tahun2015 tentang larangan penggunaan alat penangkap ikan pukathela (Trawls) dan pukat tarik (Seine nets) di Wilayah pengelolaanperikanan Republik Indonesia.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 85 jo pasal 9 jo pasal 100 b UU RI Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004
    tentang perubahan atas UU RI No.34 tahun2009 tentang perikanan;Bahwa ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan nelayan kecilBerdasarkan pasal 1 (satu) nomor 11 UU RI No.45 tahun 2009 tentangperubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan nelayankecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapanikan untuk memenuhi kebutuhan hidup seharihari;Halaman 8 dari 24 Putusan Pidana Nomor 447/Pid.Sus/2019/PN.KdiBahwa ahli menjelaskan bahwa penggunaan jaring trawls dilarangBerdasarkan
    olehkarena itu terdakwa harus dibwebaskan dari dakwaan primer tersebut ;Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidair terdakwa didakwamelanggar pasal 100 b jo pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang unsurunsurnya sebagai berikut:4.
Pengadilan PN PROBOLINGGO Pidana Umum
Register : 15-04-2021 — Putus : 03-05-2021 — Upload : 18-05-2021
Putusan PN PROBOLINGGO Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Pbl
Tanggal 3 Mei 2021 — Penuntut Umum:
PETHRES MORCERLIF MANDALA,SH
Terdakwa:
KARYONO
35 — 7
Pengadilan PN LANGSA Pidana Umum
Register : 04-10-2023 — Putus : 01-11-2023 — Upload : 16-11-2023
Putusan PN LANGSA Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Lgs
Tanggal 1 Nopember 2023 — Penuntut Umum:
EDWARDO, S.H., M.H.
Terdakwa:
ANAI
43 — 20
  • Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

    MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa
Pengadilan PN WATAMPONE Pidana Umum
Register : 08-09-2021 — Putus : 27-09-2021 — Upload : 20-10-2022
Putusan PN WATAMPONE Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Wtp
Tanggal 27 September 2021 — Penuntut Umum:
ANDI SAHRIAWAN.AM, SH., MH
Terdakwa:
SUARDI BIN DG.PASARA
78 — 6
Pengadilan PT PALU Pidana Umum
Register : 23-10-2020 — Putus : 10-11-2020 — Upload : 10-11-2020
Putusan PT PALU Nomor 101/PID.SUS/2020/PT PAL
Tanggal 10 Nopember 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : RHENITA TUNA
Terbanding/Terdakwa I : Pardi Angka
Terbanding/Terdakwa II : Tasman Pardi
79 — 25
  • Berdasarkan Undang Undang RI nomor 45 tahun 2009 tentangperubahan atas UU RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan padaPasal 8 ayat ( 1 ) menyebutkan, Setiap orang dilarang melakukanpenangkapan ikan dan / atau pembudidayaan ikan denganmenggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan /atau cara, dan / atau bangunan yang dapat merugikan dan / ataumembahayakan kelestarian Sumber daya ikan dan / atau lingkungannyadiwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;3.
    Berdasarkan Undang Undang RI nomor 45 tahun 2009 tentangperubahan atas UU RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan padaPasal 8 ayat ( 1) menyebutkan, Setiap orang dilarang melakukanpenangkapan ikan dan / atau. pembudidayaan ikan denganmenggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan /atau cara, dan / atau bangunan yang dapat merugikan dan / atauHalaman 7 dari 13 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PT PALmembahayakan kelestarian sumber daya ikan dan / ataulingkungannya diwilayah pengelolaan
    tertanggal 23Oktober 2020 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya terhadap barang buktiberupa 1 (satu) unit perahu, 2 (dua) unit mesin katinting Merek Daiho danYusaka, 1 (Satu) buah dayung, 2 (dua) buah jarring ikan tidak sependapatdengan Penuntut Umum untuk dirampas lalu diserahkan kepada negara,karena menurut Majelis Hakim bahwa ketentuan dalam Pasal 76A UndangUndang Nomor 45 Taun 2009 tentang perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 2004
    tentang Perikanan tidak mewajibkan benda dan/ataualat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidanadirampas untuk negara atau dimusnahkan, sehingga Majelis Hakimberpendapat barang tersebut dikembalikan kepada Para Terdakwa.Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana dimaksud PasalPasal 76A UndangUndang Nomor 45 Taun 2009 tentang perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dengan uraianBenda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan
    Pasal 8 ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke1Kitab UndangUndang Hukum Pidana, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PT PALtentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;2.
Pengadilan PN PACITAN Pidana Umum
Register : 03-05-2021 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 08-06-2021
Putusan PN PACITAN Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Pct
Tanggal 24 Mei 2021 — Penuntut Umum:
1.RR. RULIS SUTJI SJAHESTI, SH
2.ENDANG SUPRAPTI, SH
Terdakwa:
1.EKO EDI BUDIONO Als. EKO
2.SUJIMAN Alias ARMAN
3.SUDARNO
66 — 3
Pengadilan PN TERNATE Pidana Umum
Register : 31-05-2021 — Putus : 22-06-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Tte
Tanggal 22 Juni 2021 — Penuntut Umum:
PARDI MUTALIB, SH
Terdakwa:
YONATHAN ADRIAN
41 — 24
  • Menyatakan terdakwa YONATHAN ADRIAN, telah terbukti bersalahmelakukan tindak pidana "melanggar ketentuan pasal 100 jo pasal 7 ayat(2) huruf c UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telahdiubah terakhir dengan undangundang nomor 11 tahun 2020 tentang CiptaKerja;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YONATHAN ADRIAN denganpidana denda sebesar Rp. 15.000.000,(lima belas juta rupiah) Subsidair 3(tiga) bulan kurungan ;Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Tte3.
    Maluku Utara;Bahwa sesuai Pasal 100 jo Pasal 7 ayat (2) huruf c UndangUndang Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
    tidak sesuai dengan daerah atau jaluryang sudah ditentukan dalam SIPIOT;Bahwa Terdakwa sebagai Nahkoda merupakan pihak yang bertanggungjawab atas penangkapan ikan tersebut.Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN TteMenimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapatbahwa unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 100 jo Pasal 7ayat (2) huruf c UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun 2004
Pengadilan PN WATAMPONE Pidana Umum
Register : 02-09-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 04-01-2021
Putusan PN WATAMPONE Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Wtp
Tanggal 28 September 2020 — Penuntut Umum:
ERWIN JUMA, SH.MH
Terdakwa:
JUSMAN BIN SUKRI
116 — 43
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-04-2009 — Upload : 28-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 385K/TUN/2007
Tanggal 21 April 2009 — Ir. EDWARD PARTOGI PANGONDIAN TAMPUBOLON ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG ; NG KOK SIN
22 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa oleh karena seluruh penerbitan aktaakta tersebut diatas yaitupenerbitan akta jualbeli Nomor. 174/2004 tanggal 7 Juli 2004 dan penerbitanakta pengikatan jualbeli Nomor. 14 tanggal 15 April 2004 serta aktaperjanjian pengosongan Nomor. 15 tanggal 15 April 2004 tersebut adalahbertitik tolak atau bermuara kepada aktaakta yang pada awalnya adalahfiktif/palsu yaitu akta surat kuasa palsu Nomor. 1 tanggal 12 Februari 2004dan akta pengikatan jualbeli palsu tanggal 12 Februari 2004, sehingga secarahukum
    No. 385 K/TUN/2007.Juli 2004 atas nama Ng Kok Sin (ic.
    tersebut diatas yaitupenerbitan akta jual beli No. 174/2004 tanggal 7 Juli 2004 dan penerbitan aktaHal. 25 dari 30 hal.
    , akta surat pengikatan jualbelitanggal 12 Februari 2004, akta pengikatan jual beli No. 14 tanggal 15 April 2004, aktaperjanjian pengosongan No. 15 tanggal 15 April 2004 serta akta jual beli No. 174/2004Hal. 26 dari 30 hal.
    tanggal 15 April 2004 serta akta jual beli No. 174/2004 tanggal 7 Juli 2004 yang cacathukum serta tidak sah tersebut adalah merupakan suatu yang bertentangan denganketentuan hukum berlaku ;Bahwa dengan demikian perbuatan Termohon Kasasi I didalam menerbitkanSertipikat Hak Milik No. 1486 tanggal 19 Juli 2004 seluas 111 m2 atas nama Ng Kok SinHal. 27 dari 30 hal.
Pengadilan PN FAK FAK Pidana Umum
Register : 01-11-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 11-07-2019
Putusan PN FAK FAK Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Ffk
Tanggal 29 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
MUJI ACHMAD MUTHAQIN, SH
Terdakwa:
RAMLI
47 — 45
  • Pasal 27 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi yang dibawah sumpah memberikan keteranganpada pokoknya sebagai berikut:1.
    Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan, ukuran kapal diatas 10 (Sebelas) gress tonnage GT untuk KapalKMN.
    Pasal 27ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan AtasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang unsurunsurnya sebagai berikut ;1. Unsur Setiap Orang ;2. Unsur Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbenderaIndonesia;3. Unsur Melakukan Penangkapan Ikan;4. Unsur di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesiadan/atau laut lepas;5.
    tentang perikanan jo Pasal 5 ayat (1) huruf b, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan danPeraturan Menteri Kelautan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan DanPerikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMENKP/014 tentang WilayahHalaman 29 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018.
    Pasal 27 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan ;MENGADILI1.
Pengadilan PN FAK FAK Pidana Umum
Register : 01-11-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 11-07-2019
Putusan PN FAK FAK Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN Ffk
Tanggal 29 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
MUJI ACHMAD MUTHAQIN, SH
Terdakwa:
SAINUDDIN Alias SAENUDDIN
88 — 35
  • Menyatakan SAINUDDIN ALIAS SAENUDDIN selaku nakhoda KMNIKHSAN JAYA 07 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan Tindak Pidana Perikanan sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UndangUndang RINomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.2.
    Pasal 27 ayat (1) UndangUndangRI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor31 Tahun 2004 tentang Perikanan;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi yang dibawah sumpah memberikan keteranganpada pokoknya sebagai berikut:1.
    Pasal 27ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan AtasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang unsurunsurnya sebagai berikut ;1. Unsur Setiap Orang ;2. Unsur Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikanberbendera Indonesia;Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018./PN.Ffk.3. Unsur Melakukan Penangkapan Ikan;4. Unsur di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesiadan/atau laut lepas;5.
    /PN.Ffk.ditangkapnya KMN IKHSAN JAYA 07 adalah termasuk laut perairan Fakfakyang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI)sebagaimana pasal 1 angka 21 UndangUndang Republik Indonesia nomor 45tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan jo Pasal 5 ayat (1) huruf b, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan danPeraturan Menteri Kelautan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan DanPerikanan
    Pasal 27 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan ;MENGADILI1.
Pengadilan PN FAK FAK Pidana Umum
Register : 01-11-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 11-07-2019
Putusan PN FAK FAK Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN Ffk
Tanggal 29 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
MUJI ACHMAD MUTHAQIN, SH
Terdakwa:
NURSAENAL Alias SAENAL
57 — 30
  • Menyatakan NURSAENAL ALIAS SAENAL selaku nakhoda KMN.PANDANGAN PERTAMA telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana Perikanan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURSAENAL ALIAS SAENALselaku nakhoda KMN.
    Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan, ukuran kapal diatas 10 (Sebelas) gress tonnage GT untuk KapalKMN.
    PANDANGAN PERTAMA adalah termasuk laut perairanFakfak yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia(WPPRI) sebagaimana pasal 1 angka 21 UndangUndang Republik Indonesianomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan jo Pasal 5 ayat (1) huruf b,UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanandan Peraturan Menteri Kelautan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri KelautanDan Perikanan Republik Indonesia
    Pasal 27 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan ;MENGADILIHalaman 34 dari 38 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2018./PN.FfK..