Pejabat lain yang diminta olehkedua orang tua pihak pria atau pihak wanita ;Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang telahterbukti di atas dihubungkan dengan peraturan perundangundangantersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonanPemohon untuk diberikan dispensasi untuk mengawinkan anakPemohon patut untuk dikabulkan ;Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalambidang perkawinan, maka Majelis berpendapat sesuai dengan Pasal89 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Paradilan

Agamasebagaimana telah diubah pertama dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;Mengingat, pasalpasal dari UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Paradilan Agama sebagaimana telah diubah pertamadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturanperundangundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI1.

M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding ;--------------- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 22 Nopember 2012 Nomor 97/G/2012/PTUN.SBY yang dimohonkan banding dengan tambahan pertimbangan hukum ;------------------------- Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat paradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp

Pejabat lain yang diminta olehkedua orang tua pihak pria atau pihak wanita ;Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang telahterbukti di atas dihubungkan dengan peraturan perundangundangantersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonanPemohon untuk diberikan dispensasi untuk mengawinkan anakPemohon patut untuk dikabulkan ;Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalambidang perkawinan, maka Majelis berpendapat sesuai dengan Pasal89 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Paradilan

Agamasebagaimana telah diubah pertama dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;Mengingat, pasalpasal dari UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Paradilan Agama sebagaimana telah diubah pertamadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduaHalaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 0365/Pdt.P/2018/PA.Krs.dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturanperundangundangan lain

FATCHOEROCHIMpatut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkarapermohonan, maka Majelis berpendapat dengan berdasarkan analogi Pasal 89UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Paradilan Agama sebagaimanatelah diubah pertama dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Pemohondibebankan untuk membayar biaya perkara ini;Mengingat, pasalpasal dari UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Paradilan Agama sebagaimana telah

Pejabat lain yang diminta olehkedua orang tua pihak pria atau pihak wanita ;Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang telahterbukti di atas dihubungkan dengan peraturan perundangundangantersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonanPemohon untuk diberikan dispensasi untuk mengawinkan anakPemohon patut untuk dikabulkan ;Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalambidang perkawinan, maka Majelis berpendapat sesuai dengan Pasal89 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Paradilan

Agamasebagaimana telah diubah pertama dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;Mengingat, pasalpasal dari UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Paradilan Agama sebagaimana telah diubah pertamadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturanperundangundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI1.

No. 220/Pdt.G/2014/PA.Skgmenyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Takkalalla dan Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, setelah putusan iniberkekutan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Paradilan Agama yang telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7Tahun 1989 tentang Paradilan

Pejabat lain yang diminta olehkedua orang tua pihak pria atau pihak wanita ;Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang telahterbukti di atas dihubungkan dengan peraturan perundangundangantersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonanPemohon untuk diberikan dispensasi untuk mengawinkan anakPemohon patut untuk dikabulkan ;Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalambidang perkawinan, maka Majelis berpendapat sesuai dengan Pasal89 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Paradilan

Agamasebagaimana telah diubah pertama dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;Mengingat, pasalpasal dari UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Paradilan Agama sebagaimana telah diubah pertamadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturanperundangundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI1.

Pejabat lain yang diminta olehkedua orang tua pihak pria atau pihak wanita ;Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang telahterbukti di atas dihnubungkan dengan peraturan perundangundangantersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonanPemohon untuk diberikan dispensasi untuk mengawinkan anakPemohon patut untuk dikabulkan ;Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalambidang perkawinan, maka Majelis berpendapat sesuai dengan Pasal89 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Paradilan

Agamasebagaimana telah diubah pertama dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;Mengingat, pasalpasal dari UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Paradilan Agama sebagaimana telah diubah pertamadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturanperundangundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI1.

wanita ;Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 102/Pdt.P/2019/PA.Krs.Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang telahterbukti di atas dihubungkan dengan peraturan perundangundangantersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonanPemohon untuk diberikan dispensasi untuk mengawinkan anakPemohon patut untuk dikabulkan ;Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalambidang perkawinan, maka Majelis berpendapat sesuai dengan Pasal89 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Paradilan

Agamasebagaimana telah diubah pertama dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;Mengingat, pasalpasal dari UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Paradilan Agama sebagaimana telah diubah pertamadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturanperundangundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI1.

Pejabat lain yang diminta olehkedua orang tua pihak pria atau pihak wanita ;Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang telahterbukti di atas dihubungkan dengan peraturan perundangundangantersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonanPemohon untuk diberikan dispensasi untuk mengawinkan anakPemohon patut untuk dikabulkan ;Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalambidang perkawinan, maka Majelis berpendapat sesuai dengan Pasal89 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Paradilan

Penetapan Nomor : 0136/Pdt.P/2019/PA.Krs.Mengingat, pasalpasal dari UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Paradilan Agama sebagaimana telah diubah pertamadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturanperundangundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (MOH.

Syafii yang termaktub dalam Kitab AlAsba Wa AnNadhair yang berbunyi :Ja Jol lolu sles p08) wo Loal yl xArtinya : Mencegah perbuatan yang mengakibatkan terjadinya malapetakaharus didahulukan dari perbuatan yang membawa kebaikan;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka Majlis berpendapat sesuai dengan Pasal 89 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Paradilan

Agama sebagaimana telah diubahpertama dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Pemohon dibebani untukmembayar biaya perkara ini;Mengingat, pasalpasal dari UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Paradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang berkaitandengan perkara ini;MENETAPKAN1 Mengabulkan permohonan

tersebut dapat dimintadispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang diminta olehkedua orang tua pihak pria atau pihak wanita;Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang telahterbukti di atas dihubungkan dengan peraturan perundangundangantersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonanPemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalambidang perkawinan, maka Majelis berpendapat sesuai dengan Pasal89 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Paradilan

Agamasebagaimana telah diubah pertama dengan UndangUndang Nomor 3Hal. 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 96/Pdt.P/2019/PA.Krs.Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;Mengingat, pasalpasal dari UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Paradilan Agama sebagaimana telah diubah pertamadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturanperundangundangan lain yang

Pejabat lain yang diminta olehkedua orang tua pihak pria atau pihak wanita ;Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang telahterbukti di atas dihubungkan dengan peraturan perundangundangantersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonanPemohon untuk diberikan dispensasi untuk mengawinkan anakPemohon patut untuk dikabulkan ;Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalambidang perkawinan, maka Majelis berpendapat sesuai dengan Pasal89 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Paradilan

Penetapan Nomor : 0141/Pdt.P/2019/PA.Krs.Mengingat, pasalpasal dari UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Paradilan Agama sebagaimana telah diubah pertamadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturanperundangundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2.

Mendapatkan bagian Rp.50.000,(lima puluhribu rupiah), dan HS (DPO) mendapat bagian sebesar Rp.65.000,(enam puluh riburupiah)Bahwa HS (DPO) dan Para terdakwa tanpa seijin daru yang punya untuk masuk ke dalamSD Tempel Sleman.Bahwa Para terdakwa mengajui perbuatannya dan menyesal melakukan tindakanpencurianBahwa Para terdakwa belum pernah dihukum ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tunggal Pasal363 ayat (1) ke4, ke5.KUHP jo Undangundang No.3 Tahun 1997 tentang Paradilan

selama persidangan berlangsung Majelis tidak menemukan adanyaalasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, danterdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakimberpendapat bahwa semua unsur telah terbukti, maka terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melanggar dakwaan Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) ke4, ke5.KUHPjo Undangundang No.3 Tahun 1997 tentang Paradilan

tidak mengulangi perbuatannya.e Terdakwa belum pernah dihukum.e Terdakwa masih anakanakMenimbang, bahwa mengenai masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, akandikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana,maka terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara ini ;Mengingat dan memperhatikan UndangUndang yang bersangkutan terutama Pasal 363ayat (1) ke4, keS.KUHP jo Undangundang No.3 Tahun 1997 tentang Paradilan

na telah duran datasiimbang, bahwa sesual Pasal 145 &.Bg jo Pasal 24 PeraiuranParmarintah No. 9 Tahun 1975, Panggugat dan Tergugat ialah dipanggil secaranhemeiiadipeee parektariee aces sanggilan tersabutenggug in parkon telah hadir di parsidengan, aadangkan Targugalidan hadlr dan tidak pula menyuruh orang tain sebagai waldinys alaMany, maka berdiasarkan Pasal 149 R.Bg gugaian Panggugat dapatdiphun dengen vereialcarama Gains Sealer Fs nitunan Pipe SE ape 8) San CAP JndarNomar 7 Tah 5 1b fantang Paradilan

Menimbang, bahwa es Undang. wiinigPasal 84 ayat (1), (2) dan (3) parbehan = Undangun ig Nomer 1089lentang Paraciion. ramon pen int rite :titi: Vion, Pacw al Peneatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat, tnggalPenggugat dan Tergugai dan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugatdilangeungkan untuk dicatat dalam dattar yang disediakan: untuk itu;imbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan mrbay pear bbankan kepada Pengquptsebagamanattenuan Pasa 6 aya(1 Undangindang Noamor 7 tahun oe ne Paradilan

aii luis uniok tadian baaiean ch gan UnicaNamar 50 tahun 2000 Tentong Paradilan Agama jo Peraturan Pemariniahoqo $3 Tatum 2008, rica eluate Bina yg tena cada peice inl hrs ne Pgs sh Ns Ba 2KURNIATI, 5H. sebagal Haking Ketin idajelis serin Riki DERMAWAN, 5.H./.don FATHUR RIZGI, Si maningraiing sebagai Makin Anggote, Puluaricom pac et ps apkan cic Kitun Maja clan dang trbura IKANOAR ZULKARWAM. 94g sta Panes Pera ta da

Tce 1008jantang Paradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kanya ongmee Nomor 50 Tahun 2008, Ban peat pErundanguncanga Jengabilkan corcionanl Fertthon alien versiek:3.

SUSANTO dan BAYU WIRARAWAN bin HERYSUSANTO;Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang telah terbukti diatas dihubungkan dengan peraturan perundangundangan tersebut di atas,maka Majelis berpendapat bahwa permohonan para Pemohon untuk ditetapkansebagai ahli waris dari almarhumah ENDANG SUMARNI binti SUMADI patutuntuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkarapermohonan, maka Majelis berpendapat dengan berdasarkan analogi Pasal 89UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Paradilan

Agama sebagaimanatelah diubah pertama dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Pemohondibebankan untuk membayar biaya perkara ini;Mengingat, pasalpasal dari UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Paradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndanghalaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0775/Pdt.P/2017/PA.Kab.MlgNomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan

NIP. 197905092005012012 *;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (4) UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Paradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : Dalam halhal tertentu sesuai dengan sifat sengketa Tata Usaha Negara yangbersangkutan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, gugatan dapat diajukankepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediamanPenggugat Menimbang, bahwa merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman