Ditemukan 562 data
1.TIARA PRATIDHINA, SH
2.HETTY VERONICA SIHOTANG, SH
Terdakwa:
MUSTAM BIN SULAIMAN
32 — 16
secara hukumsebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak adaKesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengan subyek hukumpidana dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang menunjukkan bahwasubyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie
ARDIANSYAH, SH
Terdakwa:
JANURI BIN MAKSUM
93 — 10
dapat dipertanggung jawabkan sebagaisubyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atasperbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalamSurat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error inPersona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa subyek hukum pidana dalam KUHPidana yangmenunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidanaIndonesia adalah natuurlijke person (manusia) dan hal tersebut dipertegasoleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie
Terbanding/Terdakwa : Drs. MUHAMMAD ARSYAD, MM Bin SEPPE
387 — 379
Put. 299/PID.SUS/2014/PT.MKS.Keleliruan putusan MA No. 822 K/PidSus/2010 terletak pada memberi arti danmenerapkan unsur/istilah asli (Belanda) dalam Pasal 310 ayat (1) WvS voorNederlandche Indie yang bunyinya door telastlegging van een bepaadid feit kedalam kasus pidana, dimana Email ke temannya yang dipertimbangkan oleh judexjuris sebagai pencemaran.Bahwa ketidakjelasan unsurunsur dalam rumusan Pasal 27 ayat (3) UU No. 11Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bukan hanya terletak
53 — 15
dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam SuratDakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Error in Personaatau kesalahansubjek dalam suatu perkara pidana ; Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyekhukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie
JOSE ALEXANDER HADI ANGGONO
Tergugat:
1.PT. PELABUHAN INDONESIA II, Persero dahulu Perusahaan Umum Pelabuhan II
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI dahulu Departemen Dalam Negeri, Dirjen Agraria Cq. Kepala BPN RI
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA JAKARTA UTARA Cq. Kepala Kantor BPN Kota Jakarta Utara
4.ADE HARRIS CHRISTIAN
5.ASIKIN KURNIAWAN
6.RICHARDUS NANGKIH SINULINGGA, S.H
199 — 619
Tertulis atas nama : GOUVERNEMENT VANNEDERLANDSCH INDIE.;9. Bahwa pada tanggal 5 Juni 1984, Arifin mengajukanpermohonan Keterangan Rencana Kota pada Kepala Suku Dinas Tata KotaJakarta Utara dan telah mendapatkan nomor permohonan 194/GSB/JU/VI/84;10. Bahwa pada tanggal 22 September 1984 Kuswadi jugamengajukan permohonan Keterangan Rencana Kota pada Kepala Suku DinasTata Kota Jakarta Utara dan telah mendapatkan nomor permohonan632/GSB/JU/IX/ 84;11.
Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dari Kantor AgrariaJakarta Utara No. 18/PT/JU/1984 tanggal 18 Januari 1984 yang menyatakanbahwa tanah di Jalan lodan No. 43, dahulu bekas Eig.Perp.No.10163 seluas +606.643 m2 atas nama Gouvernement Van Nederlandsch Indie, selanjutnyapada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P13;14.
67 — 11
korporasi yang yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) di wilayah hukumIndonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia ;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyekhukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie
Elson S. Butarbutar, SH
Terdakwa:
M.FADLY ARFAH
123 — 42
hukumsebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak adaError in Persona atau kesalahan subyek dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkati dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengan subyekhukum pidana dalam sistem hukum pidana dalam KUHPidana yangmenunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidanaIndonesia adalah natuurlijkke person (manusia) yang hal tersebut dipertegasoleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie
142 — 194 — Berkekuatan Hukum Tetap
,Koninjlijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie Van Petroleumbronen inNederlandsch Indie dari Raden Harsa Nata Sastra Nagara Djajadiningrat aliasRaden Harsa Nata Sastra Nagara Djajadiningrat berdasarkan surat perjanjian sewamenyewa tanggal 3 Desember 1928 dan masa sewa berakhir tanggal 3 Desember1955. dengan harga sewa total 125415,94 Goulden;Sebelah Utara : Jl. Brunkops, sekarang Jl. Tanah Abang IV.Sebelah Timur : Tanah Abang West, sekarang Jl. Abdul Muis.Sebelah Selatan : Jl. G.
85 — 25
Put Perkara No : 219/Pid.Sus/2014/PN.TGMenimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa sub yekhukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie dalam Arrest tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakanbahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahanindividual
42 — 13
bahwa berdasarkan bukti T2 (foto copy Surat KeteranganWarisan), P2 (foto copy Kartu Keluarga) dan keterangan saksisaksi dari keduabelah pihak yang membuktikan bahwa (Alm) Pak Abdullah dan (almh) IbuArifiah adalah pasangan suami isteri (pewaris) yang mempunyai 5 (lima) anakHalaman 31 dari 43 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2014/PN.Tgl32atau ahli waris yaitu Masinah, Masiroh, Maslicha, Masripah dan MohammadSlamet Satory Abdullah;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1 (Surat jual beli tanah diataszegel van ned indie
KEDATUKAN SUKAPIRING dalam hal ini diwakili oleh DATUQ RUSTAM Gelar INDERA KESUMA DIRAJA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
198 — 283
Indie, dimanaNv. Deli Spoorweg Maatschappij (Nv. DSM) dan sesuaiHal 19Putusan No.220/G/2019/PTUNMDNdengan Perjanjian Kontrak tertanggal 1 Maret 1912Tergugat I, Il, dan Ill berkewajiban untuk mengembalikantanah tersebut karena telah habis masa kontraknya, danapabila tidak lagi digunakan sesual denganperuntukannya, kepada Penggugat ;17. Bahwa meskipun masa waktu pemakaian tanah objekperkara telah berakhir pada tahun 2002 danperuntukannya juga tidak untuk kepentingan Nv.
Kereta ApiIndonesia (Persero) ternyata sudah diserahkan kepadaStaatsspoorwegen sebelum berlakunya Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 8 Tahun 1953 dan dilakukanberdasarkan ordonantie yang dimuat dalam StaatsbladHal 62Putusan No.220/G/2019/PTUNMDN15.16.Nederlandsch Indie, sehingga penguasaan tanah itu tidak beradapada Menteri Dalam Negeri, melainkan sudah menjadi kekayaannegara aset PT.
59 — 21
dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam SuratDakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Error in Personaatau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa sub yekhukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie
179 — 593
Lab : 6249/DTF/2005 tanggal 2 Desember2005 pada pokoknya menyatakan dan menyimpulkan bahwa :Alat bukti tersebut baik kertas zegel van Nederland Indie (videSurat Hibah maupun cap stempel Raad van JustitieTe Bataviayang tertera pada 2 (dua) lembar In Deer Naam Koningin Acte VanEigendom tanggal 7 Januari 1933 dan Surat Hibah tangggal 13Desember 1934) merupakan produk cetak dan produk capstempel yang berbeda dengan Kertas Zegel Van Nederland Indieemisi 1934 dan Cap stempel Raad van Justitie Te Batavia
Lab : 6249/DTF/2005 tanggal 2Desember 2005 yang pada pokoknya menyatakan danmenyimpulkan bahwa:Alat bukti tersebut baik kertas zegel van Nederland Indie(vide Surat Hibah maupun cap stempel Raad van JustitieTeBatavia yang tertera pada 2 (dua) lembar In Deer NaamKoningin Acte Van Eigendom tanggal 7 Januari 1933 danSurat Hibah tangggal 13 Desember 1934) merupakan produkcetak dan produk cap stempel yang berbeda dengan KertasZegel Van Nederland Indie emisi 1934 dan Cap stempelRaad van Justitie Te Batavia
38 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.2422 K/Pdt/2002Bahwa tanah sengketa bukan tanah bekas milik adat, tetapi tanah negarabekas Eigendom Verponding No. 4331 seb. tertulis atas nama HetGouvernement Van Nederlandsche Indie ;Dengan demikian jelaslah bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yangsalah obyek, oleh karenanya selayaknya apabila eksepsi Tergugat IVdikabulkan ;Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak :Bahwa dalam putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RepublikIndonesia No. 318 PK/Pdt/1988, sesuai apa yang didalilkan
237 — 36
Mahadi, S.H. telah mengajarkan sebagai berikut:"Bahwa sejak dibentuk Negara Sumatera Timur padatahun 1947 dengan Staatsblad 1947/217 danberdasarkan keputusan LUITENANT GOUVERNEURGENERAL VAN NEDERLANDSCH INDIE, tertanggal25 Desember 1947 No. 1, kedudukan, tugas dankekuasaan Swapraja Swapraja yang ada (incasuKesultanan Deli) dijalankan oleh Negara SumateraTimur, hal ini dapat dilihat dalam staatsblad 1948 No.41 (linat : Prof.
STENLY HANDOJONO
Tergugat:
1.EKO SETIAWAN
2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Malang
Turut Tergugat:
1.INAWATI
2.ARIES KUNTORO
63 — 21
Raya Nieuw Indie Golf No. 23 RT.005RW.011 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang,dalam hal ini memberi kKuasa kepada Indri Hapsari, S.H., Ari SusilowatiKartika, S.H., M.H., keduanya advokat dan Penasihat Hukum yangberalamat Kantor di Jl. Simpang Ikan Mas III Kav DPR No.2 KelurahanTunjung Sekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, berdasarkan SuratKuasa Khusus No.48/INDSKK/VI/2020 tertanggal 22 Juni 2020,Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;2.
91 — 52
BUKAN atas namaRatoewulandari sebagaimana didalilkan Para Penggugat;Disamping hal tersebut diatas, didalam pertimbangan hukum MajelisHakim Perkara No.128/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Ut halaman 22 angka(6) huruf (a) tertulis : bahwa Eigendom Verponding 6334 atasnama Gouvernemen Van Nederlandsch Indie. Putusan tersebuttelah dikuatkan dengan Putusan Banding Pengadilan Tinggi JakartaNo.28/PDT/2006/PT.DKI Jo.
21 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
menyangkut DPRD harusmengacu kepada konstitusi, karena sudah diatur secara tegas olehkonstitusi; Judex Facti tidak boleh menyimpangi konstitusi dalam kaitannyadengan penerapan Pasal 146 KUHP ini ; UUD 1945 adalah sumber hukumtertinggi dalam sistem perundangundangan Negara Republik Indonesia,tidak boleh disimpangi oleh UndangUndang, apalagi oleh doktrin danpendapat ahli.Apabila dilihat dari sejarah penyusunan KUHP, maka KUHP kita sekarangini adalah berasal dari Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch Indie
,yang mulai berlaku untuk semua golongan penduduk di Indonesia padatahun 1918, dan kemudian setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesiaberdasarkan UU No. 1 Tahun 1946 diberlakukan dengan mengubahWetboek van strafrecht voor Nederlandsch Indie menjadi nama Wetboekvan Strafrecht yang dapat disebut dengan Kitab UndangUndang HukumPidana (KUHP).Jadi berdasarkan sejarah dibuatnya KUHP tersebut, jelas bahwa KUHPdibuat oleh Pemerintah Kolonial Belanda yang sudah barang tentu isinyadisesuaikan pula antara lain
81 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanah Grondkaart SS di atas tanah hak eigendom atas namaHet Gouvernement van Nederlandsch Indie sudahdiperuntukan bagi kepentingan SS sekarang Perumka (PTKereta Api Indonesia (Persero));8.4.2. Mengenai tanah Perumka sekarang PT Kereta Api Indonesia(Persero) supaya dipedomani Rumusan Hasil Rapat KerjaBadan Pertanahan Nasional Tahun 1991;8.4.3.
161 — 101
disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dantidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 ini adalahsejalan dengan subyek hukum pidana dalam Kitab UndangUndang HukumPidana yang menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukumpidana Indonesia adalah natuurlijike person (manusia) dan hal tersebutdipertegas oleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie