Ditemukan 561 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : india indi indah indra induk indin indik indil indre indis indit
Pengadilan PN MUARA ENIM Pidana Umum
Register : 13-03-2019 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 17-07-2019
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Mre
Tanggal 10 April 2019 — Penuntut Umum:
1.TIARA PRATIDHINA, SH
2.HETTY VERONICA SIHOTANG, SH
Terdakwa:
MUSTAM BIN SULAIMAN
32 — 16
  • secara hukumsebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak adaKesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengan subyek hukumpidana dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang menunjukkan bahwasubyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 11-09-2013 — Putus : 03-03-2015 — Upload : 06-04-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 515/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 3 Maret 2015 — ARI MS HIDAYAT FABER, SPd. Lawan 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA, 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq.KANWIL BPN DKI JAKARTA Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRATISI JAKARTA SELATAN, 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA Cq. DINAS PERTANAHAN DAN PEMAKAMAN DKI JAKARTA, 4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA Cq. DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN DKI JAKARTA, 5. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA Cq. DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN Cq. SUKU DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, Melawan 1. Drs. ASTARI RIZAL Bin M. MUGENI Bin ENGON Bin ENGIN, 2. SOBIRIN Bin ALI LIHIN binti ENO Bin ENGIN Bin LEOS, 3. SHOLAHUDDIN Binti ENAP Bin ENGIN Bin LEOS, 4. SUPARDI Bin BAAN Bin DJIDI Bin ENGIN Bin LEOS, 5. BOIN EFFENDY Bin BA’AN Bin ENGIN Bin LEOS,
284 — 196
  • NEDERLANS INDIE, menerangkan pada tanggal 21Maret 1922 telah menjual tanah Persil Vervondig Nomor : 6109,terletak di Kampung Rawa Minyak, luas 929.884 M2, dijual kepadaFAM FEBER seharga f. 4800 (empat ribu delapan ratus ferak)salinan Notaris yang sesuai dengan aslinya No.19.
    NEDERLANS INDIE, menerangkan pada tanggal 21 Maret 1922 telahmenjual tanah Persil Vervondig Nomor : 6109, terletak di Kampung RawaMinyak, luas 929.884 M2, dijual kepada FAM FABER seharga f. 4800 (empatribu delapan ratus ferak) salinan Notaris yang sesuai dengan aslinya No. 19.Not, tanggal 6 Nopember 1933 Notaris GEORGE HERMAN THOMAS,Batavia, bukti P27 yaitu Kutipan Pajak Tanah dan Rumah selama 4 tahundari tahun 1946 hingga 1950, No. 6109 dengan jumlah pajak setiap bulannyaf.11.21, Batavia 14 Maret
    NEDERLANS INDIE bahwa pada tanggal 21 Maret 1922 telahmenjual tanah Persil Vervondig Nomor : 6109, terletak di Kampung RawaMinyak, luas 929.884 M2 kepada FAM FABER seharga f. 4800 (empat ribudelapan ratus ferak), selanjutnya SAMOEL DE MEYYER selaku diri sendiridan sebagai kuasa dari FABER FAM mengalihkan asetaset milik FAMFABER kepada GERALD TUGO FABER sebagaimana dalam SuratPengalinan Hak, tanggal 14 Maret 1942 ;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P1 yaituPenetapan Pengadilan Negeri Cianjur
Pengadilan PN SUNGAI PENUH Perdata
Register : 07-02-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 31-12-2019
Putusan PN SUNGAI PENUH Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Spn
Tanggal 25 Juli 2019 — Penggugat:
Dr. PALMIZAL. A, S.Pd.,M.Pd
Tergugat:
1.GIRIN
2.KAMPUNG RAMI
81 — 25
  • Agrarische Wet (Staatsblad 1870 No. 55) sebagai yang termuat dalampasal 51 Wet op de Staatsinrichting van Nederlands Indie (Staatsblad1925 No. 447) dan ketentuan dalam ayatayat lainnya dari pasal itu;2. a. Domeinverklaring tersebut dalam pasal 1 Agrarisch Besluit (Staatsblad1870 No. 118);b. Algemene Domeinverklaring tersebut dalam Staatsblad 1875 No. 119A;c. Domeinverklaring untuk Sumatera tersebut dalam pasal 1 dariStaatsblad 1874 No. 94f;d.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 29-04-2013 — Putus : 25-06-2013 — Upload : 23-08-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 217 K/TUN/2013
Tanggal 25 Juni 2013 — PT. PERTAMINA (PERSERO) vs IVONE FELICIA INTAN D.S DAN KAKAN PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT;
141 — 192 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,Koninjlijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie Van Petroleumbronen inNederlandsch Indie dari Raden Harsa Nata Sastra Nagara Djajadiningrat aliasRaden Harsa Nata Sastra Nagara Djajadiningrat berdasarkan surat perjanjian sewamenyewa tanggal 3 Desember 1928 dan masa sewa berakhir tanggal 3 Desember1955. dengan harga sewa total 125415,94 Goulden;Sebelah Utara : Jl. Brunkops, sekarang Jl. Tanah Abang IV.Sebelah Timur : Tanah Abang West, sekarang Jl. Abdul Muis.Sebelah Selatan : Jl. G.
Pengadilan PN SORONG Pidana Khusus
Register : 22-04-2021 — Putus : 07-05-2021 — Upload : 10-09-2021
Putusan PN SORONG Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2021/PN Son
Tanggal 7 Mei 2021 — Penuntut Umum:
Elson S. Butarbutar, SH
Terdakwa:
M.FADLY ARFAH
120 — 40
  • hukumsebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak adaError in Persona atau kesalahan subyek dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkati dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengan subyekhukum pidana dalam sistem hukum pidana dalam KUHPidana yangmenunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidanaIndonesia adalah natuurlijkke person (manusia) yang hal tersebut dipertegasoleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie
Pengadilan PN TANAH GROGOT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 24-06-2014 — Upload : 19-08-2015
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 140/Pid.Sus/2014/PN.TG
Tanggal 24 Juni 2014 — -MAFTUH ALFAJRI Bin ASHURI
64 — 11
  • korporasi yang yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) di wilayah hukumIndonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia ;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyekhukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie
Pengadilan PN TANAH GROGOT Pidana Khusus
Register : 18-12-2017 — Putus : 01-03-2018 — Upload : 19-11-2019
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 390/Pid.B/LH/2017/PN Tgt
Tanggal 1 Maret 2018 — Penuntut Umum:
BILL HAYDEN, SH
Terdakwa:
SURADI Bin REJO JEMIKO
344 — 13
  • yang dilakukannya secara hukumsebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak adaError in Personaatau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengan subyekhukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyek hukumpidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson(manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 05-08-2019 — Putus : 26-02-2020 — Upload : 13-05-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 220/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 26 Februari 2020 — Penggugat:
KEDATUKAN SUKAPIRING dalam hal ini diwakili oleh DATUQ RUSTAM Gelar INDERA KESUMA DIRAJA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
194 — 278
  • Indie, dimanaNv. Deli Spoorweg Maatschappij (Nv. DSM) dan sesuaiHal 19Putusan No.220/G/2019/PTUNMDNdengan Perjanjian Kontrak tertanggal 1 Maret 1912Tergugat I, Il, dan Ill berkewajiban untuk mengembalikantanah tersebut karena telah habis masa kontraknya, danapabila tidak lagi digunakan sesual denganperuntukannya, kepada Penggugat ;17. Bahwa meskipun masa waktu pemakaian tanah objekperkara telah berakhir pada tahun 2002 danperuntukannya juga tidak untuk kepentingan Nv.
    Kereta ApiIndonesia (Persero) ternyata sudah diserahkan kepadaStaatsspoorwegen sebelum berlakunya Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 8 Tahun 1953 dan dilakukanberdasarkan ordonantie yang dimuat dalam StaatsbladHal 62Putusan No.220/G/2019/PTUNMDN15.16.Nederlandsch Indie, sehingga penguasaan tanah itu tidak beradapada Menteri Dalam Negeri, melainkan sudah menjadi kekayaannegara aset PT.
Pengadilan PN TANAH GROGOT Pidana Khusus Anak
Putus : 16-10-2014 — Upload : 29-06-2015
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 223/Pid.Sus/2014/PN.Tgt
Tanggal 16 Oktober 2014 — -SAFARIANSYAH Als ARI Bin BAHRUDIN
56 — 21
  • dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam SuratDakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Error in Personaatau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa sub yekhukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Register : 08-12-2017 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 07-12-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 268/Pdt.G/2017/PN DPK
Tanggal 30 Oktober 2018 — SITI JAITUN Binti HIDAYAT Bin H.MUHAMMAD NASIR Bin H.SOELIHOEN melawan 1. HUBERTUS SUKAMTO BUDHIWIJAYA 2.YOHAN sebagai ahli waris ERNS BUDHIWIJAYA 3.GUBERNUR JAWA BARAT 4.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
175 — 569
  • Lab : 6249/DTF/2005 tanggal 2 Desember2005 pada pokoknya menyatakan dan menyimpulkan bahwa :Alat bukti tersebut baik kertas zegel van Nederland Indie (videSurat Hibah maupun cap stempel Raad van JustitieTe Bataviayang tertera pada 2 (dua) lembar In Deer Naam Koningin Acte VanEigendom tanggal 7 Januari 1933 dan Surat Hibah tangggal 13Desember 1934) merupakan produk cetak dan produk capstempel yang berbeda dengan Kertas Zegel Van Nederland Indieemisi 1934 dan Cap stempel Raad van Justitie Te Batavia
    Lab : 6249/DTF/2005 tanggal 2Desember 2005 yang pada pokoknya menyatakan danmenyimpulkan bahwa:Alat bukti tersebut baik kertas zegel van Nederland Indie(vide Surat Hibah maupun cap stempel Raad van JustitieTeBatavia yang tertera pada 2 (dua) lembar In Deer NaamKoningin Acte Van Eigendom tanggal 7 Januari 1933 danSurat Hibah tangggal 13 Desember 1934) merupakan produkcetak dan produk cap stempel yang berbeda dengan KertasZegel Van Nederland Indie emisi 1934 dan Cap stempelRaad van Justitie Te Batavia
Pengadilan PN TANAH GROGOT Pidana Khusus Anak
Putus : 23-09-2014 — Upload : 20-08-2015
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 219/Pid.Sus/2014/PN.Tgt
Tanggal 23 September 2014 — -BAMBANG WIRAHADINATA Alias BAMBANG Bin SEPAY
81 — 25
  • Put Perkara No : 219/Pid.Sus/2014/PN.TGMenimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa sub yekhukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie dalam Arrest tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakanbahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahanindividual
Pengadilan PN TEGAL Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-04-2014 — Putus : 04-11-2014 — Upload : 17-02-2015
Putusan PN TEGAL Nomor 12/Pdt.G/2014/PN Tgl
Tanggal 4 Nopember 2014 — MASINAH melawan MOHAMAD SLAMET SATORI ABDULAH
41 — 13
  • bahwa berdasarkan bukti T2 (foto copy Surat KeteranganWarisan), P2 (foto copy Kartu Keluarga) dan keterangan saksisaksi dari keduabelah pihak yang membuktikan bahwa (Alm) Pak Abdullah dan (almh) IbuArifiah adalah pasangan suami isteri (pewaris) yang mempunyai 5 (lima) anakHalaman 31 dari 43 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2014/PN.Tgl32atau ahli waris yaitu Masinah, Masiroh, Maslicha, Masripah dan MohammadSlamet Satory Abdullah;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1 (Surat jual beli tanah diataszegel van ned indie
Pengadilan PN KEPANJEN Perdata
Register : 04-03-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN KEPANJEN Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Kpn
Tanggal 15 Oktober 2020 — Penggugat:
STENLY HANDOJONO
Tergugat:
1.EKO SETIAWAN
2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Malang
Turut Tergugat:
1.INAWATI
2.ARIES KUNTORO
61 — 21
  • Raya Nieuw Indie Golf No. 23 RT.005RW.011 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang,dalam hal ini memberi kKuasa kepada Indri Hapsari, S.H., Ari SusilowatiKartika, S.H., M.H., keduanya advokat dan Penasihat Hukum yangberalamat Kantor di Jl. Simpang Ikan Mas III Kav DPR No.2 KelurahanTunjung Sekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, berdasarkan SuratKuasa Khusus No.48/INDSKK/VI/2020 tertanggal 22 Juni 2020,Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;2.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 25-05-2016 — Putus : 15-11-2016 — Upload : 21-12-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 118/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 15 Nopember 2016 — BUDHI DEWANTARA, dkk ; KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
89 — 50
  • BUKAN atas namaRatoewulandari sebagaimana didalilkan Para Penggugat;Disamping hal tersebut diatas, didalam pertimbangan hukum MajelisHakim Perkara No.128/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Ut halaman 22 angka(6) huruf (a) tertulis : bahwa Eigendom Verponding 6334 atasnama Gouvernemen Van Nederlandsch Indie. Putusan tersebuttelah dikuatkan dengan Putusan Banding Pengadilan Tinggi JakartaNo.28/PDT/2006/PT.DKI Jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 02-06-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 987 K/Pid/2010
Tanggal 2 Juni 2010 — DRS. JUHAL SIAHAAN
21 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • menyangkut DPRD harusmengacu kepada konstitusi, karena sudah diatur secara tegas olehkonstitusi; Judex Facti tidak boleh menyimpangi konstitusi dalam kaitannyadengan penerapan Pasal 146 KUHP ini ; UUD 1945 adalah sumber hukumtertinggi dalam sistem perundangundangan Negara Republik Indonesia,tidak boleh disimpangi oleh UndangUndang, apalagi oleh doktrin danpendapat ahli.Apabila dilihat dari sejarah penyusunan KUHP, maka KUHP kita sekarangini adalah berasal dari Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch Indie
    ,yang mulai berlaku untuk semua golongan penduduk di Indonesia padatahun 1918, dan kemudian setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesiaberdasarkan UU No. 1 Tahun 1946 diberlakukan dengan mengubahWetboek van strafrecht voor Nederlandsch Indie menjadi nama Wetboekvan Strafrecht yang dapat disebut dengan Kitab UndangUndang HukumPidana (KUHP).Jadi berdasarkan sejarah dibuatnya KUHP tersebut, jelas bahwa KUHPdibuat oleh Pemerintah Kolonial Belanda yang sudah barang tentu isinyadisesuaikan pula antara lain
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 26-08-2016 — Putus : 27-10-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 381 K/TUN/2016
Tanggal 27 Oktober 2016 — I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BLORA., II. Dr. SOEGIARTO SOEHARDJO, Sp.PA (K) dh. LAUW DJOE HIEN VS PT. KERATA API INDONESIA (PERSERO);
78 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tanah Grondkaart SS di atas tanah hak eigendom atas namaHet Gouvernement van Nederlandsch Indie sudahdiperuntukan bagi kepentingan SS sekarang Perumka (PTKereta Api Indonesia (Persero));8.4.2. Mengenai tanah Perumka sekarang PT Kereta Api Indonesia(Persero) supaya dipedomani Rumusan Hasil Rapat KerjaBadan Pertanahan Nasional Tahun 1991;8.4.3.
Pengadilan PN TANAH GROGOT Pidana Khusus Anak
Putus : 20-01-2015 — Upload : 04-08-2015
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 315/Pid.Sus/2014/PN.Tgt
Tanggal 20 Januari 2015 — -YOHANES DEMU Als YANTO Bin HENDRIKUS DEE
74 — 17
  • dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam SuratDakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Error in Personaatau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyekhukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie
Pengadilan PN ARGA MAKMUR Pidana Khusus Anak
Register : 02-10-2017 — Putus : 02-08-2017 — Upload : 02-10-2017
Putusan PN ARGA MAKMUR Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Agm
Tanggal 2 Agustus 2017 — Nama lengkap : Wiska Wahyudi Alias Wiska Bin Sarkawi; Tempat lahir : Pematang Balam; Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 22 Januari 1996; Jenis kelamin : Laki- laki; Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia; Tempat tinggal : Desa Pematang Balam Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara; Agama : Islam; Pekerjaan : Tani;
155 — 94
  • disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dantidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 ini adalahsejalan dengan subyek hukum pidana dalam Kitab UndangUndang HukumPidana yang menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukumpidana Indonesia adalah natuurlijike person (manusia) dan hal tersebutdipertegas oleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-07-2008 — Upload : 17-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2422K/PDT/2002
Tanggal 14 Juli 2008 — Ny. MYRNA MARINA MAGDALENA vs. Drs. R.J. KAPTIN ADISUMARTA ; PALANG MERAH INDONESIA ; dkk
29 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.2422 K/Pdt/2002Bahwa tanah sengketa bukan tanah bekas milik adat, tetapi tanah negarabekas Eigendom Verponding No. 4331 seb. tertulis atas nama HetGouvernement Van Nederlandsche Indie ;Dengan demikian jelaslah bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yangsalah obyek, oleh karenanya selayaknya apabila eksepsi Tergugat IVdikabulkan ;Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak :Bahwa dalam putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RepublikIndonesia No. 318 PK/Pdt/1988, sesuai apa yang didalilkan
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-01-2018 — Putus : 21-11-2018 — Upload : 09-09-2019
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Lbp
Tanggal 21 Nopember 2018 — ARUN SIPAYUNG, Tempat/ Tgl. Lahir : Saribudolok, 31-10-1967, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Pertahanan No. 54 Kel. Timbang Deli Kec. Medan Amplas, Kota Medan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Effendy Sinuhaji. SE. SH. MSi., Benyamin. SH., Dupa Setiawan. SH Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada LAW FIRM EFFENDY SINUHAJI. SE.,SH.,M.Si & Associates (” ESA Law Firm ” ) beralamat dan berkantor di Jalan Bambu II, Komplek Graha Niaga Blok A No. 5 Medan Telp.(061) 4558055 ; Fax. (061) – 4558150, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai,,,,,PENGGUGAT; M E L A W A N : 1. Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara II (PTPN. II) Perkebunan Tanjung Morawa/Tandukan Raga, yang berkedudukan di Jalan Tanjung Morawa Km. 16,5 Limau Manis, Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai........................... TERGUGAT I; 2. Pemerintah RI, cq. Badan Pertanahan Nasional Pusat - Jakarta, cq. Badan Pertanahan Nasional Wilayah Sumatera Utara, cq. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Deli Serdang, Beralamat di Jalan Jatisari, Komplek Kantor Bupati Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai.....................................................................TERGUGAT – II;
229 — 36
  • Mahadi, S.H. telah mengajarkan sebagai berikut:"Bahwa sejak dibentuk Negara Sumatera Timur padatahun 1947 dengan Staatsblad 1947/217 danberdasarkan keputusan LUITENANT GOUVERNEURGENERAL VAN NEDERLANDSCH INDIE, tertanggal25 Desember 1947 No. 1, kedudukan, tugas dankekuasaan Swapraja Swapraja yang ada (incasuKesultanan Deli) dijalankan oleh Negara SumateraTimur, hal ini dapat dilihat dalam staatsblad 1948 No.41 (linat : Prof.