saksi duduk sebagai anggota;Bahwa TAPD termasuk pihakpihak yang bisanya ikut terlibat dalamproses pembahasan formal antara eksekutif dan legislatif.

Setelah itu ada pelaksanaan PAPBD2014 dan APBD murni tahun 2015.Bahwa Saksi masuk dalam tim TAPD. Saksi secara ex officio sebagaiSekretaris TAPD Provinsi Sumatera Utara.

PstBahwa di TAPD yang rapat beberapa saja yakni hanya Ketua TAPD(Sekda), Kepala Biro Keuangan, BAPPEDA, Asisten. Kalau Saksi hadirdi DPRD adalah rapat Banggar yang dihadiri juga oleh SKPD lain.

Perihal undangan tanggal 12 Mei 2015 kepadaTim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Prov.Sumatera utarayang ditandatangani oleh Plh. Sekretaris Daerah Dr. Ir. Hj.

Perihalundangan tanggal 12 Mei 2015 kepada Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) Prov.Sumatera utara yangditandatangani oleh Plh. Sekretaris Daerah Dr. Ir. Hj.

pipa distribusi utama;Bahwa Pekerjaan saksi sebagai Kepala Dinas Pendapatan PengelolaKeuangan dan Aset Kota Tanjungbalai;Bahwa Tugas pokok saksi bekerja yaitu perumusan kebijakan teknisdibidang pendapatan, pelaksanaan pelayanan umum dibidangpendapatan, pengelolaan urusan ketatausahaan, pengoordinasianpenyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah,penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pengoordinasianpelaksanaan fungsi bendahara umum daerah, dan sebagainya;Bahwa Tugas pokok TAPD

Tanjungbalai tersebut belum ditetapkan denganperaturan Walikota Tanjungbalai;Bahwa Menurut persetujuan dari Walikota Tanjungbalai dengan DPRDKota Tanjungbalai itu berupakan investasi jangka panjang yang permanenyang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untukdiperjualbelikan atau tidak ditarik kembalin untuk menghasilkanpendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;Bahwa Tujuannya yaitu penyelesaian pembangunan WTP Ill danpemasangan pipa distribusi utama;Bahwa TAPD

tim ahli yang ditunjukoleh walikota; Bahwa Saksi tidak tahu apakah Zaharuddin Sinaga, SE lulus pelatihanMenajemen air minum diluar atau didalam negeri apa tidak; Bahwa Mekanisme penyusunan hingga penetapan APBD KotaTanjungbalai yaitu : rencana kerja SKPD dihimpun oleh Bappeda, Renjadan hasil Reses DPR dibahas dalam Musrenbang Kota Tanjungbalai,Halaman 77 dari 331 halaman Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2020/PN MdnBappeda menyusun RKPD Kota Tanjungbalai sesuai hasil Musrenbang,berpedoman pada RKPD, TAPD

Yang disampaikan oleh pihak PDAM Tirta Kualo Tanjungbalai yaituberupa Aspek Administratif, aspek teknis, dan saran;Bahwa pada saat rapat di ruang aula II kantor walikota tanjungbalai padatanggal 24 september 2012 sebelumnya sudah ada pertemuan namunsaksi tidak tahu kapan itu terjadi;Halaman 78 dari 331 halaman Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2020/PN MdnBahwa dasar dari nilai penyertaan modal tersebut hinggaRp.11.000.000.000, sesuai dengan laporan Zaharuddin Sinaga, SEkemudian dibahas bersama dengan TAPD

membuatrancangan kebijakan umum anggaran dan PPAS sesuai kebutuhananggaran daerah Kota Tanjungbalai, TAPD menyampaikan KUA danPPAS tersebut kepada DPRD utnuk dibahas tentang kesesuaianbesarnya anggaran dengan pendapatan, pembahasan KUA dan PPASdilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD bersama Ketua TAPD danKepala SKPD selanjutnya jika sudah ada kesepakatan dibuat NotaKesepakatan antara walikota dengan tiga pimpinan DPRD tentang KUAHalaman 79 dari 331 halaman Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2020/PN Mdndan

Desember tahunberjalan namun bila ada kegiatan yang belum selesai pada tahun berjalan maka SKPD harus mengajukan Permohonan Kegiatan Lanjutan melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan verifikasi untuk kemudian pada tahun anggaran berikutnya dapat digunakan dana SiLPA Tahunsebelumnya yang ada di Kas Daerah, dengan cara Tim TAPD mengesahkan Daftar Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL) hanya untuk 1 kali ke tahunberikutnya.Bahwa setahu saksi pada saat dilakukan pembayaran uang muka sudahada

Desember tahunberjalan namun bila ada kegiatan yang belum selesai pada tahun berjalanmaka SKPD harus mengajukan Permohonan Kegiatan Lanjutan melalui TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan verifikasiuntuk kemudianpada tahun anggaran berikutnya dapat digunakan dana SiLPA Tahunsebelumnya yang ada di Kas Daerah, dengan cara Tim TAPD mengesahkanDaftar Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL) hanya untuk 1 kali ke tahunberikutnyaPutusan Reg.Perk.

Surya Mekar Jaya 5Hektar (Paket Sabu 1612/16 Termin 3798/SPD 1.359.896.550Daratan 1) (60,46%) LS/1.15.0101.2016Jumlah 1.959.696.550 Bahwa Untuk pekerjaan utama yang ada addendumnya, addendum tersebuttidak boleh melampaui tanggal 31 Desember tahun berjalan namun bila adakegiatan yang belumselesai pada tahun berjalan maka SKPDharusmengajukan Permohonan Kegiatan Lanjutan melalui Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) melakukan verifikasi untuk kemudian padatahun anggaran berikutnya dapat digunakan dana

No: 43 /PID.SUSTPK/2017/PN.KPG Halaman 521.039.303.450 11.yang ada di Kas Daerah, dengan cara Tim TAPD mengesahkan DaftarPelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL) hanya untuk 1 kali ke tahunberikutnya Bahwa Addendum kontrak hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

MIFTACHUL CHOIRI No.Rekening 14800005199883;
6. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 910-05/212/HK-KS/III/2013 Tanggal 28 Maret 2013 Tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Samarinda Tahun Anggaran 2013;
7. 1 (satu) jilid Fotocopy Berita Daerah Kota Samarinda Salinan Peraturan Walikota Samarinda Nomor : 17 Tahun 2013, tanggal 24 April 2013 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2014;

Tahun Anggaran 2014;
12. 1 (satu) jilid Fotocopy Berita Daerah Kota Samarinda Salinan Peraturan Walikota Samarinda Nomor : 13 Tahun 2014 tanggal 16 Juni 2014 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Kota Samarinda Tahun 2014;
13. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 910-05/237/HK-KS/IV/2014 Tanggal 14 April 2014 Tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

Samarinda Nomor : 27 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 tanggal 01 Oktober 2014;
19. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Wakil Walikota Samarinda Nomor : 910/1726 /BPKAD-I.1/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013 Perihal Penyusunan RKA-SKPD Tahun 2014 yang ditujukan kepada Yth.Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
20. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD

Rek : 08145064526;
106. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 910-05/003/HK-KS/I/2015 Tanggal 02 Januari 2015 Tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Samarinda Tahun Anggaran 2015;
107. 1 (satu) jilid Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pasar Pemerintah Kota Samarinda,Tahun 2011 - 2015, 05 Januari 2015;
108. 1 (satu) jilid Fotocopy Lembaran Berita Daerah Kota Samarinda Salinan Peraturan Walikota Samarinda

MIFTACHULCHOIRI No.Rekening 14800005199883 ;6.1 (Satu) eksemplar Fotocopy Surat Keputusan Walikota SamarindaNomor : 91005/212/HKKS/III/2013 Tanggal 28 Maret 2013Tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) KotaSamarinda Tahun Anggaran 2013 ;7. 1 (Satu) jilid Fotocopy Berita Daerah Kota Samarinda SalinanPeraturan Walikota Samarinda Nomor : 17 Tahun 2013, tanggal24 April 2013 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Samarinda Tahun 2014 ;8. 1 (Satu) jilid Fotocopy Nota Kesepakatan Antara

Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ;1 (Satu) jilid Fotocopy Berita Daerah Kota Samarinda SalinanPeraturan Walikota Samarinda Nomor : 13 Tahun 2014 tanggal16 Juni 2014 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 17Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah(Perubahan RKPD) Kota Samarinda Tahun 2014 ;1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Keputusan WalikotaSamarinda Nomor : 91005/237/HKKS/IV/2014 Tanggal 14 April2014 Tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

Rek : 08145064526;106.1 (Satu) eksemplar Fotocopy Surat Keputusan Walikota SamarindaNomor : 91005/003/HKKS/I/2015 Tanggal O2 Januari 2015Tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) KotaSamarinda Tahun Anggaran 2015 ;107.1 (satu) jilid Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas PasarPemerintah Kota Samarinda,Tahun 2011 2015, O05 Januari2015 ;Halaman150dari279 Putusan No.13/PID.TPK/2020/PT SMR108.1 (Satu) jilid Fotocopy Lembaran Berita Daerah Kota SamarindaSalinan Peraturan Walikota Samarinda Nomor : 10 Tahun

MIFTACHULCHOIR No.Rekening 1332020940;1 (Satu) eksemplar Rekening Koran Bank Mandiri Periode01 Februari 2014 sampai dengan 31 Agustus 2016 An.MIFTACHUL CHOIRI No.Rekening 14800005199883;Halaman228dari279 Putusan No.13/PID.TPK/2020/PT SMR10.11.12,1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Keputusan WalikotaSamarinda Nomor : 91005/212/HKKS/III/2013 Tanggal 28Maret 2013 Tentang Tim Anggaran Pemerintan Daerah(TAPD) Kota Samarinda Tahun Anggaran 2013;1 (satu) jilid Fotocopy Berita Daerah Kota SamarindaSalinan

Rek : 08145064526;1 (Satu) eksemplar Fotocopy Surat Keputusan WalikotaSamarinda Nomor : 91005/003/HKKS/I/2015 Tanggal 02Januari 2015 Tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) Kota Samarinda Tahun Anggaran 2015;1 (satu) jilid Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas PasarPemerintah Kota Samarinda,Tahun 2011 2015, 05Januari 2015;1 (satu) jilid Fotocopy Lembaran Berita Daerah KotaSamarinda Salinan Peraturan Walikota Samarinda Nomor :10 Tahun 2014 tanggal 12 Mei 2014 Tentang RencanaKerja Pembangunan Daerah

Ketua TAPD Provinsi Bengkulu perihal HasilEvaluasi Permohonan Hibah Daerah T.A.2014 yang ditandatanganiKepala Biro Administrasi Kesra Setda Provinsi Bengkulu a.n. H. CIKASAN DENN, S.H, M.Si., diketahui Pelaksana Bagian KUB Biro Pemdan Kesra a.n. TAHUM Nip 196407082007011027.dicap dan ditandatangani;1 (satu) Berkas fotocopy Daftar nominatif calon penerima belanjahibah (DNCPHD) Hasil pertimbangan TAPD T.A 2014 tanggal 5 juliHalaman 81 dari 103 halamanPutusan Perk.

Ketua TAPD Provinsi Bengkulu perihal Hasil EvaluasiPermohonan Hibah Daerah T.A.2014 yang ditandatangani Kepala BiroAdministrasi Kesra Setda Provinsi Bengkulu a.n. H.

., diketahui Pelaksana Bagian KUB Biro Pem dan Kesra a.n.TAHUM Nip 19640708200701 1027.dicap dan di tandatangani;1 (satu) Berkas fotocopy Daftar nominatif calon penerima belanja hibah(DNCPHD) Hasil pertimbangan TAPD T.A 2014 tanggal 5 juli 2013ditandatangani Kepala Biro Administrasi Kesra Setda Povinsi Bengkulua.n. H. CIK ASAN DENN, S.H,. M.Si dan di tandatangani Plt. SekretarisDaerah Asisten Administrasi Umumselaku Ketua TAPD a.n. Drs. H.HERRY SYAHRIAR, MM.

Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 163/II/TAHUN 2007, tanggal 21 Februari 2007 tentang pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Selatan.4. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 4251/XII/TAHUN 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2008 pada Badan/Dinas/Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sulawesi Selatan a.n. Drs. H. MUH.

dibayarakan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;Menyatakan barang bukti berupa :Buku Kas Umum Bantuan Keuangan TA. 2008 Badan PengelolaanKeuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPPASKPD) Pejabat Pengelolah Keuangan Daerah AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah TA. 2008.10.11.Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 163/II/TAHUN 2007,tanggal 21 Februari 2007 tentang pembentukan Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD

Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 163/II/TAHUN2007, tanggal 21 Februari 2007 tentang pembentukan Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Selatan.4. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 4251/XII/TAHUN 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana dalam Pelaksanaan APBD Tahun10.ii.12,13.57Anggaran 2008 pada Badan/Dinas/Unit Kerja/Satuan Kerja PerangkatDaerah (SKPD) Provinsi Sulawesi Selatan a.n. Drs. H.MUH.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPPASKPD) Pejabat Pengelolah Keuangan Daerah AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah TA. 2008.10.11.93Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 163/II/TAHUN 2007,tanggal 21 Februari 2007 tentang pembentukan Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Selatan.Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 4251/XII/TAHUN2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Penunjukan/PengangkatanPejabat Pelaksana dalam Pelaksanaan

Menetapkan barang bukti berupa:q,Buku Kas Umum Bantuan Keuangan TA. 2008 Badan PengelolaanKeuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPPASKPD) Pejabat Pengelolah Keuangan DaerahAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2008.Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 163/II/TAHUN 2007,tanggal 21 Februari 2007 tentang pembentukan Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Selatan.Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan

Ketua Anggaran Pemerintah daerah (TAPD) perihal Permohonan bantuan Dana a.n. KONI Kota Bontang;
o 1 (satu) berkas asli Surat Pengantar nomor : 930/85/A.2.2 tanggal 11 Maret dari Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bontang kepada Kepala DPPKA Kota Bontang Cq.

kewajiban, tata carapenyaluran/penyerahan hibah dan tata cara pelaporan hibah yaituPengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bontangmembuat Program Kerja KONI Kota Bontang Tahun 2013 dengan AnggaranKebutuhan Dana KONI Kota Bontang Tahun 2013 mengajukan sebesarRp. 30.000.000.000,(tiga puluh milyar rupiah)meliputi kKegiatan verifikasi,klub dan cabor serta keperluan sekretariat KONI Kota Bontang.Selanjutnya setelah melalui proses pembahasan anggaran oleh TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD

Ketua Anggaran Pemerintah daerah (TAPD) perihalPermohonan bantuan Dana a.n. KONI Kota Bontang;o 1 (Satu) berkas asli Surat Pengantar nomor : 930/85/A.2.2 tanggal11 Maret dari Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bontang kepadaKepala DPPKA Kota Bontang Cq.

Ketua Anggaran Pemerintah daerah (TAPD) perihalPermohonan bantuan Dana a.n. KONI Kota Bontang;1 (Satu) berkas asli Surat Pengantar nomor : 930/85/A.2.2 tanggal11 Maret dari Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bontang kepadaKepala DPPKA Kota Bontang Cq.

Ketua Anggaran Pemerintah daerah (TAPD) perihalPermohonan bantuan Dana a.n. KONI Kota Bontang;1 (satu) berkas asli Surat Pengantar nomor : 930/85/A.2.2 tanggal11 Maret dari Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bontang kepadaKepala DPPKA Kota Bontang Cq.

Juga melaksanakan tugas sebagai Ketua TAPD (Tim AnggaranPemerintah Daerah).

Kepala daerah dibantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) menyusunrancangan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS)berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);b, Kemudian rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) danrancangan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS)disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dimanasetelah disepakati, TAPD menyiapkan rancangan surat edaranKepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA SKPD sebagaiacuan

kepala SKPD dalam menyusun RKASKPD;c.Selanjutnya RKASKPD yang telah selesai disusun disampaikankepada TAPD untuk dihimpun menjadi Rancangan APBD dandibahas bersama dengan DPRD dalam hal ini Badan Anggaran;d.

Setelah ditandatangani RKA tersebut diajukan kepadake TAPD (Tim Anggaran Pemerintah daerah) untuk diteliti kKemudianHalaman 84 dari 189 Putusan No. 29/Pid.SusTPK/2016/PN Dpssetelah jadi RKA dibuat draft DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran)kemudian dikonsulkan ke atasan secara berjenjang yaitu kepada KabagTata Usaha ( sekretaris) kemudian kepada Kepala Dinas dan jadilahDPA. Setelah ditandatangani DPA tersebut diajukan kepada ke TAPD(Tim Anggaran Pemerintah daerah) untuk diteliti.

Pemberdayaan perempuan, lingkungan hidup, serta pemuda danolah raga; Bahwa saksi pernah mengikuti proses Penyusunan RancanganAPBD apabila ditugaskan oleh Bupati untuk mengikuti penyusunanRancangan APBD namun mekanismenya untuk secara detail dijelaskanoleh Sekda Kabupaten Bangli selaku Ketua TAPD; Bahwa dalam pembahasan Rancangan APBD tahun 2005 sampaidengan 2010, hanya dibahas tentang pendapatan, pembiayaan sertapengeluaran, untuk rancangan anggaran belanja biaya pemungutanPBB saya tidak ketahui

Akan tetapidalam perkembangannya, kegiatan Pengadaan TPU tersebut gagaldilaksanakan pada tahun 2012; Pada sekira akhir tahun 2012 dilaksanakan Rapat Pembahasan Anggaranantara Badan Anggaran yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD salah satunyaTerdakwa dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuaioleh UMIRTOM.

Dalam rapat tersebut Terdakwa mengusulkan penambahankegiatan dan anggaran termasuk kegiatan Pengadaan Tanah TPU, padahalpihak TAPD tidak mengusulkannya Karena pada tahun 2012 kegiatan tersebuttidak dapat terlaksana, sehingga kemudian rapat menemui jalan buntu(deadlock). Terdakwa kKemudian memanggil UMIRTOM ke ruang kerjanya danmeminta UMIRTOM tetap memasukkan anggaran kegiatan Pengadaan TanahTPU ke dalam DIPA SKPD Dinsosnaker.

Atas permintaan tersebut, kemudianUMIRTOM menyampaikannya di rapat internal TAPD dengan mengatakanbahwa Terdakwa meminta penambahan anggaran sebesar Rp.6,5 miliar untukPengadaan Tanah TPU, yang akhirnya permintaan Terdakwa tersebutdipenuhi oleh TAPD; Pada sekira bulan Juni 2013, Terdakwa memerintahkan HENDRA MEISYAHselaku Bendahara Partai Golkar Kabupaten OKU menemui NAJAMUDINselaku Kepala Dinsosnaker Kabupaten OKU untuk menanyakan sejauh manaproses kegiatan Pengadaan Tanah TPU dan meminta segera

Atas permintaan tersebut, kKemudianUMIRTOM menyampaikannya di rapat internal TAPD dengan mengatakanHalaman 20 dari 133 Hal.Putusan Nomor 5/PID.SUSTPK/2021/PT PLGDisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitepelaksanaan fungsi peradilan.

Merangin Nomor 388 /BKPSDMD / 2017 tanggal 10 Mei 2017;Yang Saksi ketahui adalah pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Linmaspada satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran2018, merupakan kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja KabupatenMerangin yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2018, yangdipergunakan untuk pakaian Dinas lengkap Linmas. dan hubungan saksipada saat itu sebagai tim anggaran sesuai tupoksi saksi dan juga saksisebagai wakil ketua II ,Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

Setelah itu programkegiatan yang telah masuk kedalam rencana kegiatan tahun berikutnya,disampaikan kepada Bupati Merangin melalui Tim Anggaran Pemerintahdaerah (TAPD). Kemudian TAPD membahas usulan dari SKPD tersebut,Pemerintah daerah menyampaikan Usulan Kebijakan umum anggaran (KUA)dan prioritas plafon anggaran sementara kepada DPRD kabupaten Meranginuntuk dilakukan pembahasan.

Jmbpemerintah daerah menetapkan dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA)sebagai dasar pelaksanaan kegiatan ditahun berkenan;Yang menjadi Tupoksi Saksi selaku tim TAPD kabupaten merangin padatahap pembahasan rencana kegiatan tahun berikutnya oleh SKPD adalah,melakukan kesesuaian antara program kegiatan KUAPPAS yang diajukanoleh SKPD dengan program kegiatan RKPD;Saksi hadir dalam setiap pembahasan pakaian Dinas Linmas pada satuanPolisi Pamong Praja Kabupaten Merangin tahun anggaran 2018 seingatSaksi yaitu

untuk kegiatan pakaian linmas tersebut memang dibahasbersama tim banggar yang dihadiri oleh tim TAPD, Kasat Pol PP KabupatenMerangin yaitu sdra,AKMAL ZEN yang mana Tim TAPD, Kasat POL PPKabupaten Merangin yaitu sdra.AKMAL ZEN dan Tim Banggar menyepakatiadanya penambahan anggaran untuk pengadaan pakaian linmas untukpengamanan pemilihan kepala daerah TA 2018 sebesar Rp.1.031.080.000,(satu milyar tiga puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah).

Setelah itu programkegiatan yang telah masuk kedalam rencana kegiatan tahun berikutnya,disampaikan kepada Bupati Merangin melalui Tim Anggaran Pemerintahdaerah (TAPD). Kemudian TAPD membahas usulan dari SKPD tersebut,Pemerintah daerah menyampaikan Usulan Kebijakan umum anggaran (KUA)Halaman 79 dari 172 Putusan Nomor 01/Pid.SusTPK/2021/PN. Jmbdan prioritas plafon anggaran sementara kepada DPRD kabupaten Meranginuntuk dilakukan pembahasan.

Sekda Provinsi Jambi) yang sekaligus menjadiKetua Tim Anggaran Pendapatan Daerah (Tim TAPD) serta ARFANguna membahas adanya permintaan proyek dan uang TA 2018untuk Pimpinan dan setiap Anggota DPRD.

SekdaProvinsi Jambi) yang sekaligus menjadi Ketua Tim Anggaran PendapatanDaerah (Tim TAPD) serta ARFAN guna membahas adanya permintaan proyekdan uang ketok palu APBD TA 2018 untuk Pimpinan dan setiap AnggotaDPRD.

Sekda Provinsi Jambi) yang sekaligus menjadi KetuaTim Anggaran Pendapatan Daerah (Tim TAPD) serta ARFAN gunamembahas adanya permintaan proyek dan uang ketok palu APBD TA2018 untuk Pimpinan dan setiap Anggota DPRD.

Sekda Provinsi Jambi) yang sekaligus menjadi Ketua Tim AnggaranPendapatan Daerah (Tim TAPD) serta ARFAN guna membahas adanyapermintaan proyek dan uang ketok palu APBD TA 2018 untuk Pimpinandan setiap Anggota DPRD.

SumbaTimur (APBN) sebsar Rp. 370.017.600, tanggal 20 September 2016;1 (satu) lembar Lampiran SPD Nomor : 197/SPD/1.20.05.02/2016 tahunanggaran 2016 tanggal 1 April 2016;Surat = Perintah Mambayar Langsung Nomor :0255/SPMLS/1.20.05.02/1X/2016 PPKD Selaku BUD Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pembayaran Tahap (60%)ADD dan TAPD Desa Laimeta Kec.

SumbaTimur (APBN) sebsar Rp. 370.017.600, tanggal 20 September 2016;1 (satu) lembar Lampiran SPD Nomor : 197/SPD/1.20.05.02/2016 tahunanggaran 2016 tanggal 1 April 2016;Surat Perintah Mambayar Langsung Nomor :0255/SPMLS/1.20.05.02/IX/2016 PPKD Selaku BUD Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pembayaran Tahap (60%)Putusan Perkara No. 1/Pid.SusTPK/2019/PT.KPG., Halaman 38 dari halaman 6583)84)85)86)87)88)89)90)91)92)ADD dan TAPD Desa Laimeta Kec.

SumbaTimur (APBN) sebsar Rp. 370.017.600, tanggal 20 September 2016;1 (satu) lembar Lampiran SPD Nomor : 197/SPD/1.20.05.02/2016tahun anggaran 2016 tanggal 1 April 2016;Surat Perintah Mambayar Langsung Nomor :0255/SPMLS/1.20.05.02/1X/2016 PPKD Selaku BUD Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pembayaran Tahap (60%)ADD dan TAPD Desa Laimeta Kec.

,MM.4 (empat) lembar Copy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018, Lokasi KegiatanPeningkatan Jalan s.d Rigid Wilayah Barat dengan tanda tangan basahKetua TAPD Lampung Tengah ADI ERLANSYAH ,SE.

,MM.4 (empat) lembar Copy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018, Lokasi KegiatanPeningkatan Jalan s.d Rigid Wilayah Timur dengan tanda tangan basahKetua TAPD Lampung Tengah ADI ERLANSYAH,SE.,MM.4 (empat) lembar Copy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018, KegiatanPembangunan Jembatan dengan tanda tangan basah Ketua TAPD LampungTengah ADI ERLANSYAH ,SE.

Keuangan nomor S11/MK.7/2018 tanggal 6 Februari 2018 kepada Bupati Lampung Tengahperihal Tanggapan atas Permohonan Persetujuan Pelampauan BatasMaksimal Defisit APBD Kabupaten Lampung Tengah TA 2018.Hal.136 dari hal.168 Putusan Nomor 83/PID.SUSTPK/2019/PN.JKT.PST.1213.14.15.16.17.18.19.20.Dake. 4 (empat) lembar Copy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018, Lokasi KegiatanPeningkatan Jalan s.d Rigid Wilayah Tengah dengan tanda tangan basahKetua TAPD

Saksi menerangkan pejabat yang berwenang untuk menentukan setiapusul rencana kegiatan dari selurun SKPD yang ada di lingkungan PemprovKalsel yang dibahas di Bappeda dan Biro Keuangan Provinsi kalseltersebut layak atau tidak layak untuk disetujui dan dilaksanakan adalahketua Tim TAPD (sekda) yang dibuat dalam bentuk rancangan KUA PPASuntuk selanjutnya diteruskan ke dewan.

Saksi menerangkan Pada saat dilakukan rapat pembahasan di Bappedadan TAPD Prov.Kalsel hanya akan mereferensi usul program dan kegiatandengan HSPK, dengan demikian kegiatan pengadaan dan pemasanganpaku jalan solar cell pada SKPD Dishubkominfo Prov.Kalsel Tahun 2014lalu tegas saya sampaikan bahwa ini tidak pernah dibahas di Bappeda danTAPD Prov.

Kalsel terlebih jika melihat sumber pembiayaan kegiatan yangbersumber dari DAK APBD karena yang dibahas perencanaannya diBappeda dan TAPD hanya APBD yang bersumber dari : Pendapatan asli daerah (PAD). Dana alokasi unum (DAU). Dana bagi hasil (DBH).

Saksi menerangkan Rangkaian pembahasan sebagaimana saya jelaskandiatas memerlukan waktu + 5 bulan tetapi yang masuk dalam pembahasanhanya untuk kegiatan yang bersumber dari dana APBD diluar DAK,dengan demikian kegiatan pengadaan dan pemasangan paku jalan solarcell pada SKPD Dishubkominfo Prov.Kalsel Tahun 2014 lalu tegas sayasampaikan bahwa hal ini tidak pernah dibahas di Bappeda dan TAPD Prov.Kalsel.

Saksi menerangkan pada dasarnya semua usul rencana kegiatan danprogram yang pembiayaan berasal dari APBD baik murni maupunperubahan pembahasannya dilakukan di Bappeda dan TAPD kecuali untukkegiatan yang bersumber dari dana DAK karena pembahasan rencanapenggunaan dana DAK oleh SKPD dilakukan langsung dengan kementrianbukan dengan Bappeda dan TAPD.Saksi 18.AGUS DYAN NUR,SE,AK Bin NURDIN; Saksi menerangkan tugas pokok sebagai kabag akutansi pada BiroKeuangan Prov.

anggaran tahun 2012-2021;
1.2 2 ( dua) buah VCD rekaman audio pembahasan RAPBD tahun 2020 oleh tim banggar DPRD Kabupaten Gorontalo bersama Tim Anggaran Pemerintah Gorontalo dan OPD terkait pada 20 s/d 22 November 2019

2. 2.1.1 ( satu) lembar surat permohonan anggaran KONI Kab Gorontalo Nonor : B.41/KONI-Kab Gtlo

/VIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019 dengan disposisi input untuk ABPD 2020

2.2.6 ( enam ) lembar Materi Rapat Rutin TAPD

Kab Gorontalo tentang usulan hibah TA 2020

(Team AnggaranPemerintah Daerah);Bahwa Saksi ikut dalam team TAPD;Bahwa proses pembahasannya, adalah usulan dibahas di TAPD,setelah menjadi RAPBD, lalu dibahas oleh dewan yangmembidangi, jika disetujui dikirim ke Gubernur untuk dievaluasi,selanjutnya dikembalikan ke DPR, dibahas dengan eksekutif, jikatidak ada permasalahan, kemudian diputus dalam rapat paripurnamenjadi APBD;Bahwa terkait dengan Perda No.17 tahun 2010 yang terbit padatanggal 31 Desember 2010 dari dasar itu, harus dibuat Perbup,dan

Bantul ke BAPPEDA Bantul, kemudiandibahas di TAPD (Team Anggaran Pemerintah daerah) Kab.Bantul;Bahwa Saksi ikut dalam team penyusunan aggaran di TPAD;Bahwa proses pembahasan awalnya di TAPD, setelah menjadiRAPBD, lalu dibahas oleh dewan yang membidangi,apabiladisetujui dikirim ke Gubernur DI Yogyakarta untuk dievaluasi,selanjutnya dikembalikan ke DPRD Bantul, dibahas dengan pihakeksekutif, jika tidak ada permasalahan, kemudian diputus dalamrapat paripurna, kKemudian menjadi Perda tentang APBD;Bahwa

Bantul;Bahwa benar ada pembahasan untuk proposal pengajuan danahibah untuk Tahun 2011;Bahwa proposal hibah disetujui oleh Komisi D, yaitu dalam rapatkomisi, setelah selesai pembahasan, lalu pimpinan komisi, yaituKetua, Wakil Ketua dan Sekretaris,Anggota BadanAnggaran danTeam TAPD, bersamasama, melaporkan hasil pembahasan,apabila disetujui, diketok bareng dalam Rapat Badan AnggaranDPRD Kab.

Bantul, tapi Saksi pernahmendengar di Team TAPD, pada proses penganggaran hibahdan proses kompetisi tidak bareng, karena kompetisi sekitarBulan September, berarti penganggaran belum berjalan, pernahBadan Anggaran DPRD Kab.

Bantul beraudensi dengan BPKPerwakilan Yogyakarta, karena dengar Team TAPD jugaberaudensi dengan BPK Perwakilan Yogyakarta, tentangPermendagri No. 32 Tahun 2008, tentang Dana Hibah, tentangdana talangan pinjaman dari pihak ketiga, waktu itu Team TAPD,mengatakan, belum ada payung hukum yang mengatur, sehinggadalam bekerja belum jelas, pada waktu ke BPK PerwakilanYogyakarta, menanyakan tentang hal itu, tetapi juga mendapatPutusan No.5/Pid.SusTPK/2015/PN.Yyk Halaman 221 dari 64022220.21.22.23.24.25.26

Awalnya masingmasing bidang membuat daftar kebutuhan pembiayaanprogram kegiatan dimana untuk kegiatan penyediaan Bahan Bakar Dinasdan Kendaraan dinas/Operasional pada DLHP Kota Ambon T.A. 2019 adapada Bidang pengelolaan sampah;e Selanjutnya dokumen daftar kebutuhan tersebut diserahkan kepadasubbagian perencanaan untuk dibuatkan usulan Rincian Kegiatan danAnggaran (RKA);e selanjutnya RKA di setujui oleh Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran(PA) dan diteruskan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

menyiapkan data sertamenyusun anggaran.Halaman 62 dari 421 Putusan Nomor 32/Pid.SusTPK/2021/PN Amb.Bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terdiri dari :e Sekertaris Kota Ambon (Ketua),e Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian PengembanganDaerah Kota Ambon (Wakil) , Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon(Sekertais),e Asisten Kota Ambon (Anggota),e Asisten Il Kota Ambon (Anggota)e Asisten Ill (Anggota) ,e Inspektur Kota Ambon (Anggota) ,e Kepala Badan Pengelola

dengan Badananggaran DPRD dan dalam pembahasan tersebut ada juga pembahasantersendiri antara SKPD dengan mitra Komisi, kemudian di kompilasi denganBanggar DPRD denga TAPD setelah selesai pembahasan maka adapenandatanganan kesepakatan bersama atara rancangan APBD antaraKepala Daerah/walikota dengan seluruh DPRD dalam rapat paripurnamendengar kata akhir masingmasing fraksi namun yang tanda tangan dalamdokumen RAPBD hanya unsur pimpinan DPRD kemudian di teruskan keHalaman 63 dari 421 Putusan Nomor

Selanjutnya usulan RKA per masingmasing SKPDdibahas di TAPD Kota Ambon.

Setelah dibahas dengan TAPD makadilanjutkan dengan pembahasan bersama dengan DPRD Kota Ambon.Setelah disetujui baru ditetapbkan menjadi APBD.Bahwa TAPD Kota Ambon terdiri dari :Ketua : Sekretaris Kota AmbonWakil Ketua : Ketua Bappeda Kota AmbonSekretaris : Kepala BPKAD Kota AmbonAnggota : Inspektur Kota AmbonKepala Dinas PUPR Kota AmbonKepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi DaerahBahwa dasar TPAD dalam penyusunan dan pembahasan anggaran adalahSK Walikota Ambon tentang Analisa Standar Belanja

pernahditembuskan kepada Tergugat II;Bahwa benar saksi tidak mengetahui isi perjanjian antara Penggugat danTergugat I;Bahwa benar hukum antara saksi dengan Tergugat I adalah kontrak, sedangkanpenghitungan HVS Dinas Kesehatan ;2 SURATININGSIH :Bahwa benar saksi adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan InspektoratPemerintah Kota Tangerang Selatan sejak 3 tahun terakhir, Pendididkan FormalStrata 2, dengan latar belakang pendidikan Ilmu Sosial serta juga bukanAkademisi ;Bahwa benar saksi tahu ada TAPD

SKPD yang mengusulkan anggaran tetapi bukanmenetapkan anggaran, karena yang menetapkan anggaran adalah Sekda selakuketua TAPD.

Rancangan awal KUA PPAS di bahas oleh TAPD;e. TAPD menyampaikan usulan KUA PPAS untuk di bahas di DPRD oleh TimBanggar;Tf. Kesepakatan KUA PPAS yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD bersamaGubernur;g. Pembahasan di Banggar dan Komisi;h. Nota Kesepahaman Gubernur dan DPRD;i. Dievaluasi oleh Kemendagri, apabila ada evaluasi draf APBD diperbaiki dandi usulkan lagi ke Kemendagri dan disetujui;j Perda APBD;k.

Bahwa Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD ProvinsiBengkulu TA 2016 terbit, dibahas oleh TAPD setelah Perda pertanggungjawabankeuangan Tahun Anggaran sebelumnya ditetapkan, yang sebelumnya telah di auditoleh BPK R.I.

) kemudian dikirim ke DPRD untuk pembahasan penetapan KUAdan PPAS, kemudian setelah mendapat persetujuan bersama antara Pemerintah Daerahdan DPRD baru dituangkan ke dalam bentuk rancangan Perda APBD, kemudian dibahasdalam rapat TAPD dan dikirimkan kembali ke DPRD Provinsi Bengkulu, setelah itudibahas lagi antara SKPD teknis terkait bersama mitra di Komisi baru TAPD denganBanggar menyesuaikan antara pembahasan SKPD dengan Komisi untuk ditetapkanmenjadi Perda.

Andi Rosliansyah, baikitu pembahasan dengan Bappeda, TAPD, maupun mitra kerja di DPRD Komisi III. Padasaat pembahasan anggaran, dari Bidang Bina Marga diwakili oleh Sdr.

sertifikasi ;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bengkulu) dalam Putusannya tidak menerapkan hukumsebagaimana mestinya karena pada tahun 2008 di Kabupaten Kaur masihmengajukan anggaran KJM dari APBD kaur sebesar Rp1.081.272.000,00untuk KJM tahun 2009, dengan Proses sebagai berikut: Dinas DiknasMengajukan Anggaran Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) ke DinasPendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) laluDPPKAD membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

No. 1506 K/PID.SUS/2015bertanggungjawab didepan hukum, bukan saya selaku bawahan yangbekerja berdasarkan Surat Tugas/mandat dari atasan saja yang harusbertanggungjawab penuh, sementara yang lain yang mempunyaikewenangan yang lebih tinggi tidak disentuh oleh hukum apalagi dimintaipertanggungjawaban hukum seperti ;Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD);Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang terdiri dari BAPPEDA(Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), Bagian Pembangunan,DPPKAD