Ditemukan 5041 data
52 — 16
PERKARA PDS 01/Ft.1/Grt/01/2018, tanggal 12Desember 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :1.Menyatakan Terdakwa WAHYU SUWANDANA BIN YAYAT SUDARYATbersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan SecaraBersamaSamasebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 3jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dan ditambah denganUndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana
ANDI HEBAT, SH
Terdakwa:
Dr. DICKY TJANDRA, M.Sn. Anak dari UMBU TJANDRA
111 — 32
.,00 (delapan ratus sembilan puluh empat juta rupiah) sehinggaTerdakwa telah mengembalikan di penyidik sejumlah Rp.123.000.000,00 (seratusdua puluh tiga juta rupiah) ;Menimbang bahwa telah tentang hal tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut : bahwa sesuai dengan dakwaan JaksaPenuntut Umum Nomor regional perkara PDS 01/R.4.21/FT.1/03/2018 tertanggal 19Maret 2018 adalah benar proposal yang dibuat Terdakwa adalah sebesarRp.771.267.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu juta dua ratus enam
98 — 62
., sesuai Surat Dakwaan Penuntut UmumNo.Reg.Perk : PDS 04/S.R/06/2017, tanggal 21 Juni 2017;3. Menangguhkan biaya perkara sampai pada putusan akhir.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telahmengajukan saksisaksi dan Ahli yang didengar keterangannya di depan persidangansetelah bersumpah/berjanji menurut agamanya dan kepercayaannya masingmasing,saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :I. KETERANGAN SAKSISAKSI :1.
130 — 21
PERK: PDS 04/KBGU/Ft.1/06/2015 Tertanggal 14Desember 2016 dengan dakwaan sebagai berikut :Halaman 9 dari 163 Putusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2016/PN MndDAKWAAN :KESATU.PRIMAIR :Soma Bahwa terdakwa Dra. Hj.
58 — 35
hari Rabutanggal 3 Februari 2016 yang pada pokoknya meminta kepada majelis hakim agarmemberikan putusan yang seringan ringannya;Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang disebutkan secara lisan pada hari Rabu3 Februari 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya semula;Telah mendengar Duplik Terdakwa yang disebutkan secara lisan pada hari Rabutanggal 3 februari 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pleidoinya semula;Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No PDS
LIONARD KANTER, SH., MH
Terdakwa:
MUHSINIM M Alias MUH Bin HASAN BASRI Alm
125 — 22
Reg Perkara : PDS 02 /KETAP/09/2020, tanggal 13 Oktober 2020, sebagai berikut :KESATUBahwa terdakwa MUHSINIM. M alias MUH bin HASAN BASRI (alm) selakuKepala Desa Mahawa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 782/BPM,PD,P dan KBC/2016, tanggal 23 Desember 2016 tentang PemberhentianPejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Mahawa KecamatanTumbang Titi Kabupaten Ketapangyang secara bersamasama dengan Sadr.HARSOYO alias SOYO anak dari A.
114 — 52
Reg.Perk: PDS 27/T.1.12/Ft.1/11/2013 yang padapokoknya menuntut:1 Menyatakan terdakwa Drs.
MAIMAN LIMBONG, SH
Terdakwa:
WIDAWATI Binti ABDUL WAHAB
191 — 69
Perk : PDS 03 /DUMAI/06/2018 yang padapokoknya menuntut sebagai berikut :1.
104 — 69
Perkara : PDS 01/JBV04/ 2015 An.Tersangka WENZIRMAN, M.Pd BIN NAZAR2. Laporan hasil pemeriksaan BPK R. Perwakilan Provinsi Jambi ataspengelolaan dan pertanggungjawaban dana Penyelenggaraan Pilkada KotaJambi tahun anggaran 2012 dan 2013 pada KPU dan Panwaslu Kota Jambi,Pemerintah Kota Jambi serta Instansi terkait Lainnya di Jambi, nomor :41/HP/XVIILJMB/10/2014 tanggal 13 Oktober 2014.3.
92 — 32
melakukan pertemuan dengan Pimpinan DPRD ProvinsiSumut di kantor DPRD Provinsi Sumut yang dihadiri antara lain olehTerdakwa Sigit Pramono Asri, Saleh Bangun, Chaidir Ritonga, MuhammadAfan dan saksi Kamaluddin Harahap serta dihadiri pula oleh para KetuaFraksi antara lain Budiman Pardamean Nadapdap (Ketua Fraksi PDIP),Fadly Nurzal (Ketua Fraksi PPP), Ajib Shah (Ketua Fraksi Golkar),Parluhutan Siregar (Ketua Fraksi PAN), Tahan Manahan Panggabean(Ketua Fraksi Demokrat), Tonnies Sianturi (Ketua Fraksi PDS
GADHIS ARIZA, SH
Terdakwa:
I WAYAN SUDARMA
199 — 165
Setelah mendengar dan membaca :a.Pembacaan Surat dakwaan Penuntut umum Nomor : PDS /BNGLI/01/2021 tertanggal 14 Januari 2021 ;Keterangan masingmasing saksi, ahli yang diajukan oleh Penuntut umum,keterangan Terdakwa sendiri dan alat bukti yang telah diperlihatkandipersidangan dalam perkara ini ;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh PenuntutUmum No. Reg. Perk: PDS001/BNGLI/01/2021 tertanggal 11 Mei 2021yang pada pokoknya sebagai berikut:1.
Perkara PDS /BNGLI/2021, tertanggal 14 Januari2021 yaitu:DAKWAANPRIMAIR :Bahwa terdakwa WAYAN SUDARMA selaku Kepala LembagaPerkreditan Desa (LPD) Tanggahan Peken, Desa Sulahan, Kecamatan Susut,Kabupaten Bangli yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati Bangli Nomor :87 Tahun 1989 tanggal 16 Mei 1989 tentang Pengukuhan Pengurus / PengelolaLembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat Il Bangli dan selanjutnyadikukuhkan kembali dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II BangliNomor : 65
121 — 24
Perkara : PDS 02/SIAK/03/2016,yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :1 Menyatakan terdakwa Abdul Majid bersalah secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang No. 31 tahun 1999sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor : 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
Perkara : PDS 02/SIAK/03/2015sebagai berikut :PRIMAIRBahwa terdakwa ABDUL MAJID selaku Direktur Utama PT. IndrapuriWahana Asia (IWA) yang diangkat berdasarkan Akta Notaris No. 05 tanggal 07Maret 2006 bersamasamadengan saudara HAINIM KADIR selaku Direktur UtamaPT. Permodalan Siak (PT. PERSI), saudara GHIFARI AKBAR selaku KomisarisUtama PT.
116 — 79
Perkara : PDS 05/SIAK/11/2015,yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :1Menyatakan terdakwa Ghifari Akbar Bin Hainim Kadir bersalahsecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsisebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal18 UndangUndang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor : 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
Perkara : PDS 05/SIAK/11/2015sebagai berikut :Primair :won nn Bahwa TerdakwaGHIFARI AKBAR Bin HAINIM KADIR selakuKomisaris Utama PT. Indrapuri Wahana Asia (IWA) yang diangkat berdasarkanAkta Notaris No. 05 tanggal 07 Maret 2006 bersamasamadengan saudara HAINIMKADIR selaku Direktur Utama PT. Permodalan Siak (PT. PERSI), saudara AbdulMajid selaku Direktur PT. Indrapuri Wahana Asia (belum tertangkap) dan saudaraNgadi Biesto selaku Marketing PT.
Terbanding/Terdakwa I : Ir. AYU SARI WULANDARI, MAF binti H.WIWIN WINARDI
Terbanding/Terdakwa II : ENUNG KURNIAWAN, S.IP bin PATMA
Terbanding/Terdakwa III : Drs. DODIK VEVANTO bin SRIJANTO
235 — 143
Ketua Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 13 Oktober 2016 Nomor :29/PEN/TIPIKOR/2016/PT.BDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara ini ; Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan sertaturunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBandung Nomor : 29/Pid.SusTPK/2016/PN.Bdg tanggal 01 September 2016 ; Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBandung PDS
04, 05/BDUNG/02/2016, dan Nomor: PDS 05/ BDUNG/02/2016,tertanggal 8 April 2016 dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:PRIMAIR :wececeee Bahwa terdakwa I.
Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Setelan membaca surat tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum dariKejaksaan Negeri Bandung tanggal 22 Agustus 2016 Nomor Register Perkara :PDS 04,05/Bdung/02/2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yangmemeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :1. Menyatakan Terdakwa . Ir. Ayu Sari Wulandari, Terdakwa Il. EnungKurniawan, dan Terdakwa III.
HASRUL, SH
Terdakwa:
ABAS KUDA, S.Sos
168 — 128
Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Manokwari Nomor 17/Pen.Pid.SusTPK/2019/PN.Mnk hari Rabu,tanggal 19 November 2019 tentang penunjukkan Majelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim 19 November 20190mor 17/Pen.Pid.SusTPK/2019/PN.Mnk hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018 tentangpenetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum NomorRegister Perkara: PDS
52 — 14
sebagai pegawai negeri tetapijuga termasuk pegawai swasta, pengusaha dan badan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, ahli danbarang bukti yang diajukan dalam persidangan ini serta keterangan Terdakwasendiri, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa yang diajukan di persidanganadalah Terdakwa orang perseorangan yang bernama Wahyu Kurniawan, tenagahonnorer di Kantor Kecamatan Mekar Baru, dengan identitas sebagaimanatercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara :PDS
85 — 18
Perkara : PDS 14/LUBUKLINGGAU/08/2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkanPutusan sebagai berikut :1 Menyatakan terdakwa Ir.
49 — 41
Perk: PDS 03/ Pasur / 11/2011,yang berbunyi sebagai berikut :Primair:Bahwa ia terdakwa ABDUL AZIZ, SH., baik bertindak sendirisendiriatau bersamasama dengan saksi M. KHUMAIDI Ketua Lembaga MasyarakatPesisir Mandiri (LSM MAPAN) yang berkedudukan di J1. Hangtuah RT05 RWOl Kelurahan Tamba'an, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, saksi M.IMAM alias IMAM SAP!T Ketua Lembaga Jaringan Nelayan Untuk KemajuanMaritim (LSM JANKAR) yang berkedudukan di J1.
134 — 66
. /2011/Pn.Smda. nomor: PDS 20/TNGGA/04/2011 tertanggal 21 September2011, dimana Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwatidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Terdakwatelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair melanggarpasal 3 jo pasal 18 Undang undang nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan
84 — 30
Perk Nomor : PDS 02/MM/06/2014 tertanggal 16 Juni 2014, hal ini membuktikan bahwa unsur setiap orang yangdihadapkan ke persidangan adalah Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan,sehingga tidak terjadi error in persona.Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan berlangsung dapat mengikutipersidangan dengan baik dan menjawab pertanyaan dengan baik, jelas, lancar, yangmenunjukkan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang Terdakwa mampumempertanggungjawabkan perbuatannya di depan