Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (satpol Pp) Pemerintah KotaManado, bertempat tinggal di Jalan Balai Kota Nomor01, Tikala Ares, Tikala, Kota Manado, Kelurahan /Desa Tikala Ares, Tikala, Kota Manado, SulawesiUtara , sebagai Tergugat III;2.

membayar biaya perkara tersebut;Menimbang bahwa karena gugatan dinyatakan dicabut maka untukselanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih untukmencatat pencabutan gugatan tersebut dalam buku register perkara danmenghukum Penggugat untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan dalamperkara ini;Mengingat ketentuan perundangundangan dan hukum yang bersangkutankhususnya pasal 272 RV(Reglement op Rechtsvording.S.184752 Jo 184963);MENETAPKANe Mengabulkan Pencabutan gugatan perkara perdata Nomor01

menyatakan menyetujui seluruh isikesepakatan perdamaian tersebut.Kemudian Majelis Hakim Pengadilan AgamaLubuk Basung menjatuhkan putusan sebagai berikut :PUTUSANNomor: 243/Pdt.G/2020/PA.LBFs 1DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama tersebut;Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas;Telah mendengar persetujuan kedua belah pihak yang berperkara;Halaman 2 dari 4 halaman Akta Perdamaian 243/Pdt.G/2020/PA.LBMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor01

TERMOHON Il, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Pidie,berkantor di Jalan Iskandar Muda No. 10ASigli, Kabupaten Pidie;Selanjutnya disebut Turut Termohon ;Mahkamah Syariyah tersebut;Hal 1 dari 5 hal.Put No. 01/PdtG/2016/MSSgiTelah membaca suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon di depan persidangan;DUDUK PERKARABahwa Pemohont dengan surat permohonannya tanggal 04 Januari2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syariyah Sigli Nomor01/Pdt.G/2016/

Bahwa Hasil Pemeriksaan Setempat tanggal 11 Juni 2014 dalam PerkaraNomor 01/Pdt.G/2014/PN.SGT tersebut dijadikan pertimbangan hukum olehMajelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NietOntvankelijke verklaard) (vide Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor01/Pdt.G/2014/PN.SGT tanggal 10 Juli 2014 halaman 25 alinea 4) yangmenyatakan:...ternyata pula bahwa penulisan batasbatas tanah sengketa dalam suratgugatan Penggugat yang didasarkan pada Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Sgt

Saroha;Sedangkan yang menjadi batasbatas objek perkara Perdata Nomor01/Pdt.G/2015/PN.Snt adalah: Sebelah Utara berbatasan dengan Kanal/Parit; Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Zainal Abidin, Kanal/Tanah PT.Fajar Pematang Indah Lestari; Sebelah Selatan berbatasan dengan Kanal/Tanah PT. Fajar PematangIndah Lestari; Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Yan Isharyanto dan PT.Kumpeh Karya Lestari;Sehingga jelas tidak ada hubungan kedua objek sengketa tersebut.

Lestari; Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Yan Isharyanto dan PT.KunpehKarya Lestari;adalah milik Penggugat;Padahal dalam gugatan Penggugat pada petitum poin 3 tidak pernahmenyebutkan atau meminta bahwa tanah objek sengketa adalah milikPenggugat, akan tetapi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengetimenambah kalimat dalam amar putusannya dengan kalimat adalah milikPenggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi telah salah menerapkanhukum dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor01

Menyatakan barang bukti berupa:1) 1 (satu) lembar surat PUSKUD NTB kepada KUD Olat Ojong Nomor01/5/1/2011, tanggal 24 Januari 2011 perihal GLP KAPASITAS 1000TON;2) 1 (satu) lembar surat PUSKUD NTB kepada KUD Olat Ojong Nomor34/5/IV/2012, tanggal 21 April 2012 perihal Peringatan;3) 1 (satu) lembar surat PUSKUD NTB kepada KUD Olat Ojong Nomor40/5/IV/2012 perihal Teguran;4) 1 (satu) lembar surat KUD Olat Ojong Sumbawa Nomor004/C.71/1/2011, tanggal 28 Januari 2011 perihal Pinjam Kantor GLKKapasitas 1000

ALIMIN, S.Sos terbukti melakukan perbuatan yang didakwakandalam Dakwaan Kesatu dan Kedua, tetapi perbuatan tersebut bukanmerupakan tindak pidana (onslag van recht vervolging);Melepaskan para Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;Memulihkan hakhak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan,harkat serta martabatnya;Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar surat PUSKUD NTB kepada KUD Olat Ojong Nomor01/5/1/2011, tanggal 24 Januari 2011 perihal GLP KAPASITAS 1000TON; 1 (satu) lembar

telah ditetapbkan Penggugat telah datangmenghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kemuka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yangrelaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.Bahwa, Penggugat menyerahkan Surat Keterangan Gaib dari KepalaDesa Rappang, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Nomor01

adalah sepertidiuraikan tersebut di atas.Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukanPenggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugattidak pernah datang menghadap di muka persidangan serta tidak menyuruhorang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut, sehingga Tergugat terlebin dahulu dinyatakan tidakhadir.Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Gaib dari DesaRappang, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar Nomor01

Nomor 84 PK/Padt.SusArbt/2017ditandatanganinya perjanjian berturutturut: Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama (Agreement Contract) Nomor01/PBSRKP/VIIKK/2009 tanggal 6 Juli 2009; Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama (Agreement Contract) Nomor02/PBSRKP/VIIIKK/2009 tanggal 10 Agustus 2009;Terhadap perjanjian kontrak kerjasama ini Penggugat bukan sebagaipihak dan tidak ada kaitan apapun dengan perjanjian ini karenaPenggugat tidak ada kewajiban apapun dengan Tergugat II, sehinggadengan demikian perjanjian

Surat Perjanjian Kontrak Kerja (Agreement Contract) Nomor01/PBSRKP/VIIKK/2009 tanggal 6 Juli 2009, berikut SuratPerintah Kerja Nomor 01/PBSRKP/VIIKK/2009 tanggal 6 Juli2009 tentang Pekerjaan Cut & Fiil/Perataan Tanah berikutpengurukan di dalam Pabrik Gula Integrade Rosan KencanaPerkasa, Mojokerto, Jawa Timur;2.

Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama (Agreement Contract) Nomor01/PBSRKP/VIIKK/2009 tanggal 6 Juli 2009, berikut Surat PerintahKerja Nomor 01/PBSRKP/VIIKK/2009 tanggal 6 Juli 2009 tentangPekerjaan cut & fiil/perataan tanah berikut pengurukan di dalam pabrikgula Integrated Rosan Kencana Perkasa, Mojokerto, Jawa Timur;c.

tersebut juga mencakup alatbukti lain yaitu 1 (satu) alat bukti surat tanpa didukung oleh bukti lain tidakdapat dijadikan sebagai landasan hukum untuk menjatuhkan putusandengan mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Terlawan;Bahwa demikian pula Pelawan juga tidak sependapat dengan pertimbanganhukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 09/Pdt.G/2002/PN.Bks.tanggal 30 April 2002 halaman 6 (enam) alinea 1 (satu) yang pada intinyamenyatakan;Bahwa sita jaminan quad non dilaksanakan atas dasar penetapan Nomor01

Pdt.G/2002/PN.Bks tanggal 23 Januari 2002 Jo Penetapan Nomor 01/CB/2002/09/Pdt.G/2002/PN.Bks tanggal 23 Januari 2002 adalah cacat hukum karenanyabatal demi hukum;Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi untuk melakukanpengangkatan atas jaminan yang telah diletakkan terhadap tanah darat danbangunan terletak di Perumahan Pondok Pekayon Indah Blok B Nomor 1012 Bekasi Jawa Barat sesuai Berita Acara Sita Jaminan Nomor 01/CB/2002/09/Pdt.G/2002/PN.Bks tanggal 23 Januari 2002 Jo Penetapan Nomor01

orang yangmemberikan pengakuan itu maupun terhadap orang yang dikuasakankhusus untuk memberikan pengakuan tersebut;Bahwa Pelawan/Tergugat telah bertindak melanggar norma keadilandan kepatutan serta perbuatan pelawan/tergugat telah memenuhi unsurwanprestasi;Bahwa keberatan Pelawan/Tergugat terhadap pertimbangan majelisdalam putusan verstek yang mengabulkan dan telah meletakkan sitajaminan terhadap tanah darat dan bangunan di perumahan PondokPekayon Indah Blok B10 Nomor 12 Bekasi sesuai penetapan Nomor01

Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakanPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor01/Pen.Pdt/Eks.Peng/2006/PN.Dpk jo. Risalah Lelang Nomor :145/2004 tertanggal 01 November 2016 menurut hukum TidakDapat Dilaksanakan;B.

ditetapbkan pembayaran dwangsom (UangPaksa) dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluhjuta rupiah) kepada Penggugat atas keterlambatan Tergugat memenuhi isi putusan ini;Berdasarkan uraian tersebut Penggugat mohon kepada Yang MuliaKetua Pengadilan Negeri Depok Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan dengan amar putusansebagai berikut :PRIMAIR :L.2.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor01

Risalah Lelang Nomor : 145/2004tertanggal 01 November 2016 adalah cacat hukum;Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor01/Pen.Pdt/Eks.Peng/2006/PN.Dpk jo. Risalah Lelang Nomor : 145/2004tertanggal 01 November 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum;Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor01/Pen.Pdt/Eks.Peng/2006/PN.Dpk jo.

179/Pen/Pdt/2014/PT.Bdg JoNomor 15/Pdt.G/2013/PN.Dpk yang telah diputus pada tanggal 3Juli 2014 dan atas putusan tersebut tidak ada para pihak yangmengajukan upaya hukum sehingga putusan tersebut telahmemiliki kekuatan hukum yang tetap;Bahwa berdasarkan bukti P6 dan P7 yang sama dengan T.I4 danT.I5 berupa surat Teguran/Aanmaning membuktikan bahwaPengadilan Negeri Depok telah melayangkan surat panggilan/teguran(aanmaning) kepada Penggugat sebagimana PenetapanAanmaning Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor01

Menyatakan barang bukti berupa :e Foto copy salinan Akta Kuasa Jual Nomor 03 tanggal 01 oktober2015 antara tuan Alibarnaim dan tuan Damuri yang dibuat diNotaris PUJI SUSANTO, S.H. yang berkantor di Jalan DurianNo.56 Sukajadi Kota Pekanbaru yang telah dilegalisir di KantorPos Bukit Raya.Terlampir dalam berkas perkara,Halaman 6 dari hal.10 Putusan Nomor 75/PID.B/2021/PT PBRFoto copy Perjanjian kerjasama mendirikan bangunan antara tuanALIBARNAIM , tuan ERWIN SUSANTO dan tuan DAMURI Nomor01 tanggal 03

Menetapkan barang bukti berupa :Foto copy salinan Akta Kuasa Jual Nomor 03 tanggal 01 Oktober2015 antara Tuan Alibarnaim dan Tuan Damuri yang dibuat diNotaris PUJI SUSANTO, S.H. yang berkantor di Jalan Durian No.56 Sukajadi Kota Pekanbaru yang telah dilegalisir di Kantor PosBukit Raya.Terlampir dalam berkas perkara.Halaman 7 dari hal.10 Putusan Nomor 75/PID.B/2021/PT PBR Foto copy Perjanjian kerjasama mendirikan bangunan antara tuanALIBARNAIM, Tuan ERWIN SUSANTO dan Tuan DAMURI Nomor01 tanggal 03

disesuaikan denganaslinya dan telah dibubuhi biaya meterai secukupnya, kecuali bukti Surat P1berupa fotocopy dari hasil print out:Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN MreBukti P1 : Fotocopy Kartu Keluarga No. 1603032506200002 atas namaKepala Keluarga Maryoto, tertanggal 03072020;Bukti P2 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor1603CPK1009200900567 antara Maryoto dengan Ni KomangSukreni, tertanggal 11 September 2009;Bukti P3 : Fotocopy Surat Keterangan Perceraian Agama Hindu, Nomor01

pula fakta persidangan,diperoleh faktafakta sebagai berikut: Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telahmenikah di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Nengah Rembawapada tanggal 10 September 2009 di Muara Enim, sesuai dengan KutipanAkta Perkawinan No. 1603CPK10092009005674, dari daftar perkawinanStbld yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Dinas Kependudukandan Capil Muara Enim (Vide bukti surat P2); Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Perceraian Agama Hindu, Nomor01

Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telahmelakukan wanprestasi atas Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor01 tanggal 23 Desember 2015 yang dibuat di hadapan SovyediAndasasmita, SH., Notaris di Jakarta:4.

Sovyedi Andasasmita, S.H., Sp.N., Notaris diJakarta;Menyatakan Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 01 tanggal 23Desember 2015 yang dibuat, ditandatangani dinadapan sertaditerbitkan oleh Sovyedi Andasasmita, S.H., Sp.N., Notaris diJakarta, berakhir dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum;Menyatakan uang sebesar Rp5.000.000.000,00 yang telahditerima Para Penggugat dari Tergugat sebagai pembayarantahap pertama hingga tahap ketiga dari empat tahap yangdiperjanjikan dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor01

Bahwa kepemilikan alas hak surat tanah milik Tergugat Konvensi SuratKeterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah Nomor01/SKRP/BB/1999 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat pada tanggal 1Pebruari 1999 juga dilengkapi dengan peta situasi tanah, SuratPernyataan Tanah, dan Surat Pernyataan Riwayat Tanah yangditandatangani oleh Saksi Sepadan bernama Sirait, R. Haloho, R.Hutahayan, dan dikuatkan dengan membumbuhkan tandatangan RT. 03bernama P.

Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah terhadapbidang tanah seluas seluas 19.885 M2 (Sembilan belas ribu delapanratus delapan puluh lima meter persegi) dahulu terletak di RT. 03 RW.02 Dusun Balam Utara Desa Bangko Bakti Kecamatan Rimba MelintangKabupaten Dati Il Bengkalis sekarang di Jalan Antara RT. 007 RW. 003Dusun Balam utara Kepenghuluan (Desa) Bangko Bakti KecamatanBangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau berdasarkan SuratKeterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah Nomor01

Bahwa Penggugat Rekonvensi telah pernah mengingatkan TergugatRekonvensi agar tidak melakukan pebelian atas aquo tanah objekperkara yang masih sah milik Penggugat Rekonvensi berdasarkan SuratKeterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah Nomor01/SKRP/BB/1999 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat Rekonvensipada tanggal 1 Pebruari 1999, namu Tergugat Rekonvensi tidak pernahmendengar atau mengindahkan peringatan yang disampaikan olehPenggugat Rekonvensi.4.

pemilik tanah yang sahberdasarkan pemilik yang sah terhadap bidang tanah seluas seluas 19.885M2 (sembilan belas ribu delapan ratus delapan puluh lima meter persegi)dahulu terletak di RT. 03 RW. 02 Dusun Balam Utara Desa Bangko BaktiKecamatan Rimba Melintang Kabupaten Dati Il Bengkalis sekarang di JalanAntara RT. 007 RW. 003 Dusun Balam utara Kepenghuluan (Desa) BangkoBakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riauberdasarkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah Nomor01

Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Pemilik Penguasaan Tanah Nomor01/SKRP/BB/1999 atas nama Sirait, yang dikeluarkan oleh KepenghuluanBangko Bakti, selanjutnya diberi tanda bukti T1;Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diberi materaicukup sesuai ketentuan peraturan perundangundangan serta dicocokkandengan aslinya dan ternyata sesuai sehingga secara formil dapat diterimasebagai alat bukti yang sah dalam persidangan;Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Tergugatjuga

BPR Cinde Wilis Cabang Bondowoso, Alamat : Jl.Brigpol Sudarlan Rt.13, Rw.03 Nangkaan Bondowoso;Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebutberdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso dengan NomorPendaftaran sebagai Kuasa Nomor01/PENDAF/HK/2017/PN.BDW, tanggal 04 Januari 2017, dalamPerkara Perdata Pengadilan Negeri Bondowoso RegisterNomor:01/Pdt.G.S/2017/PN.Bdw.

TERGUGAT ;Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Perdata Nomor : 01/Pdt.G.S/2017/PN BdwPengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan NegeriBondowoso tanggal 04 Januari 2017 Nomor01/Pdt.G.S/2017/PN.Bdw, perihal Penunjukan Hakim untukmengadili perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor01/Pdt.G.S/2017/PN.Bdw;Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan NegeriBondowoso tanggal 09 Januari 2017 Nomor:01/Pdt.G.S/2017/PN.Bdw perihal Penetapan Hari Sidanguntuk mengadili perkara perdata tersebut

., berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 13 April 2012, bermaksud untuk mencabut permohonanpeninjauan kembali yang telah diajukan pada tanggal 7 Juni 2012 sebagaimanaternyata dalam Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor01/2012/PK/Jo. Nomor 06/Pdt.G/2008/PN.Skh.

Maka sesuai dengan hal ituPembanding melakukan Pembaharuan atas SHGB Nomor01/Bolihotuo;Bahwa pada tanggal 03 September 2013 Pemohon Kasasi telahmengirimkan surat kepada Turut Termohon Kasasi perihalPermohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan melalui surat DireksiNomor O06KB/PN/A/IX/2013 (Bukti P.9) sebagai salah satu prosedurdalam pengajuan Pembaharuan Sertifikat HGB;Bahwa sebagai tanggapan atas Surat Pemohon Kasasi tertanggal 03September di atas, Turut Termohon Kasasi telah mengeluarkanRisalah Pertimbangan

Teknis Pertanahan dalam Penerbitan IzinLokasi Nomor 05/40075.02/IX/2013 tertanggal 25 September 2013(Bukti P.11) yang isinya adalah Turut Termohon Kasasi menyetujuiPermohonan Pembaharuan SHGB Nomor01/Bolihotuo milikPemohon Kasasi;Bahwa pada tanggal 10 September 2013 Pemohon Kasasi juga telahmengirimkan surat kepada Termohon Kasasi perihal Permohonan IjinLokasi melalui surat Direksi Nomor O05KB/PN/A/IX/2013 yang telahditerima oleh Termohon Kasasi dan dibuktikan dengan Tanda Terimasurat Pemohon Kasasi

(Bukti P.1 P.4);Bahwa sebagai perusahaan hasil penggabungan, Pemohon Kasasimemiliki salah satu aset berupa tanah yang terletak di Desa Bolihutuo,Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, yang dibuktikan denganSertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor01/Bolihutuo, GambarSituasi (GS) Nomor 2252/1988, seluas 49.024 m, tercatat atas nama PTUsaha Mina (Persero), dan merupakan objek sengketa dalam perkara ini.

Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis HakimMahkamah Agung agar dapat mengabulkan permohonan Kasasi danmenyatakan Pemohon Kasasi adalah satusatunya pemegang hakPrioritas utama atas tanah identitas SHGB Nomor 01/Bolihutuo, GambarSituasi Nomor 2252/1988, luas 49.024 m7.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat: Bahwa terlepas dari alasanalasan kasasi, Judex Facti Pengadilan TinggiGorontalo telah salah menerapkan hukum; Bahwa berdasarkan bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor01

Dalam Pokok Perkara;Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Menghukum Para Penggugat tersebut untuk membayar segala biaya yangtimbul dalam pemeriksaan perkara ini yang terhitung sebesarRp2.381.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan ParaPenggugat/Para Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Baubau tersebut telahdibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan Putusan Nomor01/Pdt/2012/PT.Sultra., tanggal 31 Mei

No. 2394 K/Pdt/2013Majelis Hakim Agung Republik Indonesia mengambil alih putusan dalamperkara ini dengan memberikan putusan yang seadiladilnya yang berbunyimembatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor01/Pdt/2013/PT.Sultra., dan menghukum Para Penggugat/Termohon Kasasiuntuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara baik padaperadilan Tingkat Pertama, pada Tingkat Banding maupun pada TingkatKasasi;18.

Bahwa oleh karena Putusan pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor01/Pdt/2013/PT.Sultra., tanggal 31 Mei 2013, dibatalkan maka pantas danadil pula apabila Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia cq.Majelis Hakim Agung yang mengadili perkara ini untuk menguatkan PutusanPengadilan Negeri Klas B Baubau Nomor 03/Pdt.G/2012/PN.BB., tanggal30 Oktober 2012, dan menghukum Para Penggugat/Termohon Kasasi untukmembayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;19.

Bahwa penyesuaian Fee Rupiah per km diatur dalam Pasal 13 ayat (2)Perjanjian Pelaksanaan Konsesi Pengelolaan Aset Daerah Nomor01/BPTJ/PPKPAD/I/2006 yang berbunyi:"Besaran Fee pada ayat (1) dapat diperhitungkan kembali apabila terjadiperubahanperubahan pada kebijakan moneter yang berpengaruh langsungterhadap komponen biaya dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah";2. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2008 terjadi kenaikan BBM dari Rp4.300,00menjadi Rp5.500,00 per liter;3.

Atas dasar tersebut maka untukmengantisipasi perubahan hargaharga seperti bahan bakar minyak,suku cadang dan/atau upah diakomodir dalam Pasal 13 ayat 2 PerjanjianPelaksanaan Konsesi Pengelolaan Aset Daerah Nomor01/BPTJ/PPKPAD/I/2006.

Unsur Pasal 70 C UndangUndang Nomor 30 Tahun1999 secara jelas telah terpenuhi, dimana ada tipu muslihat(inkonsistensi) dalam mengambil keputusan in casu Pasal 13 ayat 2,namun Majelis BANI membuat pertimbangan Pasal 15 ayat 2 PerjanjianPelaksanaan Konsesi Pengelolaan Aset Daerah Nomor01/BPTJ/PPKPAD/I/06 tanggal 13 Januari 2006;Bahwa letak dari tipu muslihatnya adalah dalam halaman 32 angka IlHal. 29 dari 56 hal. Put.

Nomor 7 PK/Pdt.SusArbt/20152 dari Perjanjian Pelaksanaan Konsesi Pengelolaan Aset Daerah Nomor01/BPTJ/PPKPAD/I/06 tanggal 13 Januari 2006, bahwa hal yang samayang menjadi pokok perkara dalam permohonan Arbitrase Nomor448/Il/ARBBANI/2012, hal ini telah memenuhi unsur Pasal 67 huruf eUndangUndang No.14 tahun 1985 jo.UndangUndang Nomor 5 Tahun2004 jo.

Nomor 7 PK/Pdt.SusArbt/2015tanggal 15 (lima belas) sebagaimana tersebut pada butir 3 (tiga) di atas,maka dikenakan denda satu permil per hari dikali nominal tagihan dansetinggitingginya dua persen dari total tagihan" yang merupakan lampirandari Penarutan Pelaksanaan Konsesi Pengelola Aset Daerah Nomor01/BPTJ/PPKAD/I/06 tanggal 13 Januari 2006 dan merupakan bagian takterpisahkan satu sama lainnya (bukti PK36);Tata cara pembayarannya diatur dalam Pasal 13 ayat 3 PPKPAD Nomor01/BPTJ/PPKPAD/I/O6 tanggal

Bahwa TERGUGAT II menggugat TERGUGAT di PENGADILANNEGERI KELAS 1B INDRAMAYU dengan hasil Putusan Nomor01/PDT.D.S/2015/PN.Idm, dengan amar putusan :1. Mengadili gugatan penggugat secara sebagian.Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Idm2. Menyatakan surat perjanjian tertanggal 08 Agustus 2014 yang dibuatdan ditandatangani oleh tergugat dan penggugat, serta saksi saksiadalah sah secara hukum dan mempunyai kekuatan mengikat secarahukum terhadap tergugat dan penggugat.3.

EKSEPSI (Kompetensi Yuridiksi Absolut)Pengadilan Negeri Indramayu tidak berwenang mengadiliBahwa Perkara Perdata dengan Register No. 32/Pdt.G/2019/PN.Ildmtentang GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang diajukanPenggugat (WASTINAH BINTI KAMAD) adalah merupakan perkara yangsebelumnya telah di Putuskan oleh Pengadilan Negeri Indramayu denganRegister Nomor 01/Pdt.G.S/2015/PN.ldm pada tanggal 11 Nopember2015 dan telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakaneksekusi, dengan berita acara eksekusi nomor01

oleh dan terhadap pihakpihakyang sama di dalam hubungan yang sama pula;Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN IdmMenimbang, bahwa Tergugat II mendalilkan bahwa obyek dan subyekgugatan perkara Nomor 32/Pdt.G/2019/PN.Idm adalah sama dengan obyek dansubyek perkara Nomor 01/Pdt.G.S/2015/PN.Idm yang telah diputus padatanggal 11 November 2015 dan telah berkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memang yangsama dalam perkara Nomor 32/Pdt.G/2019/PN.ldm dan perkara Nomor01

kepada Suma bin Balya, oleh karena itu selayaknya ditarik menjadi pihakdalam perkara ini dikarenakan objek perkara a quo telah beralih kepada Sumabin Balya selaku pembeli lelang;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatanPenggugat, Penggugat telah menarik Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang Cirebon sebagai Turut Tergugat dan dalam gugatannya, Penggugattelah mendalilkan bahwa terhadap tanah obyek sengketa telah dilakukaneksekusi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Eksekusi Nomor01