Ditemukan 541 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : partai partak parpol pa.pal pantai pardal parial partali portal partial partam
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 12-03-2019 — Putus : 30-08-2019 — Upload : 02-09-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 30 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
AGUS JULIANTO. P SH
Terdakwa:
ACE FATHURROHMAN als WAACE als ABU MUHAMMAD als QORIBAN INSYAALLAH BIN AHMAD SI BAWEH alm
112 — 67
  • Tujuan jangka pendek yaitu : menghadapi musuhmusuh islambilamana nanti adanya serangan dari PKI dan Siah dan salahsatu partal yakni PDI Perjuangan yang menurut ustad ZULKIFLIM. ALI, LC.MA bahwa akan terjadi kerusuhan pilpres baik Jokowiterpilin/tidak tetap akan terjadi kerusuhan besar di Indonesia danakan dikuasai komuniskomunis Cina yang kerja sama dengansyi'ah2.
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN Pilkada
Register : 08-11-2011 — Putus : 12-12-2011 — Upload : 01-02-2012
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 52/G.TUN/2011/PTUN.JPR
Tanggal 12 Desember 2011 — - YANUARIUS L. DOUW, SH; LINUS DOO, S.Sos VS - KPU KABUPATEN DEIYAI
88 — 21
  • Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 15 PeraturanKomisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang PedomanTeknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah DanWakil Kepala Daerah menentukan bahwa :Pasal 15 ;(1)Partai politik atau) gabungan = partai politik dalammendaftarkan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksuddalam Pasal 14, wajib menyerahkan surat pencalonan yangditandatangani oleh pimpinan partai politik atau parapimpinan partai politik yang bergabung, yaitu) Ketua danSekretaris partal
Pengadilan PN BALIGE Pidana Umum Penggelapan
Putus : 19-05-2020 — Upload : 27-10-2020
Putusan PN BALIGE Nomor 173/Pid.B/2019/PN Blg
Tanggal 19 Mei 2020 — MANUSUN SITANGGANG, Drs., MMA
135 — 59
  • Pilkada DPP Partai Nasdem yang akanditeruskan kepada Ketua Umum untuk diputuskan;Bahwa Terdakwa merupakan mantan calon legislatif partai nasdemuntuk DPRD Sumut;Bahwa Terdakwa mengenal Saksi dan orangtua Saksi;Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari orangtua Saksi terkaitpendaftaran Martua Sitanggang sebagai calon Bupati dari PartaiNasdem;Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa merupakan Tim Sukses dariMartua Sitanggang;Bahwa orangtua Saksi yang bernama SAUT MANURUNG tidak pernahmencampuri urusan partal
Pengadilan PN Oelamasi Perdata
Register : 21-01-2019 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 08-11-2019
Putusan PN Oelamasi Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Olm
Tanggal 12 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
73 — 23
  • dan selanjutnya mengajukan gugatanperkara aquo.Bahwa oleh karena ternyata gugatan Penggugat diajukan tanpa diselesaikanterlebin dahulu dalam intemal partai melalui Mahakamah Partai sebagaimanadimaksud dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 2Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008Tentang Partai Politik dan sejalan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor28K/Pdt.Sus.Parpol/2014 dalam kaidah hukumnya yang menyatakan: bahwabelum ada putusan/oemeriksaan majelis partal
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata
Register : 04-02-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 11-01-2021
Putusan PN SINGARAJA Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Sgr
Tanggal 14 Desember 2020 — Penggugat:
Luh Sukeni
Tergugat:
1.PT BANK CIMB NIAGA Tbk Cabang Denpasar
2.PT AIS CAPITAL PARNERS INDONESIA
3.PT BANK CIMB NIAGA tbk
4.PT. AIS CAPITAL PARTNERS INDONESIA
202 — 117
  • Tindakan A bertentangan dengan prinsip partal kontrakyang digariskan Pasal 1340 KUH Perdata.
Pengadilan PN IDI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 12-02-2020 — Putus : 02-07-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN IDI Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Idi
Tanggal 2 Juli 2020 — Penuntut Umum:
Fajar Adi Putra ,SH
Terdakwa:
SYAHRUL AG BIN ABDUL GANI
74 — 30
  • memberikan pendapat terdakwatidak mengetahui ada narkotika jenis sabu didalam kantong jaket milikterdakwa maupun yang ada dibawah jok kursi sopir mobil milik terdakwadan terdakwa merasa dijebak, terdakwa tidak melarikan diri dan tidakmembuang barang bukti Sabu;Mustafa bin M.Yacob, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa terdakwa merupakan caleg dari partai saksi yaitu Partai PKSdan saat ini ia telah dilantik dan menjabat sebagai anggota Dewan DPRKAceh Timur dan saksi sebagai Ketua partal
Pengadilan PN DEPOK Pidana Umum Penghinaan
Putus : 05-06-2014 — Upload : 14-07-2014
Putusan PN DEPOK Nomor 02/PID/Sus. Pemilu/2014/PN Dpk
Tanggal 5 Juni 2014 — AGUSTIAN Alias IAN
73 — 21
  • dan dijawab oleh TerdakwaSaya sudah ketemu disuruh oleh Ketua DPC Pak Hendrik (saksiHendrik Tangke Allo), kalaupun partai tahu, jatuhnya ini akan urusaninternal partal, mendengar perkataan tersebut lalu saksi Drs.ATMAYASA menjawab Kalau emang di internal partai PDIP kondusif,saya siap membantu. Atas permintaan dari Terdakwa tersebutkemudian saksi Drs.
Pengadilan PN Dataran Hunipopu Pidana Khusus
Register : 20-03-2019 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 31-03-2019
Putusan PN Dataran Hunipopu Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Drh
Tanggal 28 Maret 2019 — Penuntut Umum:
SIGIT SAMBODO, S.H, M.Hum.
Terdakwa:
SEPTY IDRIS SESE, S.KMM
135 — 65
  • ruangantamu tersebut sudah mulai ada keramaian tak lama kemudian saksi masukkembali kedalam ruangan tamu tersebut untuk mengambil gambar( memotret ) dan tanpa saksi sadari bahwa dari gambar yang saksi ambildidalamnya terdapat kehadiran ASN atas Nama terdakwa SEPTI IDRISSESE (ASN) yang memakai kemeja putih.Bahwa benar saksi DENY YOHANES SEAY sebagai Panwas KecamatanTaniwel Timur melihat terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN) datangbersama sama dengan calon anggota DPRD Kabupaten dapil nomor urut2 dari partal
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 19-07-2018 — Putus : 18-09-2018 — Upload : 15-11-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 85/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 18 September 2018 — Pembanding/Penggugat : NOR ASIAH
Terbanding/Tergugat III : DPPPKB
Terbanding/Tergugat I : DEWAN PENGURUS CABANG PKB
Terbanding/Tergugat II : DPWPKB
98 — 52
  • Melanggar pasal 11 dan pasal 12 Anggaran Rumah TanggaPartai Kebangkitan Bangsa, tentang Tata Cara PemberhentianAnggota menentukan: Pasal 11: Ayat (1), seorang anggotadapat diberhentikan sementara atau diberhentikan karenamelakukan perbuatan yang bertentangan dengan AnggaranDasar/Anggaran Rumah Tangga Partai atau dengan sengajatidak menjalankan kewajiban sebagai anggota partai, ataumelanggar disiplin partai dan/atau mencemarkan kehormatandan nama baik partal;Ayat (2), Dalam hal seorang anggota yang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 04-06-2018 — Putus : 24-10-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 87/G/2018/PTUN.MDN
Tanggal 24 Oktober 2018 — Penggugat:
Drs. FO'ANOITA ZAI
Tergugat:
Gubernur Sumatera Utara
76 — 33
  • Bahwa berdasarkan fakta gugatan diatas diperoleh kesimpulan bahwasanyapokok permasalahan dalam gugatan sesungguhnya adalah berkaitan denganperselisinan internal kepartaian Partai Demokrat yang menurut ketentuan pasal32 beserta penjelasan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politiksebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011 (selanjutnya disebutUU No. 2 Tahun 2011) telah dengan tegas dinyatakan diantaranya bahwaperselisihan yang berkaitan dengan pemecatan dan/atau keberatan terhadapkeputusan partal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 04-09-2015 — Putus : 20-10-2015 — Upload : 24-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 490 K/TUN/2015
Tanggal 20 Oktober 2015 — DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA (DPP GOLKAR) VS I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., II. H.R. AGUNG LAKSONO DAN ZAINUDDIN AMALI;
1242 — 1506 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Natabaya denganDjasri Marin dan Andi Matalatta yang dituangkan secara tertulis didalam Putusan Mahkamah Partai bukan merupakan isi amar putusan,melainkan pendapat berbeda yang wajib dibuat secara tertulis olehanggota Majelis Mahkamah Partai yang merupakan bagian tidakterpisahkan dalam Putusan Mahkamah Partal;5.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 17-05-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 08-10-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 36/G/2019/PTUN.SMG
Tanggal 25 September 2019 — Penggugat:
Sri Haryani
Tergugat:
Bupati Tegal
Intervensi:
Untung Basuki
116 — 51
  • urutanberikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara daripartai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama;2) Dalam hal calon anggota DPRD kabupaten/kota yangmemperoleh suara terbanyak urutan berikutnyasebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia,mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syaratsebagai calon anggota, anggota DPRD kabupaten/kotasebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calonanggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suaraterbanyak urutan berikutnya dari partal
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 15-03-2018 — Putus : 06-09-2018 — Upload : 26-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 148/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 6 September 2018 — Penggugat:
PAUSTINUS SIBURIAN, SH., MH.
Tergugat:
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Turut Tergugat:
1.Presiden Republik Indonesia,
2.Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
3.Lembaga Advokasi Halal Indonesia Halal Watch
83 — 47
  • Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,yang menyatakan:MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yangputusannya bersifat final untuk:1. menguji undangundang terhadap Undangundang dasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;2. memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yangkewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;3. memutus pembubaran partal politik;4. memutus perselisihan
Pengadilan PN LIMBOTO Pidana Khusus
Register : 06-03-2019 — Putus : 18-03-2019 — Upload : 14-04-2020
Putusan PN LIMBOTO Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Lbo
Tanggal 18 Maret 2019 — Penuntut Umum:
HENDRA DUDE, SH
Terdakwa:
EFENDI DALI, SH
158 — 64
  • ; Bahwa terdakwa menghubungi saksi Ahim Laiya lewat handphonekarena saat itu terdakwa kembali dari sumalata dan ketika terdakwamelewati toko milik saksi Ahim Laiya terdakwa melihat ada spandukyang terpasang di dinding depan toko milik saksi Ahim Laiya terdakwasuruh untuk melepas karena terdakwa tidak pernah menyuruh oranguntuk memasang dan terdakwa tau itu melanggar aturan ; Bahwa terdakwa datang sendiri ke tempat percetakan; Bahwa terdakwa tidak mempunyi masalah dengan orang lain ataupunsesama partal
Pengadilan PN GUNUNG SITOLI Pidana Khusus
Register : 11-06-2019 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 19-06-2019
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Gst
Tanggal 19 Juni 2019 — Penuntut Umum:
1.ELIKSANDERSIAGIAN, SH
2.FATIZARO ZAI, SH
3.PURYAMAN HAREFA, SH
4.RACHMATTULLAH, SH
5.YUDHI PERMANA, SH
Terdakwa:
DAMILI RANIMBOWO GEA, SH.,M.Si Alias AMA WAHYU
101 — 39
  • mengusulkanPasangan Calon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggung jawab ataspelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye;Menimbang, bahwa menunjuk pada pengertian tersebut diatas, yangdimaksud tim Kampanye dalam undangundang ini adalah Tim kampanyepasangan Calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden;Menimbang, bahwa Pasal 270 ayat (3) Undang undang RepublikIndonesia nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memuat ketentuansebagai berikut:Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten/ Kota terdiri ataspengurus partal
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 12-03-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 16-09-2019
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 115/Pdt.G/2019/PN Jkt.Tim
Tanggal 4 September 2019 — Penggugat:
1.DRS HANDOKO SIGIT, CS
2.AGUS MOERHADI, CS
Tergugat:
1.LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL LAPAN
2.SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
3.Perusahaan Lestrik Negara Bulungan
73 — 21
  • Tindakan A bertentangan denganprinsip partal kontrak yang digariskan Pasal 1340 KUHPerdata.Oleh karena itu, C dapat mengajukan exception error in personadengan alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat keliru.Salah satu contoh, Putusan MA No. 601 K/Sip/1975 tentangseorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadi untukHal. 26 Putusan Sela No. 115/Pdt.G/2019/PN Jkt Timmempertanggungjawabkan sengketa yangberkaitan denganyayasan.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 12-03-2018 — Putus : 08-08-2018 — Upload : 06-09-2018
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 11/G/2018/PTUN.PBR
Tanggal 8 Agustus 2018 — Penggugat:
EFRATA GINTING
Tergugat:
GUBERNUR RIAU
96 — 40
  • Pengusulan pemberhentianPenggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenRokan Hilir dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik yang tidak memilikiwewenang dan legitimasi maka pengusulan tersebut tidak sesuai denganUndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerahkhususnya Pasal 194 ayat (1) ; Pemberhentian anggota DPRDkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) huruf a danhuruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf diusulkan olehpimpinan partal
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Perdata
Register : 27-03-2019 — Putus : 02-12-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Sak
Tanggal 2 Desember 2019 — Penggugat:
KOMSIATUN
Tergugat:
1.PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk KANTOR CABANG SIAK
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Dumai
Turut Tergugat:
1.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak
2.MOHAMAD AGUS SALIM
57 — 25
  • ., di dalam bukunyamengemukakan pendapatnya bahwa Dalam putusan contentiosa (gugatanbersifat partal), nebis in idem pun tidak melekat meskipun berupa pengabulangugatan. Apabila amar putusan yang dijatuhkan berisifat positif berupapengabulan gugatan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Badan Hukum
Register : 04-10-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 22-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 491 K/TUN/2017
Tanggal 4 Desember 2017 — H. MOHAMAD ARIS, SH., DK VS I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., II. PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPP PPP);
148 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Karena mSengketa a guo telah adanya Putusan Mahkamah Partai DPP yangmengikat dan harus ditaati olen Pemerintah (Termohon Kasasi incasu) dalam penerbitan pengesahan kepengurusan PPP selain itu,forum pengambilan keputusan tertinggi partal (munas/muktamar/kongres) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 s.d.
    Judex Facti Tingkat Banding telah salah dan keliru dalam menerapkanhukum karena telah tidak mempertimbangkan secara cermat atau telahtidak mempertimbangkan secara hatihati dalam pertimbangan hukumnyadengan menilai dan berpendapat bahwa perkara a quo merupakanperselisinan kepengurusan partal;7.1.
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 05-11-2018 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 06-03-2019
Putusan PTUN JAMBI Nomor 39/G/2018/PTUN.JBI
Tanggal 28 Februari 2019 — Penggugat:
ZAMZAMI RAHMAN, S.Pd., M.M.
Tergugat:
1.GUBERNUR JAMBI
2.BUPATI MERANGIN
3.DPRD KABUPATEN MERANGIN
104 — 19
  • d. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRDyang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kaliberturutturut tanpa alasan yang sah ;e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan ;f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenaipemilihan umum ;g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturanperundangundangan ;h. diberhentikan sebagai anggota partal