Ditemukan 1477 data
Terbanding/Tergugat : PT. GAJAH KALIMAN JAYA
56 — 19
sebagai TERBANDING merupakansubjek hukum yang tunggal secara mandiri dan memiliki kekayaanpribadi dapat menggugat ataupun digugat atas nama Perseroan,sehingga cukup nama badan hukum Perseroan sebagai identitastergugat beserta kedudukan hukum dimana Perseroan tersebut berdiri,maka Direksi yang berhak mewakili Perseroan akan tampil dengansendirinya dimuka persidangan sebagai Tergugat/Terbanding,sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 1 angka (5) UndangundangNo 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT
bahwamajelis hakim tingkat pertama dalam pertimbanganya tidak memberikanpertimbangan sama sekali terhadap buktibukti yang diakukan olehPembanding dst....... sebagaimana terlihat dalam salinan putusan secarakeselurunhan terdapat dalam halaman 2732, sehingga patut putusanpengadilan tingkat pertama tersebut untuk dibatalkan, tidaklah benar dankarenanya haruslah dikesampingkan.7) Bahwa keliru besar kalau Pembanding merujuk pada pasal 1 angka (5)Undangundang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT
ROBERT KAKAN TANUATMADJA
Tergugat:
1.Ir. Hody Koentohadi Koentjoro, selaku Direktur Utama PT. Proarea Internasional
2.Oka Mahendra Kauripan, selaku Direktur pada PT. Proarea Internasional
3.Putu Ing Surja Kauripan, selaku Komisaris Utama pada PT. Proarea Internasional
4.PT. Proarea Internasional
5.PT. Lintas Jasa Internasional
6.Pinoto Djojopranoto
7.Catherine
8.Alvin Tanuatmadja
9.Wong Luan Moy
10.Koo Sumanto
311 — 207
).Pasal 79 ayat (2) huruf a UUPT:(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yangbersamasama mewakili 1/10 (Satu persepuluh) ataulebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara,kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlahyang lebih kecil;Pasal 79 ayat (3) UUPT:(3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukankepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya.Pasal 79 ayat (6) huruf a UUPT:(
6) Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (5),a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kemballikepada Dewan Komisaris;Pasal 80 ayat (1) UUPT:(1) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukanpemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegangsaham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapatmengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeriyang daerah hukumnya
Hal ini dapat Para Tergugat buktikan melalui alat bukti yang sahyang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dalam agendapembuktian.Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 71 ayat (2) UUPT, bahwa yangdapat dibagikan sebagai dividen adalah seluruh laba bersih setelahdikurangi penyisihnan untuk cadangan.Pasal 71 ayat (2) UUPT:(2) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untukcadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1)dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen,kecuali ditentukan lain
dalam RUPS.Sedangkan menurut Pasal 70 ayat (2) UUPT, penyisihan laba bersihhanya berlaku apabila perseroan mempunyai saldo laba yang positif.Dalam penjelasan pasalnya (Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) UUPT), lababersih didefinisakan sebagai kKeuntungan tahun berjalan setelah dikurangpajak, sedangkan saldo laba yang positif didefinisikan sebagai lababersin perseroan dalam tahun buku berjalan yang telah menutupakumulasi kerugian perseroan dari tahun buku sebelumnya.Pasal 70 ayat (1) dan (2) UUPT:(1)
PENGGUGAT sering mengadakan pertemuan informal, yangintinya membahas tentang kondisi usaha TURUT TERGUGAT (PT.PROAREA INTERNASIONAL).Bahwa sesuai dengan Ketentuan perundangundangan, PENGGUGATjuga memiliki hak sebagai Pemegang Saham yang mewakili 1/10 ataulebih saham, dapat meminta ke Direksi, Dewan Komisaris, untukmemohon kepada Pengadilan Negeri agar RUPS (Rapat UmumPemegang Saham) dapat diselenggarakan sesuai dalam pasal 79 danpasal 80 Undang Undang No.40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UUPT
91 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
BANK BUMI DAYA lenyap dan breakhir statusnya sebagai badanhukum (Pasal 107 ayat 1 UU RI (UUPT) Nomor 1 Tahun 1995 dansekarang diatur dalam Pasal 122 ayat 1 UU RI (UUPT) Nomor 40Tahun 2007);9.2. Berakhirnya BANK BUMI DAYA sejak saat menggabungkan diri kepadaPT. BANK MANDIRI Tbk., yaitu sekitar bulan Juli tahun 1999 (Pasal122 ayat 3 huruf C UU RI (UUPT) Nomor 40 Tahun 2007);9.3. Bahwa segala hak dan kewajiban (Aktiva dan Pasiva) di serahkan danmenjadi kewenangan dan tanggungjawab PT.
,(Pasal 107 ayat 3 huruf A UU RI (UUPT) Nomor 1 Tahun 1995 dansekarang diatur dalam Pasal 122 ayat 3 huruf A UU RI (UUPT) Nomor40 tahun 2007);10. Bahwa akibat dari dampak krisis moneter pada tahun 1998 itu hampir semua11.kegiatan ekonomi mengalami kelumpuhan total termasuk dalam bidangusaha seperti pabrik yaitu banyak yang tutup karena bangkrut.
Terbanding/Tergugat : ir. Danny Wahid
468 — 268
Bahwa, sebagai anggota Direksi yang masuk dalam Jajaran PengurusPerseroan yang secara hukum diikat dan didirikan berdasarkan Perjanjiansebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 UUPT, TERGUGAT dengan jelasmelanggar serta melampaui kewenangan yang diatur secara terbatas olehUUPT dan Anggaran Dasar Perseroana quo;22.
Sehingga, atasperbuatan TERGUGAT tersebut maka tanggungjawab terbatas sebagaimanadiatur dalam UUPT menjadi tanggungjawab indvidu. Hal itu karena diakibatkanTERGUGAT melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tanggungjawabhukum TERGUGAT serta bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehatihatian;27. bahwa, berdasarkan prinsip piercing the corporate veil yang dianut dalamHukum Perseroan, pertanggungjawaban pemegang saham yang semulaterbatas, dapat menjadi tidak terbatas.
Irwan Gani
Tergugat:
1.PT Masterindo Sarana Teknik dh PT Masterindo Aerator Engineering
2.Hans Johan Oei,
189 — 80
Pasal 66 UUPT.11.
Bahwa sebelum pengajuan Gugatan PerbuatanMelawan Hukum a guo, Penggugat telah menegur Tergugat dan Tergugat Il untuk menyerahkan laporan keuangan sertapertanggung jawaban pelaksanaan Perseroan sebagaimanaSurat tertanggal 23 Juli 2019, Perihal: Teguran (Somasi), terkaitkewajiban Tergugat dan Tergugat II untuk menyelesaikanseluruh kewajiban sebagaimana yang diatur dalam UUPT danAnggaran Dasar sejak tahun 1996 sampai dengan 2018,khususnya mengenai pembuatan laporan keuangan dan untukselanjutnya dilakukan
Pasal 66 UUPT adalah daliyang keliru dan tidak sesuai dengan fakta. Bahwa Tergugat sejakberdirinya tahun 1992 hingga sekarang tidak pernah beroperasional (nonaktif) dikarenakan alasan sebagaimana diterangkan pada point 4 tersebutdiatas;Bahwa terkait dengan adanya somasi Kuasa Hukum Penggugatsebagaimana posita gugatan point C.11 pada halaman 8, menurut Tergugat hal itu adalah hak sepenuhnya Tergugat II untuk menjawab atau tidakmenjawab.
Pasal 66 UUPT adalah dalilyang keliru dan tidak sesuai dengan fakta. Bahwa Tergugat sejakberdirinya tahun 1992 hingga sekarang tidak pernah beroperasional (nonaktif) dikarenakan alasan sebagaimana diterangkan pada point 4 tersebutdiatas;Bahwa terkait dengan adanya somasi Kuasa Hukum Penggugatsebagaimana posita gugatan point C.11 pada halaman 8, menurut Tergugat hal itu adalah hak sepenuhnya Tergugat II untuk menjawab atau tidakmenjawab.
Bahwa Tergugat 1 & Tergugat II belum perna menyampaikan sama sekalilaporan tahunan Perseroan ( In Casu Tergugat 1 ) untuk disampaikan kepadaPenggugat selaku Komisaris dan Pemegang Saham Tergugat 1 hal inisecara nyata telah bertentangan dengan ketentuan dengan ketentuan Pasal100 jo Pasal 66 UUPT,8.
136 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1229 K/Pdt/2016akan tetapi dibuat sekaligus pada saat PT Gusung Duta Tamisa akanmenyelenggarakan RUPS pada tahun 2014;Bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataramperkara a quo Laporan Keuangan PT Gusung Duta Tamisa hanyamerupakan tanggung jawab Direktur saja dalam pembuatannya, namun jikamelihat Pasal 66 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang berbunyi:(1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaaholeh
kantor peseroan, selambatlambatnya empat belas harisebelum rapat umum tahunan dimulai untuk dapat diperiksa oleh parapemegang saham;Bahwa menurut ketentuan tersebut di atas, Direksi berkewajiban untukmenyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah olehKomisaris dan khusus untuk pembuatan neraca dan perhitungan laba rugiperusahaan pada PT Gusung Duta Tamisa untuk dapat diajukan kepadaRUPS sebelumnya harus sudah diperiksa dan disetujui oleh Komisaris.Selain itu menurut pasal 108 ayat (1) UUPT
yang berbunyi:(1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan,jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroanmaupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi;Pasal 114 ayat (2) UUPT, yang berbunyi:(2) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehatihatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasandan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalmPasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai denganmaksud
tugasnya seorang atau para anggota Direksijikalau ia/mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ataumelalaikan kewajiban atau karena halhal lain yang merugikan perseroan.Sehingga apabila Direksi PT Gusung Duta Tamisa tidak membuat LaporanTahunan atau Pembukuan Perusahaan (neraca) tahunan hingga bertahuntahun tanpa ada tindakan apapun dari Komisaris, hal tersebut dapatmenunjukkan dan telah mengindikasikan bahwa Komisaris tersebut tidakmemiliki tanggung jawab (sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) UUPT
177 — 147 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa ini dapat dilihat dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUPT suatuPerseroan Terbatas berstatus sebagai badan hukum, maka pemegangsaham Perseroan Terbatas (PT) tidak bertanggungjawab secara pribadiatas perikatan yang dibuat atas nama perseroan serta tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya ;4.
Pelangi Asia Pasifik ;Bahwa lagipula dalam persidangan terbukti Penyidik memerlukanpersetujuan Pemohon Kasasi untuk melakukan audit periode Januari 2010sampai dengan Desember 2010 dimana sebagai salah seorang pemilikperusahaan termasuk saksi korban SANROuI (Komisaris) maka audittersebut dapat dilaksanakan ditemukan adanya pengeluaran untukpengobatan untuk kepentingan pribadi Pemohon Kasasi yang dikatakanoleh Jaksa/Penuntut Umum sebagai kerugian perusahaan ;Bahwa mengingat ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUPT
Terbanding/Tergugat I : FELIX BELANUSA PIETER
Terbanding/Tergugat II : AAN RUSTIAWAN
Terbanding/Tergugat III : HARIS BUDIARSO
Terbanding/Turut Tergugat I : Intan Permata Sari Binti H. Imansyah
Terbanding/Turut Tergugat II : Herwinsyah Bin H. Imansyah
Terbanding/Turut Tergugat III : Aspianur Bin H. Ismansyah
Terbanding/Turut Tergugat IV : Marhaban Yusuf Bin H. Ismansyah
Terbanding/Turut Tergugat V : Ridwansyah Bin H. Imansyah
Terbanding/Turut Tergugat VI : NOTARIS HARMITA SYAH, S.H., M.Kn
Terbanding/Turut Tergugat VII : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indoensia cq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
761 — 348
Bahwa RUPSLB 2222016 dilakukantidak sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam UndangUndang No. 40 Tahun2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT).Adapun terkait dengan prosedur pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) diatur dalam Bab VI Pasal 75 sampai 91 UUPT, dimana RUPS wajibdidahului dengan pemanggilan seluruh pemegang saham.
Akantetapi Pelawan tidak menjelaskan bagaimana prosesmaupun prosedur yang dilakukan pada saat pengalihan saham tersebut.Bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam Pernyataan Pembuka (OpeningStatement) bahwa PT MSP merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidangusaha pertambangan yang bukan hanya tunduk terhadap UUPT namun jugaPeraturan Perundangundangan yang mengatur tentang pertambangan.Bahwa didalam Bab VI Pasal 75 sampai 91 UUPT, diatur mengenai RUPS wajibdidahului dengan pemanggilan seluruh pemegang
Adapun jika langkahyang diambil adalah dengan pengambilan keputusan diluar RUPS, maka wajibdisetujui olen seluruh pemegang saham tanpa terkecuali.Bahwa selain itu, didalam Bab VIII Pasal 125 sampai Pasal 131 UUPT, diaturmengenai prosedur akuisisi yang mewajibkan dilakukannya prosedur akuisisitermasuk adanya pengumuman koran.Bahwa selain itu, terhadap perusahaan yang bergerak dibidang pertambangandan telah memiliki IUP OP, juga terdapat peraturan khusus yang mengatur setiapkegiatan perusahaan termasuk
52 — 11
Gunung Bintan Abadi (Akta Perseroan) danUndangundang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UUPT), yang antara lain berbunyi sebagai berikut:(i) Direksi bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya, untukkepentingan perseroan, dalam mencapai maksud dan tujuannya (Pasal 11 AktaPerseroan);(ii) Setiap anggota Direksi wajib, dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab,menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundangundanganyang berlaku (Pasal 11 Akta Perseroan
);(iii) Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi, adalah orangperseorangan yangcakap melakukan perbuatan hukum (Pasal 93 Ayat (1) UUPT);(iv) Direksi mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan (Pasal 98Ayat (1) UUPT);dan dalam pertimbangan lain, Majelis Hakim telah membuat pertimbangan hukum,bahwa selain daripada itu, dipersidangan tidak ditemukan adanya cacat pada kehendakparapihak (wilsgebreken van het partijen), baik yang bersifat ancaman (bedreiging,dwang), kekeliruan (dwaling
Gunung Bintan Abadi, artinya PARA PENGGUGAT hanyalahmewakili kepentingan perseroan didalam Gugatan, namun berdasarkan UndangundangRepublik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), dengantegas dan jelas mengatur mengenai siapa yang memiliki kapasitas dan kewenangan untukbertindak mewakili perseroan didalam dan diluar hukum, dalam Gugatan a quo, sebenarnyacukup Su Meng Liang saja, dalam kapasitasnya sebagai Direktur, yang dapat dan berwenangmewakili perseroan, tidak demikian
halnya dengan Mie Joen, dalam kapasitasnya sebagaiKomisaris, yang berdasarkan UUPT tidak berhak20 dan tidak berwenang mewakili perseroan, sebagaimana ketentuannya PARAPENGGUGAT kutip sebagai berikut:Pasal Angka 5 UUPT:Direksi adalah Organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh ataspengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuanperseroan, serta mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan, sesuaidengan ketentuan anggaran dasar adalah Direksi
;mengenai hal ini diatur lebihlanjut dalam UUPT, Pasal 98, sebagaimana dijelaskansebagai berikut:a.
89 — 25
Berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT),yang berwenang untuk mewakili Perseroan baik didalammaupun diluar pengadilan adalah Direksi.Namun, ketentuan Pasal 103 UUPT kemudian menyebutkan bahwa Direksidapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan perseroanatau lebih atau kepada orang lain untuk dn atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.
Yang dimaksud dengan kuasa disini adalah kuasa khusus untukperbuatan tertentu sebagimana disebutkan dalam surat kuasa (vide penjelasanPasal 103 UUPT).Dasar hukum yang mengatur mengenai surat kuasa ini dapatkita temui dalam Pasal 1792 Kitab UndangUndang Hukum Perdata(KUHPerdata). Dan harus diperhatikan bahwa penerimakuasatidakdiperbolehkan melakukan tindakan yang melampaui kuasa yang diberikan kepadanya (vide Pasal 1797 KUHPerdata). Jadi, Seorang Manajer Kebun/ Estate Manager PT.
KDP (videPasal 98 ayat (1) Jo. penjelasan Pasal 103 UUPT) yang didalam perkara agou katanya sebagai pemilik buah sawit yang dicuri oleh Terdakwa.Kebun kelapa sawit dan buahnya yang berada di blok S42, S43, S44, S45,$46, S47 lokasi Afdeling 1 KKT PT. KDP Desa Tumbang Kalemei (/ocus delicti)bukanlah milik saksi Sori Ronald M Manurung, saksi Sugianto, saksi FebriantoSaragih, mereka ini hanya karyawan PT. KDP yang tidak memiliki kapasitasmewakili Dewan Direksi PT.
133 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal mana sebagaimana dimaksud dalamPasal 1 angka (5) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT) yang menyatakan: Direksi adalahorgan perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh ataspengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai denganmaksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalammaupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggarandasar.;Hal. 16 dari 54 hal.
Putusan Nomor 2067 K/Pdt/20133.2.3.1.3.2.Pasal 98 angka (1) UUPT juga menegaskan kembali hal tersebut, yangmenyatakan: Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luarpengadilan;Sementara itu dalam gugatannya para Penggugat telah menyatakanbahwa dirinya merupakan pemegang saham pada PT. Eastern Star;Bahwa membaca gugatan para Penggugat tersebut maka timbulketidakjelasan karena dalam dalildalilnya para Penggugat denganjelas telah bertindak mewakili PT.
Eastern Star, maka telahsangat jelas para Penggugat telah melanggar Pasal 1 angka (5) joPasal 98 angka (1) UUPT, karena para Penggugat tidak berwenanguntuk mengajukan gugatan mewakili dan untuk kepentingan PT.Eastern Star;Hal. 17 dari 54 hal. Putusan Nomor 2067 K/Pdt/20133.3. Bahwa dengan demikian demi hukum gugatan para Penggugat harusdinyatakan ditolak untuk seluruhnya, setidaktidaknya dinyatakan tidakdapat diterima (Niet Ontvanklijke verklaard);4. Gugatan Kurang Pihak;4.1.
Putusan Nomor 2067 K/Pdt/2013Perseroan Terbatas (UUPT) dan memiliki organ termasuk dalam hal inijajaran direksi yang berwenang mewakili perseroan baik di dalammaupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Pasal 98 angka (1) UUPTyang menyatakan: Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan;3.
Perlu Pemohon Kasasi (d/h Tergugat II dan Pemohon Banding) kembalisampaikan bahwasanya hak dan wewenang para pemegang saham didalam suatu perseroan terbatas telah digariskan batasanbatasannya didalam Pasal 52 angka (1) UUPT yang menyatakan: (1)Sahammemberikan hak kepada pemiliknya untuk:a. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;b. Menerima pembayaran dividen dan sisi kekayaanhasillikuidasi;c.
Terbanding/Penggugat : PT.Putra Sarana Transborneo
Turut Terbanding/Tergugat II : Harwo,
Turut Terbanding/Tergugat III : Sifan Triyono
161 — 105
Bahwa merujuk pada Pasal 1 ayat (5) UndangUndangNo.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), diaturbahwa Direksi adalah organ perseroan terbatas yangberwenang danbertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan terbatasserta mewakili Perseroan, baik di dalammaupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggarandasar.
Hal tersebut diatur secara a contrariodiatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan (3) UUPT, yang padapokoknya mengatur bahwa perbuatan hukum yang dilakukansetelah suatu perseroan terbatas memperoleh status badanhukum menjadi tanggung jawab perseroan setelah perseroanterbatas tersebut sah menjadi badan hukum.
Pasal 14 ayat (1)dan ayat (3) UUPT dikutip sebagai berikut:1.Perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belummemperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukanoleh semua anggota Direksi bersamasama semua pendiriserta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan danmereka semua bertanggung jawab secara tanggung rentengatas perbuatan hukum tersebut.(3) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1),karena hukum menjadi tanggung jawab Perseroan setelahPerseroan menjadi badan hukumHal 35 Putusan No. 470
Pasal 14 ayat (1) dan (3) UUPT. Olehkarenanya, Sudah sepatutnya, jika Gugatan a quo ditolak olehMajelis Hakim yang Mulia atau setidaktidaknya dinyatakanditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima(niet ontvankelijk verklaard).Tergugat Ill Tidak Wanprestasi Kepada Penggugat25.
142 — 60
Hal ini bertentangan dengan ketentuan UndangUndangNo. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Pasal 98 Ayat (1)yang menyatakan hanya Direksi yang berhak mewakili Perseroan baik didalam maupun di luar pengadilan.Bahwa berdasar Akta No. 5 tanggal 7 Nopember 2008 yang dibuatdihadapan Notaris, Ny.
SK MENLH No. 162 Tahun 2011, sangat jelas dan terangtidakmemberikanizin kepada TERGUGAT untuk mengolah dansebagai pemanfaatakhirlimbaholibekas, kain majunterkontaminasi, dan sludge painting.Selanjutnyva SK MENLH No. 254 Tahun 2010 hanya memberikan izinkepada TERGUGAT untuk mengolah dan memanfaatkan limbahsebagai bahan baku pembuatan batako berupa :Fly ash, Bottom ash,Sand foundry, Dust grinding, Dust casting, serta Furnace slag.29.Bahwa UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UUPT
KUHPerdata, bahwa Perjanjian KerjasamaPenunjukan Pemanfaat Limbah B3 No.124/PO/CHIII/2012 tanggal 6 Maret 2012dan Perjanjian Kerjasama Penunjukan Pemanfaat Limbah B3 dan Non B3 No.178/PO.CHIIIV2012 tanggal 30 April 2012 HARUS DIBATALKAN KARENABERTENTANGAN DENGAN HUKUM YANG BERLAKU jyaitu Pasal 1320 jo13835 KUHPerdata, Pasal 59 ayat (1) Undangundang Nomor 32 Tahun 2009tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), Pasal 98Ayat (1) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT
1.PT. RIMBA REPTIL INTERNASIONAL diwakili oleh DUNCAN MALCOLM MACRAE selaku Presiden Direktur
2.PT Rimba Reptil Internasional
Termohon:
1.ENVIROMA INTERNATIONAL, Ltd
2.PT. DEWA MATA LANGIT
69 — 39
Bahwa menanggapi surat yang dikirimkan oleh PT Dewa Mata Langit perihalpenyelenggaran RUPSLB, maka sesuai dengan Pasal 79 UUPT, Pemohon padatanggal O7 Februari 2020, melakukan panggilan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa melalui surat kabar Triobun Bali untuk pelaksanaan RUPSLBpada tanggal 24 Februari 2020.
Bahwa sehubungan dalam RUPSLB tanggal 24 Februari 2020 hanyadi hadiri sebanyak lima saham atau 1/11 (Satu perebelas) bagian dari seluruhsaham yang telah dikeluarkan sampai dengan permohonan ini di ajukan, makamenurut Pasal 22 Ayat 1 dari Anggaran Dasar Perseroan rapat ini adalah tidakmencapai kuorum sehingga dapat dilakukan pemanggilan rapat kedua sesuaidengan Pasal 86 ayat (2) UUPT;11.
1.RACHMAD SURYADI SARNI
2.Nyonya RAMAYA SARI
Tergugat:
1.PT BANK CAPITAL INDONESIA TBK
2.PT NATA SEMPURNA ABADI
3.DEDEN HADIANA HERLAMBANG
4.TUBAGUS KURNIAWAN
5.IBNU ADAM
6.EKA BERLIANSYAH
7.TUBAGUS HAJI UUNG KURBIWINATA
8.Nyonya HAJJAH HADIJAH
9.TATU NINA HANDAYANI
10.TUBAGUS ARBIANSYAH
11.Nyonya HAJJAH TATU NENENG SUHARYATI
12.DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIRJEN KEKAYAAN NEGARA, KANWIL VII JAKARTA, KPKNL JAKARTA IV KPKLN
13.RITA BRATADIREDJA
14.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG RI Cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA ADM JAKARTA SELATAN
15.FATHIAH HELMI, S.H
Turut Tergugat:
1.BANK INDONESIA Bank Sentral Republik Indonesia
2.OTORITAS JASA KEUANGAN
3.PUSAT PELAPORAN dan ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN disingkat PPATK
99 — 50
Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT Nata Sempurna Abadi No. 5Tanggal 29 Nopember 2005 Yang dibuat dihadapan Sjaaf De CaryaSiregar SH, Notaris di DKI Jakarta, modal disetor atau kekayaanbersih Tergugat II sejumlah Rp 1.250.000.000,00 (satu Milyar duaratus lima puluh juta Rupiah);In casu secara hukum, Tergugat II dalam bertindak kewenangannyadilakukan oleh Direksi Pasal 1 angka 5 UU No. 40 Tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas, dan atas kewenangan Direksi tersebutdiatur dalam Pasal 95 ayat (5) UUPT
Pasal 92 (6) UUPT.13. Bahwa Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI,Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XIadalah individuindividu atau orang perorangan yang di dalamTergugat Il menjabat sebagai Direktur, Komisaris dan pemegangsaham; yang secara rinci lebih lanjut akan dijelaskan di bawah ini,dalam Gugatan Aquo;14.
Pada tanggal ditandatanganinya perjanjian membukakredit keduanya tanggal 27 Oktober 2007, Tergugat Illsebagai pelaksana dari Tergugat II belum melakukankewajiban untuk menyesuaikan anggaran dasar TergugatIl sebagaimana kewajiban yang tegas diatur dalam UUNo. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan selanjutnyadisebut UUPT, Pasal 157 ayat 2 UUPT;2).
TEUKU ISKANDAR MARKAM, S.E.
Tergugat:
1.BAMBANG WIWEKO, S.H,. M.H.,
2.VALERY SARUMPAET, S.H.,
3.NICOLSON RODNEY PHILIP
134 — 59
setidaktidaknva dikesampingkan oleh Majelis Hakimyang memeriksa perkara aquo dikarenakan dalil tersebut mengadaada danapabila benar sekalipun quod non hal tersebut terjadi karena kelalaianPenggugat selaku satusatunya Direktur perusahaan pada saat itu.Sebagai tambahan catatan, perlu ditekankan bahwa Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara RapatNomor 05 Tanggal 15 Juni 2016 telah dilaksanakan sesuai dengan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT
) danTergugat Ill sebagai Komisaris Perseroan berwenang untuk mengeluarkanSurat Pemberhentian Sementara tanggal 26 Mei 2016 sesuai denganketentuan Pasal 106 UUPT, yang dikutip sebagai berikut :1) Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh DewanKomisaris dengan menjebutkan alasannya.2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.3) Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksudpada
KAJUN KARKAM PERKASA telah sesuaiberdasarkan undangundang tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 106Halaman 36 PUT.No 150 /Pdt.G/2017/PN.Jkt.PstUndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)yang berbunyi sebagai berikut :1. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh DewanKomisaris dengan menjebutkan alasannya.2. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yangbersangkutan.3.
RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentiansementara tersebut.Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 106 UUPT tersebut PT. KAJUNKARKAM PERKASA berdasarkan buktibukti Surat yang diajukan oleh Para Pihaktersebut telah melalui mekanisme prosedur mengadakan RUPSLB (vide Bukti T.I2sampai dengan Bukti T.I10), sehingga menurut Majelis Hakim RUPSLB yangdiadakan oleh PT.
Selain itu sebagai altenatif lainRUPS dapat dipimpin oleh Komisaris Utama , sehingga oleh karena pada saat ituPenggugat selaku Direksi Perseroan diberhentikan sementara dan Perseroan tidakmempunyai seorangpun Direksi, maka hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuanyang terdapat dalam Pasal 106 ayat (3) UUPT dan ketentuan Pasal 15 ayat 3Anggaran Dasar Perseroan yang tertuang dalam Akta Nomor 17 Tanggal 09Desember 2009.
KHAIRIAH NASUTION
Tergugat:
1.Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia, Tbk
2.Kepala Kantor Wilayah PT.Bank Rakyat Indonesia, Tbk Sumatera Utara
118 — 64
melainkanjabatan struktural didalam badan hukum dalam pekerjaan saja, sehingga penulisanpihak Para Tergugat Direksi, Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang adalahmerupakan kesalahan fatal yang mengakibatkan kabur dalam pelaksanaan putusaneksekusi dan dapat dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini Majelis Hakim mempertimbangkan Pasal 1angka 5 Juncto Pasal 92 ayat (1) Juncto Pasal 97 ayat (1) Juncto Pasal 98 ayat (1)UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT
),sebagai berikut :Pasal 1 Angka 5 UUPT, berbunyi : Direksi adalah organ perseroan yangberwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untukkepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan sertamewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai denganketentuan anggaran dasar;Pasal 92 ayat (1) UUPT, berbunyi : Direksi menjalankan pengurusan Perseroanuntuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan PerseroanPasal 97 ayat (1) UUPT, berbunyi
: Direksi bertanggung jawab atas pengurusanPerseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1);Pasal 98 ayat (1) UUPT, berbunyi : Direksi mewakili Perseroan baik di dalamMmaupun di luar pengadilan,Berdasarkan pertimbangan ketentuan tersebut, maka yang berhak dan berwenangmewakili/bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas (PT) dalam perkara aquo adalah Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Direksi merupakanposisi yang sifatnya pengurusan (directing and managing).
225 — 189 — Berkekuatan Hukum Tetap
., adalah sesuai dengan ketentuanPasal 67 ayat (1) huruf a UndangUndang No.1 Tahun 1995 tentang PerseroanTerbatas ;(i) .Dasarhukum diajukannya permohonan Penetapan oleh Tergugat I:Pasal 67 ayat (1) huruf a UUPT:(1).
Dengandemikian seharusnya Penggugat berterima kasih kepada Tergugat untukmeminta diselenggarakannya RUPS Tahunan Tergugat Ill kepada Tergugat , lluntuk mengevaluasi hasil kerja dari para Direksi dan Komisaris Tergugat Illdalam mengurus dan mengawasi perseroan selama Tahun Buku 2002,2003, 2004, 2005 dan 2006 sesuai dengan ketentuan hukum yang berlakusebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT ;Hal. 16 dari 26 hal. Put.
diselenggarakan padatanggal 15 Juni 2007 di Grand Hyatt Jakarta berdasarkan PenetapanPengadilan tersebut, telah terbukti tidak ada menimbulkan kerugian bagiPenggugat selaku pemegang saham ;Bahwa Direksi dan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 2002, 2003,2004, 2005, dan 2006, telah terbukti tidak bertanggungjawab dengan tidakmelaporkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang seharusnyadipersiapbkan oleh Direksi dan Komisaris dalam forum RUPS Tahunansebagaimana diatur dalam Pasal 56, 57, 58, 59,60 UUPT
135 — 34
sesuai dengan besaran saham Para PemegangSaham;Bahwa PT.BELTDC hingga dibubarkan sesuai dengan AktaPernyataan Keputusan Rapat PT.BELTDC TOURISMDEVELOPMENT CORPORATION Nomor.2 tertanggal 17 April2017 yang diterbitkan oleh Natoris Bachtiar Hasan, SH, tidakmemiliki hutang dan atau kewajiban kepada Pihak manapun;Bahwa PT..BELTDC selama lebih dari 3(tiga) tahun telah tidak aktifdalam menjalan perseroan tersebut ;Bahwa menurut Pasal 142 ayat(1) UndangUndang Nomor.40tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UUPT
BelitungTourism Development Corporation (BELTDC) tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Heri Herawan,RD.Moch Zainal Arifin, Mirang Uganda dan Imam Fadli, bahwa padatanggal 17 April 2017 pemegang saham melaksanakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) sesuai dengan ketentuan pasal 142 ayat(1)Undangundang Nomor 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas(UUPT), berakhirnya perseroan salah satunya adalah adanya keputusanRapat Umum Pemegang Saham(RUPS), sesuai dengan bukti surat P5;Menimbang
57 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
tempat Penggugat bekerja, bukanperorangan;Bahwa Tergugat II adalah Manager pada PT Fairco Mitra Aneka WoodIndustri, sementara di dalam Surat Gugatan bahwa Gugatan diperuntukkanbagi Manager PT Fairco Mitra Wood Industri;Bahwa status Tergugat II di PT Fairco Mitra Aneka Wood Industri hanyalahManager bukan Direksi, karena hanya Direksilah yang berhak untukmewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar sidang;Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT
Nomor 851 K/Pdt.SusPHI/2015Menimbang, bahwa keberatankeberatan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:1.Bahwa Judex Facti telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum danmenafsirkan undangundang, yaitu Undang Undang Republik IndonesiaNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan(UUK);1).
Nomor 130 Palusebagai Tergugat Il;Menimbang, bahwa dari identitas pihak tergugat tersebut terlinat, bahwadicantumkannya direktur Utama sebagai pihak a quo adalah menunjukpada nama jabatan, yang lazimnya digunakan dalam perusahaan, yangdipilih dari dan anggota direksi apabila dalam suatu perusahaanterdapat beberapa direksi (dewan direksi), dan bukan nama perorangan;Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 98 ayat (1) dan (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UUPT
undangundang, karenatelah menafsirkan jabatan direktur utama dan manager suatu Perseroansebagai Pengusaha (subjek hukum), padahal sesuai Pasal 1 angka 2UUPT berbunyi: Organ perseroan adalah rapat umum pemegangsaham, direksi, dan dewan komisaris, yang artinya direksi tersebuthanyalah organ perseroan bersamasama dengan RUPS dan dewankomisaris, dan yang berkedudukan sebagai badan hukum adalahPerseroan itu sendiri, yaitu PT Fairco Mitra Aneka Wood Industrisebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 UUPT